Pemerinta Diharapkan Sediakan Kebijakan soal Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi

caffreyforcongress.org – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berharap pemerintah buat persiapan kebijakan yang paham berkaitan pemakaian aplikasi PeduliLindungi.

Kebijakan tersebut, lanjut Trubus, perlu menyesuaikan dua hal penting. Pertama, menyesuaikan pemakaian untuk penduduk yang mempunyai handphone dan dapat mengaksesnya. “Kedua, kebijakan juga perlu menyesuaikan berkenaan mereka yang tidak mempunyai handphone dan mempunyai handphone tapi tidak dapat membuka aplikasi itu,” paham Trubus pada Kompas.com, Rabu (15/9/2021). Selain kebijakan yang jelas, lanjut Trubus, pemerintah juga perlu memberi tambahan informasi dan edukasi yang paham dan dimengerti oleh masyarakat.

Trubus mengungkapkan saat ini banyak penduduk yang tidak paham cara membuka aplikasi PeduliLindungi. “Masih banyak yang belum paham bagaimana mengaksesnya, dan apa saja kegunaannya,” kata dia.

Jika informasi dan edukasi pemerintah tidak memadai baik, maka bakal membuat kegaduhan di masyarakat. Sebab banyak petugas penjaga fasiltias umum, seperti transportasi dan juga mal juga belum paham bagaimana membuka aplikasi tersebut. “Banyak mal itu belum siap, apakah satpam-satpam disitu juga paham bagaimana cara membuka dan men-download-nya?,” ucapnya.

Trubus berpandangan, pemerintah juga perlu buat persiapan infrastruktur pendukung untuk penduduk yang tidak dapat membuka aplikasi PeduliLindungi di tempat-tempat umum.

“Misalnya sediakan handphone di tempat, sehingga penduduk yang tidak mempunyai handphone atau tidak dapat mangakses dapat manfaatkan layanan pemerintah itu,” imbuh dia. Diketahui aplikasi PeduliLindungi juga dimanfaatkan sebagai satu syarat perjalanan. Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya, Rabu. Ketentuan syarat perjalanan pada era PPKM 14-20 September 2021 diatur dalam SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 beserta addendumnya berkaitan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

Di segi lain Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyebut pihaknya bakal melaksanakan evaluasi pemakaian PeduliLindungi sebagai keliru satu sayarat membuka layanan publik agen judi slot sepanjang pandemi Covid-19. Evaluasi itu, kata Nadia, dikerjakan menanggapi banyak penduduk yang tidak dapat membuka area publik karena tidak mempunyai smartphone untuk membuka aplikasi Pedulilindungi.

“Kita bakal tetap melaksanakan evaluasi berkaitan pemakaian aplikasi PeduliLindungi yang pada prinsipnya merawat penduduk saat melaksanakan kegiatan di area publik,” terang nadia saat di konfirmasi Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Salah satu hal itu adalah bersama dengan membuat peraturan yang memudahkan penduduk untuk membuka area publik, bersama dengan catatan udah divaksinasi. “Jadi, kecuali belum siap, sekurang-kurangnya cetak kartu vaksinasi saja dulu diperlihatkan kepada petugas. Itu saja udah cukup. Petugas yang merawat itu perlu ikuti SOP yang dibuat. Maka, SOP nya pun perlu mempunyai keberpihakan pada orang yang tidak mempunyai smartphone,” petunjuk dia. Lebih lanjut, dia mengimbau kepada penduduk perlu selamanya ikuti protokol kebugaran yang tersedia tidak cuman membuktikan kartu vaksinasi Covid-19.

Adapun protokol kebugaran yang tersedia di antaranya mengenakan masker, merawat jarak, menjauhi kerumunan, dan kurangi mobilitas. Sebelumnya diberitakan, masih banyak penduduk yang ada masalah membuka area publik lantaran tidak mempunyai aplikasi PeduliLindungi. Hal ini karena sebagian penduduk masih tidak mempunyai smartphone atau terhambat batasan kuota internet.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya sedang memikirkan alternatif sehingga PeduliLindungi dapat diterapkan tanpa manfaatkan smartphone. “Kami juga memikirkan bagaimana PeduliLindungi dapat digunakan tanpa smartphone, sedang kami peduli bagaimana caranya sehingga tersedia alternatif lain,” kata Budi dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR, Senin (13/6/2021). Budi mencontohkan, saat ini, aplikasi PeduliLindungi udah terintegrasi bersama dengan sistem check-in pesawat dan sistem ordering dari aplikasi agen travel online. “Jadi begitu pertama kali yang bersangkutan pesan tiket atau check-in, otomatis tanpa buka handphone oleh aplikasi Traveloka, tiket.com, atau aplikasi check-in pesawat bakal di cek ke sistem PeduliLindungi berkaitan ststus vaksinasi dan juga lab PCR,” ujarnya.

Demokrat Paksa Rencana Amandemen UUD 1945 Segera Dihentikan

caffreyforcongress.org – Wakil Sekretaris Jenderal [Wasekjen] Dewan Pimpinan Pusat [DPP] Partai Demokrat, Irwan, mendesak supata wacana Amandemen UUD 1945 yang akhir-akhir ini bergulir untuk segera dihentikan. Menurut Irwan, amandemen ini sangat tidak dibutuhkan oleh seluruh mesayarakat.

“Wacana Amandemen UUD RI 1945 harus segera dihentikan. Ngabisin baterai. Masyarakat tidak membutuhkan ini,” ungkap Irwan saat keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.

Menurutnya, masyarakat saat ini memerlukan vaksin, pekerjaan, dan makanan. Hal itu terlihat dari berbagai mural yang banyak tersebar di banyak tempat.

