Gibran-Risma Potensial Maju Pilgub DKI 2024, Ini Penjelasan Hasto

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto kristiyanto mengatakan. Jika kali ini banyak dari kadernya yang berpotensi diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2024 yang akan datang. Bahkan dia juga mengatakan jika pilgub digelar tahun ini, PDIP telah siap menyetorkan nama-nama calon yang akan menjadi kandidat.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Hasto ketika disinggung terkait dengan peluang dari Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial serta Gibran Rakabuming Raka mpo88 yang saat ini tengah menjabat menjadi Walikota Solo. Keduanya digadang-gadang akan diusung menjadi Wagub dan  Cawagub pada Pilkada DKI Jakarta 2020 4 mendatang.

“Sebenarnya tidak hanya kedua nama itu saja, namun ada Pak Kanang dari Kabupaten Ngawi, Anas Urbaningrum dari Banyuwangi dan juga Hendrar Prihadi dari Semarang. Memang cukup banyak pemimpin-pemimpin yang telah berhasil pada tingkat kabupaten kota,” ujar Hasto saat ditemui di Gedung Sekolah Partai (7/1/2022).

Bukan hanya itu saja, Hasto juga menyebutkan lagi Jika PDIP juga masih memiliki kader terbaik yakni Agus Mahayastra yang kini tengah menjabat sebagai Bupati Gianyar Provinsi Bali. Dia mengatakan lagi bahwa nama-nama yang telah dianggap layak maju pada Pilkada DKI 2024 mendatang lantaran sudah melewati proses kaderisasi yang diselenggarakan di sekolah partai dengan baik.

Namun untuk skala prioritas saat ini yang yang dikedepankan oleh PDIP adalah memperkuat seluruh jaringan partai. Sehingga bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jakarta.

Alasan Pemilihan Risma-Gibran

Diketahui  sebelumnya menyambut kontestasi politik yang akan digelar pada pemilu 2024 pembicaraan mengenai bursa pilgub DKI Jakarta hangat dibicarakan. Terlebih lagi dengan munculnya sejumlah nama-nama yang sudah dicadangkan dari beberapa partai lain seperti Wagub DKI Ahmad Riza Patria serta Grace Natalie eks Ketum PSI.

Dari pihak PDIP sendiri telah mengungkapkan jika sosok Risma  atau Tri Rismaharini dan Gibran Rakabuming yang yang akan dicalonkan. Hasto mengungkapkan jika sosok Risma telah membuat perubahan besar ketika menjabat sebagai walikota Surabaya. Risma teah berhasil merawat keindahan dari kota Surabaya.

“Dalam kepemimpinan Bu Risma selama dua periode di Kota Surabaya sudah menunjukkan banyak perubahan yang signifikan. Seperti perubahan secara kultur hingga masyarakat Surabaya dapat dilihat sekarang mereka merawat lingkungan dengan baik serta melakukan tatanan kota yang mencerminkan keindahan dari kota Surabaya,” ujarnya.

Sedangkan untuk Gibran, Hasto mengatakan jika harus membuktikan hasil kerja yang dicapainya sebagai Walikota Solo saat ini. Ia juga berharap jika nantinya Gibran bisa melakukan strategi yang yang dilakukan oleh Risma.

“Sementara untuk Mas Gibran beliau saat ini sudah terpilih sebagai Walikota Solo tentunya juga harus membuktikan bagaimana keberhasilan kepemimpinan Mas Gibran yang ideologis serta mengedepankan kultur Nusantara. Selain itu juga mampu membawa perubahan sistemik sebagaimana yang telah dilakukan Bu Risma ketika menjabat sebagai walikota di Surabaya. sehingga hal tersebut juga bisa dilakukan oleh Mas Gibran,” lanjut Hasto.

“Saat akan maju menjadi walikota, Ibu Risma menjadi salah satu pengajar dia menyampaikan banyak aspek aspek strategis tentang cara membangun kota supaya lebih manusiawi. Setiap semua warga bergotong-royong dengan penuh kesadaran membuat kota menjadi lebih indah serta membawa kemajuan bagi warga masyarakatnya,” terangnya. Meskipun Hasto juga mengatakan jika terdapat kader-kader PDIP yang layak untuk dicalonkan menjadi Wagub dan Cawagub di DKI Jakarta Namun hingga saat ini  PDIP juga belum menetapkan secara pasti terkait siapa tokoh yang nantinya akan maju dipilih pada pilgub DKI.

Presidential Threshold Ramai Digugat, Ini Kata Sekjen PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memiliki sikap yang berbeda terkait dengan gugatan yang diajukan oleh sejumlah pihak kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut terkait dengan penetapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold agar dapat dihapuskan.

Seperti yang telah diketahui, bahwa dengan merujuk pada pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu penetapan presidential threshold yang diberlakukan saat ini sebanyak 20%.  Namun Sekjen PDIP yakni Hasto Kristiyanto berpendapat lain atas gugatan tersebut.

“Presidential threshold tersebut 20% itu harusnya justru ditambah,” ungkapnya saat ditemui ketika menghadiri Festival Kuliner Pendamping Beras di halaman Gedung Sekolah PDIP Jakarta Jumat (7/1/2022).

Hasto pun juga menerangkan terkait dengan pentingnya threshold atau ambang batas. Menurut Hasto semua lini kehidupan tentu memiliki ambang batasnya, dan dia mencontohkan seperti calon mahasiswa ketika ingin masuk pada universitas atau perguruan tinggi.

