Berhasil Kalahkan Moeldoko, Elektabilitas Demokrat Dibawah Kepemimpinan AHY Terus Naik

Akhir-akhir ini diketahui tren elektabilitas dari Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus naik. Trend tersebut tidak hanya meningkatkan elektabilitas dari partai, melainkan juga elektabilitas dar sang ketua umum. Peningkatan elektabilitas tersebut tidak lepas dari tata kepemimpinan yang solid serta bisa merangkul semua elemen di masyarakat.

Menurut Tomi Satryatomo selaku Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat mengungkapkan jika kenaikan trend tersebut juga salah satu hasil dari kemenangan AHY atas Moeldoko. Dimana Moeldoko sebelumnya ingin mencoba merebut kepemimpinan Demokrat dari AHY melalui cara yang inkonstitusional.

“Ini tidak hanya menjadi bukti yang menunjukkan bahwa AHY bisa menghadapi lika-liku hukum yang terjadi dalam internal partai. Namun juga kemampuan politik AHY yang bisa merangkul semua elemen kekuasaan yang lainnya,” terang Tomi pada keterangan tertulis Selasa (7/12/2021).

Menurut Tomi, dukungan dari semua publik tidak perlu diragukan lagi. Sebab semua pasti setuju jika apa yang dilakukan oleh Moeldoko merupakan sebuah kekeliruan dan telah mencoreng demokrasi. Meski begitu, Tomi juga mengatakan jika publik masih tetap merasa was-was dan khawatir jika ada oknum-oknum kekuasaan lainnya yang ikut membantu Moeldoko dalam merebut kembali Partai Demokrat. Dan pada fase inilah, kepemimpinan Demokratis dibawah AHY diuji.

“Kemenangan yang diperoleh AHY di politik dan hukum inilah yang menjadi bukti untuk bisa meyakinkan publik. Bahwa AHY memiliki kemampuan dalam mengatur mpo88 kepemimpinan partai yang sangat menjanjikan, dan dibutuhkan untuk membawa negara indonesia bisa menjadi yang lebih baik lagi,” lanjut Tomi.

Dirinya juga mengemukakan bahwa memang rakyat Indonesia menyukai persatuan namun juga rentan terhadap perpecahan. Oleh karena itulah, diperlukan pemimpin yang bisa merangkul semua elemen masyarakat dan tegas dalam melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran.

“Masyarakat memiliki prinsip cinta damai, namun lebih mencintai kemerdekaan. Jika semua bersatu kita semua bisa senang, tetapi kalau ada penguasa yang menindas, maka otomatis rakyat akan melawannya. Memang tidak semua penguasa suka menindas, masih ada juga yang baik hati. Dan AHY telah menunjukkan kemampuan lobby politik yang digunakan dalam melawan penguasa yang ingin menindas demokrasi, seperti Moeldoko. Serta merangkul para penguasa yang masih setia dalam membela demokrasi di Indonesia,” lanjutnya.

Tomi menjelaskan, jika tidak semua penguasa yang ada sepakat dengan cara-cara yang digunakan oleh Moeldoko. Ahy bisa mengkapitalisasi siapa saja penguasa yang tidak sesuai dengan cara yang digunakan oleh Moeldoko.

“Saya rasa kemampuan yang dimiliki AHY tersebut akan diapresiasi oleh publik, serta tercermin dari naiknya tren elektabilitas yang konsisten dalam periode 2 tahun terakhir. Dan insyaallah hal tersebut akan terus naik,” tutup Tomi.

Tren Kenaikan Elektabilitas Demokrat Diungkap Oleh Dua Lembaga Survei

Sebelumnya, survei terkait tren kenaikan elektabilitas Partai Demokrat dilakukan oleh dua lembaga, yakni Indikator maupun Polmatrix. Hasil dari survei yang melibatkan kurang lebih sebanyak 2020 responden tersebut menunjukkan jika elektabilitas Demokrat terus naik sejak Januari 2020 sebanyak 4,6%. Adapun kenaikan dari rincian tersebut yakni untuk Bulan September 2020 sebanyak 5,6%, Januari 2021 5,4%, April 2021 7,5%, Juli 2021 9% dan Desember 2021 mencapai 10%. Dengan kenaikan elektabilitas yang mencapai 10% tersebut, kini Partai demokrat berhasil menduduki urutan keempat setelah PDIP, Gerindra, dan Golkar.

