Bamsoet akan Bincangkan PPHN, Tolak Wacana Presiden 3 Priode

caffreyforcongress.org – Ketua MPR, Bambang Soesatyo [Bamsoet], menyatakan bahwa pihaknya akan mengadakan diskusi mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara [PPHN]. Menurutnya, hal itu dilakukan agar bisa menolak rencana perpanjangan periode jabatan presiden 3 periode.

Diskusi itu akan diselenggarakan di akhir bukan September 2021 dan dihelat dengan berkala supaya dapat menyerap aspirasi dari masyarakat pada semua hal mengenai PPHN.

“Dan juga menolak banyak hoaks mengenai perpanjangan periode jabatan presiden beserta wakil presiden atau penambahan masa presiden menjadi 3 periode,” ujar Bamsoet seperti dilansir lewat keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu 4 September 2021.

Ia mengklaim bahwa langkah yang diambil MPR menyiapkan PPHN menjadi bentuk menjalankan amanat dari rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 serta 2014-2019.

“Dari banyak aspirasi masyarakat yang diserap oleh MPR terlihat sangat jelas kalau Indonesia sangat memerlukan PPHN untuk dijadikan bintang penunjuk arah pembangunan, supaya bisa mencegah negara ini tanpa arah,” imbuh Bamsoet.

Dia mengungkapkan kalau adanya PPHN penting sekali untuk dapat memastikan kesinambungan pembangunan atas 1 periode pemerintahan agen slot online terpercaya kepada periode pengganti. Selain itu juga, PPHN mampu memperkuat sistem presidensial pada era desentralisasi dan menjamin keberlangsungan kepemimpinan nasional yang konstitusional, otentik, stabil, kuat, dan berwibawa.

Menurut Bamsoet, adanya PPHN ini juga akan semakin memperkuat integrasi bagsa untuk semangat persatuan-kesatuan yang berasaskan Pancasila serta UUD NRI 1945 pada wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber Bhinneka Tunggal Ika.

Sekarang ini, Badan Pengkajian dan Komisi Ketatanegaraan MPR tengah melibatkan pakar serta akademisi dari berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan Rancangan PPHN dan juga naskah akademik.

“Ditargetkan akan selesai di awal tahun 2022,” ujarnya.

Ia berharap pada tahun 2022, pimpinan MPR sudah dapat menyampaikan hasil kajian itu pada seluruh pimpinan partai politik [Parpol], ormas, kelompok DPD, civitas akademika, sampai pemangku kepentingan mengenai lainnya seperti halnya dunia usaha.

“Perihal opsi mengenai bentuk hukum yang bakal dimasukkan ke dalam PPHN, apakah cukup dengan UU saja atau TAP MPR supaya dapat [ditorpedo’ dari Perppu, dan bergantung pada keputusan beserta kesepakatan beberapa partai politik di parlemen serta kelompok DPD,” tandas Bamsoet.

Zulkifli Sebut Wacana Presiden 3 Periode Sempat dibahas Jokowi dan MPR

Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengatakan jika wacana presiden tiga periode sebetulnya sempat dibicarakan oleh Presiden Jokowi dan pimpinan MPR di Istana.

Ia menyatakan jika pembahasan itu terjadi ketika pimpinan MPR datang ke Istana agar bisa berkonsultasi bersama Presiden mengenai persiapan Sidang Tahunan MPR pada tanggal 16 Agustus 2021. Tidak hanya itu saja, pimpinan MPR berkonsultasi mengenai ihwal PPHN yang menjadi rekomendasi MPR pada periode sebelumnya.

Menariknya, pada pertemuan itu, Waketum MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, ikut menanyakan perihal rencana periode jabatan presiden jadi 3 periode terhadap Jokowi.

“Tanggapan Bapak Presiden saat itu, ‘saya sudah menjelaskan berulang kali, kalau ada apa-apa presiden yang langsung dituduh. Saya sudah mengatakan tidak setuju dan itu adalah kewenangan seluruh partai serta MPR di parlemen. Mengapa selalu saya yang disorot,” ungkap Zulkifli ketika menceritakan tanggapan Jokowi saat jadi narasumber di Dialektika tvMU.

