Kronologi PSI Jelaskan Awal Program Nasi Kotak Hingga Warga Keracunan

Insiden menghebohkan publik yang terjadi baru-baru ini ikut menyeret nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Insiden tersebut yaitu keracunan makanan yang terjadi pada warga Koja, Jakarta Utara. Setelah menyantap nasi kotak berlogo PSI. Oleh karena itu, pada Selasa (2/11) PSI jelaskan awal program nasi kotak hingga warga keracunan.

PSI memang rutin melaksanakan program pembagian nasi kotak ke berbagai wilayah di Indonesia. Sejak April 2021 lalu. Program ini awalnya hanya melibatkan para pengurus dan kader. Namun, pada bulan Agustus program ini sudah mulai melibatkan publik.

Kronologi PSI Jelaskan Awal Program Nasi Kotak Hingga Warga Keracunan

Saat dihubungi pada Selasa, (2/11) pihak PSI menyatakan bahwa program ini memiliki tujuan kemanusiaan. Yaitu ikut membantu masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19. Pihak PSI menegaskan bahwa program tersebut bertujuan untuk memenuhi asupan makanan bergizi untuk masyarakat. Terutama yang haru menjalani isolasi mandiri.

  1. Penjelasan PSI terkait kasus keracunan makanan

PSI mengungkapkan bahwa kasus keracunan makanan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi. Ia mengatakan bahwa PSI akan lebih berhati-hati dalam mpo88 melaksanakan program semacam ini. “Pastinya lebih berhati-hati. Kemarin warung yang menyediakan rice-box itu juga sudah membuat 1000 porsi, namun sayangnya juga tetap terjadi kesalahan,” ujar Bimmo.

Sebelum PSI jelaskan awal program nasi kotak hingga warga keracunan tersebut. Bimmo bersama Giring Ganesha selaku Ketua Umum juga telah mengunjungi warga yang menjadi korban. Pihak PSI telah meminta maaf secara langsung atas insiden yang terjadi tersebut.

Program bagi-bagi nasi kotak gratis ini sebelumnya telah diunggah di akun Twitter PSI @psi_id saat membagikan nasi kotak kepada warga Banjar Pemangkalan, Denpasar Utara, Bali. Kesempatan tersebut telah dimanfaatkan oleh Giring selaku Ketum untuk berbincang dengan warga mengenai banyak hal, seperti cuitan yang diunggah PSI.

PSI juga telah bekerjasama dengan UMKM dengan memesan sejumlah nasi kotak untuk dibagikan pada warga ke UMKM tersebut. Ini artinya, PSI turut serta menghidupkan kembali UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

  • Sampel nasi kotak diperiksa BPOM

Yudi Dimyati selaku Kepala Suku Dinas Kesehatan (Kasudin) Jakarta Utara mengatakan bahwa sampel nasi kotak berlogo PSI yang menyebabkan warga keracunan telah diperiksa oleh BPOM. “Sampel sudah diperikasi BPOM, tetapi hasilnya belum disampaikan,” ujar Yudi saat dihubungi Rabu, (27/10).

Yudi mengatakan bahwa BPOM telah mangambil sampel makanan dengan mendatangi lokasi warga pada Selasa, (26/10). Pihaknya dipastikan akan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan BPOM.

  • Warga yang keracunan makanan sudah berhasil pulang dari RS

Kasus keracunan makanan dimulai saat warga RW 006, Kelurahan Koja, Jakarta Utara usai menyantap nasi kotak gratis berlogo PSI pada Minggu (24/10). Mengenai kasus tersebut, sebenarnya para warga tidak terlalu mempermasalahkan. PSI sendiri juga dinilai telah bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Para warga yang dirawat di RSUD Koja juga sudah pulang dari RS dalam keadaan sehat. Hal itu seperti yang diutarakan Suratman saat ditemui pada Selasa (2/11). “Alhamdulillah, sudah pulang sejak beberapa hari lalu dan sudah sehat semaunya.”

Ia juga menyampaikan bahwa sejauh ini, belum ada lagi warga yang dimintai keterangan dari polisi. PSI sendiri juga sudah menyampaikan permintaan maafnya dan bertanggung jawab atas insiden yang terjadi.