“Kita ingin masuk ke universitas ternama saja itu lo harus ada tes, syaratnya berupa TOEFL misalnya, kemudian syarat akademis itu juga. Sehingga kita tentunya mpo88 tidak bisa mengambil jalan pintas dengan meniadakan suatu hal yang secara naturalnya itu sebenarnya sangat diperlukan untuk kepentingan efektivitas dan stabilitas pemerintahan.” lanjutnya.

Dia juga tidak bisa membayangkan jika pada nantinya semua orang yang terus menggugat untuk menghapus threshold agar dihapus. Maka semua orang tentu berhak untuk masuk ke universitas ternama.

“Bisa dibayangkan bukan jika bagaimana tentang pengajaran di universitas apalagi ini suatu bangsa dan suatu negara yang bertanggung jawab kepada lebih dari 270 juta rakyat di Indonesia,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Hasto menilai jika ambang batas pencalonan presiden tentu masih diperlukan hal tersebut demi menjalankan pemerintah agar lebih efektif.

“Jadi tentunya tetap diperlukan regulasi-regulasi khusus agar bisa memastikan pemerintahan yang diperoleh dari pemilu juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif,” ungkapnya lagi.

Alasan Presidential Threshold Digugat

Sebelumnya diketahui jika menjelang kontestasi Pemilu 2024 pembicaraan terkait dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial tersebut sedang hangat diperbincangkan. Beberapa aturan yang terdapat pada pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut digugat oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketentuan terkait presidential threshold tersebut digugat karena syarat pasangan capres dan cawapres harus diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang jumlah kursinya paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD.

Adapun salah satu pihak yang menggugat aturan tersebut adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Dalam  permohonan gugatan kepada MK Gatot meminta agar MK membatalkan ketentuan dari pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017. Melalui Kuasa hukumnya Refly Harun pasal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dari Pasal 6 ayat 26 (a), ayat 5 dan 6 ayat (2) UUD 1945.

“Hal tersebut mengakibatkan pemohon kehilangan hak konstitusional untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin bangsa yang dihasilkan oleh partai politik peserta pemilihan umum,” ungkap Refly.

Selain itu dia juga mengatakan bahwa kondisi faktual di lapangan pada pilpres 2019 yang mana tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik. Serta adanya polarisasi politik yang kuat dan hal tersebut menjadi alasan MK agar memutuskan jika presidential threshold atau ambang batas presiden tidak relevan lagi.  Refly juga mengatakan bahwa masalah terkait dengan ambang batas penetapan presiden dan wakil presiden tersebut juga menjadi masalah pokok utama terkait pengembangan demokrasi yang dihadapi Indonesia masa mendatang.

Nama Ganjar-Puan Digadang Menjadi Pasangan Untuk Pilpres 2024

Meski sebelumnya sempat diisukan bersitegang di kalangan internal PDIP Perjuangan pada pilpres 2024 mendatang. Kini Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar pranowo dan Ketua DPR RI yakni Puan Maharani justru digadang-gadang  akan dipasangkan untuk menyambut kontestasi politik tersebut.

Hal tersebut disampaikan lewat konsolidasi dari sejumlah elemen masyarakat yang bernama Dewan Pimpinan Pusat atau DPP front Ganjar-Puan.

Muchtar Muhammad selaku ketua dewan pembina front Ganjar Puan menyatakan, jika keduanya memiliki peluang kemenangan yang cukup besar jika dipasangkan untuk maju pada pilpres mendatang.

“Tentunya ini diciptakan hetrik pada pemilu legislatif yang akan digelar pada 2024 mendatang.”  Kata Muchtar dalam keterangannya pada senin (20/12/2021).

Tidak hanya sekedar memasangkan saja, menurutnya terdapat beberapa indikator yang juga menjadi alasan dalam mengukur potensi keistimewaan dua tokoh tersebut. Yang pertama yakni pada ambang batas presidensial tersebut. Karena hanya PDIP Perjuangan sajalah yang mampu mpo88 mengusung pasangan capres dan cawapres dari internal sendiri. Yakni dengan memasangkan Ganjar dan Puan maka diyakini akan memiliki efek ekor jas

“Efek dari ekor jas partai yang mengusung kader-kadernya sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden tentunya akan berpengaruh terhadap perolehan suara serta kursi di legislatif  ada serta pilkada,” lanjut Muchtar.

Muchtar juga mengungkapkan pula jika Ganjar pranowo sangat berpotensi menarik preferensi para pemilih partai yang tidak memiliki calon presiden sendiri.  Sehingga munculnya nama Ganjar pranowo tentunya akan diklaim oleh banyak partai menjadi magnet terutama bagi para swing voters.

Memicu semangat perjuangan para internal kader PDIP

Muchtar melihat dengan adanya tradisi PDIP Perjuangan jika memasangkan pasangan sesama kader partai. Tentu akan membangkitkan semangat juang para kader kader lainnya dalam meraih kemenangan.

“Tradisi tersebut sudah terbukti salah satunya pada Pilkada provinsi Bali kemudian di provinsi Sumatera Sulawesi Utara yang mengusung Olly Dondokambey dan juga Steven Kandouw. Selain itu pada Pilkada Jawa Barat juga yang menghasilkan beberapa  pemimpin dan wakil pemimpin yang berasal dari sesama kader PDIP Perjuangan seperti Kuningan, Cirebon, Majalengka dan juga Pangandaran pada Pilkada serentak tahun 2020 lalu,” terang Muchtar.

