Tarik Ulur Pengesahan RUU PKS Oleh DPR

Selama bertahun-tahun sudah  perjuangan para kelompok masyarakat sipil terutama para aktivis pemerhati hak-hak perempuan yakni dalam upaya mendorong lahirnya sebuah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS melewati jalan yang terjal.

Ini merupakan bentuk respon atas banyaknya kasus kekerasan seksual yang sudah terjadi dimana-mana serta dengan dua lembaga sipil lainnya yakni forum pengadaan layanan dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Dengan gencar membujuk DPR supaya bisa mengeluarkan mpo88 aturan hukum terkait dengan kekerasan seksual sejak tahun 2012 lalu.  Dan pada Mei 2016 lalu parlemen justru baru meminta kepada Komnas Perempuan guna menyerahkan naskah akademik dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tersebut.

Pada bulan itu juga Panja atau Panitia kerja dari DPR telah menyepakati RUU PKS dan masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas yang diprioritaskan pada tahun 2016.

“kami telah menyepakati bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual akan menjadi RUU yang memiliki  urgensi penting yang akan menjadi salah satu bagian dalam perubahan prolegnas” terang Toto Daryanto selaku wakil ketua baleg pada 25 Mei 2016 lalu

RUU dituduh legalkan zina

Meski kemudian oleh DPR RUU PKS dimasukkan dalam daftar program prioritas pada prolegnas namun hal tersebut tidak lantas membuatnya segera disahkan. Bahkan selama 4 tahun kemudian perjalanan nasib dari RUU tersebut masih saja digantungkan hingga sampai saat ini.

Pembahasan terkait RUU PKS pun juga ditunda sehingga menyebabkan banyak protes bermunculan terutama dari Komnas Perempuan. Mereka sangat menyesalkan terkait dengan penundaan pembahasan dari RUU-PKS tersebut.

Komnas Perempuan mengatakan jika RUU tersebut telah menjadi janji yang sebelumnya sudah digadang-gadang oleh semua calon presiden anggota parlemen partai pengusung  baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. kelompok-kelompok masyarakat dari ormas keagamaan Terkait dengan serangan hoaks seperti legalisasi zina dan lgbt di tahun 2019 lalu.

Seperti salah satunya dikatakan oleh pendangdut legendaris tanah air yakni Rhoma Irama. pada saat berpidato dalam sebuah kampanye capres Prabowo  sandiaga ia menyebutkan jika  muatan aturan yang terdapat dalam RUU PKS menyebabkan pelegalan zina dan LGBT.

Alih-alih kemudian RUU PKS tersebut disahkan justru komisi 8 dari DPR RI mencabut RUU PKS tersebut dari prolegnas prioritas di tahun 2020. Yang selanjutnya keputusan tersebut telah mengundang berbagai protes dari kelompok-kelompok masyarakat. Termasuk juga dari beberapa fraksi fraksi partai yang ada di DPR seperti PDIP Perjuangan Nasdem dan Partai Golkar. Fraksi dari Partai Nasdem mengaku sangat kecewa dengan keputusan yang telah dipilih komisi 8 DPR RI tersebut.

“kami sangat berharap untuk mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi lainnya supaya pada sidang paripurna dapat melakukan penyesuaian terkait prolegnas agar RUU PKS yang sudah  menjadi salah satu amanah bagi kita untuk melanjutkannya dan bisa dilakukan kembali” tegas Taufik.

Nina nurmila selaku guru besar kajian gender dan studi Islam Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung memberikan  pernyataannya.  Dirinya memberikan alasan atau  penyebab mengapa sangat  sukar disahkan.

Menurutnya penolakan terhadap RUU PKS  yang telah dicabut dari prolegnas tersebut disebabkan karena penolakan yang dilakukan oleh kelompok konservatif. Dan kelompok tersebut hingga saat ini masih menganggap jika RUU yang akan ditetapkan tersebut melegalkan perzinahan diluar pernikahan. Kemudian setelah adanya protes  yang diajukan oleh banyak pihak DPR kembali lagi memasukkan RUU PKS ke dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2021. Meski akhirnya upaya perlawanan RUU PKS ini tetap terjadi di mana-mana.

Nasdem Tepis Berita Terkait Kostranas

Sebelumnya muncul sejumlah foto dari beberapa eselon I Kementerian Pertanian (Kementan) yang menggunakan seragam Kostranas (Komando Strategis). Yang mana mendokumentasikannya bersama-sama Surya Paloh selaku Ketua Umum. Dari adanya berita yang menimbulkan polemik antara Nasdem dengan publik. Sedianya Ahmad Ali sebagai Wakil Ketum DPP Partai Nasdem menepis berita tersebut. Menurutnya organisasi Komando Strategiss tersebut memang tidak ada di struktur organisasi Partai Nasdem.

