Profil Anggota Keluarga Dinasti Politik Sukarmis di Kuansing

Sudah jadi rahasia umum terkait dinasti politik Sukarmis di Negeri Jalur, di Provinsi Riau, Provinsi Riau. Pada Pemilu Legislatif 2019 saja, ayah beserta tiga anaknya melenggang sebagai wakil rakyat. Ketiganya dari partai Golkar.

Pada tahun 2021, salah satu anak Sukarmis, yakni Andi Putra menjabat sebagai Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Belum lama menjabat, upaya membesarkan dinasti politik keluarga tersebut terhambat karena penangkapan Andi Putra oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 21 Oktober 2021.

Berikut adalah profil dan rekam jejak politik dari Sukarmis dan ketiga anaknya yang mewarnai pertarungan politik di Kuansing.

1. Sukarmis

Menjabat sebagai bupati Kuansing selama dua periode membuat sang ayah, Sukarmis memilki akses kekuasan yang besar di Kuansing. Ia sebelumnya link alternatif maha168 menjabat sebagai Ketua DPRD Kuansing pada Pemilu 1999. Setelah terjadi pemekaran wilayah, terpilihlah sebagai bupati.

Saat Pemilu 201 diselenggarakan, Sukarmis meraih suara trbanyak untuk DPRD Riau, terutama dari daerah Idragiru Hulu-Kuansing dengan total perolehan sebanyak 37 ribu suara. Dengan perolehan suara ini, ia bersama Yulisman melaju ke DPRD Riau di Pekanbaru.

Tidak hanya itu, ia disebut-sebut akan menduduki jabatan Ketua DPRD. Namun, DPP lebih memilih Idra Gunawan, dengan menjadikan Sukarmis sebagai Ketua Badan Kehormatan.

2. Andi Putra

Lahur 1987, Andi Putra memiliki jalan yang mulus sebagai politisi berkat ayahnya. Sebagaimana penelitian dari Tito Handoko, peneliti Ilmu Politik FISIP Unri, menjelaskan bahwa Sukarmis berperan dalam rekam jejak politik dari anak-anakny termasuk Andi Putra.

Di usianya ke 22 tahun, saat Pemilu 2009, Andi Putra menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kuansing selama tiga tahun. Selanjutnya, menjabat sebagai Ketua Komisi C pada tahun 2014.

Saat ayahnya terpilih sebagai Bupati Kuansing, Andi Putra juga terpilih sebagai Ketua PDRD. Terakhir, pada Pilkada Serentak 2020, Andi Putra terpilih sebagai Bupati dengan pasangannya wakil Bupati yakni Suhardiman Amby. Sekarang, Andi Putra mendekam di penjara setelah OTT KPK pada 21 Oktober kemarin.

3. Adam

Setelah terpilih sebagai bupati, posisi Ketua DPRD beralih pada adik Andi Putra yakni Adam. Laki-laki yang lahir di Muara Sentaji 9 April 1992 ini dilantik sebagai Ketua DPRD Kuansing pada Februari 2021.

Dengan gelar doktor, Adam maju di Dapil Kuansing II yang meliputi kecamatan Pangean, Kuantan Hilir, Kuantan Hilir Seberang, Inuman, Cerenti, Logas Tanah Darat, dan meraih suara terbanyak yakni 2.064 suara.

4. Romi Alfisah Putra

Romi Alfisah Putra satu dapil dengan saudaranya Andri Putra saat Pileg 2019. Ia meraih 2.110 suaara dan menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kuansing.

Kasus Suap Bupati Kuansing

Dari ketiga anak Sukarmis, Andri Putra sebagai Bupati Kuantan Singingi tertangkap KPK atas kasus suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau. Dalam keterangan pers, wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan ada dua tersangka yang ditetapkan. Selain Andi, pemberi suap yakni General Manager PT Adimulia Agrolestari yakni Sudarso.

Diduga Andi Putra menerima suap senilai 700 juta dar Sudarso. Suap ini ditujukan untuk mempermulus pengajuan izin HGU kebun sawit yang dimiliki perusahaan PT Adimulia Agrolestari. Lokasi kebun kemitraan yang diajukan perusahaan terletak di Kabupaten Kampar. Padahal, seharusnya lokasinya di Kabupaten Kuansing. “Diduga adanya kesepakatan antara SDR (Sudarso) dengan AP (Andi Putra) mengenai adanya pemberian uang dengan nilai tersebut,” kata Lili.

PDI Perjuangan Resmi Panggil Barisan ‘Celeng’

Akhirnya ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bidang kehormatan, Komarudin Watubun memanggil Ketua barisan ‘Celeng’. Komarudin mengungkapkan alasan terkait pemanggilan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Seknas ganjar Indonesia (SGI). Yakni Albertus Sumbogo sebagai kader PDIP di wilayah Purworejo ke Jakarta pada Jum’at (15/10/2021).

Ia mengungkapkan pemanggilan tersebut merupakan bentuk dari mekanisme internal partai yang harus dilakukan. Sebab pada Kongres V PDIP yang telah diselenggarakan sudah memberikan mandat kepada Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum dari PDIP. Megawati diberikan kewenangan penuh untuk memutuskan siapa pasangan presiden dan calon presiden yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024.

“Itu merupakan sebuah mekanisme yang harus ditempuh dan sudah sesuai dengan ketentuan internal partai. Sebab kongres yang sebelumnya telah digelar mengamanatkan ketua umum partai ibu Megawati untuk menentukan siapa pasangan calon dan wakil presiden yang akan maju pada pilpres 2024,” jelas Komarudin saat ditemui wartawan (15/10/2021).