Sedangkan tingkat kepercayaan publik pada pilihan ketua umum PDIP Perjuangan yakni Megawati Soekarnoputri dan kader yang siap untuk dijalankan menjadi capres maupun cawapres sangatlah tinggi. Hal itu juga berkaca pada jatuhnya rekomendasi ketua umum PDIP Perjuangan pada Pilpres tahun 2014 lalu yang jatuh kepada Joko Widodo atau Presiden Jokowi

“Sehingga untuk Pilpres pada tahun 2024 mendatang tentunya ini juga akan menjadi sebuah variabel yang penting untuk dibicarakan,” tukasnya lagi.

Diketahui memang sebelumnya pihak internal PDIP sempat  mengalami perbedaan pendapat atau bersitegang terkait dengan ketentuan calon yang akan diusung pada pilpres 2024. Beberapa kelompok kader bahkan sudah ada yang menyatakan sendiri untuk mendukung Ganjar pranowo menjadi calon presiden RI, padahal sang ketua umum sendiri belum mengambil keputusan terkait dengan hal tersebut.  Tentunya hal ini juga sempat menjadi permasalahan di internal PDIP karena tidak hanya satu kelompok kader internal saja yang menyatakan untuk mendukung Ganjar sebagai calon presiden yang diusung oleh PDIP. Sedangkan tanggapan dari para petinggi PDIP mengatakan agar semuanya bersabar terlebih dahulu terkait dengan keputusan yang akan diambil oleh ketua umum. Terkait dengan siapa nanti yang akan ditetapkan menjadi calon presiden sebenarnya yang diusung oleh PDIP.

Berhasil Kalahkan Moeldoko, Elektabilitas Demokrat Dibawah Kepemimpinan AHY Terus Naik

Akhir-akhir ini diketahui tren elektabilitas dari Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus naik. Trend tersebut tidak hanya meningkatkan elektabilitas dari partai, melainkan juga elektabilitas dar sang ketua umum. Peningkatan elektabilitas tersebut tidak lepas dari tata kepemimpinan yang solid serta bisa merangkul semua elemen di masyarakat.

Menurut Tomi Satryatomo selaku Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat mengungkapkan jika kenaikan trend tersebut juga salah satu hasil dari kemenangan AHY atas Moeldoko. Dimana Moeldoko sebelumnya ingin mencoba merebut kepemimpinan Demokrat dari AHY melalui cara yang inkonstitusional.

“Ini tidak hanya menjadi bukti yang menunjukkan bahwa AHY bisa menghadapi lika-liku hukum yang terjadi dalam internal partai. Namun juga kemampuan politik AHY yang bisa merangkul semua elemen kekuasaan yang lainnya,” terang Tomi pada keterangan tertulis Selasa (7/12/2021).

Menurut Tomi, dukungan dari semua publik tidak perlu diragukan lagi. Sebab semua pasti setuju jika apa yang dilakukan oleh Moeldoko merupakan sebuah kekeliruan dan telah mencoreng demokrasi. Meski begitu, Tomi juga mengatakan jika publik masih tetap merasa was-was dan khawatir jika ada oknum-oknum kekuasaan lainnya yang ikut membantu Moeldoko dalam merebut kembali Partai Demokrat. Dan pada fase inilah, kepemimpinan Demokratis dibawah AHY diuji.

“Kemenangan yang diperoleh AHY di politik dan hukum inilah yang menjadi bukti untuk bisa meyakinkan publik. Bahwa AHY memiliki kemampuan dalam mengatur mpo88 kepemimpinan partai yang sangat menjanjikan, dan dibutuhkan untuk membawa negara indonesia bisa menjadi yang lebih baik lagi,” lanjut Tomi.

Dirinya juga mengemukakan bahwa memang rakyat Indonesia menyukai persatuan namun juga rentan terhadap perpecahan. Oleh karena itulah, diperlukan pemimpin yang bisa merangkul semua elemen masyarakat dan tegas dalam melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran.

“Masyarakat memiliki prinsip cinta damai, namun lebih mencintai kemerdekaan. Jika semua bersatu kita semua bisa senang, tetapi kalau ada penguasa yang menindas, maka otomatis rakyat akan melawannya. Memang tidak semua penguasa suka menindas, masih ada juga yang baik hati. Dan AHY telah menunjukkan kemampuan lobby politik yang digunakan dalam melawan penguasa yang ingin menindas demokrasi, seperti Moeldoko. Serta merangkul para penguasa yang masih setia dalam membela demokrasi di Indonesia,” lanjutnya.

Tomi menjelaskan, jika tidak semua penguasa yang ada sepakat dengan cara-cara yang digunakan oleh Moeldoko. Ahy bisa mengkapitalisasi siapa saja penguasa yang tidak sesuai dengan cara yang digunakan oleh Moeldoko.

“Saya rasa kemampuan yang dimiliki AHY tersebut akan diapresiasi oleh publik, serta tercermin dari naiknya tren elektabilitas yang konsisten dalam periode 2 tahun terakhir. Dan insyaallah hal tersebut akan terus naik,” tutup Tomi.

Tren Kenaikan Elektabilitas Demokrat Diungkap Oleh Dua Lembaga Survei

Sebelumnya, survei terkait tren kenaikan elektabilitas Partai Demokrat dilakukan oleh dua lembaga, yakni Indikator maupun Polmatrix. Hasil dari survei yang melibatkan kurang lebih sebanyak 2020 responden tersebut menunjukkan jika elektabilitas Demokrat terus naik sejak Januari 2020 sebanyak 4,6%. Adapun kenaikan dari rincian tersebut yakni untuk Bulan September 2020 sebanyak 5,6%, Januari 2021 5,4%, April 2021 7,5%, Juli 2021 9% dan Desember 2021 mencapai 10%. Dengan kenaikan elektabilitas yang mencapai 10% tersebut, kini Partai demokrat berhasil menduduki urutan keempat setelah PDIP, Gerindra, dan Golkar.

