PAN Kritiki Sistem Demokrasi Indonesia Yang Amburadul (Politik)

caffreyforcongress.org – Pada acara Cides ICMI dalam rangka merayakan HUT RI Ke-76 berjudul ‘Memperkuat Nasionalisme dan Kebangsaan untuk Membentuk Peradaban Emas 2045’ via daring, Jumat (27/8) kemarin. Dalam webinar sosok pria berkacamata, yang diketahui sebagai Ketua Umum dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional), Zulkifili Hasan. Mengungkapkan bahwa selama ini Zulhas (Panggilan Zulkifli Hasan) sedianya menyoroti sistem demokrasi Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Dia mengungkapkan bahwa Indonesia perlu ditata ulang terkait sistem demokrasi yang dianut dan dijalankan pemerintahan yang sekarang ini. Perlu diadakan musyawarah lagi karena memang sudah banyak menimbulkan ketidakpercayaan, kesenjangan sampai adu domba di kalangan masyarakat. Berdasarkan pengamatannya bahwa masyarakat Indonesia secara tidak sadar sudah terbelah menjadi dua kubu. Yang terkenal dengan sebutan kubu cebong dan kubu kampret.

Hal tersebut tentu sangat disayangkan sekali, karena tidak terjalin keharmonisan dalam bermasyarakat. Selain itu, Zulhas berpendapat bahwasanya sistem demokrasi yang dianut dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia harus benar-benar menghasilkan keharmonisan. Selain itu harus ada kesetaraan, dan juga keadilan, jangan sampai terjadi politik adu domba dan kesenjangan sosial antar masyarakat luas.

Sistem Demokrasi Indonesia Saat Ini Harus Dirubah

Sudah semestinya Indonesia bisa lebih maju lagi dengan menganut dan menjalankan sistem demokrasi Indonesia sesungguhnya. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pacasila sebagai dasar Negara Indonesia. Memang sebelumnya, Negara Indonesia pernah diprediksi oleh banyak konsultan maupun pengamat Internasional. Bahwasanya Indonesia bakal maju, dan di tahun 2045 nantinya Indonesia bisa masuk peringkat enam besar dengan kekuatan ekonomi yang ada di dunia.

Sebenarnya tidak harus tahu 2045, sekarang pun Indonesia bisa maju. Jika memang pemerintahan Indonesia yang sekarang ini, mengenal pasti maksud dan tujuan dari sistem demokrasi tersebut. Selain berpedoman dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sudah semestinya sistem demokrasi diatur dalam undang-undang. Dengan adanya undang-undang tersebut pastinya bakal terciptanya sistem demokrasi yang baik.

Tanpa adanya sistem demokrasi yang baik, maka Indonesia bakal maju, tidak seperti sekarang ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan sistem pemerintahan yang amburadul. Zulhas sendiri mengungkapkan, terkait pilpres saja peraturannya tidak beres. Seperti dengan adanya agen slot online ambang batas terkait persyaratan pencalonan sekitar 20 persen saja. Berdasarkan sudut pandang Zulhas, syarat tersebut sangat berdampak buruk pada sistem demokrasi transaksionalnya.

Sementara itu, di lingkup parlemen sendiri, ambang batasnya hanya sekitar 4 persen saja. Dengan adanya ambang batas tersebut sudah pasti menyulitkan sejumlah parpol yang tidak bisa mencapainnya. Maka dengan begitu sejumlah parpol tidak bisa loro ke lingkup DPR RI. Dengan artian kata sebagian besar jumlah suara pemilih hilang dengan begitu saja. Dari sini bisa dilihat bahwasanya sistem demokrasi yang dijalankan pemerintahan saat ini sangatlah buruk.

Di Indonesia sendiri sudah dikuasai salah satu parpol terbesar di kalangan parpol lainnya. Yang mana mulai dari pemerintahan daerah hingga pemerintahan pusat semua sudah dipegang kendali oleh parpol tersebut. Jadi menurut Zulhas sendiri, yang mana PAN hanya menempati nomor tujuh, sekeras apapun usaha dan upayanya untuk mengusung demokrasi yang baik. Tentu saja tidak pernah didengar. Namun jika memang ada dukungan dari banyak masyarakat mengenai hal ini, tentu saja PAN tetap berdiri tegap demi tercapainya Indonesia Emas di Tahun 2045 nanti. Yang terpenting saat ini, masyarakat Indonesia harus membuka lebar-lebar mata dan hati mereka. Untuk mendukung penuh usaha dari PAN, guna tercapainya sistem demokrasi Indonesia yang terbaik dari sekarang. Sudah waktunya masyarakat berbicara.