Ia menjelaskan, bahwa pemanggilan tersebut berkaitan dengan pendeklarasian yang dilakukan oleh beberapa kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo. Albertus dipanggil untuk memberikan klarifikasi secara lisan dengan jelas.

Komarudin sebelumnya sudah menginstruksikan, jika terkait penetapan siapa yang nantinya akan dipilih untuk menjadi capres dan cawapres pada Pilpres 2024 kader tidak terlibat. Mereka belum diperbolehkan melakukan deklarasi-deklarasi sebelum ada keputusan resmi dan tetap dari Megawati.

“Ketentuan tersebut berlaku untuk semua kader-kader partai. Untuk menegakkan kedisiplinan, DPP PDIP akan memanggil seluruh anggota serta kader yang sudah melakukan deklarasi terlebih dahulu sebelum ada keputusan resmi,” ujar Komarudin.

Semua anggota baik itu kader maupun pengurus PDIP terikat secara mutlak pada kongres V yang telah digelar. Terkait mandat penentuan siapa capres dan cawapres yang akan diusung partai ditentukan oleh Megawati.

Dia juga menyampaikan, jika DPP PDIP berkali-kali mengingatkan kader serta publik untuk sabar dalam menunggu keputusan tersebut karena membutuhkan kontemplasi. Sehingga jika ada kader yang tidak mengikuti ketentuan tersebut akan dilakukan penertiban.

Ganjar Beri Respon Pada Kader Celeng

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar pranowo akhirnya juga angkat bicara mengenai polemik yang terjadi di internal partai. Ganjar mengatakan jika selaku kader PDIP, dirinya akan setia pada partai banteng dengan moncong putih tersebut.

Sebelumnya ganjar masih enggan menanggapi dengan membelokkan pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Namun akhirnya Ganjar memberikan tanggapan singkat terkait Banteng vs Celeng.

“Celeng itu apa? Di Grobogan apa ada Celeng,” jawab Ganjar saat ditemui di Pendopo kabupaten Grobogan saat peresmian Trans Jateng Koridor 3 Grobogan-semarang (13/10/2021).

“Sory ya, kita ini Banteng, sekali Banteng ya tetep Banteng!” lanjut Ganjar.

Polemik yang terjadi di internal PDI Perjuangan terus bergulir akibat masalah dalam dukung mendukung capres di Pilpres 2024. Sebutan Celeng kemudian muncul sebagai sebutan untuk para kader yang keluar dari barisan Banteng.

Kader yang keluar dari Banteng ke kemudian menamai dirinya dengan sebutan barisan celeng Berjuang dengan mendukung Ganjar sebagai capres yang akan maju pada Pilpres mendatang. Barisan tersebut juga membuat logo dengan gambar Celeng dengan taring berwarna putih sebagai bentuk maha168 simbol perlawanan. Bambang selaku Ketua DPD PDIP JAwa tengah melabeli barisan Celeng tersebut sebagai oknum kader yang mendeklarasikan diri dengan mengusung Ganjar untuk maju sebagai capres.

HUT TNI Indonesia Ke-76, Menilik Momentum Sakral Perjuangan TNI

Baru saja rakyat Indonesia merayakan HUT TNI Indonesia yang ke 76 yag diperingati setiap tanggal 5 Oktober. TNI atau Tentara Nasional Indonesia merupakan angkatan bersenjata Negara Indonesia yang terdiri dari 3 bagian, yakni TNI Angkatan Darat atau AD, TNI Angkatan Udara atau TNI AU dan TNI Angkatan Laut atau TNI AL. TNI memiiki tugas untuk menjaga kedaulatan dan mempertahabkan wilayah negara sesuai dengan UUD 1945 dan juga Pancasila.

5 fakta menarik disamping HUT TNI Indonesia ke 76

TNI lahir bersamaan saat perjuangan dalam melawan masa penjajahan Belanda. TNI memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya mendapatkan serta mempertahankan Kemerdekaan Reublik Indonesia. Berikut ini beberapa fakta-fakta menarik yang terjadi disekitar perjalanan TNI:

  1. Hari TNI diperingati setiap tanggal 5 Oktober

Di awal pembentukannya, dulu TNI memiliki nama TKR atau Tentara Kemamanan Rakyat yang pertama kali dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Kemudian TKR  selanjutnya diganti lagi menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). Selanjutnya dilakukan perubahan lagi yang terakhir yakni TNI atau Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 3 Juni 1947 dan digunakan hingga sekarang.

2. Tantangan TNI pada awal kemerdekaan

Ketika perang kemerdekaan terjadi, yakni pada tahun 1945 sampai 1949 Indonesia pernah mengalami krisis. Dan saat itulah TNI menunjukkan kekuatannya yang maksimal meskipun juga mendapat tekanan dari militer dan lini politik. Tekanan politik pada TNI tersebut slot online maha168 merupakan imbas dari adanya golongan komunis yang ingin mempengaruhi keberadaaan TNI. Sedangkan dari segi militer, terdapat gejolak perang yang muncul akibat peristiwa pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia).

3. TNI berubah menjadi ABRI

Nama TNI juga pernah berganti menjadi ABRI atau Angkatan Bersenjata Repubik Indonesia). Hal tersebut terjadi pada tahun 1962, kemudian di tahin 1999 nama ABRI diganti lagi menjadi TNI.

4. HUT TNI yang pernah kelabu

Peringatan HUT TNI pada tanggal 5 Oktober 1965 pernah dirayakan dengan isak tangis. Ketika itu 6 orang jendral serta seorang perwira TNI AD gugur karena menjadi korbar dari keganasan pasukan G30S/PKI. Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia saat ituyakni Jendral Abdul Harris Nasution mengungkapkan belasungkawa yang menadalam atas kejadian tersebut.