Gerindra Akui Peluang Koalisi Dengan PDIP Pada Pilpres 2024 Terbuka Cukup Lebar

Sempat ramai belakangan diperbincangkan publik terkait dengan pertemuan yang dilakukan oleh Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dan Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra. Akhirnya rasa penasaran publik pun lama-kelamaan mulai terjawab. Habiburokhman selaku Wakil Ketua Umum dari Gerindra memberikan keterangan jika peluang terjadinya koalisi partai antara PDIP dengan Gerindra terbuka cukup lebar.

Pernyataan tersebut memang seperti jawaban atas-pertemuan-pertemuan yang keduanya lakukan. Terutama di sela waktu pelantikan Jenderal Panglima TNI baru Andika Perkasa.

” Memang sudah sejak dulu Pak Prabowo dekat dan akrab dengan Bu Megawati dan juga Mbak Puan Maharani, jika mereka bertemu pasti sangat seru karena banyak hal yang dibahas juga diwarnai dengan canda tawa. Terkait dengan kemungkinan terjadinya koalisi di Pemilu 2024 nanti mpo88 memang sangat terbuka. PDIP bersama dengan gerindra memiliki sejarah pertemanan yang usianya sudah cukup panjang,” kata Habiburokhman dalam keterangannya pada  (19/11/2021).

Menurutnya, di tahun-tahun sebelumnya PDIP dan Gerindra juga pernah bekerja sama yakni saat Pemilu Tahun 2009. Meski kemudian pemilu selanjutnya di tahun 2014 dan 2019 keduanya berbeda kubu, tetapi pihak gerindra menyatakan secara ideologi tidak pernah bermusuhan sama sekali.

“Duku kami juga sudah pernah bekerja sama pada Pemilu 2009, namun pada Pemilu 2014 dan 2019 memang berbeda pilihan. Namun secara ideologi kami dari Gerindra memang tidak pernah sama sekali bermusuhan dengan mereka (PDIP),” lanjutnya.

Meskipun kontestasi Pemilu 2024 waktunya masih cukup lama. Kini Gerindra sedang menikmati kehangatan dan kebersamaan koalisinya bersama dengan PDIP.

“Namun begitu Pemilu 2024 kan juga waktunya masih cukup lama, jadi memang sebaiknya kita nikmati dulu kebersamaan saat ini. Yakni dengan terus bekerja melayani masyarakat semaksimal mungkin,” terang Habiburokhman.

Perbincangan hangat Megawati dan Prabowo

Diketahui sebelumnya Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bertemu dan berbincang-bincang bersama. Momen tersebut tertangkap saat keduanya menghadiri pelantikan Jenderal Panglima TNI baru, Kasad dan duta besar di Istana Negara, Rabu 17 November 2021 lalu.

Dalam foto-foto yang beredar, Megawati terlihat didampingi oleh Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris jenderal PDIP yang juga turut hadir dalam proses pelantikan tersebut mengatakan jika Prabowo lah yang pertama kali menghampiri megawati. Kemudian keduanya bersalaman secara hangat, selanjutnya keduanya melakukan bincang-bincang di dalam ruangan VVIP.

“Ketika saya mendampingi Ibu Megawati, saya melihat Pak Prabowo berjalan dengan cepat menuju tempat Bu Mega. Kemudian saya menyampaikan ke Ibu Mega jika ada Pak Prabowo. Ibu Mega lalu menunggu dan keduanya menyapa bersalaman dengan hangat, dan masuk ke dalam ruangan VVIP bersama. Saya mendampingi keduanya bersama dengan Mas Pramono Anung,” kata Hasto.

Hasto juga mengungkapkan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo membahas banyak hal, dan tidak hanya soal politik. Seperti salah satunya tentang kuliah umum Prabowo di Universitas Pertahanan.

“Bersama dengan Pak Prabowo, Bu Mega mendiskusikan banyak hal, termasuk tentang Kuliah Umumnya di universitas Pertahanan. Hal tersebut pun mengingatkan Bu Mega saat dirinya pernah menjadi guru besar di universitas tersebut dan juga menaruh perhatian besar terhadap pertahanan. Dan momentumnya pun juga tepat yakni saat pelantikan Jenderal TNI dan Ksad,” lanjutnya.

Hasto kembali menambahkan, pertemuan hangat tersebut juga membahas terkait masalah politik kebangsaan serta dinamika politik nasional di Indonesia. “Ketika Mbak Puan bergabung kemudian berlangsunglah pembahasan hangat terkait dengan politik,” lanjutnya.

Hasto: Ganjar Pranowo Tidak Mungkin Pindah Parpol

Sebagaimana diketahui, Ujang Komarudin, selaku Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar sedianya menilai. Bahwasanya PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sedang berupaya untuk menjaga soliditas internal partai. Berita ini berkembang setelah adanya kabar yang beredar terkait polemik pencalonan Pilpres tahun 2024. Penilaian tersebut muncul ketika Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen (Sekretaris Jenderal) PDI-P menyinggung soal Ganjar Pranowo.

