Gibran-Risma Potensial Maju Pilgub DKI 2024, Ini Penjelasan Hasto

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto kristiyanto mengatakan. Jika kali ini banyak dari kadernya yang berpotensi diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2024 yang akan datang. Bahkan dia juga mengatakan jika pilgub digelar tahun ini, PDIP telah siap menyetorkan nama-nama calon yang akan menjadi kandidat.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Hasto ketika disinggung terkait dengan peluang dari Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial serta Gibran Rakabuming Raka mpo88 yang saat ini tengah menjabat menjadi Walikota Solo. Keduanya digadang-gadang akan diusung menjadi Wagub dan  Cawagub pada Pilkada DKI Jakarta 2020 4 mendatang.

“Sebenarnya tidak hanya kedua nama itu saja, namun ada Pak Kanang dari Kabupaten Ngawi, Anas Urbaningrum dari Banyuwangi dan juga Hendrar Prihadi dari Semarang. Memang cukup banyak pemimpin-pemimpin yang telah berhasil pada tingkat kabupaten kota,” ujar Hasto saat ditemui di Gedung Sekolah Partai (7/1/2022).

Bukan hanya itu saja, Hasto juga menyebutkan lagi Jika PDIP juga masih memiliki kader terbaik yakni Agus Mahayastra yang kini tengah menjabat sebagai Bupati Gianyar Provinsi Bali. Dia mengatakan lagi bahwa nama-nama yang telah dianggap layak maju pada Pilkada DKI 2024 mendatang lantaran sudah melewati proses kaderisasi yang diselenggarakan di sekolah partai dengan baik.

Namun untuk skala prioritas saat ini yang yang dikedepankan oleh PDIP adalah memperkuat seluruh jaringan partai. Sehingga bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jakarta.

Alasan Pemilihan Risma-Gibran

Diketahui  sebelumnya menyambut kontestasi politik yang akan digelar pada pemilu 2024 pembicaraan mengenai bursa pilgub DKI Jakarta hangat dibicarakan. Terlebih lagi dengan munculnya sejumlah nama-nama yang sudah dicadangkan dari beberapa partai lain seperti Wagub DKI Ahmad Riza Patria serta Grace Natalie eks Ketum PSI.

Dari pihak PDIP sendiri telah mengungkapkan jika sosok Risma  atau Tri Rismaharini dan Gibran Rakabuming yang yang akan dicalonkan. Hasto mengungkapkan jika sosok Risma telah membuat perubahan besar ketika menjabat sebagai walikota Surabaya. Risma teah berhasil merawat keindahan dari kota Surabaya.

“Dalam kepemimpinan Bu Risma selama dua periode di Kota Surabaya sudah menunjukkan banyak perubahan yang signifikan. Seperti perubahan secara kultur hingga masyarakat Surabaya dapat dilihat sekarang mereka merawat lingkungan dengan baik serta melakukan tatanan kota yang mencerminkan keindahan dari kota Surabaya,” ujarnya.

Sedangkan untuk Gibran, Hasto mengatakan jika harus membuktikan hasil kerja yang dicapainya sebagai Walikota Solo saat ini. Ia juga berharap jika nantinya Gibran bisa melakukan strategi yang yang dilakukan oleh Risma.

“Sementara untuk Mas Gibran beliau saat ini sudah terpilih sebagai Walikota Solo tentunya juga harus membuktikan bagaimana keberhasilan kepemimpinan Mas Gibran yang ideologis serta mengedepankan kultur Nusantara. Selain itu juga mampu membawa perubahan sistemik sebagaimana yang telah dilakukan Bu Risma ketika menjabat sebagai walikota di Surabaya. sehingga hal tersebut juga bisa dilakukan oleh Mas Gibran,” lanjut Hasto.

“Saat akan maju menjadi walikota, Ibu Risma menjadi salah satu pengajar dia menyampaikan banyak aspek aspek strategis tentang cara membangun kota supaya lebih manusiawi. Setiap semua warga bergotong-royong dengan penuh kesadaran membuat kota menjadi lebih indah serta membawa kemajuan bagi warga masyarakatnya,” terangnya. Meskipun Hasto juga mengatakan jika terdapat kader-kader PDIP yang layak untuk dicalonkan menjadi Wagub dan Cawagub di DKI Jakarta Namun hingga saat ini  PDIP juga belum menetapkan secara pasti terkait siapa tokoh yang nantinya akan maju dipilih pada pilgub DKI.

Satgas Covid-19 Terbitkan Ketentuan Karantina Mandiri Bagi DPR

Satgas Penanganan Covid 19 Republik Indonesia memberikan deskripsi kepada para pejabat dengan tingkat Eselon 1 ke atas untuk melakukan karantina mandiri setelah bepergian selama 10 x 24 jam. Bahkan ada juga memberikan dispensasi atau pengurangan durasi karantina kepada para pejabat tersebut kurang dari 10 hari dengan mempertimbangkan keperluan dinas.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 25 tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa pandemi covid 19 yakni mengatur kewajiban tentang karantina bagi WNI dan juga WNA dari luar negeri

“Masa karantina 10×24 jam akan diberikan dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina secara mandiri tersebut kepada para WNI atau pejabat dengan tingkat Eselon 1 ke atas dengan berdasarkan pertimbangan dinas,” bunyi dalam Pasal 25/2021 huruf F poin 5.