Terlebih Jendral Nasutio merupakan salah satu orangyang masuk dalam incaran PKI yang akan diculik oleh pasukan Tjakrabirawa. Namun, Nasution berhasil lolos sedangkan ajudannya yakni Letnan Pierre Andries Tendean yang menjadi korban. Nasution mengngkapkan bahwa hari TNI tersebut menjadi hari peringatan TNI yang paling kelam sepanjang masa.

5. TNI pamer 112 Alutsistapada HUT Ke-76 di Istana Merdeka

Kini, TNI sudah semakin berbenah dan semakin kuat dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Pada perayaan HUT TNI ke 76 tahun ini, TNI memperlihatkan kurang lebih 112 alat pertahanan atau alutsista di halaman Istana Merdeka. Namun karena masih dalam masa pandemi, jumlah prajurit yang diikutsertakan juga dibatasi.

Jenis-jenis alutsista yang dipertontonkan antara lain kendaraan taktis Sherpa Light Sciut 2 unit, Indonesia Light Strike Vehicle atau ILSV 8 unit, kendaraan taktis Anoa 35 unit, Rantis Bushmater 2 unit dan P6 Atav 19 unit. Terdapat juga Aligator 1 unit, Rudal Mistral 24 unit, peluncur roket multiple 5 unit, Armed Caesar 166 MM 5 unit dan masih banyak lagi. Nah itulah beberapa fakta-fakta menarik yang terjadi dalam perjalanan panjang TNI di Indonesia. Untuk memperingati HUT TNI Indonesia yang ke 76 ini, tentunya semua masyarakat berharap TNI semakin kuat. Dengan pertahanan TNI yang kuat, maka kemanan, dan kedaulatan Indonesia akan selalu tetap terjaga

Pakar UGM Menyebutkan Kans Ganjar untuk Maju Pilpres Belum Tertutup meski Adanya Sanksi Partai

caffreyforcongress.org – Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Masudi menyebut kesempatan Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024 tidak serta-merta hilang begitu saja setelah ancaman sanksi yang akan diberikan oleh internal PDIP. Mengingat mengenai konstelasi politik untuk pemilihan umum presiden boleh dikatakan masih lama.

“Saya mengira iya (kans Ganjar masih ada). Ini kan juga proses politiknya masih panjang ya dan partai politik terhadap akhirnya tak sekedar mereka bergantung terhadap pertimbangan-pertimbangan internal tersedia pertimbangan ideologis juga,” kata Wawan waktu dihubungi wartawan, Senin (20/9/2021).

Ia menilai, partai politik akan memperhitungkan juga sejumlah aspek lainnya. Terlebih di dalam ajang penentuan orang nomer satu di Indonesia.

“Pada akhirnya mereka atau partai politik akan memperhitungkan juga apa yang disebut sebagai aspek-aspek popularitas atau stabilitas berasal dari para kandidat” terangnya.

Hal itu juga terkait bersama dengan sanksi yang hakal diberikan kepada PDIP kepada Ganjar nantinya. Dekan Fisipol UGM itu menjelaskan seluruh mungkin masih selamanya akan terbuka.

Menurutnya kalau sebenarnya hasil klarifikasi Ganjar itu dianggap memuaskan oleh internal partai maka mampu saja tidak akan tersedia sanksi. Jadi kebijakan itu sebenarnya akan tergoda oleh hasil klarifikasi pada ke dua belah pihak.

“Kalau hasil pemanggilan (internal PDIP) mengganggap pak Ganjar sebenarnya melakukan langkah-langkah politik di luar kebijakan partai ya jelas Pak Ganjar akan meraih slotmaha168 peringatan atau apa seperti itu. Tinggal nanti titik pertemuan pada kandidat dan partai akan seperti apa,” tuturnya.

Ditanya berkenaan mungkin tertutupnya kans Ganjar maju Pilpres akan merugikan bagi PDIP, Wawan menyebut bahwa PDIP sendiri merupakan partai yang punyai struktur organisasi hingga tingkat bawah yang amat kuat.

“Jadi tidak, sebenarnya tersedia peran tokoh peran sosok di PDIP, di dalam konteks ini ketua lazim Bu Mega ya tapi terhadap waktu yang seiring PDIP ini partai yang punyai semacam jejaring hingga tingkat bawah yang juga amat kuat bersama dengan organisasi partai yang juga amat disiplin,” ucapnya.

Sehingga ia menilai di dalam konteks kesolidan atau solidaritas partai maupun nanti popularitas partai. Khususnya untuk penentuan legislatif kelak itu tidak akan jadi masalah barang siapa yang akan dicalonkan.

Namun, Wawan tidak memungkiri bahwa Pilpres adalah ajang yang tidak sama bersama dengan Pileg. Logika politik di di dalam konstelasi politik itu punyai perbedaan masing-masing.

Pilpres sendiri akan amat ditentukan oleh sosok. Sehingga bukan jadi jaminan contoh partai yang dapat dukungan di dalam legislatif itu kuat lantas calonnya mampu menang.

Sehingga kalau dilihat di dalam konteks khususnya untuk legislatif maka tidak akan tersedia persoalan. Tetapi kalau lihat konteks Pilpres maka mampu jadi partai wajib berjuang lebih keras kalau tidak tidak mencalonkan sosok yang popularitas dan akseptabilitasnya cukup kuat.

