Persiapan Pemilu 2024, Bawaslu Tingkatkan Kompetensi dan Standarisasi SDM

Menjelang pemilu serentak yang akan dilakukan pada tahun 2024, pihak Bawaslu sudah melakukan berbagai persiapan. Bawaslu 2024 kini akan meningkatkan standarisasi kompetensi dan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya.

Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan kalau standar kompetensi itu menjadi sangat penting demi meningkatkan kapasitas pengawas pemilu. Pengembangan kompetensi ini sangat diperlukan pada tahap awal pemilihan. Kompetensi pengawasan ini seperti pengawasan dana kampanye, pengawasan data pemilihan, dan kemampuan investigasi.

Seiring dimulainya tahapan pemilu pada tahun 2022, maka kelompok pertama yang perlu dilatih adalah komisioner dan sekretariat. Latihan ini harus segera dimulai untuk menghadapi perubahan kultur terhadap SOTK dan undang-undang Pemilu No 7 2019.

Pentingnya Penguatan Kapasitas SDM Pengawasan Pemilu

Meningkatkan kapasitas SDM pada pengawasan pemilu itu sangatlah penting. Pengawas pemilu haruslah memiliki semangat kebersamaan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindakan radikalisme yang bisa menggoyahkan stabilitas daerah.

Penguatan kapasitas SDM Bawaslu 2024  bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara Bawaslu Provinsi, Kota, dan reformasi mental ke arah yang lebih baik. Nantinya SDM Bawaslu akan memiliki sikap dan perilaku yang berintegritas.

Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan kalau sangat penting meningkatkan rasa persatuan, kesatuan dan nasionalisme pada diri pengawas pemilu. Hal ini bertujuan agar terciptalah karakter yang kuat sebagai pengawas pemilu berjiwa Pancasila.

Melihat hal ini pengawas pemilu dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik, efektif, dan efisien agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal. sebagai mpo88 pengawas pemilu itu dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terbawa emosi. Mengingat semua tindakan dan keputusan harus didasari oleh pertimbangan yang logis dan secara matang.

Sebagai petugas pemilu tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan emosi. Kalau sampai terbawa emosi hasil pekerjaannya tidak objektif. Terlebih pengawas pemilu itu akan berinteraksi dengan berbagai karakter orang dalam menjalankan tugas. Jadi penting sekali memiliki kemampuan interaksi dan pemahaman orang lain dalam berbagai kondisi dan situasi.

Sebagai pengawas pemilu itu perlu meningkatkan kesadaran sosial, memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan dalam merencanakan, integritas, efektif dan efisien.

Bawaslu 2024 menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaannya. Salah satunya dengan menyiapkan tim khusus untuk mengawasi media sosial selama pemilu serentak 2024. Pengawasan terhadap media sosial ini sangatlah penting agar tidak menimbulkan terjadi salah paham yang memicu perpecahan.

Bawaslu Membentuk Tim Khusus Untuk Awasi Pemilu di Media Sosial

Bawaslu 2024 akan membentuk tim yang terdiri dari biro hukum, pengawasan, dan Puslitbangdiklat. Nantinya tim tersebut akan bekerja untuk mengawasi semua yang terjadi selama pemilu di media sosial.

Bentuk pengawasan media sosial seperti adanya kampanye yang dilakukan di luar jadwal. Terdapat dugaan tindakan pidana pemilu yang terjadi di media sosial dan berbagai masalah yang terjadi di media sosial. Nantinya tim khusus tersebut akan melakukan pengawasan sesuai undang-undang di media sosial.

Di lain pihak, Abhan mengungkapkan kalau penetapan tanggal pemilihan umum 2024 belum juga ada perkembangan. Hanya ada 2 opsi yang diberikan pemerintah di bulan Mei 2024 dan yang diberikan KPU pada bulan februari 2024.

Selain mempersiapkan diri dengan memberikan pelatihan SDM dan membentuk tim khusus, Bawaslu terus menunggu kepastian tanggal penyelenggaraan pemilu. Mengingat semua kewenangan akan penetapan tanggal hanya ditangan Penyelenggara Pemilu. Sebenarnya belum adanya penetapan jadwal pemilu, tidak berpengaruh terhadap persiapan pemilu. Satu hal yang paling penting penguatan SDM agar pemilu serentak 2024 bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah yang serius.

