Kembali Hangat Diperbincangkan, Siapa Dalang Isu Jabatan Presiden 3?

Baru-baru ini masyarakat kembali hangat dengan perbincangan terkait jabatan periode yang rencananya akan dirubah menjadi 3 periode. Sebelumnya pembicaraan yang sama ini juga sudah pernah menjadi trending topik di berbagai sosial media.

Adanya isu yang kembali mencuat tersebut tentunya memberikan respon yang negatif dari berbagai kalangan publik, sepat kinerja pemerintah yang kini sedang berjalan dinilai belum memenuhi harapan publik. Namun, ternyata isu yang menyeret orang nomor 1 di Indonesia ini tidak muncul dari Jokowi secara personal, melainkan ada salah satu politikus ternama di Indonesia yang mengawalinya.

Dalam sebuah kesempatan orang yang diduga menjadi pencetus isu 3 periode  tersebut memberikan pendapat. Bahwa denngan diubahnya atau rencana amendemen Undang-undang dsar 1945, terutama dalam hal masa jabatan presiden. Bisa saja ketentuan yang ada akan dirubah melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Isu yang beredar tersebut dianggap tidak memikirkan keadaan rakyat saat ini, apalagi semua harus bertarung melawan pandemi Covid-19 agar bisa tetap bertahan hidup. Harusnya pemerintah fokus terlebih dahulu dalam pemulihan kesehatan dan juga pada beberapa sektor kehidupan masyarakat lainnya.

Namun ada juga beberapa masyarakat yanng bersikap acuh ketika menanggapi isu yang sedang muncul. Mereka beranggapan bahwa siapapun orangnya yang akan menjadi presiden, termasuk berapa lama masa jabatan atau periode yang harus diberikan. Maka hal tersebut tidak menjadi masalah jika memang itu terbaik dan saat ini dibutuhkan Indonesia.

Seperti yang dijelaskan oleh pihak Humas UNS yang pada intinya, itu merupakan hal yang boleh-boleh saja. Pergantian durasi masa jabatan presiden yang semula dari dua periode lalu menjadi tiga periode sah-sah saja dilakukan. Namun dengan syarat hal tersebut akan membawa dampak dan pengaruh yang positif kepada masayarakat. Bukan berati jika nantinyaketentuan tersebut benar-benar diberlakukan memiliki impact yang buruk. Jika dengan menambahkan masa jabatan tersebut lebih efektif dan efisien untuk dilakukan. Maka, hal tersebut bisa menjadi sebuah kebutuhan untuk rakyat dari semua kalangan.

Tanggapan Presiden Jokowi terkait isu 3 periode

Kebenaran atas issue masa jabatan menjadi 3 periode sampai saat ini masih dipertanyakan. Wacana tersebut diduga berasal dari beberapa  orang-orang yang slotmaha168 dekat dengan presiden. Mereka yang memberikan usul demikian mungkin mersasa takut, jika adanya pergantian kepemimpinan dari Jokowi bisa membuat jabatannya hilang.

Isu yang kemabali beredar tersebut akhirnya samapi di telinga Presiden Joko Widodo. Presiden juga memberikan sanggahan yang jelas sanggahan secara tegas. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata bahwa dirinya (Presiden Jokowi) akan selalu taat dengan ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi telah mengamanahkan jika masa jabatan presiden yang diperbolehkan hanya selama dua periode saja, dan itu menjadi hal utama yang harus selalu dipahami. Selanjutnya Presiden Jokowi juga mengatakan bahwasanya dirinya tidak memiliki niat dan minat untuk kembali menjadi presiden selama 3 periode. Respon penolakan terakit masa jabatan yang bisa berganti menjadi 3 periode tersebut tidak hanya ditanggapi oleh presiden Jokowi saja. Melainkan juga ditanggapi oleh Bambang Soesatyo selaku ketua MPR RI. Bambang menjelaskan bahwasannya tidak ada sama sekali pembahasan internal terkait dengan pembahasan perubahan periode masa jabatan. Wacana tersebut awalnya diketahui muncul dari salah satu anggota DPR yang berasal dari Fraksi pPartai Demokrat.

Yusril Ihza Mahendra Merasa Prihatin atas Serangan Rachland Nashidik

caffreyforcongress.org – Rachland Nashidik  sebagai Elite Partai Demokrat mengungkapkan Yusril Ihza Mahendra tidak pikirkan demokrasi baik dan menjual pengetahuannya untuk ‘pembegal politik’. Yusril merespons pernyataan tersebut dan berharap sebaiknya Partai Demokrat melacak pengacara untuk hadapi gugatan AD/ART.

“Lebih baik Rachland Nashidik melacak advokat untuk hadapi permintaan uji materil dan formil kepada AD/ART yang diminta oleh 4 anggota PD yang diberhentikan kerja oleh DPP-nya,” ungkap Yusril, kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).

