Pengadaan Baju Dinas DPRD Sumbar Senilai 908 Juta

caffreyforcongress – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbar, akanmendapatkan baju dinas kepada 65 anggota dewan. Baju dinas tersebut kurang lebih sekitar Rp 908.050.000 pada 2021 ini. Berdasarkan data yang diperolah dari LPSE Sumbar, pengadaan baju dinas danberbagai kelengkapannya bagi pimpinan serta anggota DPRD Sumbar bakal digarap CV Bola Dunia Tailor selaku pemenang tender, perusahaan itu mematok harga prediksi sendiri senilai Rp 908.050.000.

Kemudian, harga penawaran pun diajukan senilai Rp 858.000.000. Selepas proses negosiasai disetujuai pengadaan pakaian dinas itu menjadi Rp 840.840.000.

Raflis selaku Sekretaris DPRD Sumatera Barat, mengatakan bahwa pengadaan baju itu rutin dilakukan pada tiap tahunnya, seperti halnya baju dinas ASN. Lalu, untuk 5stel pakaian, satu anggot DPRD Sumetarea Barat memperoleh anggaran sebesar Rp 12.573.000.

“Untuk 5 stel baju, maka per anggotanya akan mendapat anggaran kurang lebih senilai Rp 12.573.000, pengadaannya sendiri memang sesuai dengan aturan,” ungkap Raflis saat diwawancarai, Senin 23 Agustus 2021.

Raflis menjelaskan bahwa pengadaan baju itu diatur didalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017 perihal Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan slot online serta Anggota DPRD. Didalam aturan tersebut selain tunjangan, para anggota DPRD akan disediakan juga baju dinas beserta atribut pada tiap tahunnya.

Di pasal 12 PP 18/2017 diatur baju sipil harian akan disediakan 2 pasang dalam satu tahun. Lalu, baju sipil resmi akan disediakan 1 pasang, 2 pasang baju sipil lengkap dalam 5 tahun serta baju dinas harian dengan lengan panjang 1 pasang dalam saty tahun, dan baju-baju yang bercirikan khas daerah 1 pasang.

Lalu, pada Pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa baju dinas tersebut disediakan dengan mempertimbangkan kepatutan, efektifitas, dan efisiensi. Ketentuan perihal standar satuan harga baju dinas beserta atribut itu diatur pada peraturan kepala daerah.

“Baju dinas ini memang rutinitas biasanya diadakan, pengadaan baju DPPD Sumatera Barat bahkan termasuk paling murah ketimbang DPRD lainnya,” tandas Raflis.

Ketua DPRD Sumbar Adakan Pasar Murah di Payakumbuh

Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, mengadakan pasar murah ditengah pandemi di 4 titik di daerah Payakumbuh agar bisa membantu para warga untuk memenuhi keperluan hidupnya.

“Saat pandemi kondisi masyarakat memang serba kekurangan, terlebih lagi di Payakumbuh yang ekonominya begitu dipengaruhi usaha kuliner serta UMKM,” ujar Supardi.

Dia menilai bahwa bidang usaha yang kurang berjalan lancar, ada juga yang mati. Seluruh sektir terdampak di Payakumbuh, hal ini semakin diperburuk dengan tingginya pengangguran dan perputaran ekonomi yang stuck.

“Kondisi semacam ini tak hanya muncul di Payakumbuh saja, tapi hampir merata di semua Provinsi Sumatera Barat,” imbuhnya.

Di pasar murah tersebut, masyakarat bisa membeli berbagai barang kebutuhkan pokok dengan harga lebih murah, contohnya di pasar konvensional, beras dihargai Rp 200 ribu, kemudian di pasar murah bisa dibeli dengan harga Rp 100 ribu saja.

Meskipun bantuan ini memiliki sifat jangka pendek, tapi masyarakat sangat mengapresiasi lantaran sudah diberikan solusi pemenuhan keperluan pokok sehari-hari.

Di acara tersebut, Ketua DPRD Sumbar didampingi Dinas Pangan Sumbar [Musrizal], Kadis Pangan Payakumbuh [Edvidel Arda], Kepala Bagian  Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar [Husin], dan tenaga ahli DPRD Sumbar [Murdani].

Dalam kesempatan pertemuan bersama masyarakat, Supardi menghimbau untuk selalu menjaga ketertiban dan kerukunan. Dan tidak lupa memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini.

Pandemi Covid-19 belum juga berakhir serta tetap disiplin protokol kesehatan supaya tidak terpapar Covid-19.