Adanya Krisis Politik Ketika Masih Berlangsungnya Pandemi

caffreyforcongress.org – Bukan hanya krisis ekonomi dan krisis kesehatan saja, yang dikhawatirkan selama pandemi Covid-19 ini berlangsung, sebab adanya masalah krisis politik juga menjadi bahasan utama diberbagai negara hingga saat ini. Mengapa begitu? Sebab adanya pandemi ternyata pada akhirnya juga dapat memperparah sampai memicu ketidakstabilan politik yang memang bahasannya cukup rentan.

Contoh Ketidakstabilan Politik di Luar Negeri

Apabila Anda penasaran bahwa tidak hanya di Indonesia saja adanya masalah politik ini, beberapa negara lain nanti pun akan dibahas seperti apa masalahnya, salah satunya yakni di negara Malaysia dan Tunisia. Berikut selengkapnya!

Pada negara Malaysia, yang sistem negaranya yakni monarki konstitusional, yang mana memanglah Raja yang mempunyai kekuasaan dalam segala keadaan yang darurat juga mengalami masalah atau krisis politik dikala pandemi Covid-19 ini.

Nah, masalah ini terkait perdana menteri Malaysia yang bernama Muhyiddin Yassin. Maka beliau pun kini harus menghadapi adanya seruan, yang mengharuskannya terpaksa mengundurkan diri pada akhir Juli 2021 kemarin. Hal tersebut pun juga ada penyebabnya, yakni karena beliau sempat mencabut adanya aturan darurat nasional dalam pembatasan Covid-19 tanggal 21 Juli, namun hal tersebut tanpa persetujuan dari Raja Malaysia sendiri.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, terkait sistem pemerintahan di Malaysia, akhirnya kerajaan pun memutuskan bahwasannya PM Muhyiddin melanggar adanya situs judi online konstitusi yang ada. Walau memang sejak Maret 2020 lalu, kepemimpinan Muhyiddin sudah agak rapuh dikarenakan adanya koalisi pemerintahan yang kurang stabil, tapi setelah adanya situasi pandemi Covid-19 ini terlihat semakin parah.

Krisis politik ini pun tak berhenti sampai sana, karena selesai adanya perseteruan dengan Raja tersebut, terjadilah aksi demonstrasi yang cukup besar untuk pertama kalinya di negara Malaysia. Jadi para warga di Malaysia ini memproteskan terkait adanya penanganan Covid-19 yang mungkin terasa kurang maksimal.

Sebab terdapat kabar bahwa pada minggu awal di bulan Agustus 2021 ini, Malaysia tercatat terdapat rekor kasus Covid-19 yang menembus melebihi 20.000 kasus.

Negara yang Selanjutnya yakni bernama Tunisia, yang juga mengalami adanya krisis politik semakin parah dikarenakan pandemi Covid-19. Sebab terjadinya demonstrasi yang besar akhirnya justru berujung pada Presiden Kais Saied yang awalnya memecat Perdana Menteri, akhirnya juga membubarkan pemerintahan serta membekukan parlemen yang tepatnya di tanggal 25 Juli 2021 ini.

Tidak berhenti di sana, namun krisis politik semakin menemukan kebingungan, karena belum terbentuk lagi pemerintahan baru Tunisia sekitar dua pekan setelah terjadinya pemecatan di atas.

Negara ini sendiri memang mempunyai angka yang cukup tinggi untuk kasus Covid-19, karena itu awal diadakannya kebijakan karantina nasional membuat para warganya kesulitan bekerja, yang akhirnya ditolak oleh masyarakat. Masalah ini juga datang bersamaan dengan vaksin Covid-19, yang cukup sulit didapat di sana karena distribusinya yang kacau.

Terakhir, yakni dari negara Indonesia sendiri yang merupakan tanah air kita. Adapula beberapa kasus politik yang terjadi di sini, terutama semenjak semakin naiknya kasus virus Covid-19, beserta varian barunya yakni Delta.

Ketika semua merasakan dampak pandemi ini, adanya beberapa tokoh politik pun hadir yang diduga bertujuan mencari perhatian di publik, dengan adanya pemasangan beberapa baliho. Selain itu, terdapat juga perang tertentu terhadap sesama politisi, yang dikabarkan juga mengerahkan adanya buzzer di sosial media.

Sekian beberapa kasus krisis politik di beberapa negara, termasuk Indonesia juga, selama pandemi Covid-19 ini berlangsung. Semoga semuanya tetap fokus bersama dalam menghadapi pandemi sekarang ini, dan menjaga kesehatan.

Sumber: m.republika.co.id