PSI Semprot PAN Terkait Koalisi Pemerintahan Jokowi

caffreyforcongress.org – Sebelumnya, dari fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) melalui Jubir (Juru Bicara), Rizki Aljupri, menyatakan pernyataan pedas terhadap fraksi PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Yang mana melalui pernyataannya, Rizki Aljupri, meminta kepada PSI untuk tidak menjadi benalu dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dengan pernyataan pedas tersebut, PSI semprot PAN terkait koalisi pemerintahan Jokowi. Sedianya PSI melakukan serangan balik kepada PAN, melalui Jubirnya, Nanang Priyo Utomo, PSI menyebutkan bahwasanya PAN sendiri merupakan anggota junior di dalam koalisi pemerintahan saat ini.

Memang PSI sendiri tidak tinggal diam dengan adanya pernyataan dari Jubir PAN tersebut. Lantas, Nanang meminta PAN untuk sedianya mengecek data partai koalisi anggota senior pemerintahan Jokowi yang lainnya. Menurut Nanang, apakah partai politik senior yang menjadi anggota koalisi Jokowi semuanya benalu? Jadi jangan hanya PSI saja yang disoroti, banyak partai politik senior yang lainnya.

Sebagaimana yang sudah dilansir dari media CNNIndonesia.com, pada hari Jumat (27/8) kemarin.Nanang menyarankan kepada semua anggota dari fraksi PAN untuk menanyakan langsung kepada Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma’ruf. Apakah selama pemerintahan Bapak Jokowi sekitar 2 tahun sekarang ini fraksi PSI menjadi benalu? PSI sendiri salah satu parpol yang fair dalam memberikan dukungannya kepada koalisi Jokowi. Nanang sendiri dengan bangga menyatakan bahwa PSI tidak berpotensi menjadi Parpol benalu.

Dalam Pertemuan Koalisi Pemerintahan Jokowi, PSI dan PAN Saling Serang.

Melalui pernyataannya Jubir PSI tersebut sedianya mengklaim bahwasanya PSI sendiri merupakan Patai Politik yang konsisten. Tentu saja konsisten dalam agen slot online terpercaya mendukung Bapak Jokowi semenjak awal Pemilihan Presiden. Oleh karena itu, Nanang mengakui bahwa PSI tidak pernah menjadi benalu yang mencari keuntungan dalam pemerintahan Bapak Jokowi. Untuk itu PSI termasuk salah satu Partai Politik Senior dalam koalisi pemerintahan Jokowi.

Pernyataan Nanang sendiri sedianya juga di dukung oleh Raja Juli Antoni, selaku Sekretaris Dewan Pembina PSI. Yang mana dalam pernyataannya, Sekretaris Dewan Pembina PSI tersebut mengungkapkan bahwa PAN pernah memainkan sistem politik dua kaki. Dan apa yang dilakukan oleh PAN tersebut benar-benar nyata, berdasarkan sejarah dan juga fakta.

Dengan adanya dukungan tersebut, Nanang kemudian menyerang balik PAN. Dengan pernyataan tegasnya, menghimbau agar PAN tidak menghianati pemerintahan Jokowi untuk yang kedua kalinya. Di saat PAN sudah bergabung di koalisi Jokowi tersebut.

Memang diketahui, PAN bergabung dengan koalisi Jokowi di bulan September 2015. Akan tetapi PAN sendiri sudah memutuskan untuk keluar dari koalisi Jokowi dengan ditandai mundurnya salah satu kader PAN. Yang bernama Asman Abnur, pada waktu itu kader PAN tersebut menjabat sebagai Menpan-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) di bulan Agustus 2018.

Pada dasarnya dari fraksi PSI sendiri menyambut baik atas kembalinya fraksi PAN ke koalisi Jokowi. Namun PAN sendiri yang menyulut api kepada fraksi PSI. Dengan pernyataan yang tidak mengenakan dari salah satu Jubir PAN, yang mengatakan bahwa PSI merupakan benalu dalam pemerintahan Jokowi.

Sebenarnya perselisihan yang terjadi antara PSI dengan PAN terjadi ketika politikus PSI, Raja Juli Antoni membuka kedok PAN. Yang mana PAN bermain sistem politik dua kaki, sementara politikus PSI tersebut hanya mengingatkan. Hal itu memang sengaja diungkapkan oleh politikus PSI karena melihat PAN juga menghadiri pertemuan yang diadakan di Istana Negara bersama sejumlah parpol koalisi Jokowi.

Dari pihak PAN sendiri menegaskan, bahwasanya PAN tidak pernah bermain sistem politik dua kaki di dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Untuk itulah mengapa PAN menyebut PSI adalah partai benalu dalam pemerintahan Jokowi.