Memang pada dasarnya Nasdem tidak punya Komando Strategis. Organisasi Komando Strategis tersebut memang salah satu program dari Kementan. Yang mana pada waktu itu, sedang melakukan sebuah kegiatan. Dan berdampingan dengan Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh. Untuk organisasi sayap yang ada mpo88 di Partai Nasdem, tidak ada hubungannya dengan Komando Strategis. Sekali lagi Ali menegaskan bahwasanya Komando Strategis memang salah satu program dari Kementan.

Ali juga mengatakan, bahwa secara struktural sendiri sudah jelas. Di Partai Nasdem organisasi sayap-sayapnya tidak ada istilah Komando Strategis. Yang ada Komando Strategis merupakan program dari Kementan. Kemudian Ali sendiri mempertanyakan mengenai pelanggaran oleh oknum ASN. Terkait beredarnya foto-foto ASN dari Kementan yang berdampingan dengan Surya Paloh selaku Ketum Partai Nasdem.

Berita Kostranas Di Nasdem Tidak Benar

Yang menjadi pertanyaan buat Ahmad Ali sendiri, apakah merupakan sebuah pelanggaran jika ada ASN yang bergabung dengan Parpol (Partai Politik). Pertanyaan itu muncul ketika Ali menanggapi berita Kostranas. Karena beredanya foto oknum ASN Kementan berdampingan dengan Ketum Partai Nasdem. Memang berdasarkan peraturan yang berlaku, ASN tidak boleh ikut serta dalam kegiatan Partai Politik. Namun jika hanya mendokumentasikan dirinya dengan berfoto, Ali kira sama sekali tidak melanggar aturan.

Sebenarnya Ali sendiri hanya menepis adanya berita organisasi Komando Strategis yang lagi marak di tubuh Partai Nasdem. Ali sendiri mengatakan dengan sebenarnya bahwasanya di Partai Nasdem tidak ada yang namanya organisasi Komando Strategis. Mengenai pernyataan dari Ali tersebut, memang tidak sejalan dengan adanya informasi yang sudah diunggah di laman resmi nasdem.id. Dari sejumlah artikel informatif yang berhasil dimuat di laman tersebut. Mengungkapkan bahwa Nasdem mempunyai organisasi Komando Strategis yang mana dikomandoi Syahrul.

Sebelumnya, Surya Paloh sendiri pernah diketahui melantik Komando Strategis di kota Karanganyar, Jawa Tengah. Tepatnya pelantikan tersebut dilakukan pada tanggal 11 November 2018. Pada waktu itu, Surya Paloh menghimbau para anggota Komando Strategis dan para wisudawan ABN (Akademi Bela Negara) Nasdem angkatan yang ke-2. Untuk kesiapannya menghadapi Pilihan Legislatif dan Pilihan Presiden tahun 2019 yang lalu.

Dalam himbauannya tersebut, sedianya Surya Paloh yakin. Bahwasanya para anggota Kostranas dan para wisudawan mampu untuk menjalankan misinya dengan baik. Dia berharap para anggota Komando Strategis Jawa Tengah dan ABN Nasdem menjadi contoh yang baik bagi Nasdem. Supaya transformasi regenerasi Partai Nasdem tetap terus berlanjut.

Selain itu, Surya Paloh menegaskan, bahwasanya para anggota Komando Strategis dan ABN partai Nasdem bisa berbuat apapun. Dengan pola pikir yang jernih dan tetap dalam koridor Dasar Negara, Pancasila. Ketika muncul semangat Pancasilais, maka semanat ideologinya tidak boleh memudar. Tetap menuntut ilmu setinggi mungkin, supaya bisa memperkokoh nilai dan memperkuat strategi dalam partai Nasdem. Memang sebelumnya, beredarnya sejumlah foto yang menampilkan para pejabat Eselon tingkat I Kementan. Yang mana menggunakan seragam Kostranas ketika berfoto berdampingan dengan Surya Paloh. Dan diketahui, Mentan tersebut merupakan kader dari Nasdem, yakni Syahrul Yasin Limpo. Yang mana hadir di sebuah acara HUT Nasdem yang ke-10. Tentu hal tersebut mengejutkan banyak publik. Sehingga Ali sendiri melalukan klarifikasi tersebut.