Yusril menilai organisasi manapun mempunyai hak mengajukan gugatan ke pengadilan kecuali ada konflik di internal partai. Dia menyebutkan justru lebih baik bersaing argumen di pengadilan daripada ‘di jalanan’.

“Jika ada konflik keperluan di dalam tubuh organisasi manapun, dan mereka membawanya ke ranah hukum, bahkan ke Mahkamah Agung, cara itu perlu dihormati sebagai cara yang sah dan konstitusional. Kan lebih baik ‘beradu’ secara intelektual di pengadilan daripada ‘beradu’ di jalanan. Dikenal sebagai namanya Partai Demokrat. Tentu mereka akan terlampau menghormati tinggi hukum dan demokrasi,” ujarnya.

“Saya mengajak kader-kader PD untuk tetap memakai pikiran yang jernih di dalam hadapi tiap tiap persoalan. Saya kira sikap layaknya itu jadi anggota dari pendidikan politik yang sehat di negara ini,” imbuh Yusril.

Rachland Serang Yusril

Sebelumnya, Rachland Nashidik  sebagai politikus Demokrat memberi serangan ke Yusril Ihza Mahendra. Dia memberikan sindiran pernyataan Yusril perihal demokrasi baik berhubungan dengan gugatan 4 eks kader PD untuk AD/ART PD ke Mahkamah Agung.

“Yusril Ihza Mahendra membuat keluhan reaksi keras pimpinan Demokrat padanya. Ia mengungkapkan gugatannya terhadap AD/ART Partai Demokrat hanya demi ‘demokrasi yang sehat’. Tapi mari kami bertanya: jadi kapan dan dari mana gagasan menyehatkan demokrasi itu hinggap di kepala Yusril?” kata Rachland, kepada wartawan, Selasa (28/9).

Rachland mengatakan Yusril sebagai seorang politikus karatan. Menurut penilaian Rachland, Yusril hanya sebatas menjual pengetahuannya kepada para pembegal politik.

“Yusril bukan cuma profesor hukum tata negara. Ia termasuk politisi karatan. Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Menteri terhadap tiga pemerintahan. Tapi kenapa tiba-tiba saja ia tak mampu agen slot online melihat relasi kuasa di balik peristiwa politik yang sedang menghajar Demokrat? Kenapa ia seolah tidak melihat, bahwa apa yang sedang dialami Demokrat tidak sama, dikarenakan terhadap kasus partai lain tak ada perilaku terang-terangan dari Kepala Staf Kepresidenan?” ungkap Rachland.

“Kenapa ia justru mengiris lepas semua itu dari konteks dan konstelasi politik, seolah semua ini berlangsung di dalam area hampa? Apa yang membuatnya mengira mampu membangun ‘demokrasi yang sehat’, bersama mengamini praktik politik opresif dan hina? Bisakah kami simpulkan, Profesor Tata Negara ini terhadap akhirnya cuma manusia biasa yang menjual pengetahuannya terhadap para begal untuk mengakses paksa pintu tempat tinggal korban?” imbuhnya.

Dua orang loyalis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ulang menyerang ahli Yusril Ihza Mahendr sebagai Hukum Tata Negara lewat cuitannya di twitter. Cuitan dua loyalis AHY, Rachland Nashidik dan Andi Arief itu terkait cara Yusril yang menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

Rachland mengungkapkan memiliki tekad untuk mengacak klaim Yusril Ihza Mahendra yang menjelaskan laksanakan pengujian peraturan perundang-undangan itu dengan tidak memihak. “Saya tidak akan berhenti membongkar klaim tidak benar dari Yusril, kecuali dia memberikan pengakuan melakukan penjualan jasa profesionalnya tanpa adanya embel-embel demokrasi. Tapi di situ termasuk ada pertanyaan: apa dikarenakan Demokrat tak mampu bayar 100 Miliar maka Yusril ganti membela kubu Moeldoko? Dibayar lebih mahal?” katanya lewat akun twitter @rachlannashidik terhadap Rabu (29/9/2021).

Sementara Andi Arief mengemukakan pihaknya siap hadapi upaya hukum yang dikerjakan Yusril tersebut. “Begini Prof @Yusrilihza_Mhd, soal gugatan JR tentu kami hadapi. Jangan khawatir. Kami cuma tidak menyangka dikarenakan Partai Demokrat tidak mampu membayar tawaran anda 100 Milyar sebagai pengacara, anda ganti haluan ke KLB Moeldoko,” kata Andi Arief di akun twitter @Andiarief_.

Sumber https://kabnews.id
Sumber https://nasional.sindonews.com

DPC Demokrat Pantura Blak-blakan Dukung Menantu Pakdhe Karwo Jadi Ketua Jatim

caffreyforcongress.org – Permufakatan Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Jawa timur sampai sekarang belumlah jelas kapan akan diadakan. Beberapa DPC di daerah Pantura terang-terangan mengatakan support ke menantu Bekas Gubernur Pakdhe Karwo yaitu Bayu Airlangga.

