DPR Sebut Jika Pemilu 2024 Digelar terhadap Bulan Mei Dapat Memicu Kekacauan

caffreyforcongress.org – Luqman Hakim selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan, pendapat pemerintah sehingga hari H pengambilan suara Pemilu 2024 di bulan April atau Mei dirasa tidak cukup tepat.

“Pemerintah tetap belum perhitungkan terlampau pentingnya jarak sementara antara pengesahan hasil Pemilu bersama dengan tahapan pendaftaran calon kepala tempat ke KPUD yang paling lambat mesti dikerjakan bulan Agustus 2024. Jika coblosan Pemilu 2024 di bulan April atau Mei 2024, hampir tidak tersedia sementara jeda antara pengesahan hasil pemilu bersama dengan pendaftaran calon kepala derah ke KPDU,” kata Luqman terhadap wartawan, Jumat (17/9/2021).

Dia berharap pemerintah perhitungkan jarak sementara yang pendek antara Pemilu dan Pilkada jikalau pemilu digelar April atau Mei 2024.

“Saya prediksi dapat terjadi kekacauan tahapan pilkada jikalau coblosan Pemilu dikerjakan bulan April atau Mei 2024,” sadar Luqman.

Dia terhitung mengingatkan, betapa pentingnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Sebab, Pemilu 2024 adalah fasilitas rakyat manfaatkan kedaulatannya untuk membentuk kekuasaan negara secara damai.

Oleh gara-gara itu, Luqman berharap pemerintah sepakat bersama dengan KPU untuk laksanakan Pemilu 2024 terhadap bulan Februari.

“Karena itu, agenda pemilu mesti dipahami sebagai super prioritas, terhitung Pilkada untuk pilih kepala/wakil kepala daerah. Saya berharap, nantinya pemerintah judi online memiliki pandangan yang serupa terhadap urgensi Pemilu dan Pilkada bersamaan 2024, sehingga dapat sadar perlunya coblosan Pemilu dikerjakan di bulan Februari 2024,” kata dia.

Tito Karnavian  selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak menerima usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkaitan hari H Pemilu 2024 yang jatuh di hari Rabu 21 Februari 2024.

Hal ini disampaikannya sementara dalam Rapat Bersama bersama dengan Komisi 2 DPR RI.

“Kalau untuk pemilu, kita mengusulkan sehingga hari H dikerjakan terhadap bulan April seperti pemilu th. sebelumnya. Atau lebih-lebih kalau tetap terlalu mungkin Mei 2024,” kata Tito Kamis (16/9/2021).

Mantan Kapolri RI ini menjelaskan, alasannya menolak hari H Pemilu 2024 dipercepat gara-gara bentrok bersama dengan bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri.

Selain itu, risau terdapatnya polarisasi di penduduk jikalau sementara tahapan Pilpres terlampau panjang.

“Agar efektif gara-gara pemungutan nada dapat berdampak ke belakang terhadap tahapan, ini berdampak terhadap polarisasi, stabilitas keamanan, eksekusi program Pemda dan pusat dan seluruh berdampak,” kata Tito.

Untuk itu, Tito berharap sehingga pengambilan ketentuan berkenaan hari pemungutan nada Pemilu 2024 dapat diundur untuk lebih dari satu sementara ke depan sebelum saat DPR meniti masa reses. Ia mengatakan, didalam sementara dekat, pemerintah dapat langsung laksanakan rapat internal bersama dengan kementerian, lembaga, dan pihak-pihak berkaitan untuk mengkaji usulan ini. “Setelah itu laksanakan terhitung rapat bersama dengan tim konsinyering yang tersedia perwakilan berasal dari KPU, Bawaslu, lantas berasal dari DPR Komisi 2 lebih-lebih untuk laksanakan exercise untuk pemilihan sementara pemungutan nada tersebut,” ujar Tito.

Tito menambahkan, pemerintah tidak mempersoalkan usulan KPU berkaitan hari pemungutan nada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang jatuh terhadap 27 November 2024. “Kalau untuk masalah pilkada, gara-gara sebenarnya dikunci oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mesti di bulan November 2024, maka usulan hari Rabu 27 November kita kira enggak masalah,” kata Tito.

Sebelumnya, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, KPU mengusulkan hari pemungutan nada Pemilu 2024 jatuh terhadap 21 Februari 2024 sehingga menambahkan sementara lumayan didalam penyelesaian perbedaan suatu lembaga atau dewan dan pemilihan umum presiden serta pernyatan hasil pemilu berikut bersama dengan jadwal pencalonan pilihan kepala daerah ( Pilkada ). Selain itu, KPU terhitung menyimak beban kerja badan ad hoc terhadap tahapan pemilu yang beririsan bersama dengan tahapan pemilihan. Ilham mengatakan, proses pemungutan nada terhitung sudah diperhitungkan sehingga tidak bertepatan bersama dengan hari raya keagamaan. Begitu pula bersama dengan proses penghitungan nada terhitung sudah diatur sehingga tidak bertepatan bersama dengan Hari Raya Idul Fitri. “Karena sekali lagi ini pertama kali kita menggelar pemilu dan pilkada di tahun yang serupa tentu harus dipikirkan kembali bagaimana nanti partai politik harus mempunyai kursi yang ditentukan oleh Undang-undang Pemilihan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” kata Ilham, didalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi II, Senin (6/9/2021).

Mayoritas Masyarakat Enggan Dipimpin Oleh Jokowi Selama 3 Periode

caffreyforcongress.org – Kebanyakan dari masyarakat Indonesia menyatakan enggan jika harus dipimpin oleh Jokowi selama tiga periode.

Kesimpulan tersebut didapat dari Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia berdasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh tim mereka pada 23 Mei 2021 hingga 28 Mei 2021.

Bisa diungkapkan dari hasil survei, terdapat sebanyak 45,3 persen responden tidak setuju apabila Presiden Jokowi melanjutkan masa jabatannya menjadi tiga periode.

Sementara 25,3 persen setuju apabila Jokowi menambah masa jabatannya untuk empat tahun kedepan, sedangkan pada survei yang melibatkan 1.200 responden, sisanya sebanyak 29,4 persen memilih tidak menjawab.

Terdapat banyak responden yang tidak setuju jika Jokowi menjabat selama 3 periode, dikarenakan judi slot pulsa alasan tidak sesuai UUD atau konstitusi sebanyak 7,6 persen, lalu yang menyatakan tiga periode terlalu lama ada sebanyak 6,8 persen. 5 persen mengatakan kinerja Jokowi kurang bagus, diskriminasi marak terjadi 4,3 persen dan hukum yang tertebang sebanyak 4 persen.

“Pada umum masyarakat tidak setuju karena terlampau mahal harganya, ini akan sangat beresiko jika jabatan presiden tiga periode harus mengubah konstitusi dan waktunya cukup lama,” ungkap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam paparannya yang disampaikan secara online.

Sedangkan alasan mayoritas responden mendukung Jokowi menjabat tiga periode adalah Jokowi pro rakyat kecil (4,5 persen), infrastruktur berkembang (3,9 persen), kerja Jokowi bagus (3,5 persen), saya masih menyukai jokowi (2,6 persen) dan Jokowi memberi banyak bansos (2,3 persen).

“Tanpa harus membawa nama Jokowi, mayoritas responden juga sebenarnya tak menyetujui apabila jabatan presiden diubah menjadi tiga periode,” ungkapnya.

Survei yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2021 hingga 28 Mei 2021 itu melibatkan 1.200 responden dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 nomor ponsel yang dipilih secara acak.