“Tapi kan ini belum jelas ya kami karena masih lama ya. Kalau untuk jangka pendek sekarang ini ngga akan tersedia kerugian apa pun berasal dari PDIP dikala tersedia ancaman soal sanksi dan lain-lain. Karena tidak tersedia event politik yang terkait bersama dengan proses elektoral yang terdekat,” tandasnya.

Diketahui bahwa nama Ganjar Pranowo makin lama terdengar untuk dijagokan maju di dalam Pilpres 2024 mendatang. Terbukti berasal dari makin lama masifnya deklarasi perlindungan untuk Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Namun di sisi lain internal PDIP lantas juga tidak tinggal diam. Bahkan partai berlambang banteng itu akan memberi tambahan sanksi kepada kadernya yang dapat dukungan maju Pilpres sebelum meraih ketetapan berasal dari Ketua Umum PDIP.

Sumber https://jogja.suara.com

Anies: RSUD Tarakan Hadir sebagai Layanan Jantung Terpadu buat Warga Jakarta Beruntung

caffreyforcongress.orgAnies Baswedan  sebagai Gubernur DKI Jakarta meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Cideng, Gambir, Jakarta sebagai pusat layanan jantung terpadu. Anies mendambakan layanan jantung terpadu ini dapat menjadi jalan keluar bagi warga DKI Jakarta yang membutuhkan pelayanan, serta menekan angka kematian tinggi yang disebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah. “Ketika Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan menyediakan sebuah ide dengan hadirnya pelayanan jantung terpadu, harapannya bisa membantu menyelamatkan warga Jakarta yang membutuhkan pelayanan terkait jantung,” kata Anies di RSUD Tarakan, Jakarta , Selasa (28/9/2021) seperti dilansir Antara.

“Kami ingin warga Jakarta bisa berkata, ‘Syukur, untung kita tinggal di Jakarta.’ Ketika kalimat itu muncul, artinya negara hadir memfasilitasi. Adanya pusat layanan jantung ini, masyarakat bisa tertangani dengan cepat terselamatkan,” ujar Anies

Dalam waktu yang sama, Dian Ekowati  selaku Direktur Utama RSUD Tarakan menjelaskan bahwa pelayanan jantung terpadu ini telah dimulai sejak 2012. “Ini bukan pekerjaan yang sebentar, tetapi sudah mulai dirintis sejak 2012. Sampai saat ini pun kami berusaha buat memajukan judi online terpercaya agar lebih baik lagi dalam menyampaikan layanan penyakit pembuluh darah  dan jantung” tutur Dian. Adapun fasilitas di pelayanan jantung terpadu RSUD Tarakan memiliki kelebiha, yaitu pelayanan dimulai dari poli rawat jalan, instalasi gawat darurat, hingga layanan kateterisasi jantung, bedah jantung, dan ruang critical care untuk pasien.

Anies memberikan penjelasan ternyata penyakit jantung iskemik adalah penyakit parah dan berbahaya yang menyebabkan kematian terbanyak di Jakarta. Oleh dari itu, RSUD Tarakan sebagai Layanan Jantung Terpadu didambakan dapat membuat warga DKI Jakarta merasa ‘hoki’ karena negara lewat Pemprov DKI Jakarta hadir buat memberikan penanganan penyakit termasuk jantung.

“Kami ingin warga Jakarta bisa berkata ‘syukur, untung kita tinggal di Jakarta’. Ketika kalimat itu muncul, artinya negara hadir memfasilitasi. Adanya Pusat Layanan Jantung ini, masyarakat bisa tertangani dengan cepat terselamatkan,” ujar Anies.

Hingga sekarang pun kami selalu berusaha untuk membuat kemajuan agar lebih baik lagi dalam memberikan layanan penyakit pembuluh darah dan penyakit jantung,” ungkap Dian.

“Di saat Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan menyediakan sebuah ide dengan adanya sebuah pelayanan jantung terpadu, harapannya daoat membantu memberikan keselamatan warga Jakarta yang membutuhkan layanan berhubungan dengan jantung,” kata Anies di RSUD Tarakan Jakarta Pusat, Selasa.

“Kami ingin warga Jakarta bisa berkata ‘syukur, untung kita tinggal di Jakarta’. Ketika kalimat itu muncul, artinya negara hadir memfasilitasi. Adanya Pusat Layanan Jantung ini, masyarakat bisa tertangani dengan cepat terselamatkan,” ujar Anies.

Adapun fasilitas di PJT RSUD Tarakan memiliki keunggulan, yakni pelayanan dimulai dari instalasi gawat darurat, poli rawat jalan, hingga layanan kateterisasi jantung, bedah jantung dan ruang “critical care” untuk pasien.

Demokrat Paksa Rencana Amandemen UUD 1945 Segera Dihentikan

caffreyforcongress.org – Wakil Sekretaris Jenderal [Wasekjen] Dewan Pimpinan Pusat [DPP] Partai Demokrat, Irwan, mendesak supata wacana Amandemen UUD 1945 yang akhir-akhir ini bergulir untuk segera dihentikan. Menurut Irwan, amandemen ini sangat tidak dibutuhkan oleh seluruh mesayarakat.

“Wacana Amandemen UUD RI 1945 harus segera dihentikan. Ngabisin baterai. Masyarakat tidak membutuhkan ini,” ungkap Irwan saat keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.

Menurutnya, masyarakat saat ini memerlukan vaksin, pekerjaan, dan makanan. Hal itu terlihat dari berbagai mural yang banyak tersebar di banyak tempat.

“Kalian bisa melihat mural ada dimana-mana, mintanya bukan untuk amandemen tetapi mengirim pesan jika mereka lapar.”