Sedianya Hasto mengungkapkan bahwasanya politisi PDI-P yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah tersebut. Tidak tertarik untuk pindah parpol, meski pun sudah ada beberapa tawaran menari dari parpol lainnya. Terkait pencalonan Pemilihan Presiden tahun 2024. Memang hingga sekarang, antara Ganjar dengan  PDI-P masih menjaga hati dan diri. Yang jelas masih tetap saling menghormati antara satu sama lainnya.

Memang hal tersebut merupakan sebuah trik yang dilakukan oleh Ganjar dan PDI-P. Supaya tidak adanya kendala yang bergejolak di dalam tubuh PDI-P. Sementara menurut sudut pandang Ujang, yang disampaikan mpo88 oleh Sekjen PDI-P tersebut merupakan hal yang biasa dalam berpolitik. Dengan tujuan, supaya publik melihat bahwasanya internal PDI-P kondisinya baik-baik saja. Meskipun sedang ada gejala polemik yang terjadi secara internalnya.

Adanya Trik Yang Diperagakan Ganjar Pranowo Dengan PDI-P

Fenoma yang terjadi dalam parpol untuk menjaga soliditas sudah sering terjadi. Dan fenomena kali ini terjadi antara Ganjar Pranowo dengan PDI-P. Memang trik tersebut diperagakan oleh Ganjar maupun PDI-P, supaya internal PDI-P tetap adem ayem dan tidak terjadi keributan. Akan tetapi menurut Ujang, ungkapan dari Hasto tersebut memang sebuah strategi penting PDI-P. Supaya Ganjar tidak pindal ke parpol lainnya, dengan kata lain mengunci Ganjar untuk tetap menjadi Politikus PDI-P.

Karena hingga sekarang ini diketahui belum ada parpol yang mengusung Ganjar untuk maju ke Pilpres 2024. Dari pihak PDI-P sendiri memang belum ada kabar untuk mengusung kembali Ganjar. Dari pihak Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri, belum ada mandat atau perintah sama sekali untuk Ganjar. Akan tetapi dari kubu PDI-P sendiri pastinya mempertimbangkan elektabilitasnya. Yang mana terhitung tinggi dari sejumlah hasil yang dilakukan melalui survey nasional.

Menurut Ujang sendiri, jika PDI-P masih pasif belum ada tanda-tanda dukungannya kepada Ganjar. Dan padahal elektabilitas Ganjar sendiri tinggi di tingkat nasional. Pastinya Ganjar bisa berpindah parpol, memang untuk sekarang belum ada tanda-tanda mengenai hal itu. Namun yang namanya politik semua bisa berubah, untuk kelanjutannya pasti tidak tahu. Memang dalam waktu dekat, Ganjar masih bertahan di PDI-P.

Jika memang Ganjar Pranowo menghendaki untuk pindah Parpol lain. Ujang memprediksikan bahwasanya Ganjar bisa saja melakukannya pada waktu menjelang pendaftaran capres dan cawapres di KPU (Komisi Pemilihan Umum). Namun Ujang menilai dengan adanya potensi permasalahan yang terjadi di internal PDI-P. Hal tersebut pasti dimanfaatkan oleh Ganjar jika benar-benar hendak beralih ke parpol lainnya. Tentu saja untuk pencalonan pilpres 2024.

Memang sebelumnya diberitakan, pihak Sekjen PDI-P mengklaim bahwasanya Ganjar sama sekali tidak tertarik adanya tawaran dari parpol lain, salah satunya dari Partai Golkar. Beberapa kali dari parpol Golkar sudah melakukan penawaran kepada pihak Ganjar. Pastinya tawaran untuk bisa bergabung menjadi politisi di partai Golkar. Dan sekaligus menjadi calon Pilpres 2024 wakil dari partai Golkar. Adanya tawaran yang dilakukan oleh partai Golkar terhadap Ganjar Pranowo tersebut diketahui oleh Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. Dari keterangan Hasto sendiri, partai Golkar membuka sebuah peluang . Untuk bisa mencalonkan Ganjar bilamana tidak jadi diusung oleh PDI-P.

Diprediksi Hadapi PDIP-Gerindra, Golkar: Politik Dinamis

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih terhitung sekitar 3 tahun lagi, namun sudah banyak pengamat politik yang mengeluarkan konfigurasi politik untuk 2024 mendatang. Salah satu pengamat politik, M. Jamiluddin Ritonga, mengeluarkan prediksi bahwa Golkar akan bertarung dengan PDIP dan Gerindra. Namun, diprediksi hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: politik dinamis.

Sarmuji, politikus Golkar, mengatakan bahwa pemilihan presiden 2024 masih tiga tahun lagi. Maka, saat diprediksi hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: politik dinamis. Menurut Sarmuji, konfigurasi politik masih dinamis atau dapat berubah. Pihak Golkar mengklaim bahwa partainya dapat berkoalisi dengan siapapun untuk pilpres 2024, asalkan mempunyai visi terkait Indonesia yang majemuk.

Diprediksi Hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: Politik Dinamis. Inilah isi Prediksinya!

Prediksi pertama datang dari Jamiluddin yang merupakan seorang pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul. Prediksinya inilah yang kemudian menimbulkan komentar-komentar dari setiap partai. Inilah beberapa prediksi yang sempat Jamiluddin sampaikan!

