Pendukung Koalisi Prabowo-Puan Minta Deklarasi Capres-Cawapres Lebih Dini

Deklarator pendukung dari poros Prabowo Subianto-Puan Maharani, yakni Andianto meminta agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra. Segera mengumumkan secara resmi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Hal tersebut dilakukan demi persiapan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 mendatang yang lebih matang.

Menurut Andianto, dengan dilakukannya deklarasi dari koalisi pasangan capres cawapres lebih dini akan memberikan pendidikan politik. Serta masyarakat juga memiliki waktu yang lebih luas untuk menilai, menilai, dan memutuskan. Terkait dengan mana calon pemimpin yang tepat untuk dipilih demi masa depan Indonesia.

“Kami sangat sepakat sekali jika menggunakan gagasan partai politik mpo88 atau koalisi dari partai politik untuk segera mengumumkan secara resmi terkait dengan koalisi yang dilakukan secara lebih dini,” jelas Andiant dalam keterangannya Kamis (/12/2021).
“Ini juga menjadi salah satu tradisi yang positif untuk bisa memilih pemimpin Indonesia yang lebih tepat,” lanjutnya.

Dirinya juga sudah memberikan usul kepada PDIP dan Gerindra supaya pendeklarasian Prabowo-Puan sebagai bakal capres cawapres yang akan maju di Pilpres 2024. Tidak diumumkan di menit-menit akhir Pilpres 2024, seperti halnya yang dilakukan dalam Pilpres 2019 silam. Dan usulan yang diberikan tersebut mendapatkan respon positif dari kedua belah partai.

Faktor yang mengubah peta politik
Sebelumnya, Hasan Nasbi selaku pendiri lembaga survei dan konsultan politik Cyrus Network menjelaskan apa saja faktor yang bisa mengubah peta politik di Indonesia pada Pilpres 2024. Dan salah satu faktornya adalah koalisi lebih awal yang dilakukan antar parpol serta penentuan bakal calon yang juga lebih awal.

Menurutnya saat ini, publik memang benar-benar tidak tahu siapa saja sosok yang memiliki tiket untuk maju ke Pilpres 204 mendatang. Meskipun sebelumnya sudah ada berita terkait 3 parpol besar yang berpotensi mengusung kader sendiri dan hanya butuh tambahan satu parpol. Yakni PDIP, Gerindra dan Golkar.
“Terdapat dua hal yang bisa mengubah pet survei Pilpres 2024. Jika sudah dibungkus dengan rapi maka saya yakin jika orang akan mudah melihatnya, oh inilah yang sudah punya tiket,” terang Hasan.

Sedangkan dari Ketua DPP PKS, Ali Mardani menyatakan agar semua partai politik mulai membangun koalisi dan mendeklarasikan capres-cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang.

Dia juga berharap agar para parpol baik yang mengusung bakal calon dari internal maupun secara koalisi tidak mendeklarasikan yang hendak diusung di waktu-waktu akhir. Terlebih ketika sudah menjelang penutupan pendaftaran seperti halnya yang sudah terjadi selama ini.

Jazilul Fawaid selaku Waketum dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyepakati terkait usul agar para koalisi parpol yang mengusung capres-cawapres mengumumkannya sejak dini. Dengan begitu masyarakat ibaratnya tidak membeli kancing dalam karung pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta agar para kandidat tidak bersikap malu-malu.

Namun beberapa pernyataan di atas tidak senada dengan salah satu politikus PDIP yakni Hendrawan Supratikno. Dirinya tidak mau melakukan deklarasi terkait pasangan capres-cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 dilakukan lebih dini. Menurutnya kontestasi penyelenggaraan Pilpres 2024 masih jauh dan saat ini kepemimpinan kedua era Jokowi masih baru akan memasuki tahun ketiga.

“Untuk apa mendeklarasikan lebih awal. toh saat ini kepemimpinan Pak Jokowi periode kedua masih akan memasuki tahun ketiga. Bahkan awal tahun depan masih akselerasi pemulihan pasca pandemic dan juga penyelenggaraan pemilu masih lama,” ungkap Hendrawan.

