Sambut Pemilu 2024, PPP Targetkan 3000 Kursi DPRD

Meskipun kontestasi  pemilu masih akan diselenggarakan  2 tahun lagi nyatanya kini sudah banyak partai  politik yang sudah  mulai mempersiapkan. Salah satunya yakni dari partai PPP atau Partai Persatuan Pembangunan. Ketua umum dari PPP sendiri yakni Suharso Monoarfa meminta kepada para  anggotanya yang saat ini duduk di kursi DPRD fraksi PPP. Untuk kembali  mengajukan diri sebagai Calon Legislatif (caleg) pada ada Pemilu yang akan digelar 2024 mendatang. Adapun target yang ingin dicapai oleh Suharso yakni menang dengan jumlah kursi sebanyak  3000.

“Dari yang sebelumnya yakni 1059 kursi maka untuk Pemilu 2024 mendatang wajib menjadi 3000 kursi. Kemudian jika ada di daerah pilihan atau mpo88 dapil yang masih kosong baik itu di daerahnya maupun di daerah tetangganya maka tolong untuk diisi,” jelas Suharso dalam keterangannya pada acara workshop DPRD fraksi PPP yang berada di Grand Hotel Paragon Minggu 28 November 2021.

“Kita mempersilahkan untuk para anggota yang saat ini sudah menjadi DPRD PPP untuk kembali maju mendaftarkan diri menjadi Calon Legislatif dan bisa menjadi nomor satu. tetapi yang harus diketahui yakni syaratnya tidak ada konflik,”  lanjutnya.

Suharso mengatakan lagi jika saat ini PPP akan terus menyiapkan berbagai perangkat guna  memperoleh hasil yang memuaskan supaya bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang. Diantaranya seperti dengan membantu pemenangan hingga tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara).

“Tentunya mereka yang akan ditugaskan merupakan orang-orang yang bebas independen dan juga Merdeka sehingga mereka  bisa bertugas secara netral,” lanjutnya lagi.

Menurutnya kerja-kerja elektoral yang harus dilakukan menjelang Pemilu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Namun juga perlu dilakukan secara konsisten kontinyu dan berirama.

“Nantinya kita juga harus memiliki tim cyber atau pasukan cyber minimalnya 1 orang. Ini menjadi salah satu komponen yang penting untuk mengetahui dan melihat demi menjaga keelektoralan dari PPP,” imbuhnya lagi.

 Selanjutnya partai dengan warna hijau berlog Ka’bah ini akan masuk ke daerah-daerah guna membantu di Dapil untuk mengetahui  dan memahami bagaimana  teknik kampanye yang mudah untuk dilakukan. PPP ingin nantinya kerja elektral yang  dilakukan bisa menempuh langkah yang paling tepat.

“Tentunya kinerja yang dilakukan harus membangkitkan  beruntun mengajak serta kontinyu. Dan insya Allah nantinya kita  dapat memperoleh kembali puncak kejayaan PPP,” kata Suharso.

Polemik penetapan jadwal pemilu 2024

Sebelumnya penetapan terkait kapan tepatnya diselenggarakan pemilihan umum pada tahun 2024 masih menjadi polemik. Dan hingga saat ini masih terjadi perbedaan pendapat antar beberapa partai politik dan juga dari pihak  KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Awalnya dari pihak komisi II DPR RI dan KPU menetapkan bahwa Pemilu akan digelar pada tanggal 21 Februari 2024. Kemudian Penetapan tersebut disanggah oleh Kemendagri selaku perwakilan pemerintah dan mengusulkan agar Pemilu digelar pada tanggal 15 Mei 2024.

Atas perbedaan pendapat tersebut emudian terjadilah dua kubu yang berbeda pendapat. Adapun kubu yang pro dengan pemilu digelar pada 21 Februari 2024 antara lain KPU fraksi PDIP, fraksi PKS dan fraksi PPP. Sedangkan untuk kubu yang pro pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2024 yakni pemerintah, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi PAN dan fraksi Nasdem. Sedangkan dari Fraksi PKB dan juga Fraksi Demokrat mengikuti kesepakatan yang nantinya akan menjadi keputusan akhir.