“Kalian bisa melihat mural ada dimana-mana, mintanya bukan untuk amandemen tetapi mengirim pesan jika mereka lapar.”

Lebih lanjut lagi, Irwan menyebutkan bahwa partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo [Jokowi] terindikasi telah melakukan tes ombak perihal rumor amandemen UUD. Menurutnya, usaha dari partai koalisi melakukan hal tersebut terlihat begitu jelas.

“Sudah sangat jelas muncul upaya dari partai koalisi pemerintahan untuk melakukannya. Pernyataan dari Pak Zulkifli [PAN] terakhir kali juga mengindikasikan hal tersebut,” imbuhnya.

Irwan mengakui kalau konstitusi tidak kebal terhadap amandemen. Akan tetapi untuk sekarang ini, banyak orang yang meninggal, kemudian ekonomi terpuruk, serta belum pulih judi slot sepenuhnya. Dia mengingatkan, untuk membahas amandemen, harusnya diawali dengan kajian komprehensif, bukan tentang dorongan hasrat serta pemaksaan kehendak.

Sebelumnya, rencana amandemen UUD semakin menguat khususnya pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021. Beberapa ketentuan yang disebut akan dirubah ialah mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara serta penambahan periode jabatan dari presiden.

Ramai-Ramai Buang Amandemen UUD 1945 dan Presiden 3 Periode

Beberapa partai politik serta elemen masyarakat menolak rencana amandemen UUD dan perubahan lama jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Amandemen UUD adalah rencana yang digaungkan kembali oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR], Bambang Soesatyo, pada Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2021 lalu. Sementara itu, rencana perubahan masa jabatan presiden adalah hal yang sebelumnya telah dicurigai oleh beberapap pihak akan dilakukan melalui amandemen UUD.

Di kalangan partai politik, terdapat Wakil Ketua MPR asal Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, yang menampik amandemen UUD tersebut. Dia mengatakan bahwa membicarakan wacana amandemen UUD ditengah pandemi Covid-19 ini sangat tidak bijaksana.

Akan tetapi, Jazilul menyatakan kalau PKB sedang menunggu perkembangan penanganan virus Covid-19 lebih dulu sebelum membahas perihal amandemen UUD.

“PKB saat ini sedang menunggu perkembangan atas penanganan Covid-19, kemudian barulah kalau ingin membahas tentang amandemen. Jika Covid-19 belum berakhir, saya pikir sangat tidak bijaksana jika kita membahas tentang amandemen UUD,” ungkap Jazilul.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR asal Fraksi PKS, Hidayar Nur Wahid, menyatakan untuk melakukan konsititusi dengan konsisten lebih mendesak ketimbang melakukan amandemen UUD 1945 sekalikan dengan terbatas.

Sinyal penolakan pun juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR asal Fraksi Partai nasdem serta Demokrat.

Kemudian dari elemen masyarakat, Ketua PA 212, Slamet Maarif, menolak dengan tegas sebab sekarang ini tak ada urgensi amandemen UUD.

“Kami bakal melawan melalui jalur konstitusional hingga dengan langkah seperti mengepung Gedung DPR/MPR jika masih dilanjutkan,” kata Slamet.

Secara umum, Slamet menyatakan jika PA 212 menampik rencana amandemen UUD. Meskipunn amandemen ini dilakukan dengan terbatas dan hanya dengan memasukkan PPHN, PA 212 akan terus menolak. “Yang pasti dari pihak kami akan menolak. Terlebih lagi jika amandemen hanya untuk bisa memperpanjang jabatan ataupun menjadi tiga periode kami akan lebih menolaknya,” tandasnya.

Baju Adat Puan Maharani Dipuji Tokoh Minangkabau

caffreyforcongress.org – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menggunakan pakan adat dari Minangkabau ketika membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan RI ke-76 di Istana Merdeka, Selasa 17 Agustus 2021. Hal itu sontak langsung mengundang respon dari beberapa elemen masyarakat asal tanah Minangkabau.

Puan menggunakan pakaian kurung warna krem. Pakaian tersebut adalah pakaian batabue [baju bertabur] dan terbuat dari benang emas yang disulam serta jasi simbol kekayaan alam ddari Sumatera Barat. Dia melengkapinya dengan tingkuluak ataupun penutup kepala wanita dengan bentuk mirip rumah gadang.

Puti Reno Raudhatul Jannah Thaib selaku Ketua Umum Organisasi Bundo Kanduang Minangkabau, Sumatera Barat,mengaku sangat bangga menyaksikan cucu Proklamator Republik Indonesia Soekarno tersebut menggunakan baju adat asal Minangkabau.

“Secara tak langsung, Puan turut memperkenalkan budaya dari Minangkabau melalui baju adat yang dikenal dengan sistem matrilineal,” ujar Raudha Thaib saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Selasa 17 Agustus 2021.

Menurutnya, baju yang dipakai Puan tersebut adalah pakaian adat yang berasla dari daerah Lintau, Tanah Datar, Sumatera Barat. Tapi, beberapa detailnya sudah dimodifikasi.

Sastrawan asal Minangkabau tersebut menyatakan bahwa baju adat bernama ‘Takuluak Tanduak Balenggek’ iini dipakai oleh wanita keturunan asli raja Minang judi online terpercaya atau anak dari penghulu ketika pesta pernikahan atau masyarakat disana menyebutnya dengan baralek.

Takuluak sendiri berarti kain yang menutupi kepala dan rambut. Lalu, Tanduak berarti tanduk, sebab merujuk pada tanduk kerbau yang jadi ciri khas kota Minangkabau. Sementara balenggek adalah bertingkat.

