Petinggi PDIP Klaim Bahwa Amandemen UUD 1945 Tidak Mengacu ke Jabatan Presiden

caffreyforcongress.org – Anggota Badan Pengkajian MPR asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDIP], Hendrawan Supratikno, mengungkapkan jika tak ada rencana, gereget, atau wacana untuk merubah periode jabatan maksimal dari Presiden. Sikap dari PDIP atas wacana amandemen UUD 1945 telah diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, yakni Hasto Kristiyanto, pada beberapa waktu yang lalu.

“Sejauh ini yang saya pahami dan saya tahu, tidak ada gereget, wacana, dan rencana kearah situ (mengubah periode jabatan maksimal dari presiden menjadi 3 periode),” ungkap Hendrawan seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu 1 September 2021.

Menurutnya, sikap yang ditunjukkan oleh PDIP atas amandemen UUD adalah slowing down atau memandang tak harus dilakukan secara terburu-buru.

Sekjen (PDIP) sudah membicarakan bahwa ini akan dilakukan slowing down, tak perlu terburu-buru. Maka dari itu tidak harus ditafsirkan kembali. Untul hal situs judi slot penting semacam konstitusi, tak boleh ada tindakan grusa-grusu,” imbuhnya.

Sebelum ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan, mencium adanya upaya untuk memuluskan amandemen UUD 45 dibalik langkah Partai PAN yang bergabung kedalam koalisi parpol pendukung pemerintah Presiden Jokowi.

Menurut Irwan, kemunculan PAN diperlukan oleh partai politik dalam koalisi pendukung pemerintahan agar bisa mengusulkan amandemen UUD 45.

“Sejak awal dugaan saya PAN bakal ditarik masuk kedalam koalisi dikarenakan kebutuhan amandemen UUD 45. Tak hanya sebatas efektivitas di pemerintahan semata,” ujar Irwan dilansir CNNIndonesia.com, Kamis 26 Agustus 2021.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Hersaky Mahendra, berharap jika keputusan PAN gabung kedalam koalisi pendukung pemerintahan tidak untuk mendukung rencana memperpanjang periode jabatan presiden.

Herzaky mengungkapkan jika kedatangan PAN pada koalisi pemerintahan harus memberi manfaat untuk masyarakat luas.

“Bukan justru membahas perpanjangan periode jabatan presiden yang pastinya akan membuat gaduh dan tak ada manfaat buat masyarakat,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, Ketua Majelis Syuro PKS, yakni Salim Segar Al-Jufri, menilai beberapa petinggi politik sedang melakukan manuver agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45. Tapi, dia tak menjelasakan lebih detail siapa para petinggi politik itu.

“Presiden sendiri sudah menampik rumor amandemen UUD 45 untuk dapat mengakomodasi ambisi kekuasaan. Tapi, manuver beberapa petinggi politik agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45 terbaca secara jelas. Masyarakat pun banyak yang melakukan protes,” ujar Salim.

Rencana Amandemen UUD 1945 Digaungkan PAN Pasca Mendekat ke Istana

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menggulirkan rencana amandemen UUD 45 setelah mendekat ke Istana. Rencana amandemen itu sempat memperoleh tudingan agar bisa memuluskan perpanjangan periode jabatan presiden lewat jalur amandemen.

“Pertama tentang pandemi Covid-19, kedua tentang ekononi, dan ketika tentang hubungan daerah dan pusat,” ungkap Zulkifli di Rapat Kerja Nasional [Rakernas] II PAN, Selasa 31 Agustus 2021.

Selain itu jugam Zulkifli bercerita ada juga pembahasan mengenai problematika yang sekarang ini muncul di lingkungan kelembagaan Indonesia.

“Ada beberapa yang ngomong, ‘Wah kalau begini terus, lamban, susah, ribut. Merasa kalau KY lembaga tertinggi, terkuat, MA tidak. Katanya MK paling berkuasa, kemudian DPR juga. Semuanya merasa paling berkuasa.”

Oleh sebab itu, ia menilai harus ada proses evaluasi selepas 23 tahun berjalannya Amandemen UUD 1945. Dia juga menyebut bahwa demokrasi tidak luput perlu dievaluasi. “Jadi, selepas 23 tahun, hasil dari amandemen ini menurut saya, butuh perbaikan atau evaluasi. Termasuk juga demokrasi yang ada di Indonesia, kita mau kemana, harus dievaluasi,” tandas Zulkifli.