  1. Panggung pertarungan pemilu 2024 akan diisi oleh partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Gerindra.
  2. Ketiga partai tersebut akan mencalonkan Capres (Calon Presiden) dari kader partainya masing-masing.
  3. PDI Perjuangan memenangkan pemilu 2019. Kini, Capres yang dipersiapkan adalah Puan Maharani.
  4. Kader Golkar yang akan diusung menjadi Capres adalah Airlangga Hartarto.
  5. Untuk kader Gerindra, yang akan diusung menjadi Capres adalah Prabowo Subianto.
  6. Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mpo88 tampak sudah cukup untuk menjadi Capres dan Calon Wapres.
  7. Prediksinya, Capres akan diisi oleh Prabowo Subianto (Gerindra) dan Calon Wapres diisi oleh Puan Maharani (PDI Perjuangan).
  8. Lalu untuk Golkar, tampaknya dibutuhkan satu atau bahkan 2 mitra yang berkoalisi dengan partai menengah agar kader Golkar dapat diusung menjadi Capres.
  9. Terkait siapa yang menang, tergantung dari solidaritas dan relawan masing-masing partai.

Jamiluddin mempertimbangkan prediksi tersebut karena belakangan ini terlihat ada wacana terkait pencalonan Capres dari masing-masing partai politik. Selain itu, sebelumnya terdapat pula rumor bahwa Prabowo dan Megawati akan berkoalisi untuk pemilu 2024 jika Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi. Hal inilah yang melahirkan prediksi Jamiluddin terkait koalisi Prabowo dan Puan Maharani.

Prediksi 3 Poros di Pemilihan Presiden 2024

Selain dari Jamiluddin, sebelumnya terdapat pula prediksi dari Gun Gun Heryanto yang merupakan pengamat politik. Gun Gun memprediksi bahwa akan adanya 3 poros pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Inilah pembagian 3 poros tersebut!

  1. Poros pertama: PDIP dan Gerindra. Pada poros ini, diprediksi bahwa Prabowo Subianto dan Puan Maharani akan menduduki posisi Capres serta Wakil Capres.
  2. Poros kedua: Golkar, NasDem, dan PKS. Poros kedua diprediksi bahwa Airlangga Hartarto akan diusung menjadi kandidat. Airlangga berpotensi untuk dicalonkan dengan kepala daerah yang memiliki keterpilihan tinggi (Anies Baswedan, Ridwan Kamil, atau Ganjar Prabowo).
  3. Poros ketiga: Demokrat, PKB, PPP, dan PAN (partai menengah). Pada poros ketiga, Gun Gun memprediksi diperlukan adanya figur atau sosok yang kuat agar dapat diterima oleh seluruh partai politik.
  4. Skema partai sangat diperlukan untuk kekuasaan.

Berbagai prediksi konfigurasi politik dan poros partai untuk pemilihan presiden 2024 telah bermunculan dari pengamat politik. Namun, pihak partai masih menganggap itu hanya sebagai spekulasi saja. Karena pilpres akan berlangsung sekitar 3 tahun lagi, sehingga konfigurasi tersebut masih bersifat dinamis atau dapat berubah sewaktu-waktu.

Golkar Dan Nasdem Berkoalisi Di Pilpres 2024, Begini Tanggapan Pdip

Salah satu politikus dari PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno memberikan tanggapannya terkait kemungkinan yang dihadapi atas bersatunya Golkar-Nasdem pada Pilpres mendatang. Hendrawan mengungkapkan jika dari pihak internal tidak ingin berspekulasi atas hal tersebut.

Karena koalisi pada Pemilu Pilpres tahun 2024 masih cukup jauh, untuk saat ini belum ada urgensi khusus guna membahasnya.

“Jadi saat ini kita tidak boleh menempatkan diri sebagai pengamat. Terkait persoalan koalisi Pilpres yang waktunya masih beberapa tahun lagi, tidak ada urgensinya juga jika saat ini mengulasnya,” ungkap Hermawan pada Kamis (4/11/2021).

 Hendrawan juga mengatakan bahwa para kader PDIP tidak boleh berfikiran dan berspekulasi lebih jauh terkait politik, semuanya mpo88 harus mematuhi aturan yang sudah dibuat partaid dengan disiplin.

“Kami dan semua kader partai harus patuh serta disiplin terhadap asas, dan hanya boleh berbicara sesuai dengan apa yang diputuskan partai,” lanjutnya.

Mindo Sianipar selaku Ketua DPP PDIP mengungkapkan bahwa selama Megawati sebagai Ketua Umum belum memberikan keputusan terkait capres maupun arahan koalisi. Para kader partai akan tetap tertib.

“Kita akan selalu tertib terkait hal tersebut,” ujar Mindo.

Menurutnya, koalisi terkait Pilpres 2024 masih cukuplah jauh, dan saat ini setiap parpol sedang melakukan konsolidasi.

“Masih jauh dan biarkan setiap parpol melakukan konsolidasi ke rakyat dan apa yang harus dilakukan,” lanjut anggota DPR RI ini.

Sedangkan persoalan sekelompok orang yang mendeklarasikan dukungan pada Prabowo-Puan pada Pilpres 2024 juga sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum partai.

“Sudah diamanatkan pada kongres partai, jika yang berhak menyampaikan hal tersebut adalah ketua umum,” lanjutnya.

Mindo mengatakan jika PDIP berbeda dengan parpol lainnya, selama Megawati belum menetapkan dan memberi perintah maka seluruh kadernya tidak boleh bertingkah.

” PDIP berbeda dengan partai-partai politik lainnya, di kongres partai yang terakhir ditekankan jika tidak boleh riweuh dan semuanya harus diserahkan kepada yang berwenang, yakni ketua umum. Sebagai anggota DPR kami hanya disuruh untuk menunggu dan mengamankan daerah pilihan serta berikan yang terbaik untuk daerah pilihan tersebut demi rakyat,” lanjutnya lagi.