“Baju tersebut digunakan oleh wanita Minangkabau ketika baralek gadang [pesta pernikahan]. Akan tetapi, yang boleh mengenakan baju tersebut hanyalah kemenakan rajo ataupun anak penghulu Minangkabau,” ungkapnya.

Raudha Thaib menjelaskan bahwa baju itu adalah simbil kemegahan, kebesaran, serta kemuliaan wanita Minangkabau. Kebesaran dan kehormatan wanita Minangkabau diperlihatkan lewat baju yang dia pakai.

Baju tersebut memperlihatkan bahwa wanita Minang tak berada dibawah otokrasi suami. Wanita Minang dimana saja akan memakai baju sesuai asal nagarinya masing-masing.

Di daerah Minang sendiri, wanitalah yang mempunyai harta pusaka, bapandam bapakuburan, sehingga dia tak akan terpengaruh budaya yang dibawa suaminya, oleh sebab itu dia tetap memakai baju kebesaran nagari dimana dia berasal,” imbuhnya.

Tiap nagari mempunyai baju adat yang beda satu dengan lainnya. Hal ini yang menjadikan wanita Minang gampang dikenali darimana dia berasal lewat baju yang dia gunakan, jika dia menikah bukan dengan pria yang lahir dari nagari yang serupa.

Selain Raudha Thaih, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, mengaku bangga serta menyebutkan bahwa Puan Maharani terlihat sangat anggun dan cantik dengan pakaian itu.

“Ibu Puan terlihat lebih cantik dan anggun saat beliau memakai baju adat ini,” ungkap Audy di Istana Gubernur Sumatera Barat.

Audy pun juga yakin bahwa Puan sangat bangga menggunakan baju adat Minang sebab mempunyai garis keturunan asal Minangkabau. Kebanggaan yang serupa juga dirasakan seluruh masyarakat Sumatera Barat.

“Pastinya seluruh masyarakat Sumatera Barat bangga sekali melihat Puan menggunakan pakaian adat tersebut. Begitu juga dengan beliau di sana.”

Puan Maharani Masih Memiliki Keturunan Minangkabau

Raudha mengungkapkan bahwa Puan adalah anak Datuak Minangkabau. Tak hanya itu saja, bahkan Megawati Soekarnoputri pernah diberikan gala [gelar] kekerabatan Puti Reno Nilam dari Istano Salinduang Bulan Pagaruyung saat beliau masih berstatu Presiden Indonesia. Oleh sebab itu, Puan pantas menggunakannya. “Dari keturunannya, Puan adalah anak Datuak asal Nagari Sabu, Tanah Datar. Menurut beberapa sumber, neneknya berasal dari tanah pesisir Minangkabau,” tandas Raudha.

Bamsoet akan Bincangkan PPHN, Tolak Wacana Presiden 3 Priode

caffreyforcongress.org – Ketua MPR, Bambang Soesatyo [Bamsoet], menyatakan bahwa pihaknya akan mengadakan diskusi mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara [PPHN]. Menurutnya, hal itu dilakukan agar bisa menolak rencana perpanjangan periode jabatan presiden 3 periode.

Diskusi itu akan diselenggarakan di akhir bukan September 2021 dan dihelat dengan berkala supaya dapat menyerap aspirasi dari masyarakat pada semua hal mengenai PPHN.

“Dan juga menolak banyak hoaks mengenai perpanjangan periode jabatan presiden beserta wakil presiden atau penambahan masa presiden menjadi 3 periode,” ujar Bamsoet seperti dilansir lewat keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu 4 September 2021.

Ia mengklaim bahwa langkah yang diambil MPR menyiapkan PPHN menjadi bentuk menjalankan amanat dari rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 serta 2014-2019.

“Dari banyak aspirasi masyarakat yang diserap oleh MPR terlihat sangat jelas kalau Indonesia sangat memerlukan PPHN untuk dijadikan bintang penunjuk arah pembangunan, supaya bisa mencegah negara ini tanpa arah,” imbuh Bamsoet.

Dia mengungkapkan kalau adanya PPHN penting sekali untuk dapat memastikan kesinambungan pembangunan atas 1 periode pemerintahan agen slot online terpercaya kepada periode pengganti. Selain itu juga, PPHN mampu memperkuat sistem presidensial pada era desentralisasi dan menjamin keberlangsungan kepemimpinan nasional yang konstitusional, otentik, stabil, kuat, dan berwibawa.

Menurut Bamsoet, adanya PPHN ini juga akan semakin memperkuat integrasi bagsa untuk semangat persatuan-kesatuan yang berasaskan Pancasila serta UUD NRI 1945 pada wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber Bhinneka Tunggal Ika.

Sekarang ini, Badan Pengkajian dan Komisi Ketatanegaraan MPR tengah melibatkan pakar serta akademisi dari berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan Rancangan PPHN dan juga naskah akademik.

“Ditargetkan akan selesai di awal tahun 2022,” ujarnya.

Ia berharap pada tahun 2022, pimpinan MPR sudah dapat menyampaikan hasil kajian itu pada seluruh pimpinan partai politik [Parpol], ormas, kelompok DPD, civitas akademika, sampai pemangku kepentingan mengenai lainnya seperti halnya dunia usaha.

“Perihal opsi mengenai bentuk hukum yang bakal dimasukkan ke dalam PPHN, apakah cukup dengan UU saja atau TAP MPR supaya dapat [ditorpedo’ dari Perppu, dan bergantung pada keputusan beserta kesepakatan beberapa partai politik di parlemen serta kelompok DPD,” tandas Bamsoet.