Diprediksi Hadapi PDIP-Gerindra, Golkar: Politik Dinamis

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih terhitung sekitar 3 tahun lagi, namun sudah banyak pengamat politik yang mengeluarkan konfigurasi politik untuk 2024 mendatang. Salah satu pengamat politik, M. Jamiluddin Ritonga, mengeluarkan prediksi bahwa Golkar akan bertarung dengan PDIP dan Gerindra. Namun, diprediksi hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: politik dinamis.

Sarmuji, politikus Golkar, mengatakan bahwa pemilihan presiden 2024 masih tiga tahun lagi. Maka, saat diprediksi hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: politik dinamis. Menurut Sarmuji, konfigurasi politik masih dinamis atau dapat berubah. Pihak Golkar mengklaim bahwa partainya dapat berkoalisi dengan siapapun untuk pilpres 2024, asalkan mempunyai visi terkait Indonesia yang majemuk.

Diprediksi Hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: Politik Dinamis. Inilah isi Prediksinya!

Prediksi pertama datang dari Jamiluddin yang merupakan seorang pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul. Prediksinya inilah yang kemudian menimbulkan komentar-komentar dari setiap partai. Inilah beberapa prediksi yang sempat Jamiluddin sampaikan!

  1. Panggung pertarungan pemilu 2024 akan diisi oleh partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Gerindra.
  2. Ketiga partai tersebut akan mencalonkan Capres (Calon Presiden) dari kader partainya masing-masing.
  3. PDI Perjuangan memenangkan pemilu 2019. Kini, Capres yang dipersiapkan adalah Puan Maharani.
  4. Kader Golkar yang akan diusung menjadi Capres adalah Airlangga Hartarto.
  5. Untuk kader Gerindra, yang akan diusung menjadi Capres adalah Prabowo Subianto.
  6. Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mpo88 tampak sudah cukup untuk menjadi Capres dan Calon Wapres.
  7. Prediksinya, Capres akan diisi oleh Prabowo Subianto (Gerindra) dan Calon Wapres diisi oleh Puan Maharani (PDI Perjuangan).
  8. Lalu untuk Golkar, tampaknya dibutuhkan satu atau bahkan 2 mitra yang berkoalisi dengan partai menengah agar kader Golkar dapat diusung menjadi Capres.
  9. Terkait siapa yang menang, tergantung dari solidaritas dan relawan masing-masing partai.

Jamiluddin mempertimbangkan prediksi tersebut karena belakangan ini terlihat ada wacana terkait pencalonan Capres dari masing-masing partai politik. Selain itu, sebelumnya terdapat pula rumor bahwa Prabowo dan Megawati akan berkoalisi untuk pemilu 2024 jika Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi. Hal inilah yang melahirkan prediksi Jamiluddin terkait koalisi Prabowo dan Puan Maharani.

Prediksi 3 Poros di Pemilihan Presiden 2024

Selain dari Jamiluddin, sebelumnya terdapat pula prediksi dari Gun Gun Heryanto yang merupakan pengamat politik. Gun Gun memprediksi bahwa akan adanya 3 poros pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Inilah pembagian 3 poros tersebut!

  1. Poros pertama: PDIP dan Gerindra. Pada poros ini, diprediksi bahwa Prabowo Subianto dan Puan Maharani akan menduduki posisi Capres serta Wakil Capres.
  2. Poros kedua: Golkar, NasDem, dan PKS. Poros kedua diprediksi bahwa Airlangga Hartarto akan diusung menjadi kandidat. Airlangga berpotensi untuk dicalonkan dengan kepala daerah yang memiliki keterpilihan tinggi (Anies Baswedan, Ridwan Kamil, atau Ganjar Prabowo).
  3. Poros ketiga: Demokrat, PKB, PPP, dan PAN (partai menengah). Pada poros ketiga, Gun Gun memprediksi diperlukan adanya figur atau sosok yang kuat agar dapat diterima oleh seluruh partai politik.
  4. Skema partai sangat diperlukan untuk kekuasaan.

Berbagai prediksi konfigurasi politik dan poros partai untuk pemilihan presiden 2024 telah bermunculan dari pengamat politik. Namun, pihak partai masih menganggap itu hanya sebagai spekulasi saja. Karena pilpres akan berlangsung sekitar 3 tahun lagi, sehingga konfigurasi tersebut masih bersifat dinamis atau dapat berubah sewaktu-waktu.