Putusan MK Soal UU Cipta Kerja: Begini Usul Golkar

Akhirnya terkait gugatan tentang UU Cipta kerja mendapat putusan dari MK. Christina Aryani selaku anggota badan legislasi DPR RI yang berasal dari Fraksi Golkar menyatakan. Jika putusan MK yang mengharuskan adanya revisi terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adalah jalan yang paling baik untuk digunakan dalam metode penyusunan regulasi  dengan model omnibus law.

Pernyataan tersebut untuk memberikan respons terkait putusan MK  yang meminta pemerintah serta DPR memperbaiki UU Cipta kerja. Perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tersebut diberikan jangka waktu kurang lebih 2 tahun kedepan.

Menurutnya putusan  agar dilakukan revisi yang diberikan akan menjadi kesempatan untuk menghadirkan solusi permasalahan yang lebih baik terhadap tumpang tindih peraturan. Serta ketidaksesuaian antara materi muatan  dalam proses penyusunan regulasi selama ini.

“kami sepakat jika revisi UU  12/2011  terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu jalan terbaik dalam mengatur teknis mpo88 aplikasi metode omnibus law dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia”  terang Christina dalam keterangannya pada Jumat 26 November 2021

ia menghargai serta akan memastikan untuk menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dia juga mengatakan bahwa pihak DPR tentu sangat terbuka dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apapun yang menurut MK itu inkonstitusional.

Meski begitu Christina juga mengatakan bahwa DPR perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama pemerintah untuk menentukan mekanisme paling tepat yang akan ditempuh dalam memperbaiki UU Cipta kerja tersebut.

“ Saya rasa ini juga harus ditindaklanjuti segera dengan begitu sebelum tenggat waktu 2 tahun UU Cipta kerja Sudah bisa selesai”  ucapnya lagi.

Secara substansial Indonesia memang memerlukan sebuah metode penyusunan regulasi dengan model omnibus la. Supaya pembenahan peraturan  perundang-undangan yang ada terlebih menyangkut masalah tumpang tindih peraturan hiperregulasi serta ketidak sesuaian materi muatan hingga problem ego sektoral.

Omnibus law sebagai solusi

 Omnibus law sendiri dianggap sebagai jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah peraturan perundang-undangan yang saat ini dialami oleh Indonesia.  Omnibus law bisa mengatasi secara efektif cepat serta efisien dan bisa menjadi solusi guna melakukan penataan serta harmonisasi existing regulasi.

Sampai saat ini setidaknya sudah hadir 4 peraturan perundang-undangan yang disusun dengan menggunakan metode ini diantaranya seperti UU Cipta kerja Perppu 1/2020 PP 9/2021 mengenai perlakuan perpajakan untuk Peraturan Menteri Kesehatan 18/pmk 03/2021 dan kemudahan berusaha.

 MK juga memberikan perintah untuk dibentuk suatu landasan hukum guna menjadi pedoman oleh DPR dan juga pemerintah dalam membentuk suatu undang-undang yang menggunakan metode omnibus law.

“Pihak mahkamah juga memerintahkan untuk segera dibentuk suatu landasan hukum yang lebih baku sehingga bisa menjadi suatu pedoman dalam membentuk undang-undang yang menggunakan metode omnibus lho sehingga memiliki sifat kekhususan yang lebih khusus”  suhu Soehartoyo Hakim konstitusi pada 2021. 

Dengan landasan hukum yang dibentuk tersebut nantinya UU Cipta kerja akan dilakukan perbaikan untuk memenuhi cara  atau metode yang lebih pasti standar dan baku dalam memenuhi asas pembentukan UU sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor  12/2011. khusunya lagi berkaitan dengan asas keterbukaan yang tentunya harus menyertakan partisipasi dari masyarakat secara maksimal. Sehingga akan menjadi manifestasi perintah konstitusi yang terdapat pada pasal 22 A UUD 1945

Nama Puan Muncul Dalam Pilpres 2024, Begini Tanggapan Publik

Belakangan ini tengah ramai disebut-sebut bahwasanya Ketua DPR RI yakni Puan Maharani bakal menju ke kontestasi Pilpres pada pemilu 2024 mendatang. Meskipun elektabilitas yang dimiliki Paun masih tertinggal dibawah beberapa tokoh publik lainnya, seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anis Baswedan. Namun berbagai pihak dari kalangan tetap meyakini bahwa Puan akan tetap diusung oleh Aprtai Kepala Banteng (PDIP) untuk maju dalam Pilpres.