Zulkifli Sebut Wacana Presiden 3 Periode Sempat dibahas Jokowi dan MPR

Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengatakan jika wacana presiden tiga periode sebetulnya sempat dibicarakan oleh Presiden Jokowi dan pimpinan MPR di Istana.

Ia menyatakan jika pembahasan itu terjadi ketika pimpinan MPR datang ke Istana agar bisa berkonsultasi bersama Presiden mengenai persiapan Sidang Tahunan MPR pada tanggal 16 Agustus 2021. Tidak hanya itu saja, pimpinan MPR berkonsultasi mengenai ihwal PPHN yang menjadi rekomendasi MPR pada periode sebelumnya.

Menariknya, pada pertemuan itu, Waketum MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, ikut menanyakan perihal rencana periode jabatan presiden jadi 3 periode terhadap Jokowi.

“Tanggapan Bapak Presiden saat itu, ‘saya sudah menjelaskan berulang kali, kalau ada apa-apa presiden yang langsung dituduh. Saya sudah mengatakan tidak setuju dan itu adalah kewenangan seluruh partai serta MPR di parlemen. Mengapa selalu saya yang disorot,” ungkap Zulkifli ketika menceritakan tanggapan Jokowi saat jadi narasumber di Dialektika tvMU.

Tidak sampai disitu saja, Zulkifli juga menceritakan kalau pada pembahasan mengenai wacana jabatan presiden 3 periode itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Ahmad Basarah, ikut merespons pernyataan dari Syarief Hasan.

“Pah Ahmad Basarah juga merespons, kalau 3 periode, Pak SBY juga bisa 3 periode. Pastinya langsung rame,” ujarnya.

Fraksi PKB Tanggapi Pertanggungjawaban Pemerintah didalam APBN 2020

caffreyforcongress.org – DPR RI merespon susunan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban dari APBN Tahun Anggaran 2020 (RUU P2 APBN 2020 ). Delapan fraksi mengiyakan, dan satu fraksi menerima dengan catatan. Fraksi yang menyetujui adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Demokrat.

Fraksi FPKB menghormati pemerintah yang bekerja keras bersamanya menjadikan kebijakan-kebijakan terobosan didalam menanggulangi pengaruh penyebaran virus Covid-19 yang berdampak semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara merasakan tekanan yang berat.

“Pemerintah sudah sukses meraih kembali pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada LKPP Tahun Anggaran 2020,” ungkap Juru Bicara Fraksi PKB, Siti Mukaromah, pada pandangan mini Fraksi pada Raker Badan Anggaran (Banggar), dikutip, Rabu (8/9/2021).

Erma yang sebagai Anggota Banggar DPR ini mengungkapkan, FPKB mencatat bahwa LKPP 2020 ini masih menemukan 26 temuan pengawasan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan. Enam temuan tersebut berhubungan langsung bersama pelaksanaan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

“FPKB mendorong pemerintah untuk secepatnya meluncurkan tindakan dan mencarikan solusi pada persoalan tersebut. Mengingat bahwa program PC-PEN terlampau urgent didalam menanggulangi pengaruh Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan untuk mengantisipasi terulangnya situs slot online kejadian tersebut di tahun 2021 ini,” ujar Erma yang lantas menyebutkan bahwa selanjut catatan berikut diterukan kepada pemerintah, Selasa (7/12/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN hadir dan bekerja keras melindungi serta melindungi masyarakat berasal dari pengaruh pandemi COVID-19 melalui program penanganan kebugaran dan bermacam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Instrumen APBN udah dapat menghambat laju kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 jadi minus 2,07%. Dan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang punyai level kontraksi ekonomi yang moderat yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Fiarla.

Menkeu mengutarakan berdasarkan information Asian Development Bank Outlook pada April 2021, pergerakan ekonomi Indonesia tahun 2020 relatif lebih baik dibandingkan bersama biasanya pergerakan ekonomi negara di Asia Tenggara yang mengalami kontraksi 4,0% akibat Covid-19. Kontraksi pergerakan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terhitung jauh lebih baik kalau dibandingkan biasanya negara G-20 yang mengalami kontraksi minus 4,7% atau terhitung kalau dibandingkan negara peer ASEAN-6 yang mengalami kontraksi 4,3%.

Pihaknya menilai bahwa APBN 2020 terbukti berperan melindungi Indonesia berasal dari kontraksi ekonomi yang lebih didalam dan menambahkan faedah kepada masyarakat didalam bermacam lini, agar menghambat laju angka kemiskinan. Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN (PCPEN) termasuk enam klaster yaitu kesehatan, dukungan sosial, dukungan UMKM, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta komisi usaha yang jadi fokus penanganan krisis, bersama anggaran Rp695 triliunan lebih.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jadi tidak benar satu berasal dari depalan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyetujui RUU  tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (RUU P2 APBN TA 2020).

Juru Bicara Fraksi PKB, Siti Mukaromah menyebutkan sikap itu diambil karena pihaknya mengapresiasi pemerintah yang bekerja keras mengakibatkan sejumlah terobosan didalam menanggulangi pengaruh penyebaran virus Covid-19.

“Pemerintah udah sukses meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada LKPP Tahun Anggaran 2020,” kata Mukaromah didalam Pandangan mini Fraksi pada Raker Badan Anggaran (Banggar), Senin (6/9/2021).

Namun demikian, perempuan yang biasa disapa Erma ini  mengatakan, pihaknya mencatat bahwa LKPP Tahun 2020 masih menemukan 26 (dua puluh enam) temuan kontrol Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan.