Golkar Dan Nasdem Berkoalisi Di Pilpres 2024, Begini Tanggapan Pdip

Salah satu politikus dari PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno memberikan tanggapannya terkait kemungkinan yang dihadapi atas bersatunya Golkar-Nasdem pada Pilpres mendatang. Hendrawan mengungkapkan jika dari pihak internal tidak ingin berspekulasi atas hal tersebut.

Karena koalisi pada Pemilu Pilpres tahun 2024 masih cukup jauh, untuk saat ini belum ada urgensi khusus guna membahasnya.

“Jadi saat ini kita tidak boleh menempatkan diri sebagai pengamat. Terkait persoalan koalisi Pilpres yang waktunya masih beberapa tahun lagi, tidak ada urgensinya juga jika saat ini mengulasnya,” ungkap Hermawan pada Kamis (4/11/2021).

 Hendrawan juga mengatakan bahwa para kader PDIP tidak boleh berfikiran dan berspekulasi lebih jauh terkait politik, semuanya mpo88 harus mematuhi aturan yang sudah dibuat partaid dengan disiplin.

“Kami dan semua kader partai harus patuh serta disiplin terhadap asas, dan hanya boleh berbicara sesuai dengan apa yang diputuskan partai,” lanjutnya.

Mindo Sianipar selaku Ketua DPP PDIP mengungkapkan bahwa selama Megawati sebagai Ketua Umum belum memberikan keputusan terkait capres maupun arahan koalisi. Para kader partai akan tetap tertib.

“Kita akan selalu tertib terkait hal tersebut,” ujar Mindo.

Menurutnya, koalisi terkait Pilpres 2024 masih cukuplah jauh, dan saat ini setiap parpol sedang melakukan konsolidasi.

“Masih jauh dan biarkan setiap parpol melakukan konsolidasi ke rakyat dan apa yang harus dilakukan,” lanjut anggota DPR RI ini.

Sedangkan persoalan sekelompok orang yang mendeklarasikan dukungan pada Prabowo-Puan pada Pilpres 2024 juga sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum partai.

“Sudah diamanatkan pada kongres partai, jika yang berhak menyampaikan hal tersebut adalah ketua umum,” lanjutnya.

Mindo mengatakan jika PDIP berbeda dengan parpol lainnya, selama Megawati belum menetapkan dan memberi perintah maka seluruh kadernya tidak boleh bertingkah.

” PDIP berbeda dengan partai-partai politik lainnya, di kongres partai yang terakhir ditekankan jika tidak boleh riweuh dan semuanya harus diserahkan kepada yang berwenang, yakni ketua umum. Sebagai anggota DPR kami hanya disuruh untuk menunggu dan mengamankan daerah pilihan serta berikan yang terbaik untuk daerah pilihan tersebut demi rakyat,” lanjutnya lagi.

Kemunculan 2 poros menjelang kontestasi Pilpres 2024

Sebelumnya, salah satu pengamat politik di Indonesia yakni Gun-Gun Heryanto mengamati jika nantinya akan ada tiga poros dalam Pilpres 2024. Diantaranya yakni PDIP-Gerindra vs Golkar-Nasdem.

Dia mengatakan jika para actor parpol sudah melakukan pergerakan  yang memiliki kecenderungan pada tiga poros tersebut. Poros pertama disiapkan oleh PDIP-Gerindra, yang kedua dari Golkar, PKS, Nasdem serta poros terakhir dari PAN, PKB, Demokrat dan beberapa partai menengah yang lain.

Dikatakan juga bahwa poros pertama kemungkinan akan mengusung capres Prabowo Subianto bersama Puan Maharani sebagai capre-cawapres.

“Dari segi chemistry bisa dilihat jika tidak ada problem antara Mega dengan Prabowo. Sedangkan poros kedua, Golkar dengan Nasdem, yang mengusung Airlangga Hartanto  sebagai bakal calon baik nantinya akan menjadi capres ataupun cawapres.” terang Gun-Gun.

Airlangga Hartanto nantinya dapat dipasangakan bersama beberapa kepala daerah yang nilai kepopulerannya cukup tinggi. Misalnya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.

“Hal tersebut bisa menjadi pertmbangan bagi poros kedua. Sebab masih terdapat kemungkinan membutuhkan satu partai lagi, yakni PKS. Oleh karena itu, kalau dilihat masih ada komunikasi intens namun dinamis,” lanjutnya lagi.

Sedangkan untuk poros ketiga yang diduduki oleh partai menengah membutuhkan sosok yang bisa diterima dan tentunya kuat. “Yang terpenting adalah skema dari setiap parpol, keuntungan untuk bisa melanjutkan kekuasaan selanjutnya,” tambahnya lagi.