Adapun ketentuan tempat karantina mandiri yang harus dipenuhi kriterianya yakni memiliki kamar mandi tersendiri, kamar tidur tersendiri, dan untuk setiap mpo88 pelaku perjalanan internasional memiliki petugas pengawas karantina yang harus melaporkan pengawasan karantina tersebut kepada petugas KKP yang berada di area wilayahnya.

Selanjutnya untuk pelaksanaan tes RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina, juga wajib melaporkan hasil tes RT-PCR tersebut kepada petugas KKP di area wilayahnya tersebut. Dan yang terakhir yakni ketentuan tersebut menyebutkan dispensasi yang diberikan untuk durasi karantina minimal diajukan tiga hari sebelum kedatangannya di Indonesia. Serta tentunya permohonan tersebut harus diajukan kepada Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, dengan begitu dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian serta  kesepakatan antara lembaga terkait atau Kementerian

Respons Cak Imin atas Statement Karantina Mandiri Anggota DPR dari Hillary

Sebelum ditetapkannya SE tersebut Wakil ketua DPR RI yakni Muhaimin Iskandar mengkritik salah satu anggota DPR RI yakni Hillary Brigitta Lasut. Hillary yang berasal dari Fraksi Nasdem berpendapat jika ketentuan karantina mandiri antara presiden dan anggota dewan usai bepergian dari luar negeri adalah setara.

Menurutnya hal tersebut berlebihan, dan dia mengusulkan jika ketentuan terkait karantina diberlakukan untuk semua orang yang pulang dari luar negeri bukan hanya untuk DPR dan juga pejabat eselon 1.

 “Itu over, nggak usah ada istimewa-istimewaan, sekarang yang terpenting mandiri semua saja bukan itu DPR, tapi mandiri saja,” terang Cak Imin pada wartawan saat diwawancarai di Kompleks Parlemen.

Cak Imin juga meminta kepada jika semua masyarakat boleh melakukan karantina secara mandiri. Namun  juga tetap menyatakan jika pemerintah wajib mengawasi masyarakat yang sedang melakukan karantina mandiri tersebut, seperti dengan memanfaatkan teknologi.

“Jadi tidak hanya DPR saja ya, semua akan diusulkan kepada pemerintah terkait dengan karantina mandiri, murah namun tetap ketat,” ujarnya lagi.

Sebelumnya Hillary diketahui tengah membela salah satu anggota DPR RI yakni Raden Wulansari alias mulai alias Mulan Jameela baru pulang dari Turki. Mulan bepergian bersama dengan suaminya Ahmad Dhani di awal Desember lalu dan tidak menjalani karantina terpusat bersama keluarga.

Menurut Hillary, anggota DPR memiliki kesetaraan dengan presiden dalam pembagian kekuasaan. Oleh karena itu menurutnya baik Presiden dan DPR juga memiliki hak yang sama untuk bisa menjalani karantina secara mandiri “DPR itu memiliki kesetaraan dengan Presiden dalam pembagian kekuasaan. Tidak masuk akal serta tidak etis juga jika presiden karantina di Istana Bogor kemudian DPR karantinanya di Wisma Atlet,” ungkap anggota termuda DPR RI periode 2019-2021 itu dalam pesannya.

Kabar Politik Hari Ini Berbagai Ucapan Selamat Untuk Ketua Umum PBNU Terpilih Periode 2021-2026

Terpilihnya Gus Yahya atauKH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU Periode 2021-2026 memberikan angin segar perjalanan PBNU kedepannya. NU diharapkan berjalan dan menjadi panutan masyarakat lebih baik lagi. Dilantiknya Ketua PBNU terpilih periode tahun 2021-2026 ini, menjadi kabar politik hari ini yaitu berbagai ucapan selamat untuk ketua umum PBNU tepilih.

Melalui Muktamar NU ke-34, melewati pemilihan Ketua Umum PBNU, Gus Yahya berhasil terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Mengantongi 327 Suara mengalahkan lawannya yang hanya memperoleh 203 suara pada  hari Jumat, tanggal 24-12-2021 kemarin. Hal ini disambut baik oleh sejumlah pemimpin parpol lainnya. Mereka menyatakan siap mendukung kepemimpinan dari Gus Yahya ke depannya.

Kabar Politik Hari Ini Berbagai Ucapan Selamat Untuk Ketua Umum PBNU Terpilih

Sambutan baik dan dukungan banyak diterima oleh Gus Yahya. Baik dari  pemimpin organisasi besar maupun dari beberapa partai politik. Pemilihan ketua umum PBNU selalu memiliki mpo88 daya Tarik tersendiri bagi mereka. Kabar politik hari ini dipenuhi oleh berbagai macam dukungan dan ucapan selamat untuk ketua umum PBNU terpilih.

  1. Ucapan selamat dan dukungan dari PBHMI

Pejabat Ketua Umum PBHMI (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam) Romadhon Jasn, menyatakan bahwa terpilihnya Gus Yahya adalah kemenangan seluruh umat NU. “Terpilihnya Gus Yahya adalah kemenangan umat serta kemenangan atas solidnya kebersamaan saudara NU selama ini. Tahapan Muktamar NU yang sukses berjalan normal dan demokratis serta menjunjung musyawarah mufakat yang damai selama jalannya pemilihan Gus Yahya, sangat kami apresiasi” ujar Romadhon dalam sebuah wawancara dengan media.