Kemunculan 2 poros menjelang kontestasi Pilpres 2024

Sebelumnya, salah satu pengamat politik di Indonesia yakni Gun-Gun Heryanto mengamati jika nantinya akan ada tiga poros dalam Pilpres 2024. Diantaranya yakni PDIP-Gerindra vs Golkar-Nasdem.

Dia mengatakan jika para actor parpol sudah melakukan pergerakan  yang memiliki kecenderungan pada tiga poros tersebut. Poros pertama disiapkan oleh PDIP-Gerindra, yang kedua dari Golkar, PKS, Nasdem serta poros terakhir dari PAN, PKB, Demokrat dan beberapa partai menengah yang lain.

Dikatakan juga bahwa poros pertama kemungkinan akan mengusung capres Prabowo Subianto bersama Puan Maharani sebagai capre-cawapres.

“Dari segi chemistry bisa dilihat jika tidak ada problem antara Mega dengan Prabowo. Sedangkan poros kedua, Golkar dengan Nasdem, yang mengusung Airlangga Hartanto  sebagai bakal calon baik nantinya akan menjadi capres ataupun cawapres.” terang Gun-Gun.

Airlangga Hartanto nantinya dapat dipasangakan bersama beberapa kepala daerah yang nilai kepopulerannya cukup tinggi. Misalnya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.

“Hal tersebut bisa menjadi pertmbangan bagi poros kedua. Sebab masih terdapat kemungkinan membutuhkan satu partai lagi, yakni PKS. Oleh karena itu, kalau dilihat masih ada komunikasi intens namun dinamis,” lanjutnya lagi.

Sedangkan untuk poros ketiga yang diduduki oleh partai menengah membutuhkan sosok yang bisa diterima dan tentunya kuat. “Yang terpenting adalah skema dari setiap parpol, keuntungan untuk bisa melanjutkan kekuasaan selanjutnya,” tambahnya lagi.

Nama Puan Muncul Dalam Pilpres 2024, Begini Tanggapan Publik

Belakangan ini tengah ramai disebut-sebut bahwasanya Ketua DPR RI yakni Puan Maharani bakal menju ke kontestasi Pilpres pada pemilu 2024 mendatang. Meskipun elektabilitas yang dimiliki Paun masih tertinggal dibawah beberapa tokoh publik lainnya, seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anis Baswedan. Namun berbagai pihak dari kalangan tetap meyakini bahwa Puan akan tetap diusung oleh Aprtai Kepala Banteng (PDIP) untuk maju dalam Pilpres.

Iqbal Themi selaku Direktur Eksekutif Veritas Data menilai pengusungan Puan dalam Pemilu 2024 untuk maju capres-cawapres mendatang merupakan solusi tengah atas soliditas mesi politik PDIP.

Sedangkan menurut Ujang Komarudin selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), PDIP akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan elektabilitas Puan demin siap maju dalam kompetisi Pilpres 2024.

“Bocoran dari Internal partai, jika PDIP akan tetap mengusung Puan sebagai Kandidat dalam capres 2024. Menurut mereka jika menang bersama, kalah pun juga mpo88 harus tetap bersama dan hal tersebut sudah memang resiko, karena untuk mendorong figur dengan elektabilits yang rendah,” jelas Ujang.

Adapun beberapa tanggapan yang muncul dari berbagai pihak terkait dengan  isu muncul nya nama Puan Maharani yang akan maju ke Pilpres 2024 mendatang:

Tanggapan berbagai Pihak atas diajukannya Pan menjadi Capres 2024

IPR (Indonesia Political Review)

Direktur utama dari IPR Ujang Komaruding meyakini bahwasanya pihak PDIP akan tetap mengusung puan untuk maju menjadi kandidat Capres Pemilu 2024. Oleh karena itulah, saat ini PDIP tengah gencar dalam menaikkan elektibilitas Puan agar siap dalam berkompetisi pada Pipres 2024.

Ujang juga meyakini terkait dengan pengusungan Puan Maharani unjuk maju ke Pilpres dibandingkan dengan kader lainnya disebabkan karena beberapa faktor.

Pertama yakni Puan merupakan Putra Mahkota dari Megawati Soekarnoputri, dan yang kedua karena dirinya merupakan tokoh sentral dalam partai, maka sangatlah layak untuk diajukan.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia juga menyebutkan, jika PDIP akan menempuh berbagai cara demi mendongkrak elektabilitas puan. Seperti dengan mensosialisasikan lewat baliho, pembagian semako, blusukan, hingga keikutsertaan dalam kunjungan kerja Jokowi ke beberapa daerah.

Ujang juga menambahkan lagi jika jabatan Puan sebagai Ketua DPR bisa mendongkrak elektabilitasnya jika  membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya pro rakyat.

Veritas Data

Diusungnya Puan Maharani sebagai Capres 2024 merupakan solusi jalan tengah untuk solidaritas mesin politik PDIP.

“Puan mendapatkan efek ekor jas atau coattail effect atas asosiasi Puan tehadap PDIP yang sangat kuat,” jelas Iqal Direktur Eksekutif Veritas pada Minggu (31/10/2021).

Menurutnya, pertimbangan utama yang membuat Puan digadang menjadi capres yang diusung adalah karena terkait kapasitas serta pengalamannya di lembaga eksekutif dan legislatif. Dulu Puan pernah menjadi Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) dan saat ini Puan menjadi Ketua DPR.