Pengakuan support itu dikatakan oleh 3 Ketua DPC Partai Demokrat dari Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik. Ketua DPC Demokrat Bojonegoro, Sukur Priyatno menjelaskan, Bayu Airlangga sebagai figur yang memiliki komitmen untuk partai dan dapat berbicara baik dengan pengurus.

“Saya dari sejak awalnya memberikan dukungan Mas Bayu dan terus akan memberikan dukungan beliau sampai jadi Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur di Musda kelak,” kata Sukur dalam penjelasannya, Rabu (29/9/2021).

Sukur menjelaskan argumen faksinya memberikan dukungan Bayu Airlangga karena figurnya yang aktif turun ke DPC dan PAC menjumpai kader di wilayah. Disamping itu, Bayu kerap menolong kader-kader di bawah. Atas dasar itu, DPC PD Bojonegoro all out memenangi Bayu Airlangga sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa timur.

“Mas Bayu mempunyai bersejarah dengan Demokrat. Sesudah kelak Mas Bayu menang, langsung bisa pancal gas perkuat mesin dan kader, merengkuh situs judi slot semua kader di bawah. Figure Ketua semacam ini menurut kami benar-benar memudahkan proses koalisi di depan hadapi pemilu 2024, dengan ini saya percaya Demokrat dapat besar di 2024 kelak,” ucapnya.

Support diberi Ketua DPC Demokrat Lamongan Debby Kurniawan. Dianya mengatakan support ke Bayu di Musda DPD Demokrat Jawa timur.

“DPC Lamongan dari sejak awalnya bantu Mas Bayu Airlangga menjadi ketua DPD Demokrat Jawa timur. Kami mengharap penerapan Musda dapat di lekaskan, sama sesuai waktunya, insyaallah rekan-rekan kompak dan aman,” jelas Debby.

Debby akui cenderung pilih Bayu Airlangga menjadi Ketua Partai Demokrat Jawa timur karena banyak hal. Selainnya telah mempunyai bersejarah hubungan dengan partai, Debby memandang figur Bayu Airlangga mempunyai kemampuan untuk kembalikan kemasyhuran Demokrat di Jawa timur.

“Sejauh ini telah diperlihatkan oleh beliau semenjak jadi Wakil Sekretaris DPD PD Jawa timur. Insya Allah Demokrat Jawa timur di bawah kepimpinan Mas Bayu makin kompak makin baik dan semakin bertambah bangku yang akan datang. Loyalitas ini akan kita menjaga lagi hingga menang, telah lama kita menjaga, tinggal menanti agenda Musda-nya,” paparnya.

Ketua DPC Demokrat Gresik Edy Santoso menjelaskan Musda PD Jawa timur semestinya selekasnya dikerjakan dan tidak diundur-tunda oleh DPP. Karena salah satunya lumbung suara Partai Demokrat berada di Jawa timur. Tetapi faksinya masih tetap menghargai DPP Demokrat untuk kejelasan agenda Musda Jawa timur.

“Untuk Musda kelak, kami tidak memberikan dukungan lainnya. Support kita cuman untuk Mas Bayu sampai menang, kapan saja Musdanya diadakan,” jelas Edy.

Edy memaparkan, support DPC Demokrat Gresik memberikan dukungan Bayu Airlangga karena salah satu calon yang karyawan keras. Bayu dipandang rajin turun ke bawah dan bekerja untuk partai.

“Disamping itu, Bayu Airlangga ialah asset penting Demokrat di Jawa timur. Di Musda ini kelak, bukan hanya masalah bantu memberikan dukungan, tetapi lebih dari itu, jika Demokrat harus dapat semakin bertambah kursinya. Keinginan kita pada tangan kepimpinan Mas Bayu di depan bangku Demokrat semakin bertambah dan minimum menjadi tiga besar di semua jenjang baik kabupaten, propinsi atau nasional,” ujarnya.

Dijumpai awalnya, pengurusan DPD Partai Demokrat Jawa timur masa 2016-2021 usai bulan Juni 2021 kemarin. Sekarang ini status Ketua PD Jawa timur dijabat Plt, yaitu diisi Emil Dardak. Untuk Sekretaris dijabat Plt yaitu Bayu Airlangga.

Ada dua nama yang muncul sebagai calon ketua Demokrat Jawa timur. Yaitu Emil Elestianto Dardak yang sekarang ini memegang sebagai Plt Ketua Demokrat Jawa timur dan Wakil Gubernur Jawa timur. Selanjutnya ada nama Bayu Airlangga yang sekarang ini memegang Plt Sekretaris Demokrat Jawa timur sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa timur.

Sumber https://news.detik.com