Kami mengakui bahwa perlu untuk belajar lebih banyak lagi kepada NU, pasalnya organisasi besar keagamaan sekelas NU bisa menghadirkan kedamaian saat muktamarnya. “HMI sepertinya perlu lebih banyak belajar atas proses pemilihan Ketua PBNU. Gus Yahya memberikan gesture penghormatan yang sangat bagus kepada Kiai Said meskipun beliau baru saja dipertarungkan dalam kontestasi Ketua Umum” jelas Romadhon melanjutkan.

“PB HMI punya rencana untuk sowan serta meminta masukan untuk organisasi kami. Kami mengharapkan amanah ini akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membangun umat dan bangsa Indonesia. Seperti memastikan penggunaan air, bumi serta kekayaan alam Indonesia supaya adil untuk rakyat” tegas Romadhon.

Kami yakin dibawah pemimpin yang baru, NU dapat berada di tengah dan tidak condong ke satu arah. Dia beranggapan bahwa NU sebaiknya mengkolaborasikan seluruh potensi umat nahdliyin di Indonesia untuk kepentingan umat khususnya bangsa Indonesia.

  • Ucapan selamat dan dukungan dari Gerindra

Ahmad Muzani, selaku Sekjend Partai Gerindra mengucapkan selamat untuk Gus Yahya atas terpilihnya beliau sebagai Ketua Umum PBNU pada Sabtu, 25-12-2021 kemarin. “Saya ucapkan selamat dan sukses untuk Gus Yahya atas terpilihnya beliau sebagai Ketua Umum PBNU masa 2021-2026. Semoga dapat membawa NU lebih baik ke depannya. Sehingga NU mampu memberikan penguatan terhadap adanya toleransi beserta keragaman beragama” terang Muzani menyampaikan ucapan selamatnya.

Selain itu, wakil ketua MPR ini menambahkan “Kami juga mengucapkan selamat dan sukses untuk KH Miftachul Akhyar untuk kembali diamanahkan sebagai Rais Aam PBNU. Kami optimis sosoknya mampu memberi warna dan semangat yang baru untuk penguatan keutuhan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara Indonesia” ucap Muzani meneruskan.Kabar politik hari ini yang berpusat pada ucapan selamat dan dukungan terhadap ketua PBNU terpilih, memberikan kebahagiaan tersendiri di hati masyarakat. Diharapkan sebuah organisasi masyarakat sebesar NU dapat membawa perubahan yang berarti dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara di negara tercinta ini.

Masuk Bursa Terkuat di Pilpres 2024, Ini Dia Tantangan Para Figur Usai Masa Jabatan

Kontestasi  politik untuk pemilihan presiden tahun 2024 memang masih jauh, namun hiruk pikuknya sudah dapat dirasakan dari sekarang. Sejumlah nama-nama petinggi pemerintahan dan juga kepala daerah telah masuk dalam daftar calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Setiap nama yang masuk dalam daftar tersebut memiliki elektabilitas pada kategori yang berbeda-beda. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil atas survei yang dilakukan antara Politika Research  Consulting bersama dengan Parameter Politik Indonesia.

Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia mengatakan jika figur yang mendominasi bursa capres pada pilpres 2024 adalah kepala daerah.

“Jika dilihat dari peta koalisi serta pencapresan memang secara umum masih sangat didominasi oleh kepala daerah yang kini tengah menjabat,  namun selain itu juga didominasi oleh para elit-elit partai politik,” Kata Adi pada keterangannya (27/12/2021).

Dari hasil survei yang diperoleh dapat disimpulkan, terdapat tiga kategori elektabilitas sejumlah figur tersebut, termasuk kepala daerah. Kategori pertama yakni mpo88 terkait elektabilitas capres Top of Mind yang di dalamnya terdapat 3 kepala daerah. Mereka adalah Ganjar pranowo yang menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah dengan perolehan survei 17,2%, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dengan angka 9,1% dan yang ketiga yakni Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat dengan angka 4,0%.

Sedangkan pada survei elektabilitas dengan simulasi 32 nama, nama-nama kepala daerah tersebut juga masuk dalam daftar. Ganjar Pranowo sebanyak 23,1%, Anies Baswedan sebanyak 11,4%, Ridwan Kamil sebanyak 5,1%, dan dan Khofifah Indar Parawansa sebanyak 1,3%.

Keempat nama tersebut juga kembali masuk pada hasil survei  elektabilitas dengan simulasi 15 nama. Dan hasilnya Ganjar pranowo memperoleh 25,0%, Anies Baswedan mendapat 12,4%, Ridwan Kamil di angka 5,8%, serta Khofifah Indar Parawansa sebanyak 1,6%.

Tantangan pasca periode menjabat selesai

Meskipun nama-nama kepala daerah tersebut memiliki elektabilitas sebagai figur seorang Capres. Tetapi Adi juga menyatakan jika terdapat tantangan yang besar kedepannya untuk mereka. Tantangan tersebut akan muncul ketika mereka sudah tidak menjabat atau setelah masa jabatannya habis baik di tahun 2022 ataupun 2023.