Pidato Lulung Kembali ke PPP, Minta Waspada Propaganda Laga antara Agama dan Pancasila

caffreyforcongress.org – Abraham Lunggana atau Haji Lulung  selaku Ketua DPW PPP DKI Jakarta memberikan pidato pertama setelah selesai ulang ke Partai Persatuan Pembangunan. Dia menyebut, pas ini terdapat penyusup di masyarakat yang melakukan propaganda membenturkan agama bersama Pancasila.

Dia berharap masyarakat mewaspadai hal ini agar tidak berjalan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

“Ada sekelompok orang melakukan propaganda. Orang ini kelihatannya mengajak Pancasila, tapi orang ini sebetulnya memberikan propaganda, menghasut pemuda, membenturkan agama bersama Pancasila,” kata Lulung pas pidato di Pembukaan Musyawarah Wilayah III Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) DKI Jakarta, Minggu (19/9).

Lulung mengungkapkan, persatuan masyarakat adalah hal perlu bagi bangsa Indonesia lebih-lebih merawat ketentraman umat beragama. Selain itu, dilihat dari UUD 1945 bahwa tiap tiap orang mempunyai hak untuk memilih dan memiliki agama.

“PPP merupakan partai Islam, dan GMPI adalah badan otonom partai, harus konsisten menaikkan naluri persatuan. Ini perlu untuk bangsa Indonesia kita,” ungkap anggota DPR RI ini.

Sementara itu, Achmad Baidowi  selaku Ketua PP GMPI memberikan kegiatan GMPI sebagai badan kepemudaan. Dia mengatakan, tugas GMPI DKI Jakarta menciptakan pemimpin dan kader bangsa, lebih-lebih di DKI Jakarta.

“GMPI sebaai wadah organisasi kepemudaan tetap menjalin silaturahmi bersama elemen bangsa Indonesia,” kata dia.

“Tugas kedua GMPI sebagai banom (badan otonom) partai, pasti memiliki tugas mendongkrak nada PPP di ruang publik. Insyaallah kader GMPI di Jakarta jelas bersama tugas tersebut,” tandas anggota DPR RI ini.

Sejumlah tokoh kelihatan hadir dalam pembukaan Muswil III GMPI, merasa dari Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Ketua Umum PP GMPI Achmad Baidowi, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Lulung, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Tofan Bakri, hingga Ketua KNPI DKI Jakarta Roni Bara Pratama.

“Ada sejumlah kelompok orang menjalankan propaganda. Orang ini diduga seperti mengajak Pancasila. Namun sebenarnya meneruskan propaganda, menghasut situs judi online tokoh melaga antar agama dengan Pancasila” ungkap Haji Lulung lewat pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menambahkan, tema Muswil III GMPI DKI Jakarta yang mengangkat ‘Merawat Persatuan Pemuda Ibu Kota’ terlampau relevan. Dia mengatakan, persatuan menjadi kunci dalam penyemangat muda.

“Persatuan merupakan dasar tercapainya tujuan negara Indonesia. Oleh karena itu mari kita menjaga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga PPP dan GMPI terhitung dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” terang Riza.

Menurut Lulung, persatuan masyarakat adalah hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, terutama untuk memperhatikan kerukunan umat beragama. Ia beranggapan bawah PPP adalah partai Islam harus bersatu dengan GMPI yang berlaku sebagai badan otonom dan keduanya harus dapat meningkatkan rasa persatuan yang tinggi atau besar.

Haji Lulung sebelumnya membuat keputusan untuk keluar dari PAN ( Partai Amanat Nasional ) dan kembali ke partai PPP. Sekarang dia menjabat jadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPP di DKI Jakarta.

“Kehadiran GMPI didambakan dapat berperan aktif dalam melindungi persatuan dan kesatuan bangsa. Insyaallah dapat terpilih Ketua (GMPI Jakarta) yang dapat menghimpun pemuda di Jakarta. Mudah-mudahan ini menjadi bangkitnya umat Islam Indonesia,” harapnya. Politisi Gerindra ini memberi pujian diselenggarakannya Muswil III GMPI DKI Jakarta. Terlebih, semua prosesnya terhitung ikuti protokol kesehatan layaknya Mengenakan masker dan merawat jarak, serta dijalankan secara hybrid atau memadukan online dan secara offline.