Iqbal Themi selaku Direktur Eksekutif Veritas Data menilai pengusungan Puan dalam Pemilu 2024 untuk maju capres-cawapres mendatang merupakan solusi tengah atas soliditas mesi politik PDIP.

Sedangkan menurut Ujang Komarudin selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), PDIP akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan elektabilitas Puan demin siap maju dalam kompetisi Pilpres 2024.

“Bocoran dari Internal partai, jika PDIP akan tetap mengusung Puan sebagai Kandidat dalam capres 2024. Menurut mereka jika menang bersama, kalah pun juga mpo88 harus tetap bersama dan hal tersebut sudah memang resiko, karena untuk mendorong figur dengan elektabilits yang rendah,” jelas Ujang.

Adapun beberapa tanggapan yang muncul dari berbagai pihak terkait dengan  isu muncul nya nama Puan Maharani yang akan maju ke Pilpres 2024 mendatang:

Tanggapan berbagai Pihak atas diajukannya Pan menjadi Capres 2024

IPR (Indonesia Political Review)

Direktur utama dari IPR Ujang Komaruding meyakini bahwasanya pihak PDIP akan tetap mengusung puan untuk maju menjadi kandidat Capres Pemilu 2024. Oleh karena itulah, saat ini PDIP tengah gencar dalam menaikkan elektibilitas Puan agar siap dalam berkompetisi pada Pipres 2024.

Ujang juga meyakini terkait dengan pengusungan Puan Maharani unjuk maju ke Pilpres dibandingkan dengan kader lainnya disebabkan karena beberapa faktor.

Pertama yakni Puan merupakan Putra Mahkota dari Megawati Soekarnoputri, dan yang kedua karena dirinya merupakan tokoh sentral dalam partai, maka sangatlah layak untuk diajukan.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia juga menyebutkan, jika PDIP akan menempuh berbagai cara demi mendongkrak elektabilitas puan. Seperti dengan mensosialisasikan lewat baliho, pembagian semako, blusukan, hingga keikutsertaan dalam kunjungan kerja Jokowi ke beberapa daerah.

Ujang juga menambahkan lagi jika jabatan Puan sebagai Ketua DPR bisa mendongkrak elektabilitasnya jika  membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya pro rakyat.

Veritas Data

Diusungnya Puan Maharani sebagai Capres 2024 merupakan solusi jalan tengah untuk solidaritas mesin politik PDIP.

“Puan mendapatkan efek ekor jas atau coattail effect atas asosiasi Puan tehadap PDIP yang sangat kuat,” jelas Iqal Direktur Eksekutif Veritas pada Minggu (31/10/2021).

Menurutnya, pertimbangan utama yang membuat Puan digadang menjadi capres yang diusung adalah karena terkait kapasitas serta pengalamannya di lembaga eksekutif dan legislatif. Dulu Puan pernah menjadi Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) dan saat ini Puan menjadi Ketua DPR.

Tidak hanya  terkait kapasitasnya saja, namun juga elektabilitas Puan memang patut menjadi pertimbangan untuk maju dalam Pilpres 2024.

“Soal elektabilitas dapat dilihat jika pada Pileg 2019 Puan mendapat banyak suara di Dapil Jateng. Sehingga masih ada waktu tersisa untuk membuat elektabilitas tersebut lebih optimal lagi,” tutur Ujang.

Pengamat Politik Universitas Paramadina

Hndri Satrio seorang pengamat politik dari Universitas paramadina mengatakan, sebagai Ketua DPP PDIP, Puan tidak perlu khawatir terkait dengan elektabilitasnya yang masih tertinggal dari beberapa tokoh internal lainnya. Sebab jika sudah ditetapkan menjadi capres maupun cawapres 2024, elektabilitasnya akan meroket.

“Berkaitan dengan elektabilitas Puan sendiri tidak perlu khawatir, karena hal tersebut akan otomatis naik jika sudah ditetapkan menjadi capres/cawapres 2024,” terang Hendro.

Pilpres 2024: Airlangga Hartarto Klaim Elektabilitasnya Naik Berkat Pasang Billboard

Billboard dengan foto Airlangga Hartarto  sebagai Ketua Umum Golkar, tersebar di banyak kota di Indonesia. Berkat pemasangan billboart tersebut, Airlangga Haratarto menggklaim kalau elektabilitas dirinya naik menjelang Pemilihan Presiden 2024. Hal tersebut menurutnya diiringi dengan meningkatnya elektabilitas Partai Golkar.

Penyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke 57 Partari Golkar pada hari Sabtu 23 Oktober 2021. “Alhamdulillah, tren elektabilitas Partai Golkar terus mengalami peningkatan yang signifikan. Demikian pula dengan calon presiden yang ditandu Partai Golkar, popularitasnya mengalami kenaikan dan elektabilitasnya, sudah menggambarkan tren adalah yang kita kerjakan masih 2 tahun lagi, kita kerja keras,” ungkapnya.

Kerja Keras Kader Golkar  

Arilangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian ini mengatakan kalau naiknnya elektabilitas dirinya dan Parta Golkar adalah berkat kerja keras mpo88 dari semua kader partai. Kerja keras tersebut terimplementasi dalam upaya sosialisasi kepada masyarakat baik dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan maupun pemasangan billboard yang tersebar di berbagai kota.

“Hal ini (elektabilitas) tentu karena kerja keras seluruh kader Partai Golkar yang sudah bekerja mempublikasikan gambar ketua umum partai lewat pemasangan billboard dan media luar,” katanya. Seperti yang dapat disaksikan di banyak tempat, foto Airlangga Hairtarto dengan background warna kuning khas Golkar terpampang. Dalam billboard tersebut juga disertai slogan Kerja untuk Indonesia, Airlangga Hartarto 2024.

Menko Perekonomian presiden Joko Widodo ini juga mengatakan kalau dirinya secara seksama mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dari para kader Golkar. Utamanya, yang dilakukan untuk membantu masyarakat menghadapi krisi akibat pandemi Covid-19.

“Salah satunya bakti sosial Jumat peduli yang telah dilaksanakan oleh Ikatan Istri Partai GOLKAR (IIPG) yang dipimpin Ibu Yanti Airlangga,” ujarnya. Oleh karena itu, Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader untuk terus melaksanakan strategi pemenangan Pemilu 2024.

Dirinya berharap agar semua kader selalu fokus bekerja, demi mendongkrak elektabilitas selama dua tahun ke depan. Selain itu, ia juga berkeinginan untuk meningkatkan kualitas kader Partai Golkar supaya lebih banyak mendapatkan pengetahuan dan kemampuan.

Konsisten Dukung Pemerintahan Joko Widodo hingga 2024

Dalam forum yang sama, Airlangga Hartarto juga memastikan bahwa partai yang ia pimpin akan tetap akan tetap memihak pemerintahan presiden Joko Widodo sampai tahun penyelenggaraan Pemilu 2024. Dirinya menilai bahwa pemerintah saat ini memiliki kinerja yang sangat baik kendati harus menghadapi pandemi covid-19.

Sebagai ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengapresiasi kinerja pemerintah selama dua tahun di periode kedua kepemimpinan Joko Widodo. Terlebih, dalam upaya penanganan pandemi yang tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga ekonomi masyarakat.

“Sebagai bagian kelompok pendukung pemerintahan Presiden Bapak Jokowi, partai Golkar tetap dan berkomitmen untuk mengawal, mendukung dan menyukseskan pemerintahan hingga tahun 2024,” tegasnya.

Menurutnya, tidak ada keraguan bagi Parta Golkar untuk terus secara aktif membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. “Partai Golkar wajib tetap memiliki peran aktif dan bersumbangsih untuk pemulihan ekonomi nasional dalam rangka membangun kembali ekonomi terutama penciptaan lapangan kerja untuk rakyat,” kata sambungnya.

Airlangga juga menyinggung soal perlunya akselerasi agar pendapatan masyarakat kembali meningkat. Ketimpangan ekonomi harus dikurangi secara signifikan  dan kelompok kelas menengah harus diperbesar lagi. “Pandemi COVID tentu berdampak terhadap sektor ekonomi, kehidupan sosial dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Anis Baswedan Digadang-Gadang Capres PKS 2024

Beredar isu bahwa Anies Baswedan merupakan bakal calon Capres yang kuat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, Anies juga telah diusung dalam Pilkada 2017. Berikut ini liputan mengenai berita politik terbaru tentang rumor Capres dan Cawapres yang melibatkan Anies Baswedan.