Sambut Pemilu 2024, PPP Targetkan 3000 Kursi DPRD

Meskipun kontestasi  pemilu masih akan diselenggarakan  2 tahun lagi nyatanya kini sudah banyak partai  politik yang sudah  mulai mempersiapkan. Salah satunya yakni dari partai PPP atau Partai Persatuan Pembangunan. Ketua umum dari PPP sendiri yakni Suharso Monoarfa meminta kepada para  anggotanya yang saat ini duduk di kursi DPRD fraksi PPP. Untuk kembali  mengajukan diri sebagai Calon Legislatif (caleg) pada ada Pemilu yang akan digelar 2024 mendatang. Adapun target yang ingin dicapai oleh Suharso yakni menang dengan jumlah kursi sebanyak  3000.

“Dari yang sebelumnya yakni 1059 kursi maka untuk Pemilu 2024 mendatang wajib menjadi 3000 kursi. Kemudian jika ada di daerah pilihan atau mpo88 dapil yang masih kosong baik itu di daerahnya maupun di daerah tetangganya maka tolong untuk diisi,” jelas Suharso dalam keterangannya pada acara workshop DPRD fraksi PPP yang berada di Grand Hotel Paragon Minggu 28 November 2021.

“Kita mempersilahkan untuk para anggota yang saat ini sudah menjadi DPRD PPP untuk kembali maju mendaftarkan diri menjadi Calon Legislatif dan bisa menjadi nomor satu. tetapi yang harus diketahui yakni syaratnya tidak ada konflik,”  lanjutnya.

Suharso mengatakan lagi jika saat ini PPP akan terus menyiapkan berbagai perangkat guna  memperoleh hasil yang memuaskan supaya bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang. Diantaranya seperti dengan membantu pemenangan hingga tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara).

“Tentunya mereka yang akan ditugaskan merupakan orang-orang yang bebas independen dan juga Merdeka sehingga mereka  bisa bertugas secara netral,” lanjutnya lagi.

Menurutnya kerja-kerja elektoral yang harus dilakukan menjelang Pemilu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Namun juga perlu dilakukan secara konsisten kontinyu dan berirama.

“Nantinya kita juga harus memiliki tim cyber atau pasukan cyber minimalnya 1 orang. Ini menjadi salah satu komponen yang penting untuk mengetahui dan melihat demi menjaga keelektoralan dari PPP,” imbuhnya lagi.

 Selanjutnya partai dengan warna hijau berlog Ka’bah ini akan masuk ke daerah-daerah guna membantu di Dapil untuk mengetahui  dan memahami bagaimana  teknik kampanye yang mudah untuk dilakukan. PPP ingin nantinya kerja elektral yang  dilakukan bisa menempuh langkah yang paling tepat.

“Tentunya kinerja yang dilakukan harus membangkitkan  beruntun mengajak serta kontinyu. Dan insya Allah nantinya kita  dapat memperoleh kembali puncak kejayaan PPP,” kata Suharso.

Polemik penetapan jadwal pemilu 2024

Sebelumnya penetapan terkait kapan tepatnya diselenggarakan pemilihan umum pada tahun 2024 masih menjadi polemik. Dan hingga saat ini masih terjadi perbedaan pendapat antar beberapa partai politik dan juga dari pihak  KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Awalnya dari pihak komisi II DPR RI dan KPU menetapkan bahwa Pemilu akan digelar pada tanggal 21 Februari 2024. Kemudian Penetapan tersebut disanggah oleh Kemendagri selaku perwakilan pemerintah dan mengusulkan agar Pemilu digelar pada tanggal 15 Mei 2024.

Atas perbedaan pendapat tersebut emudian terjadilah dua kubu yang berbeda pendapat. Adapun kubu yang pro dengan pemilu digelar pada 21 Februari 2024 antara lain KPU fraksi PDIP, fraksi PKS dan fraksi PPP. Sedangkan untuk kubu yang pro pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2024 yakni pemerintah, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi PAN dan fraksi Nasdem. Sedangkan dari Fraksi PKB dan juga Fraksi Demokrat mengikuti kesepakatan yang nantinya akan menjadi keputusan akhir.

Mendengar Fadli Zon Kritiki Presiden, Ngabalin Serang Fadli Zon

Ketika sosok Wakil Ketum (Ketua Umum) Partai Gerindra yakni Fadli Zon mengkritiki Presiden RI, Joko Widodo. Ali Mochtar Ngabalin  sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden ( KSP ) tidak tinggal diam. Sedianya Ngabalin langsung merespon sejumlah sindiran pedas tersebut. Menurut Ngabalin, sedianya Fadli harus sering membaca peraturan dan ketentuan etika sebelum pihaknya melontarkan kritiknya.

