Presiden dan Pejabat Tinggi RI Dianggap Lalai Tangani ‘Kesehatan’ Udara di Indonesia

caffreyforcongress.org – Dilansir dari BBC News, Pengadilan Indonesia telah memutuskan bahwa Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi lainnya telah lalai dalam menangani polusi udara di Jakarta. Dalam keputusan penting, pengadilan memerintahkan stasiun pemantauan dan langkah-langkah lain untuk meningkatkan kualitas udara ibu kota.

Gugatan itu diajukan oleh warga pada 2019 dan putusannya telah ditunda beberapa kali. Pada pemberitaan lainnya, Polusi udara mengurangi harapan hidup penduduk Jakarta hingga 5,5 tahun, kata para peneliti AS.

Dugaan utama munculnya kabut asap yang ada di daerah DKI Jakarta tersebut disebabkan selain dari lalu lintas kendaraan roda dua ataupun roda empat juga karena keberadaan pembangkit listrik (menggunakan tenaga batu bara) yang belum dilengkapi dengan filter.

Pengadilan negeri telah menginstruksikan Jokowi untuk meningkatkan standar kualitas udara nasional, menambahkan bahwa pemerintah provinsi slot maha168 harus melakukan pemeriksaan seperti uji emisi berkala untuk kendaraan tua di Jakarta dan uji kualitas udara di luar ruangan.

Informasi ini harus dipublikasikan, kata pengadilan. Terlebih banyak warga yang merasa resah dan khawatir apabila kondisi udara yang kotor akan berdampak pada kesehatan penduduk kota. Karena ke-khawatiran inilah warga melakukan tindakan hukum atas kasus ini kepada Presiden RI Joko Widodo, kemudian juga Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, Kementrian Lingkungan Hidup dan beberapa pihak yang terlibat lainnya.

Salah satu penggugat, peneliti Khalisah Khalid, mengatakan dia berpartisipasi karena putranya yang berusia 10 tahun sering mengalami mimisan dan alergi. Penggugat lain mengatakan putusan pengadilan yang bebas dari keberpihakan merupakan awal yang baik.

“Pemerintah menghirup udara yang sama sehingga kami berharap mereka sekarang menyadarinya dan membuat langkah-langkah progresif untuk membuat udara kita lebih bersih,” kata Veronica, yang seperti banyak orang Indonesia hanya menggunakan satu nama.

menurut Indeks Kehidupan Kualitas Udara Universitas Chi, Tingkat polusi partikulat di Jakarta sudah melebihi enam kali lipat pedoman Organisasi Kesehatan Dunia. Sementara itu Presiden Widodo terus maju dengan rencana untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur di pulau Kalimantan, hampir 1.300 km (800 mil) jauhnya.

Bahkan, BBC News juga memaparkan bahwa jika saat ini untuk menghadiri sebuah rapat atau undangan khusus para pejabat tinggi seperti DPR, menteri dan lain sebagainya membutuhkan pengamalan dari pihak kepolisian agar dapat terhindar dari macetnya lalu lintas kendaraan di DKI Jakarta.

Beberapa fasilitas dasar di ibu kota baru dapat beroperasi pada tahun 2024, tambah Jokowi, tetapi para pejabat mengatakan akan memakan waktu hingga 20 tahun untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Selain permasalahan udara yang tercemar dan masalah kepadatan penduduk, DKI Jakarta juga berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kondisi yang mengkhawatirkan tersebut diungkapkan oleh beberapa peneliti jika sebagian besar wilayah DKI Jakarta berpotensi tenggelam pada tahun 2050.

Saat ini, Jakarta Utara telah tenggelam 2,5m (8ft) selama 10 tahun terakhir dan terus mengalami proses tenggelam rata-rata 1-15cm setahun. Hingga sekarang, hampir separuh kota sudah berada di bawah permukaan laut.

Salah satu penyebab utama dari masalah di atas yaitu proses pengambilan air dari tanah sudah melebihi kapasitas. Pengambilan air tanah ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan untuk pengembangan wilayah kota. Tidak hanya itu ada dugaan jika terdapat kota kota besar di Indonesia yang dibangun di atas tanah berawa dalam kondisi laut di sekitar lokasi sedang naik.