PAN Kritiki Sistem Demokrasi Indonesia Yang Amburadul (Politik)

caffreyforcongress.org – Pada acara Cides ICMI dalam rangka merayakan HUT RI Ke-76 berjudul ‘Memperkuat Nasionalisme dan Kebangsaan untuk Membentuk Peradaban Emas 2045’ via daring, Jumat (27/8) kemarin. Dalam webinar sosok pria berkacamata, yang diketahui sebagai Ketua Umum dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional), Zulkifili Hasan. Mengungkapkan bahwa selama ini Zulhas (Panggilan Zulkifli Hasan) sedianya menyoroti sistem demokrasi Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Dia mengungkapkan bahwa Indonesia perlu ditata ulang terkait sistem demokrasi yang dianut dan dijalankan pemerintahan yang sekarang ini. Perlu diadakan musyawarah lagi karena memang sudah banyak menimbulkan ketidakpercayaan, kesenjangan sampai adu domba di kalangan masyarakat. Berdasarkan pengamatannya bahwa masyarakat Indonesia secara tidak sadar sudah terbelah menjadi dua kubu. Yang terkenal dengan sebutan kubu cebong dan kubu kampret.

Hal tersebut tentu sangat disayangkan sekali, karena tidak terjalin keharmonisan dalam bermasyarakat. Selain itu, Zulhas berpendapat bahwasanya sistem demokrasi yang dianut dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia harus benar-benar menghasilkan keharmonisan. Selain itu harus ada kesetaraan, dan juga keadilan, jangan sampai terjadi politik adu domba dan kesenjangan sosial antar masyarakat luas.

Sistem Demokrasi Indonesia Saat Ini Harus Dirubah

Sudah semestinya Indonesia bisa lebih maju lagi dengan menganut dan menjalankan sistem demokrasi Indonesia sesungguhnya. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pacasila sebagai dasar Negara Indonesia. Memang sebelumnya, Negara Indonesia pernah diprediksi oleh banyak konsultan maupun pengamat Internasional. Bahwasanya Indonesia bakal maju, dan di tahun 2045 nantinya Indonesia bisa masuk peringkat enam besar dengan kekuatan ekonomi yang ada di dunia.

Sebenarnya tidak harus tahu 2045, sekarang pun Indonesia bisa maju. Jika memang pemerintahan Indonesia yang sekarang ini, mengenal pasti maksud dan tujuan dari sistem demokrasi tersebut. Selain berpedoman dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sudah semestinya sistem demokrasi diatur dalam undang-undang. Dengan adanya undang-undang tersebut pastinya bakal terciptanya sistem demokrasi yang baik.

Tanpa adanya sistem demokrasi yang baik, maka Indonesia bakal maju, tidak seperti sekarang ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan sistem pemerintahan yang amburadul. Zulhas sendiri mengungkapkan, terkait pilpres saja peraturannya tidak beres. Seperti dengan adanya agen slot online ambang batas terkait persyaratan pencalonan sekitar 20 persen saja. Berdasarkan sudut pandang Zulhas, syarat tersebut sangat berdampak buruk pada sistem demokrasi transaksionalnya.

Sementara itu, di lingkup parlemen sendiri, ambang batasnya hanya sekitar 4 persen saja. Dengan adanya ambang batas tersebut sudah pasti menyulitkan sejumlah parpol yang tidak bisa mencapainnya. Maka dengan begitu sejumlah parpol tidak bisa loro ke lingkup DPR RI. Dengan artian kata sebagian besar jumlah suara pemilih hilang dengan begitu saja. Dari sini bisa dilihat bahwasanya sistem demokrasi yang dijalankan pemerintahan saat ini sangatlah buruk.

Di Indonesia sendiri sudah dikuasai salah satu parpol terbesar di kalangan parpol lainnya. Yang mana mulai dari pemerintahan daerah hingga pemerintahan pusat semua sudah dipegang kendali oleh parpol tersebut. Jadi menurut Zulhas sendiri, yang mana PAN hanya menempati nomor tujuh, sekeras apapun usaha dan upayanya untuk mengusung demokrasi yang baik. Tentu saja tidak pernah didengar. Namun jika memang ada dukungan dari banyak masyarakat mengenai hal ini, tentu saja PAN tetap berdiri tegap demi tercapainya Indonesia Emas di Tahun 2045 nanti. Yang terpenting saat ini, masyarakat Indonesia harus membuka lebar-lebar mata dan hati mereka. Untuk mendukung penuh usaha dari PAN, guna tercapainya sistem demokrasi Indonesia yang terbaik dari sekarang. Sudah waktunya masyarakat berbicara.