Tidak sampai disitu saja, Zulkifli juga menceritakan kalau pada pembahasan mengenai wacana jabatan presiden 3 periode itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Ahmad Basarah, ikut merespons pernyataan dari Syarief Hasan.

“Pah Ahmad Basarah juga merespons, kalau 3 periode, Pak SBY juga bisa 3 periode. Pastinya langsung rame,” ujarnya.

Petinggi PDIP Klaim Bahwa Amandemen UUD 1945 Tidak Mengacu ke Jabatan Presiden

caffreyforcongress.org – Anggota Badan Pengkajian MPR asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDIP], Hendrawan Supratikno, mengungkapkan jika tak ada rencana, gereget, atau wacana untuk merubah periode jabatan maksimal dari Presiden. Sikap dari PDIP atas wacana amandemen UUD 1945 telah diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, yakni Hasto Kristiyanto, pada beberapa waktu yang lalu.

“Sejauh ini yang saya pahami dan saya tahu, tidak ada gereget, wacana, dan rencana kearah situ (mengubah periode jabatan maksimal dari presiden menjadi 3 periode),” ungkap Hendrawan seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu 1 September 2021.

Menurutnya, sikap yang ditunjukkan oleh PDIP atas amandemen UUD adalah slowing down atau memandang tak harus dilakukan secara terburu-buru.

Sekjen (PDIP) sudah membicarakan bahwa ini akan dilakukan slowing down, tak perlu terburu-buru. Maka dari itu tidak harus ditafsirkan kembali. Untul hal situs judi slot penting semacam konstitusi, tak boleh ada tindakan grusa-grusu,” imbuhnya.

Sebelum ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan, mencium adanya upaya untuk memuluskan amandemen UUD 45 dibalik langkah Partai PAN yang bergabung kedalam koalisi parpol pendukung pemerintah Presiden Jokowi.

Menurut Irwan, kemunculan PAN diperlukan oleh partai politik dalam koalisi pendukung pemerintahan agar bisa mengusulkan amandemen UUD 45.

“Sejak awal dugaan saya PAN bakal ditarik masuk kedalam koalisi dikarenakan kebutuhan amandemen UUD 45. Tak hanya sebatas efektivitas di pemerintahan semata,” ujar Irwan dilansir CNNIndonesia.com, Kamis 26 Agustus 2021.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Hersaky Mahendra, berharap jika keputusan PAN gabung kedalam koalisi pendukung pemerintahan tidak untuk mendukung rencana memperpanjang periode jabatan presiden.

Herzaky mengungkapkan jika kedatangan PAN pada koalisi pemerintahan harus memberi manfaat untuk masyarakat luas.

“Bukan justru membahas perpanjangan periode jabatan presiden yang pastinya akan membuat gaduh dan tak ada manfaat buat masyarakat,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, Ketua Majelis Syuro PKS, yakni Salim Segar Al-Jufri, menilai beberapa petinggi politik sedang melakukan manuver agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45. Tapi, dia tak menjelasakan lebih detail siapa para petinggi politik itu.

“Presiden sendiri sudah menampik rumor amandemen UUD 45 untuk dapat mengakomodasi ambisi kekuasaan. Tapi, manuver beberapa petinggi politik agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45 terbaca secara jelas. Masyarakat pun banyak yang melakukan protes,” ujar Salim.

Rencana Amandemen UUD 1945 Digaungkan PAN Pasca Mendekat ke Istana

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menggulirkan rencana amandemen UUD 45 setelah mendekat ke Istana. Rencana amandemen itu sempat memperoleh tudingan agar bisa memuluskan perpanjangan periode jabatan presiden lewat jalur amandemen.

“Pertama tentang pandemi Covid-19, kedua tentang ekononi, dan ketika tentang hubungan daerah dan pusat,” ungkap Zulkifli di Rapat Kerja Nasional [Rakernas] II PAN, Selasa 31 Agustus 2021.

Selain itu jugam Zulkifli bercerita ada juga pembahasan mengenai problematika yang sekarang ini muncul di lingkungan kelembagaan Indonesia.