Enam temuan berikut terkait segera bersama pelaksanaan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

“FPKB mendesak pemerintah untuk secepatnya menyita tindakan dan mencarikan solusi pada persoalan tersebut. Mengingat bahwa program PC-PEN terlampau urgent didalam menanggulangi pengaruh Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan untuk menjaga-jaga terulangnya kejadian berikut di tahun 2021 ini,” tambah Erma.

4 Fakta Baju Dinas DPRD Tangerang yang Menuai Banyak Kritik

caffreyforcongress.org – Belakangan ini, ramai perbincangan mengenai anggaran pengadaan bahan baju dinas DPRD Tangerang yang jumlahnya mencapai Rp675 juta. Anggaran tersebut dinilai tidak logis sehingga menuai hujan kritik dari berbagai kalangan. Dengan banyaknya kritik dan kecaman yang tertuju pada DRPD Tangerang, maka hasil rapat yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2021 memutuskan bahwa DPRD Tangerang membatalkan pengadaan baju dinas tersebut. Peristiwa ini pada akhirnya membuat banyak publik ikut penasaran. Setidaknya, ada empat fakta menarik mengenai hal tersebut yang kini ikut diperbincangkan oleh masyarakat. Lantas, apa saja ke-empat fakta tersebut?

Inilah 4 Fakta di Balik Pengadaan Baju Dinas DPRD Tangerang

1. Anggaran naik dua kali lipat dari anggaran sebelumnya

Anggaran pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Tangerang diketahui sebesar Rp675 juta. Namun, anggaran tersebut ternyata tidak sama dengan jumlah anggaran yang diajukan sebelumnya. Diketahui bahwa anggaran awal untuk pengadaan pakaian dinas tersebut hanya Rp312,5 juta sana. Ini artinya, anggaran yang diajukan pada tahun 2021 lalu naik hingga dua kali lipat.

Bahkan, anggaran tersebut disebut belum termasuk ongkos yang dialokasikan untuk menjahit. Dilaporkan bahwa biaya menjahit adalah Rp600.000,-. Dengan begitu, maka total anggaran dalam hal pengadaan baju dinas anggota DPRD Tangerang ini mencapai sekitar Rp1,275 miliar.

2. Jumlah pakaian dinas anggota DPRD bertambah

Naiknya anggaran hingga dua kali lipat yang membuat publik heboh tersebut ditanggapi oleh Ketua DPRD Tanggerang. Gatot menjelaskan bahwa judi online kenaikan anggaran tersebut karena meningkatkan jumlah pakaian yang nantinya akan diterima oleh setiap anggota DPRD Tangerang.

Pada tahun 2020 lalu, setiap anggota dijadwalkan akan menerima empat setel pakaian. Namun, jumlah pakaian yang diterima bertambah menjadi satu setel, sehingga masing-masing anggota akan mendapatkan lima setel pakaian. Sementara itu, jenis pakaian yang nantinya akan diterima oleh anggota dewan adalah pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR), dan pakaian dinas harian (PDH) yang berjumlah 2 setel.

3. Menggunakan bahan Louis Vuitton

Hal yang tidak kalah mencegangkan publik adalah bahan yang dipilih untuk membuat baju dinas DPRD Kabupaten Tangerang tersebut. Ternyata, beberapa bahan yang digunakan adalah Louis Vuitton yang merupakan brand ternama asal luar negeri. Hal ini kemudian menjadi tanda tanya mengapa mereka tidak menggunakan bahan hasil produksi dalam negeri.

Selain Loius Vuitton, beberapa bahan lain yang digunakan adalah Lanificio Di Calvino untuk membuat PSR, Theodoro untuk membuat PSH, serta Thomas Crown untuk membuat PSL. Sementara itu, Gatot menyatakan bahwa anggota dewan tidak meminta spesifik bahan tertentu. Faktor kenyamanan dari bahan pakaian menjadi yang terpenting bagi mereka.

4. Proses pengadaan bahan baju dinas

Proses pengadaan bahan baju dinas anggota DPRD dilakukan melalui pelelangan. Gatot menyatakan bahwa pada proses pelelangan yang pertama gagal. Selanjutnya, dilakukan pelelangan kembali dengan mengadakan empat penawar. Ke-empat penawar tersebut antara lain PT Sarana Karya Syaban, CV Putra Jaya Karta, CV Adhi Prima Sentosa, dan CV Zulfa Bintang Pratama. Pelelangan tersebut kemudian dimenangkan oleh CV Adhi Prima Sentosa dengan penawaran senilai Rp675.000.000,- pada Juli 2021 lalu. Itulah beberapa fakta di balik hebohnya berita mengenai pengadaan baju dinas DPRD Tangerang. Kini, DPRD Tangerang pun telah memutuskan untuk melakukan pembatalan anggaran baju dinas tersebut. Tepatnya pada 10 Agustus 2021 lalu karena mendapat banyaknya kritik dari berbagai pihak.

Hilir Mudik Amandemen UUD 1945 Pasca Jokowi Dikabarkan Menampik

caffreyforcongress.org – Rencana perubahan maupun amandemen UUD 1945 kembali hangat selepas pidato dari para pemimpin lembaga baik Presiden Joko Widodo [Jokowi], Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo, dalam Sidang Tahunan MPR, Senin 16 Agustus 2021 lalu.

Wacana amandemen terbatas dari konstitusi Indonesia tersebut juga masih hilir mudik baik tentang kajian, materi yang bakal dirubah, dan juga kepastikan berjalan atau tidak wacana itu.

Akhir-akhir ini, Presiden RI Joko Widodo justru diklaim menampik rencana dari MPR agar bisa melaksanakan amandemen UUD. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang [PBB], Afriansyah Ferry Noor yang datang ke pertemuan partai politik [parpol] koalisi non parlemen serta Jokowi yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 1 September 2021 lalu.