Diketahui sebelumnya jika Pilkada di tahun 2022 dan 20023 memang ditiadakan pada tahun yang sama. Dan sebagai gantinya penyelenggaraan Pilkada tersebut  akan diselenggarakan secara serentak yakni bersamaan dengan pemilu 2024.

“Catatan dari saya, misalnya ada beberapa survei yang juga sudah kami lakukan. Tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh kepala daerah yang masuk dalam daftar elektabilitas serta mendominasi sebagai capres pada Pemilu 2024. Yakni ketika mereka sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah baik di tahun 2022 atau 2023,”  lanjut Adi.

Selama masa kekosongan jabatan tersebut nantinya posisi kepala daerah akan diganti dengan Pelaksana Tugas atau PLT yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

“Sebagai tambahan saat publik bertanya ini data yang sebenarnya kita miliki memang tidak ditampilkan. Jika PLT kepala daerah nantinya akan bekerja secara maksimal dan total jika tanggung jawab tersebut sudah benar-benar diberikan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya lagi. Sebelumnya diketahui survei serta penelitian ini dilakukan menggunakan metode multistage random sampling. Adapun jumlah responden diambil secara proporsional di setiap provinsi berdasarkan data jumlah penduduk pada Pilpres 2019. dan kriteria responden yakni masyarakat  dengan usia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Kasus Heli AW-101 TNI Dihentikan KPK, Ini Kata Panglima Andika Perkasa

KPK mengatakan jika kasus terkait pengadaan Heli AW-101 yang berkaitan dengan TNI telah diberhentikan. Atas pernyataan tersebut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberikan tanggapannya. Dia mengaku akan melakukan penelusuran lebih lanjut secara internal baik dari penyidik ataupun oditur tentang penanganan  kasus tersebut

“Saya mengakui jika disini baru belajar sehingga saya juga belum mengetahuinya secara pasti, namun saya akan tetap berjanji untuk menelusuri kepada internal kami dari pihak penyidik maupun oditur,” Kata Andika dalam keterangannya kepada wartawan saat diwawancarai di kantor kominfo (28/12/2021).

Andika juga menyatakan selain menelusuri kasus secara internal dirinya juga akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak KPK. Hal tersebut dilakukan demi untuk memperjelas atas kasus tersebut secara tuntas.

“Selain itu saya mungkin juga akan berkomunikasi lebih lanjut bersama dengan KPK. Agar nantinya jelas begitulah pasti nanti ada saatnya saya juga akan menjelaskannya kepada pubik,” lanjutnya.

Diketahui kasus tersebut bermula ketika TNI AU menyatakan jika helikopter super Puma untuk kepentingan VVIP akan digantikan dengan merek dan jenis mpo88 terbaru karena dianggap sudah usang. Peremajaan helikopter kepresidenan tersebut telah diajukan sejak lama pengadaannya yakni masuk dalam rencana strategis atau Renstra kedua TNI AU di tahun 2015-2019. Adapun alasan utamanya yakni helikopter yang akan digantikan tersebut telah berusia kurang lebih 25 tahun sehingga perlu adanya peremajaan.

Kemudian pada 6 Juni 2018, KPK telah  memeriksa mantan KSAU yakni Marsekal (Purn) Agus Supriatna. Agus kemudian menyebutkan jika persoalan tersebut tidak akan ada jika pihak pembuat masalah paham secara betul terkait aturan yang ada.

“Saya tidak mau membuat gaduh tidak mau membikin ribut terkait dengan permasalahan ini. Sebab AW-101 harusnya teman-teman semua juga sudah tahu. Coba tanyakan saja kepada yang membuat masalah ini dia tahu apa enggak terkait dengan UU APBN? Tahu apa tidak bagaimana mekanisme anggaran APBN yang sebenarnya itu seperti apa? Jika tahu betul bagaimana itu maka tentu tidak akan melakukan hal ini,” terang Agus saat itu.

Pengajuan Preradilan atas Kasus Pengadaan Heli AW-101

Namun hingga kini pengusutan tersebut masih terkatung-katung dan pada Maret 2021 yang lalu masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI telah mengajukan praperadilan terkait dengan kasus tersebut. Tetapi dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak menerima terkait dengan permohonan praperadilan tersebut yang diajukan oleh MAKI.

Sebelumnya diketahui atas penghentian pengusutan kasus tersebut KPK dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) digugat oleh John Irgan Kenway ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan praperadilan tersebut dilayangkan terkait dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

Kemudian berdasarkan hasil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari PN Jaksel, pelaporan gugatan perkara tersebut terdaftar dengan nomor perkara 113/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL Dan dalam perkara tersebut tidak dimunculkan secara jelas oleh PN Jaksel terkait dengan apa yang dimaksud pada isi gugatan yang diajukan tersebut. Meski sampai saat ini juga belum diketahui secara jelas terkait dengan apa alasan yang mendasari penghentian penyidikan perkara yang dipraperadilankan tersebut. Namun dari pihak KPK yang sebelumnya sempat menyelidikinya, diyakini jika hal tersebut  bersinggungan dengan TNI AU terkait penyidikan dari proyek peremajaan Heli VVIP AW-101.