Lebih lanjut lagi, Irwan menyebutkan bahwa partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo [Jokowi] terindikasi telah melakukan tes ombak perihal rumor amandemen UUD. Menurutnya, usaha dari partai koalisi melakukan hal tersebut terlihat begitu jelas.

“Sudah sangat jelas muncul upaya dari partai koalisi pemerintahan untuk melakukannya. Pernyataan dari Pak Zulkifli [PAN] terakhir kali juga mengindikasikan hal tersebut,” imbuhnya.

Irwan mengakui kalau konstitusi tidak kebal terhadap amandemen. Akan tetapi untuk sekarang ini, banyak orang yang meninggal, kemudian ekonomi terpuruk, serta belum pulih judi slot sepenuhnya. Dia mengingatkan, untuk membahas amandemen, harusnya diawali dengan kajian komprehensif, bukan tentang dorongan hasrat serta pemaksaan kehendak.

Sebelumnya, rencana amandemen UUD semakin menguat khususnya pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021. Beberapa ketentuan yang disebut akan dirubah ialah mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara serta penambahan periode jabatan dari presiden.

Ramai-Ramai Buang Amandemen UUD 1945 dan Presiden 3 Periode

Beberapa partai politik serta elemen masyarakat menolak rencana amandemen UUD dan perubahan lama jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Amandemen UUD adalah rencana yang digaungkan kembali oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR], Bambang Soesatyo, pada Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2021 lalu. Sementara itu, rencana perubahan masa jabatan presiden adalah hal yang sebelumnya telah dicurigai oleh beberapap pihak akan dilakukan melalui amandemen UUD.

Di kalangan partai politik, terdapat Wakil Ketua MPR asal Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, yang menampik amandemen UUD tersebut. Dia mengatakan bahwa membicarakan wacana amandemen UUD ditengah pandemi Covid-19 ini sangat tidak bijaksana.

Akan tetapi, Jazilul menyatakan kalau PKB sedang menunggu perkembangan penanganan virus Covid-19 lebih dulu sebelum membahas perihal amandemen UUD.

“PKB saat ini sedang menunggu perkembangan atas penanganan Covid-19, kemudian barulah kalau ingin membahas tentang amandemen. Jika Covid-19 belum berakhir, saya pikir sangat tidak bijaksana jika kita membahas tentang amandemen UUD,” ungkap Jazilul.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR asal Fraksi PKS, Hidayar Nur Wahid, menyatakan untuk melakukan konsititusi dengan konsisten lebih mendesak ketimbang melakukan amandemen UUD 1945 sekalikan dengan terbatas.

Sinyal penolakan pun juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR asal Fraksi Partai nasdem serta Demokrat.

Kemudian dari elemen masyarakat, Ketua PA 212, Slamet Maarif, menolak dengan tegas sebab sekarang ini tak ada urgensi amandemen UUD.

“Kami bakal melawan melalui jalur konstitusional hingga dengan langkah seperti mengepung Gedung DPR/MPR jika masih dilanjutkan,” kata Slamet.

Secara umum, Slamet menyatakan jika PA 212 menampik rencana amandemen UUD. Meskipunn amandemen ini dilakukan dengan terbatas dan hanya dengan memasukkan PPHN, PA 212 akan terus menolak. “Yang pasti dari pihak kami akan menolak. Terlebih lagi jika amandemen hanya untuk bisa memperpanjang jabatan ataupun menjadi tiga periode kami akan lebih menolaknya,” tandasnya.

Baju Adat Puan Maharani Dipuji Tokoh Minangkabau

caffreyforcongress.org – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menggunakan pakan adat dari Minangkabau ketika membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan RI ke-76 di Istana Merdeka, Selasa 17 Agustus 2021. Hal itu sontak langsung mengundang respon dari beberapa elemen masyarakat asal tanah Minangkabau.

Puan menggunakan pakaian kurung warna krem. Pakaian tersebut adalah pakaian batabue [baju bertabur] dan terbuat dari benang emas yang disulam serta jasi simbol kekayaan alam ddari Sumatera Barat. Dia melengkapinya dengan tingkuluak ataupun penutup kepala wanita dengan bentuk mirip rumah gadang.

Puti Reno Raudhatul Jannah Thaib selaku Ketua Umum Organisasi Bundo Kanduang Minangkabau, Sumatera Barat,mengaku sangat bangga menyaksikan cucu Proklamator Republik Indonesia Soekarno tersebut menggunakan baju adat asal Minangkabau.

“Secara tak langsung, Puan turut memperkenalkan budaya dari Minangkabau melalui baju adat yang dikenal dengan sistem matrilineal,” ujar Raudha Thaib saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Selasa 17 Agustus 2021.

Menurutnya, baju yang dipakai Puan tersebut adalah pakaian adat yang berasla dari daerah Lintau, Tanah Datar, Sumatera Barat. Tapi, beberapa detailnya sudah dimodifikasi.

Sastrawan asal Minangkabau tersebut menyatakan bahwa baju adat bernama ‘Takuluak Tanduak Balenggek’ iini dipakai oleh wanita keturunan asli raja Minang judi online terpercaya atau anak dari penghulu ketika pesta pernikahan atau masyarakat disana menyebutnya dengan baralek.

Takuluak sendiri berarti kain yang menutupi kepala dan rambut. Lalu, Tanduak berarti tanduk, sebab merujuk pada tanduk kerbau yang jadi ciri khas kota Minangkabau. Sementara balenggek adalah bertingkat.

“Baju tersebut digunakan oleh wanita Minangkabau ketika baralek gadang [pesta pernikahan]. Akan tetapi, yang boleh mengenakan baju tersebut hanyalah kemenakan rajo ataupun anak penghulu Minangkabau,” ungkapnya.