Pada petinggi parpol koalisi non parlemen, Afri menyatakan bahwa Jokowi telah mengklaim menampik rencana tersebut dikarenakan rentan melebar ke arah yang tidak jelas. Salah satunya adalah jalur pembicaraan penambahan periode jabatan Presiden RI. Lepas tangan yang menjadi pemimpin eksekutif, Jokowi mengutarakan wacana amandemen itu terserah kepada MPR.

“Setelah itu presiden merespon lagi, ‘Mengenai amandemen UUD saya tidak setuju. Saya takut itu akan melebar kemana-mana. Mengenai tiga periode dan lain sebagainya,’ gitu pak Jokowi,” ujar Arif dikutip CNNIndonesia.com.

“Semuanya terserah yang ada di Senayan, MPR. Beliau (Jokowi) menyampaikan begitu,” imbuhnya.

Apalagi, Afri menyatakan bahwa Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra yang dikenal sebagai ahli hukum tata negara tersebut siap membantu jika pemerintah ingin melaksanakan amandemen UUD.

Sebagai informasi, Jokowi pernah mengapresiasi wacana MPR yang ingin mengkaji substansi Pokok-Pokok Haluan Negara [PPHN] pada amandemen UUD 45 ketika berpidato dalam Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021.

Jika klaim dari Jokowi memilih untuk menolak amandemen UUD ini benar adanya, maka dia juga menganulir perkataan dari Ketua MPR, Bambang Soesatyo beberapa waktu yang lalu.

Bamsoet dulu sempat menyatakan jika Jokowi telah mendukung MPR untuk melaksanakan amandemen UUD terbatas agar bisa menghadirkan PPHN serta tak melebar ke permasalahan lainnya.

Hal ini dia ungkapkan setelah pimpinan MPR bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor, Jumat 13 Agustus 2021. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi, kata Bamsoet, telah menyerahkan slot online sepenuhnya pada MPR tentang pembahasan amandemen UUD agar dapat memunculkan PPHN.

Pimpinan MPR Terbelah Dapati Wacana Amandemen UUD 1945

9 pimpinan MPR terbelah saat menyikapi wacana amandemen UUD. Terdapat pimpinan MPR yang mengatakan mereka mendukung, menolak, tapi ada pula yang belum memiliki sikap tegas.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, jadi salah satu pimpinan yang mendukung wacana amandemen UUD. Bamsoet adalah sosok yang mencanangkan kembali rencana itu ketika Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021.

“Oleh sebab itu, dibutuhkan perubahan terbatas pada UUD 1945, terutama penambahan wewenang MPR agar dapat menetapkan PPHN,” ungkap Bamsoet saat pidato di Sidang MPR Tahunan.

Wakil Ketua MPR asal fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, juga sepakat jika amandemen UUD 1945 memasukkan PPHN. Tapi, sekretaris Partai GErindra tersebut mengingatkan supaya amandemen UUD ini tak menyentuh pasal lainnya.

Muzani menilai bahwa PPHN adalah suatu pilihan yang perlu diperhitungan oleh para pengambil kebijakan. Tujuannya adalah untuk dapat menjamin keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

“Saya pikir itu adalah maksud yang baik. Agar pembangunan tersebut tidak muspra [tak sia-sia] saat satu pemerintahan berakhir sudah periode kekuasaannya,” ungkap Muzani.

PAN Kritiki Sistem Demokrasi Indonesia Yang Amburadul (Politik)

caffreyforcongress.org – Pada acara Cides ICMI dalam rangka merayakan HUT RI Ke-76 berjudul ‘Memperkuat Nasionalisme dan Kebangsaan untuk Membentuk Peradaban Emas 2045’ via daring, Jumat (27/8) kemarin. Dalam webinar sosok pria berkacamata, yang diketahui sebagai Ketua Umum dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional), Zulkifili Hasan. Mengungkapkan bahwa selama ini Zulhas (Panggilan Zulkifli Hasan) sedianya menyoroti sistem demokrasi Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Dia mengungkapkan bahwa Indonesia perlu ditata ulang terkait sistem demokrasi yang dianut dan dijalankan pemerintahan yang sekarang ini. Perlu diadakan musyawarah lagi karena memang sudah banyak menimbulkan ketidakpercayaan, kesenjangan sampai adu domba di kalangan masyarakat. Berdasarkan pengamatannya bahwa masyarakat Indonesia secara tidak sadar sudah terbelah menjadi dua kubu. Yang terkenal dengan sebutan kubu cebong dan kubu kampret.

Hal tersebut tentu sangat disayangkan sekali, karena tidak terjalin keharmonisan dalam bermasyarakat. Selain itu, Zulhas berpendapat bahwasanya sistem demokrasi yang dianut dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia harus benar-benar menghasilkan keharmonisan. Selain itu harus ada kesetaraan, dan juga keadilan, jangan sampai terjadi politik adu domba dan kesenjangan sosial antar masyarakat luas.

Sistem Demokrasi Indonesia Saat Ini Harus Dirubah

Sudah semestinya Indonesia bisa lebih maju lagi dengan menganut dan menjalankan sistem demokrasi Indonesia sesungguhnya. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pacasila sebagai dasar Negara Indonesia. Memang sebelumnya, Negara Indonesia pernah diprediksi oleh banyak konsultan maupun pengamat Internasional. Bahwasanya Indonesia bakal maju, dan di tahun 2045 nantinya Indonesia bisa masuk peringkat enam besar dengan kekuatan ekonomi yang ada di dunia.