Nama Ganjar-Puan Digadang Menjadi Pasangan Untuk Pilpres 2024

Meski sebelumnya sempat diisukan bersitegang di kalangan internal PDIP Perjuangan pada pilpres 2024 mendatang. Kini Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar pranowo dan Ketua DPR RI yakni Puan Maharani justru digadang-gadang  akan dipasangkan untuk menyambut kontestasi politik tersebut.

Hal tersebut disampaikan lewat konsolidasi dari sejumlah elemen masyarakat yang bernama Dewan Pimpinan Pusat atau DPP front Ganjar-Puan.

Muchtar Muhammad selaku ketua dewan pembina front Ganjar Puan menyatakan, jika keduanya memiliki peluang kemenangan yang cukup besar jika dipasangkan untuk maju pada pilpres mendatang.

“Tentunya ini diciptakan hetrik pada pemilu legislatif yang akan digelar pada 2024 mendatang.”  Kata Muchtar dalam keterangannya pada senin (20/12/2021).

Tidak hanya sekedar memasangkan saja, menurutnya terdapat beberapa indikator yang juga menjadi alasan dalam mengukur potensi keistimewaan dua tokoh tersebut. Yang pertama yakni pada ambang batas presidensial tersebut. Karena hanya PDIP Perjuangan sajalah yang mampu mpo88 mengusung pasangan capres dan cawapres dari internal sendiri. Yakni dengan memasangkan Ganjar dan Puan maka diyakini akan memiliki efek ekor jas

“Efek dari ekor jas partai yang mengusung kader-kadernya sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden tentunya akan berpengaruh terhadap perolehan suara serta kursi di legislatif  ada serta pilkada,” lanjut Muchtar.

Muchtar juga mengungkapkan pula jika Ganjar pranowo sangat berpotensi menarik preferensi para pemilih partai yang tidak memiliki calon presiden sendiri.  Sehingga munculnya nama Ganjar pranowo tentunya akan diklaim oleh banyak partai menjadi magnet terutama bagi para swing voters.

Memicu semangat perjuangan para internal kader PDIP

Muchtar melihat dengan adanya tradisi PDIP Perjuangan jika memasangkan pasangan sesama kader partai. Tentu akan membangkitkan semangat juang para kader kader lainnya dalam meraih kemenangan.

“Tradisi tersebut sudah terbukti salah satunya pada Pilkada provinsi Bali kemudian di provinsi Sumatera Sulawesi Utara yang mengusung Olly Dondokambey dan juga Steven Kandouw. Selain itu pada Pilkada Jawa Barat juga yang menghasilkan beberapa  pemimpin dan wakil pemimpin yang berasal dari sesama kader PDIP Perjuangan seperti Kuningan, Cirebon, Majalengka dan juga Pangandaran pada Pilkada serentak tahun 2020 lalu,” terang Muchtar.

Sedangkan tingkat kepercayaan publik pada pilihan ketua umum PDIP Perjuangan yakni Megawati Soekarnoputri dan kader yang siap untuk dijalankan menjadi capres maupun cawapres sangatlah tinggi. Hal itu juga berkaca pada jatuhnya rekomendasi ketua umum PDIP Perjuangan pada Pilpres tahun 2014 lalu yang jatuh kepada Joko Widodo atau Presiden Jokowi

“Sehingga untuk Pilpres pada tahun 2024 mendatang tentunya ini juga akan menjadi sebuah variabel yang penting untuk dibicarakan,” tukasnya lagi.

Diketahui memang sebelumnya pihak internal PDIP sempat  mengalami perbedaan pendapat atau bersitegang terkait dengan ketentuan calon yang akan diusung pada pilpres 2024. Beberapa kelompok kader bahkan sudah ada yang menyatakan sendiri untuk mendukung Ganjar pranowo menjadi calon presiden RI, padahal sang ketua umum sendiri belum mengambil keputusan terkait dengan hal tersebut.  Tentunya hal ini juga sempat menjadi permasalahan di internal PDIP karena tidak hanya satu kelompok kader internal saja yang menyatakan untuk mendukung Ganjar sebagai calon presiden yang diusung oleh PDIP. Sedangkan tanggapan dari para petinggi PDIP mengatakan agar semuanya bersabar terlebih dahulu terkait dengan keputusan yang akan diambil oleh ketua umum. Terkait dengan siapa nanti yang akan ditetapkan menjadi calon presiden sebenarnya yang diusung oleh PDIP.

Survei PRC PPI: Simulasi Duet Prabowo-Anies Raih Angka Paling Tinggi

Salah satu lembaga survei yakni Politika research & Consulting (PRC) bersama dengan Parameter politik Indonesia (PPI). Telah merilis hasil survei terkait poros Parpol capres-cawapres pada Pemilu 2024 mendatang. Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik mengungkapkan jika pihaknya telah melakukan simulasi dengan jumlah calon sebanyak 3 pasangan menggunakan tiga skema.

Hasil dari survei yang tersebut menyatakan jika pasangan Ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menduduki peringkat terkuat dari tiga skema tersebut.