Memang sebelumnya, Fadli sendiri memang sempat memberikan sindiran kepada Presiden tentang kapan jadwal kunjungan ke Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Dimana sudah tergenang banjir selama kurang lebih tiga pekan. Ngabalin sendiri mengatakan bahwasanya Fadli jangan kebanyakan ngoceh. Sebagai DPR tidak perlu berteriak-teriak, apa tidak punya malu. Selevel DPR tidak tahu akan peraturan yang sudah ditentukan.

Dalam responnya tersebut, Ngabalin menyuruh Fadli untuk belajar lagi. Karena memang Fadli kurang membaca regulasi mengenai pembagian tugas. Ya, tugas penanganan bencana dalam suatu wilayah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ngabalin, bahwasanya tidaklah semua bencana bisa ditangani oleh bapak Presiden, Jokowi.

Setidaknya seorang anggota DPR, Fadli harus tahu dan paham mengenai undang-undang regulasi. Ngabalin juga menyampaikan bahwasannya Fadli harus mpo88 membaca lagi Undang-Undang tersebut. Dengan begitu, Fadli tahu di tingkat manakah skala nasional harus ditangani. Tidak hanya bisanya teriak-teriak dan mengkritiki kinerja Presiden, Jokowi.

Fadli Zon Tidak Tahu Pasti Tentang Undang-Undang Regulasi.

Ali Mochtar Ngabalin sedianya menepis kritikan Fadli Zon yang ditujukan kepada Presiden, Joko Widodo. Menurutnya untuk bencana kebanjiran yang terjadi di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, penanganannya bisa melalui tingkat provinsi. Selain itu dibantu oleh pemerintah kabupaten maupun kota madya untuk bisa menanganinya. Jika sudah paham mengenai Undang-Undang Regulasi, tidak perlu Fadli teriak-teriak.

a. Bisa dimusyawarahkan baik-baik.

Dari permasalahan yang ada, sedianya Ngabalin juga memberikan kepada solusi terbaik kepada Fadli. Sebagai anggota DPR sebaiknya dimusyawarahkan baik-baik mengenai hal tersebut. Jangan terus diumbar di hadapan publik yang mana mencemarkan nama baik Presiden Jokowi. Bagi masyarakat yang tidak tahu tentang regulasi tersebut, pastinya memandang negatif kinerja Presiden Jokowi.

b. Kumpulkan danda sosial bersama dengan anggota dewan lainnya.

Jika niatnya ingin membantu wilayah yang terkena banjir, bukan begitu caranya. Pakai pola pikir yang baik, kumpulkan dana bersama para anggota dewan yang lainnya. Kemudian disalurkan ke wilayah yang terkena banjir. Jadi anggota DPR jangan bisanya cuma teriak-teriak saja. Berfikirlah yang logis.

c. Belajar lagi mengenai Undang-Undang Regulasi.

Sebagai anggota DPR, ya harus paham mengenai Undang-Undang. Termasuk salah satunya Undang-Undang Regulasi. Supaya tidak ada salah paham antara DPR dengan Pemerintah. Katanya DPR yang merupakan tempat aspirasi rakyat. Tetapi pada kenyataannya, ketika rakyat sedang membutuhkan bantuan, bisanya cuma teriak-teriak. Jadilah pelopor yang baik bagi anggota dewan lainnya dan mengayomi masyarakat.

Terkait permasalahan ini, sebelumnya sosok Wakil Ketum Gerindra tersebut menyindir dan mengkritiki kinerja Presiden Jokowi. Yang pada waktu itu lebih memilih untuk mencoba Sirkuit Internasional baru, Mandalika. Ketimbang mengunjungi wilayah yang terkena bencana banjir di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Yang mana mengalami kesulitan di berbagai sektor selama tiga minggu. Sindiran dan kritikan tersebut sedianya dilontarkan oleh Fadli Zon melalui akun Twitternya. Yang mana Fadli mengutip cuitan dari Presiden Jokowi. Dan dalam cuitan Presiden Jokowi, pihaknya mengunggah foto yang sedang menjajal Sirkuit Internasional baru Mandalika. Dengan mengemudikan motor merk Kawasaki W175 yang sudah dimodifikasi. Dalam cuitannya tersebut, Fadli mengucapkan luar biasa, selamat peresmian Sirkuit Internasional Mandalika kepada Presiden Jokowi. Kemudian dilanjutkan dengan tinggal kapan ke sintang.