Tidak hanya  terkait kapasitasnya saja, namun juga elektabilitas Puan memang patut menjadi pertimbangan untuk maju dalam Pilpres 2024.

“Soal elektabilitas dapat dilihat jika pada Pileg 2019 Puan mendapat banyak suara di Dapil Jateng. Sehingga masih ada waktu tersisa untuk membuat elektabilitas tersebut lebih optimal lagi,” tutur Ujang.

Pengamat Politik Universitas Paramadina

Hndri Satrio seorang pengamat politik dari Universitas paramadina mengatakan, sebagai Ketua DPP PDIP, Puan tidak perlu khawatir terkait dengan elektabilitasnya yang masih tertinggal dari beberapa tokoh internal lainnya. Sebab jika sudah ditetapkan menjadi capres maupun cawapres 2024, elektabilitasnya akan meroket.

“Berkaitan dengan elektabilitas Puan sendiri tidak perlu khawatir, karena hal tersebut akan otomatis naik jika sudah ditetapkan menjadi capres/cawapres 2024,” terang Hendro.

Dunia Politik Hari Ini, Puan Menargetkan Generasi Z

Hampir seluruh warganet yang aktif di media sosial masuk kategori generasi Z. Pasti pernah mendengar slogan, “Kepak Sayap Kemerdekaan” atau setidaknya melihat banner ini di pinggir jalan. Puan Maharani sendiri menjadi politikus berbasis di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahkan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD. Pengamat dunia politik hari ini mengamati target Puan adalah generasi Z.

Dunia Politik Hari Ini, Puan Punya Strategi yang Menargetkan Generasi Muda

Seluruh partai politik yang ada di Indonesia harus menunjukkan kegiatan positif untuk menarik simpati masyarakat. Proses melakukan aktivitas juga harus berlangsung terus-menerus. Tidak hanya dilakukan sekali saja atau semasa kampanye. Penting bagi seluruh partai politik untuk selalu memberlangsung aktivitas positif yang sifatnya membangun negara.

Aktivitas yang dilakukan dengan segenap hati, pasti akan memberikan hasil nyata. Niat baik tersebut akan tersampaikan ke rakyat. Salah satu partai politik yang terus mencoba memberikan partisipan positif terhadap perkembangan negara yakni PDIP. Banyak program yang dibuat dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, menggencarkan vaksinasi, maupun memberikan bantuan sosial.

Berdasarkan Sindonews, kegiatan positif yang berdampak baik disampaikan oleh Direktur Prameter Politik Indonesia bernama Adi Prayitno. Beliau juga menjelaskan bahwa Puan Maharani selaku Ketua DPR giat mengawasi jalannya vaksinasi Covid-19 di sejumlah wilayah Jakarta. Pengawasan diperlukan untuk menilai efektivitas dan meningkatkan performa pemerintah.

Tentunya semua itu akan berbuntut terhadap elektabilitasnya.  Sedangkan menurut pengawasan dari Dosen Politik UIN Jakarta, setidaknya aktivitas yang dilakukan oleh Puan Maharani memiliki efek positif. Dampak positifnya adalah meningkatkan persepsi masyarakat terhadap mpo88 dirinya secara positif. Selain itu, proses pengawasan langsung terhadap eksekutif dapat meningkatkan kecepatan vaksinasi.

Semakin cepat masyarakat Indonesia divaksinasi, maka dapat menciptakan negara yang tangguh menghadapi pandemi. Imunitas tinggi secara mayoritas dapat membantu perekonomian negara kita untuk cepat bangkit. Kegiatan lain yang pernah dilakukan Puan dan berdampak positif adalah mengunjungi acara mahasiswa maupun organisasi kepemudaan yang ada di Jakarta.

Kegiatan mengunjungi mahasiswa dan organisasi kepemudaan akan memberikan kesan baik di hadapan generasi muda. Dengan menargetkan para generasi milenial dapat meningkatkan kemungkinan terpilih pada tahun 2024. Kemungkinann peningkatan bisa lebih dari 50%. Dalam menyikapi pemilihan 2024, hampir setiap parpol sudah berfokus melakukan kegiatan positif untuk mencari perhatian masyarakat.

Sebagai pejabat publik, penting untuk hadir di tengah masyarakat secara langsung. Penilaian proses vaksinasi secara langsung tetap berbeda dibandingkan hanya melihat hasil laporannya dari secarik kertas. Hal positif senada juga diungkapkan oleh Akademisi bernama Wildan Hakim yang berasal dari Universitas Al Azhar.

Dengan terjun secara langsung di tengah masyarakat akan bisa membuat mereka semakin mengenal sosok Puan Maharani. Masyarakat mengenal Puan bukan hanya dari layar kaca maupun gambar di banner. Terjun langsung ke lapangan dalam menjalankan program parpol bisa menjadi terobosan positif. Terlebih lagi cara blusukan ini juga sering dipakai oleh Presiden Jokowi.

Kehadiran Puan langsung di tengah masyarakat bisa membuat pihak terkait yang menjalankan program jadi memberikan performa terbaik. Proses hadir langsung akan semakin baik bila dilakukan beberapa kali dengan waktu yang tidak dijadwalkan. Wildan Hakim menilai bahwa Puan menjadi contoh politikus perempuan yang sukses dan berdedikasi sebagai Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia.

Berdasarkan Kompas Media, keturunan Soekarno ini mencatat sejarah baik dalam dunia politik hari ini Indonesia. Terlebih lagi Presiden Jowo Widodo juga menunjuknya sebagai menteri koordinator pada periode 2014 hingga 2019.