Adapun 3 skema tersebut, yang pertama terdapat pasangan duet antara Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil, Prabowo Subianto-Puan Maharani, dan Anies Baswedan-Agus mpo88 Harimurti Yudhoyono. D hasil tertinggi diperoleh oleh pasangan Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil dengan angka sebanyak 32,1%. Sedangkan Prabowo Subianto-Puan Maharani mendapat 25,7%, dan untuk Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono sebanyak 23,7%.

Untuk skema dua, duet pasangan calon diikuti oleh Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno, Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto, dan Anies Baswedan-AHY. Hasilnya pasangan duet dari Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno unggul dengan angka sebanyak 36,2%. Sedangkan Prabowo-Airlangga mendapatkan angka 26,9% serta Anies Baswedan-AHY 19,1%.

 Sedangkan untuk skema yang ketiga, pasangan duit yang mengikuti adalah Prabowo Subianto-Anies Baswedan, Sandiaga-Puan Maharani, serta Airlangga Hartarto-Muhaimin Iskandar. Hasilnya, pasangan duet paling unggul dari 3 skema  simulasi tersebut diraih oleh Prabowo-Anies dengan angka 499,7%. Untuk Anies-Puan sendiri mendapatkan 20,5% dan Airlangga-Cak Imin mendapatkan 3,8%.

Ganjar tempati posisi utama elektabilitas capres, disusul Prabowo dan Anies

Selain survei terkait duet pasangan, Politika research & Consulting (PRC) bersama dengan Parameter politik Indonesia (PPI) juga melakukan survei terhadap elektabilitas capres. Dan hasilnya Gubernur Provinsi Jawa tengah yakni Ganjar Pranowo menempati posisi elektabilitas pertama. Ganjar memiliki potensial yang cukup besar menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang dengan jumlah angka 25,5%.

Sedangkan untuk posisi kedua, elektabilitas capres dengan angka sebanyak 22,9% diraih oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dan untuk posisi ketiga ditempati oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan angka sebanyak 12,4%.

“Pada peta elektoral ada 15 nama, dan Ganjar telah mendahului peringkat dari Prabowo, memang perlu diakui jika sebagian besar masyarakat menganggap Ganjar memang layak diajukan menjadi capres,” kata Rio Prayogo dalam keterangannya pada konferensi pers daring (27/12/2021)

Kemudian setelah Anies Baswedan, posisi keempat elektabilitas capres diraih oleh Sandiaga uno dengan jumlah angka 9,4%. Lalu untuk urutan kelima diraih oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan perolehan angka sebanyak 5,8%.

“Elektabilitas Sandiaga sebenarnya juga efektif, namun sebagai cawapres. Sedangkan yang lainnya bisa belajar dari Ganjar tentang bagaimana cara mendapatkan elektabilitas yang baik,” lanjut Rio.

Survei PRC PPI sendiri menggunakan metode multistage random sampling. Dimana jumlah responden yang mengikuti kurang lebih sebanyak 1.600 orang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Responden terpilih akan diwawancarai secara tatap muka atau face to face. Pengumpulan serta pengolahan data para responden dilakukan kurang lebih selama 22 hari mulai tanggal 12 November sampai 4 Desember 2021. Sedangkan untuk significant level (tingkat kepercayaan) dari masyarakat terhadap survei ini sebanyak 95 persen dengan margin of error sebesar 2,5 persen.

DPR Resmi Sahkan RUU Kejaksaan menjadi Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya resmi mengesahkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan (RUU) Kejaksaan menjadi Undang-Undang.

DPR mengambil keputusan tersebut pada tingkat dua yang diselenggarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10. Rapat pengesahan Undang-Undang Kejaksaan tersebut digelar pada Sidang II tahun 2021-2022 pada hari ini tanggal 7 Desember 2021.

Adiens Kadir selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI membacakan laporan hasil dari pembahasan RUU Kejaksaan dari Komisi III. Kemudian pengambilan keputusan dilakukan oleh Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil ketua DPR RI dan Rapat Paripurna DPR.

“Selanjutnya setiap fraksi partai yang ada di DPR akan ditanya terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut. Apakah disetujui mpo88 dan bisa disahkan menjadi undang-undang? atau sebaiknya,” kata Sufmi Dasco yang disambut dengan persetujuan semua anggota dewan yang ada dalam sidang paripurna.

 Adies Kadir juga menyebutkan jika terdapat beberapa substansi dalam UU Kejaksaan RI yang diubah. Diantaranya yakni terkait usia pengangkatan menjadi seorang jaksa dan pemberhentian jaksa dengan hormat. Perubahan itu diperlukan karena adanya penyesuaian pergeseran dalam dunia pendidikan serta memberikan kesempatan lebih panja.

“Panja juga menyepakati jika syarat untuk bisa menjadi seorang jaksa paling rendah adalah 23 tahun, dan paling tinggi yakni usia 30 tahun.” lanjut Aden dalam keterangannya.

Dan untuk pemberhentian jaksa secara terhormat diubah menjadi 60 tahun dari sebelumnya maksimal berumur 62 tahun.