Pidato Lulung Kembali ke PPP, Minta Waspada Propaganda Laga antara Agama dan Pancasila

caffreyforcongress.org – Abraham Lunggana atau Haji Lulung  selaku Ketua DPW PPP DKI Jakarta memberikan pidato pertama setelah selesai ulang ke Partai Persatuan Pembangunan. Dia menyebut, pas ini terdapat penyusup di masyarakat yang melakukan propaganda membenturkan agama bersama Pancasila.

Dia berharap masyarakat mewaspadai hal ini agar tidak berjalan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

“Ada sekelompok orang melakukan propaganda. Orang ini kelihatannya mengajak Pancasila, tapi orang ini sebetulnya memberikan propaganda, menghasut pemuda, membenturkan agama bersama Pancasila,” kata Lulung pas pidato di Pembukaan Musyawarah Wilayah III Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) DKI Jakarta, Minggu (19/9).

Lulung mengungkapkan, persatuan masyarakat adalah hal perlu bagi bangsa Indonesia lebih-lebih merawat ketentraman umat beragama. Selain itu, dilihat dari UUD 1945 bahwa tiap tiap orang mempunyai hak untuk memilih dan memiliki agama.

“PPP merupakan partai Islam, dan GMPI adalah badan otonom partai, harus konsisten menaikkan naluri persatuan. Ini perlu untuk bangsa Indonesia kita,” ungkap anggota DPR RI ini.

Sementara itu, Achmad Baidowi  selaku Ketua PP GMPI memberikan kegiatan GMPI sebagai badan kepemudaan. Dia mengatakan, tugas GMPI DKI Jakarta menciptakan pemimpin dan kader bangsa, lebih-lebih di DKI Jakarta.

“GMPI sebaai wadah organisasi kepemudaan tetap menjalin silaturahmi bersama elemen bangsa Indonesia,” kata dia.

“Tugas kedua GMPI sebagai banom (badan otonom) partai, pasti memiliki tugas mendongkrak nada PPP di ruang publik. Insyaallah kader GMPI di Jakarta jelas bersama tugas tersebut,” tandas anggota DPR RI ini.

Sejumlah tokoh kelihatan hadir dalam pembukaan Muswil III GMPI, merasa dari Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Ketua Umum PP GMPI Achmad Baidowi, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Lulung, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Tofan Bakri, hingga Ketua KNPI DKI Jakarta Roni Bara Pratama.

“Ada sejumlah kelompok orang menjalankan propaganda. Orang ini diduga seperti mengajak Pancasila. Namun sebenarnya meneruskan propaganda, menghasut situs judi online tokoh melaga antar agama dengan Pancasila” ungkap Haji Lulung lewat pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menambahkan, tema Muswil III GMPI DKI Jakarta yang mengangkat ‘Merawat Persatuan Pemuda Ibu Kota’ terlampau relevan. Dia mengatakan, persatuan menjadi kunci dalam penyemangat muda.

“Persatuan merupakan dasar tercapainya tujuan negara Indonesia. Oleh karena itu mari kita menjaga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga PPP dan GMPI terhitung dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” terang Riza.

Menurut Lulung, persatuan masyarakat adalah hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, terutama untuk memperhatikan kerukunan umat beragama. Ia beranggapan bawah PPP adalah partai Islam harus bersatu dengan GMPI yang berlaku sebagai badan otonom dan keduanya harus dapat meningkatkan rasa persatuan yang tinggi atau besar.

Haji Lulung sebelumnya membuat keputusan untuk keluar dari PAN ( Partai Amanat Nasional ) dan kembali ke partai PPP. Sekarang dia menjabat jadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPP di DKI Jakarta.

“Kehadiran GMPI didambakan dapat berperan aktif dalam melindungi persatuan dan kesatuan bangsa. Insyaallah dapat terpilih Ketua (GMPI Jakarta) yang dapat menghimpun pemuda di Jakarta. Mudah-mudahan ini menjadi bangkitnya umat Islam Indonesia,” harapnya. Politisi Gerindra ini memberi pujian diselenggarakannya Muswil III GMPI DKI Jakarta. Terlebih, semua prosesnya terhitung ikuti protokol kesehatan layaknya Mengenakan masker dan merawat jarak, serta dijalankan secara hybrid atau memadukan online dan secara offline.