Sebenarnya tidak harus tahu 2045, sekarang pun Indonesia bisa maju. Jika memang pemerintahan Indonesia yang sekarang ini, mengenal pasti maksud dan tujuan dari sistem demokrasi tersebut. Selain berpedoman dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sudah semestinya sistem demokrasi diatur dalam undang-undang. Dengan adanya undang-undang tersebut pastinya bakal terciptanya sistem demokrasi yang baik.

Tanpa adanya sistem demokrasi yang baik, maka Indonesia bakal maju, tidak seperti sekarang ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan sistem pemerintahan yang amburadul. Zulhas sendiri mengungkapkan, terkait pilpres saja peraturannya tidak beres. Seperti dengan adanya agen slot online ambang batas terkait persyaratan pencalonan sekitar 20 persen saja. Berdasarkan sudut pandang Zulhas, syarat tersebut sangat berdampak buruk pada sistem demokrasi transaksionalnya.

Sementara itu, di lingkup parlemen sendiri, ambang batasnya hanya sekitar 4 persen saja. Dengan adanya ambang batas tersebut sudah pasti menyulitkan sejumlah parpol yang tidak bisa mencapainnya. Maka dengan begitu sejumlah parpol tidak bisa loro ke lingkup DPR RI. Dengan artian kata sebagian besar jumlah suara pemilih hilang dengan begitu saja. Dari sini bisa dilihat bahwasanya sistem demokrasi yang dijalankan pemerintahan saat ini sangatlah buruk.

Di Indonesia sendiri sudah dikuasai salah satu parpol terbesar di kalangan parpol lainnya. Yang mana mulai dari pemerintahan daerah hingga pemerintahan pusat semua sudah dipegang kendali oleh parpol tersebut. Jadi menurut Zulhas sendiri, yang mana PAN hanya menempati nomor tujuh, sekeras apapun usaha dan upayanya untuk mengusung demokrasi yang baik. Tentu saja tidak pernah didengar. Namun jika memang ada dukungan dari banyak masyarakat mengenai hal ini, tentu saja PAN tetap berdiri tegap demi tercapainya Indonesia Emas di Tahun 2045 nanti. Yang terpenting saat ini, masyarakat Indonesia harus membuka lebar-lebar mata dan hati mereka. Untuk mendukung penuh usaha dari PAN, guna tercapainya sistem demokrasi Indonesia yang terbaik dari sekarang. Sudah waktunya masyarakat berbicara.

Petinggi PDIP Klaim Bahwa Amandemen UUD 1945 Tidak Mengacu ke Jabatan Presiden

caffreyforcongress.org – Anggota Badan Pengkajian MPR asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDIP], Hendrawan Supratikno, mengungkapkan jika tak ada rencana, gereget, atau wacana untuk merubah periode jabatan maksimal dari Presiden. Sikap dari PDIP atas wacana amandemen UUD 1945 telah diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, yakni Hasto Kristiyanto, pada beberapa waktu yang lalu.

“Sejauh ini yang saya pahami dan saya tahu, tidak ada gereget, wacana, dan rencana kearah situ (mengubah periode jabatan maksimal dari presiden menjadi 3 periode),” ungkap Hendrawan seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu 1 September 2021.

Menurutnya, sikap yang ditunjukkan oleh PDIP atas amandemen UUD adalah slowing down atau memandang tak harus dilakukan secara terburu-buru.

Sekjen (PDIP) sudah membicarakan bahwa ini akan dilakukan slowing down, tak perlu terburu-buru. Maka dari itu tidak harus ditafsirkan kembali. Untul hal situs judi slot penting semacam konstitusi, tak boleh ada tindakan grusa-grusu,” imbuhnya.

Sebelum ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan, mencium adanya upaya untuk memuluskan amandemen UUD 45 dibalik langkah Partai PAN yang bergabung kedalam koalisi parpol pendukung pemerintah Presiden Jokowi.

Menurut Irwan, kemunculan PAN diperlukan oleh partai politik dalam koalisi pendukung pemerintahan agar bisa mengusulkan amandemen UUD 45.

“Sejak awal dugaan saya PAN bakal ditarik masuk kedalam koalisi dikarenakan kebutuhan amandemen UUD 45. Tak hanya sebatas efektivitas di pemerintahan semata,” ujar Irwan dilansir CNNIndonesia.com, Kamis 26 Agustus 2021.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Hersaky Mahendra, berharap jika keputusan PAN gabung kedalam koalisi pendukung pemerintahan tidak untuk mendukung rencana memperpanjang periode jabatan presiden.

Herzaky mengungkapkan jika kedatangan PAN pada koalisi pemerintahan harus memberi manfaat untuk masyarakat luas.

“Bukan justru membahas perpanjangan periode jabatan presiden yang pastinya akan membuat gaduh dan tak ada manfaat buat masyarakat,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, Ketua Majelis Syuro PKS, yakni Salim Segar Al-Jufri, menilai beberapa petinggi politik sedang melakukan manuver agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45. Tapi, dia tak menjelasakan lebih detail siapa para petinggi politik itu.

“Presiden sendiri sudah menampik rumor amandemen UUD 45 untuk dapat mengakomodasi ambisi kekuasaan. Tapi, manuver beberapa petinggi politik agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45 terbaca secara jelas. Masyarakat pun banyak yang melakukan protes,” ujar Salim.

Rencana Amandemen UUD 1945 Digaungkan PAN Pasca Mendekat ke Istana

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menggulirkan rencana amandemen UUD 45 setelah mendekat ke Istana. Rencana amandemen itu sempat memperoleh tudingan agar bisa memuluskan perpanjangan periode jabatan presiden lewat jalur amandemen.

“Pertama tentang pandemi Covid-19, kedua tentang ekononi, dan ketika tentang hubungan daerah dan pusat,” ungkap Zulkifli di Rapat Kerja Nasional [Rakernas] II PAN, Selasa 31 Agustus 2021.