Selain itu dalam perubahan UU Kejaksaan ni uga mengatur cara meningkatkan penguasaan SDM dari kejaksaan. Hal tersebut dimaksudkan agar para jaksa yang menjalankan tugas bisa lebih profesional. Serta menjadi wujud pembentukan khusus dalam kejaksaan yang fungsinya sebagai sarana pengembangan profesi, pendidikan, kedinasan dan keahlian. Undang-Undang Kejaksaan yang baru mengatur apa saja penugasan jaksa di luar instansi yang berfungsi untuk menambah pengetahuan, wawasan dan juga pengalaman baru.

“Untuk mempermudah para jaksa dalam penugasannya tersebut, revisi UU Kejaksaan yang baru ini juga mengakomodasi ketentuan itu,” lanjut Adiens.

Dalam UU Kejaksaan terbaru juga diatur perlindungan jaksa beserta keluarga, karena menjadi seorang jaksa memang sangat rentan terkena ancaman. Dan standar perlindungan jaksa beserta keluarga butuh penyesuaian terbaru, yakni sesuai dengan perlindungan profesi jaksa yang telah diatur dalam IAP (International Association of Prosecutors).

Kemudian substansi lainnya yang diatur akni ketentuan pemberhentian serang jaksa agung. Dalam UU Kejaksaan terbaru pemberhentian seorang jaksa dari jabatannya disesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan presiden dan para anggota dalam kabinetnya.

“Dalam hal tersebut menegaskan jika presiden memiliki diskresi terkait siapa saja yang ingin dipilih untuk memperkuat kabinet, dan salah satunya adalah jaksa,” tutup Adiens.

Komisi III DPR dan Pemerintah Persiapkan Sidang Paripurna Sejak Selasa

Diketahui sebelum disahkan resmi menjadi Undang-Undang Kejaksaan terbaru, sebelumnya Komisi III DPR RI dan pemerintah sudah mempersiapkan terkait dengan kesepakatan RUU Kejaksaan tersebut. Kesepakatan diambil pada tingkat I dalam rapat kerja yang selanjutnya akan disahkan dalam rapat paripurna tanggal 7 Desember 2021.

“Pembahasan RUU terbaru atas perubahan dari UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sudah terselesaikan dalam tingkat pertama dan seluruh fraksi di DPR sudah memberikan pendapatnya serta menyepakati untuk diteruskan dalam sidang tingkat II dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI,” ujar Menkumham RI Yasonna Laoly. Yasonna berharap jika RUU Kejaksaan bisa segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Dan bisa menjadi alat untuk penguatan tugas dan fungsi kejaksaan selaku lembaga yang bertugas dalam bidang penuntutan.

Putusan MK Soal UU Cipta Kerja: Begini Usul Golkar

Akhirnya terkait gugatan tentang UU Cipta kerja mendapat putusan dari MK. Christina Aryani selaku anggota badan legislasi DPR RI yang berasal dari Fraksi Golkar menyatakan. Jika putusan MK yang mengharuskan adanya revisi terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adalah jalan yang paling baik untuk digunakan dalam metode penyusunan regulasi  dengan model omnibus law.

Pernyataan tersebut untuk memberikan respons terkait putusan MK  yang meminta pemerintah serta DPR memperbaiki UU Cipta kerja. Perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tersebut diberikan jangka waktu kurang lebih 2 tahun kedepan.

Menurutnya putusan  agar dilakukan revisi yang diberikan akan menjadi kesempatan untuk menghadirkan solusi permasalahan yang lebih baik terhadap tumpang tindih peraturan. Serta ketidaksesuaian antara materi muatan  dalam proses penyusunan regulasi selama ini.

“kami sepakat jika revisi UU  12/2011  terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu jalan terbaik dalam mengatur teknis mpo88 aplikasi metode omnibus law dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia”  terang Christina dalam keterangannya pada Jumat 26 November 2021

ia menghargai serta akan memastikan untuk menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dia juga mengatakan bahwa pihak DPR tentu sangat terbuka dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apapun yang menurut MK itu inkonstitusional.

Meski begitu Christina juga mengatakan bahwa DPR perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama pemerintah untuk menentukan mekanisme paling tepat yang akan ditempuh dalam memperbaiki UU Cipta kerja tersebut.

“ Saya rasa ini juga harus ditindaklanjuti segera dengan begitu sebelum tenggat waktu 2 tahun UU Cipta kerja Sudah bisa selesai”  ucapnya lagi.

Secara substansial Indonesia memang memerlukan sebuah metode penyusunan regulasi dengan model omnibus la. Supaya pembenahan peraturan  perundang-undangan yang ada terlebih menyangkut masalah tumpang tindih peraturan hiperregulasi serta ketidak sesuaian materi muatan hingga problem ego sektoral.

Omnibus law sebagai solusi

 Omnibus law sendiri dianggap sebagai jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah peraturan perundang-undangan yang saat ini dialami oleh Indonesia.  Omnibus law bisa mengatasi secara efektif cepat serta efisien dan bisa menjadi solusi guna melakukan penataan serta harmonisasi existing regulasi.

Sampai saat ini setidaknya sudah hadir 4 peraturan perundang-undangan yang disusun dengan menggunakan metode ini diantaranya seperti UU Cipta kerja Perppu 1/2020 PP 9/2021 mengenai perlakuan perpajakan untuk Peraturan Menteri Kesehatan 18/pmk 03/2021 dan kemudahan berusaha.