Raudha Thaib menjelaskan bahwa baju itu adalah simbil kemegahan, kebesaran, serta kemuliaan wanita Minangkabau. Kebesaran dan kehormatan wanita Minangkabau diperlihatkan lewat baju yang dia pakai.

Baju tersebut memperlihatkan bahwa wanita Minang tak berada dibawah otokrasi suami. Wanita Minang dimana saja akan memakai baju sesuai asal nagarinya masing-masing.

Di daerah Minang sendiri, wanitalah yang mempunyai harta pusaka, bapandam bapakuburan, sehingga dia tak akan terpengaruh budaya yang dibawa suaminya, oleh sebab itu dia tetap memakai baju kebesaran nagari dimana dia berasal,” imbuhnya.

Tiap nagari mempunyai baju adat yang beda satu dengan lainnya. Hal ini yang menjadikan wanita Minang gampang dikenali darimana dia berasal lewat baju yang dia gunakan, jika dia menikah bukan dengan pria yang lahir dari nagari yang serupa.

Selain Raudha Thaih, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, mengaku bangga serta menyebutkan bahwa Puan Maharani terlihat sangat anggun dan cantik dengan pakaian itu.

“Ibu Puan terlihat lebih cantik dan anggun saat beliau memakai baju adat ini,” ungkap Audy di Istana Gubernur Sumatera Barat.

Audy pun juga yakin bahwa Puan sangat bangga menggunakan baju adat Minang sebab mempunyai garis keturunan asal Minangkabau. Kebanggaan yang serupa juga dirasakan seluruh masyarakat Sumatera Barat.

“Pastinya seluruh masyarakat Sumatera Barat bangga sekali melihat Puan menggunakan pakaian adat tersebut. Begitu juga dengan beliau di sana.”

Puan Maharani Masih Memiliki Keturunan Minangkabau

Raudha mengungkapkan bahwa Puan adalah anak Datuak Minangkabau. Tak hanya itu saja, bahkan Megawati Soekarnoputri pernah diberikan gala [gelar] kekerabatan Puti Reno Nilam dari Istano Salinduang Bulan Pagaruyung saat beliau masih berstatu Presiden Indonesia. Oleh sebab itu, Puan pantas menggunakannya. “Dari keturunannya, Puan adalah anak Datuak asal Nagari Sabu, Tanah Datar. Menurut beberapa sumber, neneknya berasal dari tanah pesisir Minangkabau,” tandas Raudha.

Gerindra DKI Sebut Pertemuan dengan Anies Baswedan Karena Usulan 7 Fraksi

caffreyforcongress.org – Anggota DPRD DKI asal fraksi Gerindra, Syarif, mengklaim jika pertemuan makan malam dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang membicarakan pagelaran Formula E di Jakarta dihelat karena usulan dari 7 fraksi.

Pertemuan makan malam tersebut diketahui diadakan di kediaman dinas Anies, Jl Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 26 Agustus yang lalu. Dari sebanyak 8 fraksi, pertemuan itu hanya minus PSI dan PDIP yang hingga kini ngotot mengajukan masalah interpelasi.

“Saya hanya ingin meluruskan saja, inisiatif kedatangan bukan atas gubernur. Tetapi dari kami yang 7 fraksi ini ingin mengetahui lebih rinci duduk perkara tentang Formula E,” ungkap Syarif ketika wawancara dengan CNNIndonesia, Minggu 28 Agustus 2021.

Menurutnya, usulan pertemuan tersebut awalnya disampaikan anggota DPRD DKI asal fraksi Gerindra, yakni Iman Satria. Pertemuan diadakan lantaran banyak sekali pertanyaan mengenai Formula E yang tak sepenuhnya bisa dijawab oleh Anies Baswedan ataupun pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat.

Syarif tidak menampik jika pertamuan makan malam itu berkaitan dengan diadakannya Formula E. Akan tetapi, pertemuan ini tidak secara spesifik membahas supaya 7 fraksi yang diundang kedalam pertemuan itu berhenti ataupun mengajukan interpelasi terhadap Anies.

Menurut Syarif, Gubernur DKI Jakarta didalam pertemuan malah legowo kalau DPRD DKI setuju untuk mengajukan interpelasi. Pasalnya menurut Anies, seperti diungkapkan Syarif, interpelasi adalah hak anggota dewan.

Meskipun bkan permintaan Anies, Syarif menyebutkan jika pihaknya sudah meminta supaya 7 fraksi lainnya segera mengurunkan niatan mereka untuk mengajukan judi online terpercaya interpelasi. Selain partai Gerindra, diketahui total 7 fraksi masing-masing adalah PKS, Golkar, PKB, Demokrat, Nasdem, dan PAN.

“Justru gubernur saat ditanya. Bapak ada interpelasi ya, siap saja mungkin ada interpelasi. Itu kan sudah hak mereka. Namun kami dari fraksi setuju lebih bagus kita akan menghimbau pada rekan-rekan fraksi agar mengurunkan niatan tersebut,” ujarnya.

Interpelasi merupakan hak milik anggota dewan ataupun legislatif untuk bisa mempertanyakan kebijakan yang diusung pemerintah eksekutif yang disebut sudah menimbulkan kerugian atau polemik. Pada DPRD DKI, interpelasi mengenai Formula E sudah diajukan olah 2 fraksi, yaitu PDIP serta PSI.

2 fraksi itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 perihal MPR, DPR, DPD, serta DPRD sudah memenuhi syarat. Pasal 330, hak interpelasi paling sedikit wajib diusulkan oleh 10 orang dari anggora DPRD serta lebih dari 1 fraksi di DPRD yang beranggotakan sebanyak 35 hingga 75 orang.