PAN Kritiki Sistem Demokrasi Indonesia Yang Amburadul (Politik)

caffreyforcongress.org – Pada acara Cides ICMI dalam rangka merayakan HUT RI Ke-76 berjudul ‘Memperkuat Nasionalisme dan Kebangsaan untuk Membentuk Peradaban Emas 2045’ via daring, Jumat (27/8) kemarin. Dalam webinar sosok pria berkacamata, yang diketahui sebagai Ketua Umum dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional), Zulkifili Hasan. Mengungkapkan bahwa selama ini Zulhas (Panggilan Zulkifli Hasan) sedianya menyoroti sistem demokrasi Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Dia mengungkapkan bahwa Indonesia perlu ditata ulang terkait sistem demokrasi yang dianut dan dijalankan pemerintahan yang sekarang ini. Perlu diadakan musyawarah lagi karena memang sudah banyak menimbulkan ketidakpercayaan, kesenjangan sampai adu domba di kalangan masyarakat. Berdasarkan pengamatannya bahwa masyarakat Indonesia secara tidak sadar sudah terbelah menjadi dua kubu. Yang terkenal dengan sebutan kubu cebong dan kubu kampret.

Hal tersebut tentu sangat disayangkan sekali, karena tidak terjalin keharmonisan dalam bermasyarakat. Selain itu, Zulhas berpendapat bahwasanya sistem demokrasi yang dianut dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia harus benar-benar menghasilkan keharmonisan. Selain itu harus ada kesetaraan, dan juga keadilan, jangan sampai terjadi politik adu domba dan kesenjangan sosial antar masyarakat luas.

Sistem Demokrasi Indonesia Saat Ini Harus Dirubah

Sudah semestinya Indonesia bisa lebih maju lagi dengan menganut dan menjalankan sistem demokrasi Indonesia sesungguhnya. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pacasila sebagai dasar Negara Indonesia. Memang sebelumnya, Negara Indonesia pernah diprediksi oleh banyak konsultan maupun pengamat Internasional. Bahwasanya Indonesia bakal maju, dan di tahun 2045 nantinya Indonesia bisa masuk peringkat enam besar dengan kekuatan ekonomi yang ada di dunia.

Sebenarnya tidak harus tahu 2045, sekarang pun Indonesia bisa maju. Jika memang pemerintahan Indonesia yang sekarang ini, mengenal pasti maksud dan tujuan dari sistem demokrasi tersebut. Selain berpedoman dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sudah semestinya sistem demokrasi diatur dalam undang-undang. Dengan adanya undang-undang tersebut pastinya bakal terciptanya sistem demokrasi yang baik.

Tanpa adanya sistem demokrasi yang baik, maka Indonesia bakal maju, tidak seperti sekarang ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan sistem pemerintahan yang amburadul. Zulhas sendiri mengungkapkan, terkait pilpres saja peraturannya tidak beres. Seperti dengan adanya agen slot online ambang batas terkait persyaratan pencalonan sekitar 20 persen saja. Berdasarkan sudut pandang Zulhas, syarat tersebut sangat berdampak buruk pada sistem demokrasi transaksionalnya.

Sementara itu, di lingkup parlemen sendiri, ambang batasnya hanya sekitar 4 persen saja. Dengan adanya ambang batas tersebut sudah pasti menyulitkan sejumlah parpol yang tidak bisa mencapainnya. Maka dengan begitu sejumlah parpol tidak bisa loro ke lingkup DPR RI. Dengan artian kata sebagian besar jumlah suara pemilih hilang dengan begitu saja. Dari sini bisa dilihat bahwasanya sistem demokrasi yang dijalankan pemerintahan saat ini sangatlah buruk.

Di Indonesia sendiri sudah dikuasai salah satu parpol terbesar di kalangan parpol lainnya. Yang mana mulai dari pemerintahan daerah hingga pemerintahan pusat semua sudah dipegang kendali oleh parpol tersebut. Jadi menurut Zulhas sendiri, yang mana PAN hanya menempati nomor tujuh, sekeras apapun usaha dan upayanya untuk mengusung demokrasi yang baik. Tentu saja tidak pernah didengar. Namun jika memang ada dukungan dari banyak masyarakat mengenai hal ini, tentu saja PAN tetap berdiri tegap demi tercapainya Indonesia Emas di Tahun 2045 nanti. Yang terpenting saat ini, masyarakat Indonesia harus membuka lebar-lebar mata dan hati mereka. Untuk mendukung penuh usaha dari PAN, guna tercapainya sistem demokrasi Indonesia yang terbaik dari sekarang. Sudah waktunya masyarakat berbicara.