Selain itu jugam Zulkifli bercerita ada juga pembahasan mengenai problematika yang sekarang ini muncul di lingkungan kelembagaan Indonesia.

“Ada beberapa yang ngomong, ‘Wah kalau begini terus, lamban, susah, ribut. Merasa kalau KY lembaga tertinggi, terkuat, MA tidak. Katanya MK paling berkuasa, kemudian DPR juga. Semuanya merasa paling berkuasa.”

Oleh sebab itu, ia menilai harus ada proses evaluasi selepas 23 tahun berjalannya Amandemen UUD 1945. Dia juga menyebut bahwa demokrasi tidak luput perlu dievaluasi. “Jadi, selepas 23 tahun, hasil dari amandemen ini menurut saya, butuh perbaikan atau evaluasi. Termasuk juga demokrasi yang ada di Indonesia, kita mau kemana, harus dievaluasi,” tandas Zulkifli.

Gerindra DKI Sebut Pertemuan dengan Anies Baswedan Karena Usulan 7 Fraksi

caffreyforcongress.org – Anggota DPRD DKI asal fraksi Gerindra, Syarif, mengklaim jika pertemuan makan malam dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang membicarakan pagelaran Formula E di Jakarta dihelat karena usulan dari 7 fraksi.

Pertemuan makan malam tersebut diketahui diadakan di kediaman dinas Anies, Jl Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 26 Agustus yang lalu. Dari sebanyak 8 fraksi, pertemuan itu hanya minus PSI dan PDIP yang hingga kini ngotot mengajukan masalah interpelasi.

“Saya hanya ingin meluruskan saja, inisiatif kedatangan bukan atas gubernur. Tetapi dari kami yang 7 fraksi ini ingin mengetahui lebih rinci duduk perkara tentang Formula E,” ungkap Syarif ketika wawancara dengan CNNIndonesia, Minggu 28 Agustus 2021.

Menurutnya, usulan pertemuan tersebut awalnya disampaikan anggota DPRD DKI asal fraksi Gerindra, yakni Iman Satria. Pertemuan diadakan lantaran banyak sekali pertanyaan mengenai Formula E yang tak sepenuhnya bisa dijawab oleh Anies Baswedan ataupun pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat.

Syarif tidak menampik jika pertamuan makan malam itu berkaitan dengan diadakannya Formula E. Akan tetapi, pertemuan ini tidak secara spesifik membahas supaya 7 fraksi yang diundang kedalam pertemuan itu berhenti ataupun mengajukan interpelasi terhadap Anies.

Menurut Syarif, Gubernur DKI Jakarta didalam pertemuan malah legowo kalau DPRD DKI setuju untuk mengajukan interpelasi. Pasalnya menurut Anies, seperti diungkapkan Syarif, interpelasi adalah hak anggota dewan.

Meskipun bkan permintaan Anies, Syarif menyebutkan jika pihaknya sudah meminta supaya 7 fraksi lainnya segera mengurunkan niatan mereka untuk mengajukan judi online terpercaya interpelasi. Selain partai Gerindra, diketahui total 7 fraksi masing-masing adalah PKS, Golkar, PKB, Demokrat, Nasdem, dan PAN.

“Justru gubernur saat ditanya. Bapak ada interpelasi ya, siap saja mungkin ada interpelasi. Itu kan sudah hak mereka. Namun kami dari fraksi setuju lebih bagus kita akan menghimbau pada rekan-rekan fraksi agar mengurunkan niatan tersebut,” ujarnya.

Interpelasi merupakan hak milik anggota dewan ataupun legislatif untuk bisa mempertanyakan kebijakan yang diusung pemerintah eksekutif yang disebut sudah menimbulkan kerugian atau polemik. Pada DPRD DKI, interpelasi mengenai Formula E sudah diajukan olah 2 fraksi, yaitu PDIP serta PSI.

2 fraksi itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 perihal MPR, DPR, DPD, serta DPRD sudah memenuhi syarat. Pasal 330, hak interpelasi paling sedikit wajib diusulkan oleh 10 orang dari anggora DPRD serta lebih dari 1 fraksi di DPRD yang beranggotakan sebanyak 35 hingga 75 orang.

Anies Baswedan Dinilai Belum SIap Hadapi Interpelasi

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan adanya kejanggalan atas pertemuan makan malam tersebut. Tidak hanya itu saja, menurut Yunarto, kejanggalan tersebut berdampak atas kecurigaan pada Anies Baswedan mengenai gelaran Formula E.

Dia menilai jika harusnya interpelasi inijadi momen yang dapat dimanfaatkan Pemprov DKI untuk meyakinkan DPRD DKI. Tapi, Yunarto melihat ada ketakutan dari pihak Anies saat menghadapi hak interpelasi.

“Artinya bahwa semakin mengindikasikan menurut saya ada kejanggalan atas pelaksanaan Formula E yang kurang siap dijelasakan ataupun tidak dapat dijelaskan. Sehingga gubernur takut atas usaha membrikan keterangan serta justru memakai kekuatan adu kekuatan politik dengan jumlah besar agar bisa menggagalkan hal ini,” ujar Yunarto saat ditanyai wartawan.

“Ini justru semakin menambah kecurigaan menurutku pribadi, seharusnya pemerintah provinsi atas hal ini memanfaatkan momentum yang diberikan melalui interpelasi. Jika merasa kebijakan itu benar, agar kemudian menjelaskan ataupun mengajak seluruh stakeholder beserta masyarakat supaya mendukung pagelaran ini,” tandas Yunarto.