Hilir Mudik Amandemen UUD 1945 Pasca Jokowi Dikabarkan Menampik

caffreyforcongress.org – Rencana perubahan maupun amandemen UUD 1945 kembali hangat selepas pidato dari para pemimpin lembaga baik Presiden Joko Widodo [Jokowi], Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo, dalam Sidang Tahunan MPR, Senin 16 Agustus 2021 lalu.

Wacana amandemen terbatas dari konstitusi Indonesia tersebut juga masih hilir mudik baik tentang kajian, materi yang bakal dirubah, dan juga kepastikan berjalan atau tidak wacana itu.

Akhir-akhir ini, Presiden RI Joko Widodo justru diklaim menampik rencana dari MPR agar bisa melaksanakan amandemen UUD. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang [PBB], Afriansyah Ferry Noor yang datang ke pertemuan partai politik [parpol] koalisi non parlemen serta Jokowi yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 1 September 2021 lalu.

Pada petinggi parpol koalisi non parlemen, Afri menyatakan bahwa Jokowi telah mengklaim menampik rencana tersebut dikarenakan rentan melebar ke arah yang tidak jelas. Salah satunya adalah jalur pembicaraan penambahan periode jabatan Presiden RI. Lepas tangan yang menjadi pemimpin eksekutif, Jokowi mengutarakan wacana amandemen itu terserah kepada MPR.

“Setelah itu presiden merespon lagi, ‘Mengenai amandemen UUD saya tidak setuju. Saya takut itu akan melebar kemana-mana. Mengenai tiga periode dan lain sebagainya,’ gitu pak Jokowi,” ujar Arif dikutip CNNIndonesia.com.

“Semuanya terserah yang ada di Senayan, MPR. Beliau (Jokowi) menyampaikan begitu,” imbuhnya.

Apalagi, Afri menyatakan bahwa Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra yang dikenal sebagai ahli hukum tata negara tersebut siap membantu jika pemerintah ingin melaksanakan amandemen UUD.

Sebagai informasi, Jokowi pernah mengapresiasi wacana MPR yang ingin mengkaji substansi Pokok-Pokok Haluan Negara [PPHN] pada amandemen UUD 45 ketika berpidato dalam Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021.

Jika klaim dari Jokowi memilih untuk menolak amandemen UUD ini benar adanya, maka dia juga menganulir perkataan dari Ketua MPR, Bambang Soesatyo beberapa waktu yang lalu.

Bamsoet dulu sempat menyatakan jika Jokowi telah mendukung MPR untuk melaksanakan amandemen UUD terbatas agar bisa menghadirkan PPHN serta tak melebar ke permasalahan lainnya.

Hal ini dia ungkapkan setelah pimpinan MPR bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor, Jumat 13 Agustus 2021. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi, kata Bamsoet, telah menyerahkan slot online sepenuhnya pada MPR tentang pembahasan amandemen UUD agar dapat memunculkan PPHN.

Pimpinan MPR Terbelah Dapati Wacana Amandemen UUD 1945

9 pimpinan MPR terbelah saat menyikapi wacana amandemen UUD. Terdapat pimpinan MPR yang mengatakan mereka mendukung, menolak, tapi ada pula yang belum memiliki sikap tegas.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, jadi salah satu pimpinan yang mendukung wacana amandemen UUD. Bamsoet adalah sosok yang mencanangkan kembali rencana itu ketika Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021.

“Oleh sebab itu, dibutuhkan perubahan terbatas pada UUD 1945, terutama penambahan wewenang MPR agar dapat menetapkan PPHN,” ungkap Bamsoet saat pidato di Sidang MPR Tahunan.

Wakil Ketua MPR asal fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, juga sepakat jika amandemen UUD 1945 memasukkan PPHN. Tapi, sekretaris Partai GErindra tersebut mengingatkan supaya amandemen UUD ini tak menyentuh pasal lainnya.

Muzani menilai bahwa PPHN adalah suatu pilihan yang perlu diperhitungan oleh para pengambil kebijakan. Tujuannya adalah untuk dapat menjamin keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

“Saya pikir itu adalah maksud yang baik. Agar pembangunan tersebut tidak muspra [tak sia-sia] saat satu pemerintahan berakhir sudah periode kekuasaannya,” ungkap Muzani.