Anies Baswedan Dinilai Belum SIap Hadapi Interpelasi

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan adanya kejanggalan atas pertemuan makan malam tersebut. Tidak hanya itu saja, menurut Yunarto, kejanggalan tersebut berdampak atas kecurigaan pada Anies Baswedan mengenai gelaran Formula E.

Dia menilai jika harusnya interpelasi inijadi momen yang dapat dimanfaatkan Pemprov DKI untuk meyakinkan DPRD DKI. Tapi, Yunarto melihat ada ketakutan dari pihak Anies saat menghadapi hak interpelasi.

“Artinya bahwa semakin mengindikasikan menurut saya ada kejanggalan atas pelaksanaan Formula E yang kurang siap dijelasakan ataupun tidak dapat dijelaskan. Sehingga gubernur takut atas usaha membrikan keterangan serta justru memakai kekuatan adu kekuatan politik dengan jumlah besar agar bisa menggagalkan hal ini,” ujar Yunarto saat ditanyai wartawan.

“Ini justru semakin menambah kecurigaan menurutku pribadi, seharusnya pemerintah provinsi atas hal ini memanfaatkan momentum yang diberikan melalui interpelasi. Jika merasa kebijakan itu benar, agar kemudian menjelaskan ataupun mengajak seluruh stakeholder beserta masyarakat supaya mendukung pagelaran ini,” tandas Yunarto.

Marak Kampanye Baliho, Pengamat Sebut Kurang Empati

Caffreyforcongress – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Airlangga [Unair], yakni Irfan Wahyudi, menilai bahwa bertebarannya kampanye baliho sudah mencederai semangat para warga yang saat ini tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

Meski, kata Irfan, secara teknis pemasangan baliho ataupun papan reklame itu tak menjadi masalah sebab dilakukan di lokasi yang diizinkan.

“Sebetulnya wajar saja di pasang di billboard, tapi yang harus diperhatikan ialah pesan yang terkandung di dalamnya,” ungkap Irfan Wahyudi di Surabaya, Jawa Timur, akhir-akhir ini.

“Jika pesannya itu adalah menyiratkan mengenai kepentingan politik, tentunya slot deposit pulsa ini akan mencederai semangat para warga yang saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Yang salah itu bukan papan reklamenya sebagai media, namun pesan yang terkandung di dalamnya,” tambah Irfan.

Adalah anak dari Ketua Umum [Ketum] PDI Perjuangan, Puan Maharani serta Ketua Umum dari Partai Golkar, yakni AIrlangga Hartarto yang sangat banyak memasang papan reklame, baliho, serta poster di sejumlah lokasi, akhir-akhir ini. Pemasangan baliho beserta pesan itu dituding menjadi bagian kampanye jelang Pilpres 2024 mendatang.

Irfan menyebut bahwa ada 2 langkah penyampaian pesan yang dipakai oleh politikus untuk pemasangan iklan pada papan reklame ataupun baliho. Caranya adalah melalui promosi secara gamblang [hardselling] serta promosi dengan malu-malu lewat jargon.

Dua langkah tersebut, sambung Irfan, sama-sama menjadi perilaku yang kurang berempati sebab tidak mencerminkan kondisi seperti saat ini.

“Pemasangannya seperti mengungkapkan jika apapun yang terjadi, aku akan terus mempromosikan diri supaya dikenal banyak masyarakat di persiapan Pilpres 2024 nanti,” terangnya.

Menurutnya, akan jadi lebih bagus kalau papan reklame atau baliho itu diisi iklan yang dapat mempersuasi warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan secara benar. Contohnya ialah tips mencuci tangan yang bagus, atau pesan bernada positif lain yang dapat meningkatkan optimisme untuk menghadapi krisis ekonomi dan kesehatan.

Terlebih lagi, sebentar lagi Indonesia bakal merayakan HUT RI ke-76. Irfan menyebutkan jika link alternatif liga365 pemasangan baliho dengan tema ‘semangat kemerdekaan’ disebut lebih cocok dilakukan ketimbang diisi kampanye politik.

Kampanye Baliho Terkesan Monoton

Pengamat politik Universitas Negeri Semarang [Unnes], Cahyo Seftyono, menyebut bahwa pemasangan baliho politisi pada ruang publik harusnya dapat didesain lebih inovatif dan edukatif.

Menurut Cahyo, pemasangan baliho atau papan reklame untuk dijadikan sebagai kampanye para politisi wajar dilakukan agar menarik simpati dari masyarakat. Tapi, kalau dilakukan untuk menaikkan popularitas, ini dirasa kurang pas dengan konteks sebab situasnya saat ini masih sedang melawan pandemi Covid-19.

“Jika membahas konteksnya seperti pandemi sebetulnya sangat tidak pantas. Namun, disisi lain jika membahas konteks keperluan sebagai politisi ya wajar,” ungkap Cahyo ketika dihubungi wartawan.

Dia melontarkan kritik seperti baliho politisi tersebut lebih monoton dan cuma sekedar tampil saja.

“kalau begitu mereka seolah-olah penting terlihat di jalanan. Jika menilik kondisi seperti saat ini, seharusnya hal tersebut didesain lebih inovatif. Sehingga yang dilihat tidak monoton.

Cahyo menambahkan, kampanye baliho politisi masih jadi opsi untuk berkampanye sebab lebih gampang diakses oleh masyarakat.

“Maksud politisi itu kampanye melalui baliho atau papan reklame saya tahu sebab memang menjadi hal yang gampang diakses oleh masyarakat serta minim literasi. Jadi, saat melihat gambar tersebut lebih mudah ditangkap. Saya mengerti logikanya mengapa mereka mengejar di papan reklame serta bukan yang interaktif dan substansif.