 MK juga memberikan perintah untuk dibentuk suatu landasan hukum guna menjadi pedoman oleh DPR dan juga pemerintah dalam membentuk suatu undang-undang yang menggunakan metode omnibus law.

“Pihak mahkamah juga memerintahkan untuk segera dibentuk suatu landasan hukum yang lebih baku sehingga bisa menjadi suatu pedoman dalam membentuk undang-undang yang menggunakan metode omnibus lho sehingga memiliki sifat kekhususan yang lebih khusus”  suhu Soehartoyo Hakim konstitusi pada 2021. 

Dengan landasan hukum yang dibentuk tersebut nantinya UU Cipta kerja akan dilakukan perbaikan untuk memenuhi cara  atau metode yang lebih pasti standar dan baku dalam memenuhi asas pembentukan UU sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor  12/2011. khusunya lagi berkaitan dengan asas keterbukaan yang tentunya harus menyertakan partisipasi dari masyarakat secara maksimal. Sehingga akan menjadi manifestasi perintah konstitusi yang terdapat pada pasal 22 A UUD 1945

Tarik Ulur Pengesahan RUU PKS Oleh DPR

Selama bertahun-tahun sudah  perjuangan para kelompok masyarakat sipil terutama para aktivis pemerhati hak-hak perempuan yakni dalam upaya mendorong lahirnya sebuah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS melewati jalan yang terjal.

Ini merupakan bentuk respon atas banyaknya kasus kekerasan seksual yang sudah terjadi dimana-mana serta dengan dua lembaga sipil lainnya yakni forum pengadaan layanan dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Dengan gencar membujuk DPR supaya bisa mengeluarkan mpo88 aturan hukum terkait dengan kekerasan seksual sejak tahun 2012 lalu.  Dan pada Mei 2016 lalu parlemen justru baru meminta kepada Komnas Perempuan guna menyerahkan naskah akademik dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tersebut.

Pada bulan itu juga Panja atau Panitia kerja dari DPR telah menyepakati RUU PKS dan masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas yang diprioritaskan pada tahun 2016.

“kami telah menyepakati bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual akan menjadi RUU yang memiliki  urgensi penting yang akan menjadi salah satu bagian dalam perubahan prolegnas” terang Toto Daryanto selaku wakil ketua baleg pada 25 Mei 2016 lalu

RUU dituduh legalkan zina

Meski kemudian oleh DPR RUU PKS dimasukkan dalam daftar program prioritas pada prolegnas namun hal tersebut tidak lantas membuatnya segera disahkan. Bahkan selama 4 tahun kemudian perjalanan nasib dari RUU tersebut masih saja digantungkan hingga sampai saat ini.

Pembahasan terkait RUU PKS pun juga ditunda sehingga menyebabkan banyak protes bermunculan terutama dari Komnas Perempuan. Mereka sangat menyesalkan terkait dengan penundaan pembahasan dari RUU-PKS tersebut.

Komnas Perempuan mengatakan jika RUU tersebut telah menjadi janji yang sebelumnya sudah digadang-gadang oleh semua calon presiden anggota parlemen partai pengusung  baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. kelompok-kelompok masyarakat dari ormas keagamaan Terkait dengan serangan hoaks seperti legalisasi zina dan lgbt di tahun 2019 lalu.

Seperti salah satunya dikatakan oleh pendangdut legendaris tanah air yakni Rhoma Irama. pada saat berpidato dalam sebuah kampanye capres Prabowo  sandiaga ia menyebutkan jika  muatan aturan yang terdapat dalam RUU PKS menyebabkan pelegalan zina dan LGBT.

Alih-alih kemudian RUU PKS tersebut disahkan justru komisi 8 dari DPR RI mencabut RUU PKS tersebut dari prolegnas prioritas di tahun 2020. Yang selanjutnya keputusan tersebut telah mengundang berbagai protes dari kelompok-kelompok masyarakat. Termasuk juga dari beberapa fraksi fraksi partai yang ada di DPR seperti PDIP Perjuangan Nasdem dan Partai Golkar. Fraksi dari Partai Nasdem mengaku sangat kecewa dengan keputusan yang telah dipilih komisi 8 DPR RI tersebut.

“kami sangat berharap untuk mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi lainnya supaya pada sidang paripurna dapat melakukan penyesuaian terkait prolegnas agar RUU PKS yang sudah  menjadi salah satu amanah bagi kita untuk melanjutkannya dan bisa dilakukan kembali” tegas Taufik.

Nina nurmila selaku guru besar kajian gender dan studi Islam Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung memberikan  pernyataannya.  Dirinya memberikan alasan atau  penyebab mengapa sangat  sukar disahkan.

Menurutnya penolakan terhadap RUU PKS  yang telah dicabut dari prolegnas tersebut disebabkan karena penolakan yang dilakukan oleh kelompok konservatif. Dan kelompok tersebut hingga saat ini masih menganggap jika RUU yang akan ditetapkan tersebut melegalkan perzinahan diluar pernikahan. Kemudian setelah adanya protes  yang diajukan oleh banyak pihak DPR kembali lagi memasukkan RUU PKS ke dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2021. Meski akhirnya upaya perlawanan RUU PKS ini tetap terjadi di mana-mana.