PAN Kritiki Sistem Demokrasi Indonesia Yang Amburadul (Politik)

caffreyforcongress.org – Pada acara Cides ICMI dalam rangka merayakan HUT RI Ke-76 berjudul ‘Memperkuat Nasionalisme dan Kebangsaan untuk Membentuk Peradaban Emas 2045’ via daring, Jumat (27/8) kemarin. Dalam webinar sosok pria berkacamata, yang diketahui sebagai Ketua Umum dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional), Zulkifili Hasan. Mengungkapkan bahwa selama ini Zulhas (Panggilan Zulkifli Hasan) sedianya menyoroti sistem demokrasi Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Dia mengungkapkan bahwa Indonesia perlu ditata ulang terkait sistem demokrasi yang dianut dan dijalankan pemerintahan yang sekarang ini. Perlu diadakan musyawarah lagi karena memang sudah banyak menimbulkan ketidakpercayaan, kesenjangan sampai adu domba di kalangan masyarakat. Berdasarkan pengamatannya bahwa masyarakat Indonesia secara tidak sadar sudah terbelah menjadi dua kubu. Yang terkenal dengan sebutan kubu cebong dan kubu kampret.

Hal tersebut tentu sangat disayangkan sekali, karena tidak terjalin keharmonisan dalam bermasyarakat. Selain itu, Zulhas berpendapat bahwasanya sistem demokrasi yang dianut dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia harus benar-benar menghasilkan keharmonisan. Selain itu harus ada kesetaraan, dan juga keadilan, jangan sampai terjadi politik adu domba dan kesenjangan sosial antar masyarakat luas.

Sistem Demokrasi Indonesia Saat Ini Harus Dirubah

Sudah semestinya Indonesia bisa lebih maju lagi dengan menganut dan menjalankan sistem demokrasi Indonesia sesungguhnya. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pacasila sebagai dasar Negara Indonesia. Memang sebelumnya, Negara Indonesia pernah diprediksi oleh banyak konsultan maupun pengamat Internasional. Bahwasanya Indonesia bakal maju, dan di tahun 2045 nantinya Indonesia bisa masuk peringkat enam besar dengan kekuatan ekonomi yang ada di dunia.

Sebenarnya tidak harus tahu 2045, sekarang pun Indonesia bisa maju. Jika memang pemerintahan Indonesia yang sekarang ini, mengenal pasti maksud dan tujuan dari sistem demokrasi tersebut. Selain berpedoman dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sudah semestinya sistem demokrasi diatur dalam undang-undang. Dengan adanya undang-undang tersebut pastinya bakal terciptanya sistem demokrasi yang baik.

Tanpa adanya sistem demokrasi yang baik, maka Indonesia bakal maju, tidak seperti sekarang ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan sistem pemerintahan yang amburadul. Zulhas sendiri mengungkapkan, terkait pilpres saja peraturannya tidak beres. Seperti dengan adanya agen slot online ambang batas terkait persyaratan pencalonan sekitar 20 persen saja. Berdasarkan sudut pandang Zulhas, syarat tersebut sangat berdampak buruk pada sistem demokrasi transaksionalnya.

Sementara itu, di lingkup parlemen sendiri, ambang batasnya hanya sekitar 4 persen saja. Dengan adanya ambang batas tersebut sudah pasti menyulitkan sejumlah parpol yang tidak bisa mencapainnya. Maka dengan begitu sejumlah parpol tidak bisa loro ke lingkup DPR RI. Dengan artian kata sebagian besar jumlah suara pemilih hilang dengan begitu saja. Dari sini bisa dilihat bahwasanya sistem demokrasi yang dijalankan pemerintahan saat ini sangatlah buruk.

Di Indonesia sendiri sudah dikuasai salah satu parpol terbesar di kalangan parpol lainnya. Yang mana mulai dari pemerintahan daerah hingga pemerintahan pusat semua sudah dipegang kendali oleh parpol tersebut. Jadi menurut Zulhas sendiri, yang mana PAN hanya menempati nomor tujuh, sekeras apapun usaha dan upayanya untuk mengusung demokrasi yang baik. Tentu saja tidak pernah didengar. Namun jika memang ada dukungan dari banyak masyarakat mengenai hal ini, tentu saja PAN tetap berdiri tegap demi tercapainya Indonesia Emas di Tahun 2045 nanti. Yang terpenting saat ini, masyarakat Indonesia harus membuka lebar-lebar mata dan hati mereka. Untuk mendukung penuh usaha dari PAN, guna tercapainya sistem demokrasi Indonesia yang terbaik dari sekarang. Sudah waktunya masyarakat berbicara.