“Jika mereka menyasar Pilpres 2024, tujuan kampanye tersebut adalah popularitas. Ia akan dikenal, seperti halnya pernah ada analisis sejumlah politisi dengan drone emprit. Popularitas sejumlah politisi yang hingga ini belum terlihat mulai bermunculan,” tutupnya.

baliho-politik

Solo Raya Dipenuhi Baliho Bergambar Tokoh Politik, Parpol Ogah Disalahkan

Caffreyforcongress – Saat ini, Solo Raya dipenuhi oleh baliho bergambar tokoh politik nasional. Mulai dari tokoh politik Partai Golkar, PDIP, sampai PKB. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah mereka sama sekali tidak memikirkan warga yang sedang kesusahan ditengah pandemi Covid-19 ketimbang menyiapkan Pilpres 2024 mendatang?
Pengurus Partai Golkar, PKB, dan PDIP Kabupaten Wonogiri, mengatakan bahwa pemasangan foto tokoh tidak berarti partai atau tokoh tersebut tidak memikirkan para warga yang tengah menghadapi kondisi susah karena terdampak pandemi Covid-19.


Partai atau tokoh terkait mengklaim bahwa Slot Online Deposit Pulsa mereka sudah memiliki peran besar untuk membantuk para warga. Berhubung pemasangan gambar tersebut, dipandang sebagai hal biasa saat berdemokrasi.

Baliho Bergambar Tokoh Politik Memang Jadi Polemik

Dikutip Solopos.com, Sekretaris DPC PDIP WOnogiri, yakni Setyo Sukarno, mengatakan bahwa pihaknya tidak memungkiri sudah memasang sekitar 25 baliho dengan gambar Puan Maharani di pinggir jalan di sejumlah kecamatan. Baliho tersebut adalah bentuk penghormatan serta apresiasi terhadap Puan yang menjadi Kader PDIP dan ketua DPR perempuan pertama Indonesia.

Ia membantah tindakan itu bertendensi dalam hal Pilpres 2024 mendatang. Wakil Bupati Wonogiri tersebut tidak mempermasalahkan kalau ada pihak yang memandang jika Puan terlalu berambisi berkontestan di Pemilihan Presiden 2024.

Menurutnya, pandangan tersebut muncul lantaran sebelumnya pernah ada ifo bahwa Puan beserta Ganjar Pranowo, yang menjadi kader PDIP sama-sama ingin maju ke Pilpres 2024.

“Kalau masyarakat memiliki pandangan tersebut, ya wajar saja. Itu ya hak mereka. Namun, kamu memasang foto Ibu Puan tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Itu adalah bentuk apresiasi semata. Jika terdapat pihak yang beropini ini kurang etis karena saat ini sedang pandemi Covid-19, itu juga menjadi hak warga,” ujar Setyo ketika dihubungi wartawan.

Ia melanjutkan bahwa pemasangan baliho foto Puan di Kabupaten Wonogiri bukan perintah partai pusat. DPC PDIP Wonogiri, memiliki inisiatif sendiri memasangnya sebagai wujud solidaritas dari PDIP Wonogiri.

Baliho Bergambar Tokoh Politik adalah Sentimen Negatif

Di sisi lain, Ketua DPD Partai Golkar Wonogiri, yakni Bondan Sejiwan Boma Aji, menyatakan sentimen buruk yang muncul karena baliho Airlangga Hartato, Ketum DPP Partai Golkar, pasalnya masyarakat memandangnya dari sisi buruknya saja. Jika melihat dari sisi positifnya, maka sentimen itu tak akan muncul.

Menurutnya, sosialisasi Airlangga ini adalah bagian upasa untuk menyiapkan tokoh yang disebut akan berhasil mengangkat ekonomi Indonesia kedepannya. Penyiapan tokoh berpotensi tersebut dinilai sangat penting supaya pasca Pilpres mendatang Indonesia bisa keluar dari periode sulit karena terdampak Covid-19.

“Bapak Airlangga adalah tokoh Partai Golkar yang mumpuni dari segi ekonomi. Saat ini beliau jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelumnya, beliau sempat menjadi Menteri Perindustrian laluberkecimpung ke DPR. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman. Kami juga yakin bahwa Pak Airlangga sanggup mengangkat ekonomi tanah air kalau nanti menjadi Presiden Indonesia ulasnya.

Bondan membantah Golkar/Airlangga dinilai tidak memikirkan seluruh masyarakat di masa pandemi seperti sekarang. Airlangga sebagai Menko Bidang Perekonomian memiliki peran besar atas pengadaan vaksin serta peran lainnya. Hal tersebut semata-mata agar menyelamatkan Indonesia dari virus mematikan ini.

“Berdemokrasi masih jalan lalu membantu masyarakat juga selalu jalan. Jangan sampai demokrasi ini berhenti. Jika kami tidak menyiapkan tokoh, nantinya masyarakat akan mempertanyakan tokoh dari Golkar itu dimana,” imbuhnya.

Ditemui terpisah, perihal tulisan 2024 yang muncul di baliho bergambar tokoh politik itu memperlihatkan komitmen semua elemen dari link alternatif liga365 PKB selalu mendukung Gus Imun bisa berkontestan di Pilpres 2024.

“PKB berperan aktif untuk membantu masyarakat di tingkat daerah sampai pusat. Misalnya WOnogiri, kami memberikan bantuan kepada warga yang melakukan isoman,” ujar Ketua DPC PKB Wonogiri, Mat Nawir.