Gerindra DKI Sebut Pertemuan dengan Anies Baswedan Karena Usulan 7 Fraksi

caffreyforcongress.org – Anggota DPRD DKI asal fraksi Gerindra, Syarif, mengklaim jika pertemuan makan malam dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang membicarakan pagelaran Formula E di Jakarta dihelat karena usulan dari 7 fraksi.

Pertemuan makan malam tersebut diketahui diadakan di kediaman dinas Anies, Jl Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 26 Agustus yang lalu. Dari sebanyak 8 fraksi, pertemuan itu hanya minus PSI dan PDIP yang hingga kini ngotot mengajukan masalah interpelasi.

“Saya hanya ingin meluruskan saja, inisiatif kedatangan bukan atas gubernur. Tetapi dari kami yang 7 fraksi ini ingin mengetahui lebih rinci duduk perkara tentang Formula E,” ungkap Syarif ketika wawancara dengan CNNIndonesia, Minggu 28 Agustus 2021.

Menurutnya, usulan pertemuan tersebut awalnya disampaikan anggota DPRD DKI asal fraksi Gerindra, yakni Iman Satria. Pertemuan diadakan lantaran banyak sekali pertanyaan mengenai Formula E yang tak sepenuhnya bisa dijawab oleh Anies Baswedan ataupun pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat.

Syarif tidak menampik jika pertamuan makan malam itu berkaitan dengan diadakannya Formula E. Akan tetapi, pertemuan ini tidak secara spesifik membahas supaya 7 fraksi yang diundang kedalam pertemuan itu berhenti ataupun mengajukan interpelasi terhadap Anies.

Menurut Syarif, Gubernur DKI Jakarta didalam pertemuan malah legowo kalau DPRD DKI setuju untuk mengajukan interpelasi. Pasalnya menurut Anies, seperti diungkapkan Syarif, interpelasi adalah hak anggota dewan.

Meskipun bkan permintaan Anies, Syarif menyebutkan jika pihaknya sudah meminta supaya 7 fraksi lainnya segera mengurunkan niatan mereka untuk mengajukan judi online terpercaya interpelasi. Selain partai Gerindra, diketahui total 7 fraksi masing-masing adalah PKS, Golkar, PKB, Demokrat, Nasdem, dan PAN.

“Justru gubernur saat ditanya. Bapak ada interpelasi ya, siap saja mungkin ada interpelasi. Itu kan sudah hak mereka. Namun kami dari fraksi setuju lebih bagus kita akan menghimbau pada rekan-rekan fraksi agar mengurunkan niatan tersebut,” ujarnya.

Interpelasi merupakan hak milik anggota dewan ataupun legislatif untuk bisa mempertanyakan kebijakan yang diusung pemerintah eksekutif yang disebut sudah menimbulkan kerugian atau polemik. Pada DPRD DKI, interpelasi mengenai Formula E sudah diajukan olah 2 fraksi, yaitu PDIP serta PSI.

2 fraksi itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 perihal MPR, DPR, DPD, serta DPRD sudah memenuhi syarat. Pasal 330, hak interpelasi paling sedikit wajib diusulkan oleh 10 orang dari anggora DPRD serta lebih dari 1 fraksi di DPRD yang beranggotakan sebanyak 35 hingga 75 orang.

Anies Baswedan Dinilai Belum SIap Hadapi Interpelasi

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan adanya kejanggalan atas pertemuan makan malam tersebut. Tidak hanya itu saja, menurut Yunarto, kejanggalan tersebut berdampak atas kecurigaan pada Anies Baswedan mengenai gelaran Formula E.

Dia menilai jika harusnya interpelasi inijadi momen yang dapat dimanfaatkan Pemprov DKI untuk meyakinkan DPRD DKI. Tapi, Yunarto melihat ada ketakutan dari pihak Anies saat menghadapi hak interpelasi.

“Artinya bahwa semakin mengindikasikan menurut saya ada kejanggalan atas pelaksanaan Formula E yang kurang siap dijelasakan ataupun tidak dapat dijelaskan. Sehingga gubernur takut atas usaha membrikan keterangan serta justru memakai kekuatan adu kekuatan politik dengan jumlah besar agar bisa menggagalkan hal ini,” ujar Yunarto saat ditanyai wartawan.

“Ini justru semakin menambah kecurigaan menurutku pribadi, seharusnya pemerintah provinsi atas hal ini memanfaatkan momentum yang diberikan melalui interpelasi. Jika merasa kebijakan itu benar, agar kemudian menjelaskan ataupun mengajak seluruh stakeholder beserta masyarakat supaya mendukung pagelaran ini,” tandas Yunarto.