Berita Politik Terbaru, Sikap PKS Terhadap Pencalonan Anis Baswedan

PKS mengatakan bahwa Anis memang tokoh yang mempunyai karakter kuat menjadi pemimpin. Namun sampai kini berita politik terbaru  dari PKS yang sedang  mempertimbangkan bakal calon Capres dan Cawapres untuk 2024.

Keinginan PKS Usung Anis Capres 2024

Dilansir dari CNN Indonesia terkait beredarnya isu pencalonan Anis Baswedan sebagai capres PKS 2024. Berikut liputan mengenai pilpres tersebut.

Ahmad Fathul Bari sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuturkan mengenai tokoh yang akan diusung sebagai capres 2024. Anis Baswedan merupakan mpo88 tokoh yang berpotensi untuk pencalonan pilpres.

“PKS mempunyai tokoh calon pilpres. Namun nama Anis yang pernah diusung di Pilkada 2017, tentu mempunyai kans, dan PKS akan mempertimbngkan di 2024,” kata Fathul.

Fathul juga menyatakan belum ada tokoh resmi yang akan diusung menjadi capres. Dia juga mengatakan PKS masih fokus meng-create penokohan nasional Salim Segaf Al-Jufri (Ketua Majelis syuro DPP PKS.

Penokohan tersebut telah menjadi Keputusan Majelis Syura PKS untuk meningkatkan popularitas Salim. Di samping itu, menjadi pertimbangan pokok menghadapi bursa Capres dan Cawapres.

“Masih memantau perkembangan dan berbagi variabel yang ada maka saat ini PKS belum mengukuhkan bakal Capres dan Cawapres,” ujar Fathul.

Sebelum itu, Warga Tanah Merah, Jakarta Utara memberikan dukungan menjadi calon presiden pada Anis Baswedan. Ketika mendengar dukungan dari Warga Tanah Merah, Jakarta Utara, Anis pun menanggapinya dengan gelak tawa.

Berdasarkan dukungan masyarakat tersebut, Fathul menyatakan Anis layak memperoleh dukungan menjadi Capres karena kinerjanya mendapat dukungan masyarakat.

“Dengan adanya apresiasi publik pada Anis, PKS pun menyambutnya dengan baik. Namun untuk sekarang, seperti apa yang telah dikatakan Pak Anis bahwa kita fokus bekerja untuk masyarkat,” terang Fathul.

PKS : Apresiasi Publik Terhadap Anis

Dilansir dari tribunnews.com mengenai berita politik terbaru bakal Capres dan Cawapres di 2024 mendatang. Berikut liputan lengkap mengenai bakal pilpres 2024.

PKS (Partai Keadilan Sejahtera) memberikan penilaian bshwa deklarasi dukungn pada Anis Baswedan (Gubernur Jakarta), untuk menjadi Capres di 2024 sebagai bagian dari ekpresi publik.

“Masyarakat memberikan apresiasi terhadap kinerja Anis Baswedan. Terutama kinerja sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang diusung PKS,” ucap Fathu sebagai Wasekjen PKS.

Akan tetapi, Fathul paham bhwa Anies msih ingin fokus bekerja melayani masyarakat Jakarta.

“Bagi PKS sekarang ini, seperti Keputusan Majelis Syura PKS, mendorong penokohan Dr. Salim pada setiap tingkatan struktur dan semua lapisan masyarakat,” ujar Fathul.

Fathul mengungkapkan penokohan Salim Segaf dilakukan dengan berbagai program konkret agar bisa membantu masyarakat saat pandemi.

“Di samping itu, PKS terus mengoptimalkan para pejabat publiknya untuk melayani masyarakat,” tutur Fathul.

Sementara itu, kelompok masyarakat sipil telah mendeklarasikan sebagai anies (Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera). Deklarasi bertujuan untuk mendukung Anis Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) maju sebagai Pilpres di 2024.

Tajuk dari deklarasi itu adalah “ANIES mendukung Anies menjadi Presiden 2024’. Deklarasi tersebut dihadiri sekitar 30 orang yang digelar pada hari Rabu tanggal 20-10-2021, bertempat di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat. Laode Basir sebagai koordinator deklarator ANIES, mengatakan bahwa dukunga pada Anies berdasarkan penilaian dari rekam jejak kinerjanya. Berita politik terbaru ini berdasarkan  penilaian Anis sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan.