Petinggi PDIP Klaim Bahwa Amandemen UUD 1945 Tidak Mengacu ke Jabatan Presiden

caffreyforcongress.org – Anggota Badan Pengkajian MPR asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDIP], Hendrawan Supratikno, mengungkapkan jika tak ada rencana, gereget, atau wacana untuk merubah periode jabatan maksimal dari Presiden. Sikap dari PDIP atas wacana amandemen UUD 1945 telah diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, yakni Hasto Kristiyanto, pada beberapa waktu yang lalu.

“Sejauh ini yang saya pahami dan saya tahu, tidak ada gereget, wacana, dan rencana kearah situ (mengubah periode jabatan maksimal dari presiden menjadi 3 periode),” ungkap Hendrawan seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu 1 September 2021.

Menurutnya, sikap yang ditunjukkan oleh PDIP atas amandemen UUD adalah slowing down atau memandang tak harus dilakukan secara terburu-buru.

Sekjen (PDIP) sudah membicarakan bahwa ini akan dilakukan slowing down, tak perlu terburu-buru. Maka dari itu tidak harus ditafsirkan kembali. Untul hal situs judi slot penting semacam konstitusi, tak boleh ada tindakan grusa-grusu,” imbuhnya.

Sebelum ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan, mencium adanya upaya untuk memuluskan amandemen UUD 45 dibalik langkah Partai PAN yang bergabung kedalam koalisi parpol pendukung pemerintah Presiden Jokowi.

Menurut Irwan, kemunculan PAN diperlukan oleh partai politik dalam koalisi pendukung pemerintahan agar bisa mengusulkan amandemen UUD 45.

“Sejak awal dugaan saya PAN bakal ditarik masuk kedalam koalisi dikarenakan kebutuhan amandemen UUD 45. Tak hanya sebatas efektivitas di pemerintahan semata,” ujar Irwan dilansir CNNIndonesia.com, Kamis 26 Agustus 2021.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Hersaky Mahendra, berharap jika keputusan PAN gabung kedalam koalisi pendukung pemerintahan tidak untuk mendukung rencana memperpanjang periode jabatan presiden.

Herzaky mengungkapkan jika kedatangan PAN pada koalisi pemerintahan harus memberi manfaat untuk masyarakat luas.

“Bukan justru membahas perpanjangan periode jabatan presiden yang pastinya akan membuat gaduh dan tak ada manfaat buat masyarakat,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, Ketua Majelis Syuro PKS, yakni Salim Segar Al-Jufri, menilai beberapa petinggi politik sedang melakukan manuver agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45. Tapi, dia tak menjelasakan lebih detail siapa para petinggi politik itu.

“Presiden sendiri sudah menampik rumor amandemen UUD 45 untuk dapat mengakomodasi ambisi kekuasaan. Tapi, manuver beberapa petinggi politik agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45 terbaca secara jelas. Masyarakat pun banyak yang melakukan protes,” ujar Salim.

Rencana Amandemen UUD 1945 Digaungkan PAN Pasca Mendekat ke Istana

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menggulirkan rencana amandemen UUD 45 setelah mendekat ke Istana. Rencana amandemen itu sempat memperoleh tudingan agar bisa memuluskan perpanjangan periode jabatan presiden lewat jalur amandemen.

“Pertama tentang pandemi Covid-19, kedua tentang ekononi, dan ketika tentang hubungan daerah dan pusat,” ungkap Zulkifli di Rapat Kerja Nasional [Rakernas] II PAN, Selasa 31 Agustus 2021.

Selain itu jugam Zulkifli bercerita ada juga pembahasan mengenai problematika yang sekarang ini muncul di lingkungan kelembagaan Indonesia.

“Ada beberapa yang ngomong, ‘Wah kalau begini terus, lamban, susah, ribut. Merasa kalau KY lembaga tertinggi, terkuat, MA tidak. Katanya MK paling berkuasa, kemudian DPR juga. Semuanya merasa paling berkuasa.”

Oleh sebab itu, ia menilai harus ada proses evaluasi selepas 23 tahun berjalannya Amandemen UUD 1945. Dia juga menyebut bahwa demokrasi tidak luput perlu dievaluasi. “Jadi, selepas 23 tahun, hasil dari amandemen ini menurut saya, butuh perbaikan atau evaluasi. Termasuk juga demokrasi yang ada di Indonesia, kita mau kemana, harus dievaluasi,” tandas Zulkifli.

Ini Dia Syarat Mendirikan Partai Politik Di Indonesia Yang Perlu Diketahui

caffreyforcongress.org – Indonesia merupakan salah satu Negara kesatuan berbentuk republic dengan ideology demokrasi Pancasila. Adapun Negara dengan ideology demokrasi selalu ditandai dengan adanya pembentukan parpol atau partai politik. Partai politik ini bertujuan sebagai wadah yang digunakan untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintahan. Setiap Negara pun juga memiliki syarat mendirikan partai politik yang berbeda-beda termasuk Indonesia.

3 syarat mendirikan partai politik di Indonesia

Partai politik adalah organisasi yang dibentuk dengan beranggotakan warga Negara dengan tujuan untuk mencapai bersama untuk kepentingan rakyat. Partai politik lantas tidak langsung berdiri begitu saja, melainkan harus dibentuk terlebih dahulu dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Lalu apa saja syarat-syarat tersebut? Berikut ini ulasan lengkapnya:

  1. Sekurang-kurangnya harus terdiri dari 50 orang anggota

Syarat pertama yang harus dipeuhi untuk mendirikan sebuah partai politik adalah dari segi jumlah anggota. Jumlah anggota yang wajib dipenuhi ketika mendirikan partai politik sekurang-kurangnya berjumlah 50 anggota. Dengan syarat anggota tersebut telah berusia 21 tahun yang harus dibuktikan dengan akta notaris.

Jika ketika akan mendirikan sebuah partai politik namun jumlah anggotanya tidak memenuhi kualifikasi, maka partai politik tersebut tidak dapat didirikan. Begitupun juga jika ada beberapa anggota yang umurnya belum mencapai 21 tahun, maka pendirian partai tidak bisa dilanjutkan.

  • AD dan ART yang terdaftar pada notaris

Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi yakni AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga). Syarat ini juga harus terdaftar dalam akta notaris sebelum situs slot online diserahkan ke pendaftaran. Keberadaan dua aggaran ini sifatnya wajib karena berfungsi untuk menggambarkan bagaimana mekanisme kerja partai politik terkait.

Selain itu berkas yang perlu dipersiapkan bersamaan dengan AD dan ART adalah daftar kepengurusan partai politik secara nasional. Daftar tersebut harus disusun secara jelas tentang siapa saja yang menjadi bagian-bagian sesuai dengan posisi jabatannya.

  • Mendaftarkan ke Departemen Kehakiman

Syarat pendaftaran untuk mendirikan partai politik yang terakhir adalah dengan mendaftarkan berkas ke Departemen Kehakiman. Setelah semua syarat sebelumnya telah terpenuhi, maka berkas-berkas persyaratan harus didaftarkan ke pihak yang berwenang. Proses pendaftaran tahap ini juga terdapat syarat-syarat tersendiri yang perlu dipenihi, berikut diantaranya:

  • Pertama, saat pembentukan partai harus memilikikta notaris pendirian yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Yakni ketentuan berdasaran Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku di Indonesia.
  • Jumlah anggota kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari 50% dari jumlalah provinsi, 50% dari jumlah kota atau kabupaten. Serta jumlah 25% dari jumlah kecamatan yang ada di setiap kota atau kabupaten di Indonesia.
  • Setiap partai politik yang akan didirikan juga harus memiliki nama, lambang serta tanda gambar yang berbed dari keselurhan nama, lambing dan tanda gambar dari partai politik lainnya.
  • Dan syarat yang terakhir ketika melakukan pendaftaran ke Departemen Kehakiman adalah setiap partai politik harus memiliki kantor tetap.

Nah itulah beberapa syarat mendirikan partai politik yang berlaku di Indonesia yang perlu kamu ketahui. Saat ini sudah bantak contoh partai politik yang berdiri di Indonesia seperti PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Partai Golkar, Gerindra, PKB dan masih banyak lagi. Tentunya pembentukan semua parta-partai terebut tidak lain untuk mewujudkn demokrasi pancasila dan cita-cita nasional bangsa Indonesia.