“Ada beberapa yang ngomong, ‘Wah kalau begini terus, lamban, susah, ribut. Merasa kalau KY lembaga tertinggi, terkuat, MA tidak. Katanya MK paling berkuasa, kemudian DPR juga. Semuanya merasa paling berkuasa.”

Oleh sebab itu, ia menilai harus ada proses evaluasi selepas 23 tahun berjalannya Amandemen UUD 1945. Dia juga menyebut bahwa demokrasi tidak luput perlu dievaluasi. “Jadi, selepas 23 tahun, hasil dari amandemen ini menurut saya, butuh perbaikan atau evaluasi. Termasuk juga demokrasi yang ada di Indonesia, kita mau kemana, harus dievaluasi,” tandas Zulkifli.

Ini Dia Syarat Mendirikan Partai Politik Di Indonesia Yang Perlu Diketahui

caffreyforcongress.org – Indonesia merupakan salah satu Negara kesatuan berbentuk republic dengan ideology demokrasi Pancasila. Adapun Negara dengan ideology demokrasi selalu ditandai dengan adanya pembentukan parpol atau partai politik. Partai politik ini bertujuan sebagai wadah yang digunakan untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintahan. Setiap Negara pun juga memiliki syarat mendirikan partai politik yang berbeda-beda termasuk Indonesia.

3 syarat mendirikan partai politik di Indonesia

Partai politik adalah organisasi yang dibentuk dengan beranggotakan warga Negara dengan tujuan untuk mencapai bersama untuk kepentingan rakyat. Partai politik lantas tidak langsung berdiri begitu saja, melainkan harus dibentuk terlebih dahulu dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Lalu apa saja syarat-syarat tersebut? Berikut ini ulasan lengkapnya:

  1. Sekurang-kurangnya harus terdiri dari 50 orang anggota

Syarat pertama yang harus dipeuhi untuk mendirikan sebuah partai politik adalah dari segi jumlah anggota. Jumlah anggota yang wajib dipenuhi ketika mendirikan partai politik sekurang-kurangnya berjumlah 50 anggota. Dengan syarat anggota tersebut telah berusia 21 tahun yang harus dibuktikan dengan akta notaris.

Jika ketika akan mendirikan sebuah partai politik namun jumlah anggotanya tidak memenuhi kualifikasi, maka partai politik tersebut tidak dapat didirikan. Begitupun juga jika ada beberapa anggota yang umurnya belum mencapai 21 tahun, maka pendirian partai tidak bisa dilanjutkan.

  • AD dan ART yang terdaftar pada notaris

Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi yakni AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga). Syarat ini juga harus terdaftar dalam akta notaris sebelum situs slot online diserahkan ke pendaftaran. Keberadaan dua aggaran ini sifatnya wajib karena berfungsi untuk menggambarkan bagaimana mekanisme kerja partai politik terkait.

Selain itu berkas yang perlu dipersiapkan bersamaan dengan AD dan ART adalah daftar kepengurusan partai politik secara nasional. Daftar tersebut harus disusun secara jelas tentang siapa saja yang menjadi bagian-bagian sesuai dengan posisi jabatannya.

  • Mendaftarkan ke Departemen Kehakiman

Syarat pendaftaran untuk mendirikan partai politik yang terakhir adalah dengan mendaftarkan berkas ke Departemen Kehakiman. Setelah semua syarat sebelumnya telah terpenuhi, maka berkas-berkas persyaratan harus didaftarkan ke pihak yang berwenang. Proses pendaftaran tahap ini juga terdapat syarat-syarat tersendiri yang perlu dipenihi, berikut diantaranya:

  • Pertama, saat pembentukan partai harus memilikikta notaris pendirian yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Yakni ketentuan berdasaran Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku di Indonesia.
  • Jumlah anggota kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari 50% dari jumlalah provinsi, 50% dari jumlah kota atau kabupaten. Serta jumlah 25% dari jumlah kecamatan yang ada di setiap kota atau kabupaten di Indonesia.
  • Setiap partai politik yang akan didirikan juga harus memiliki nama, lambang serta tanda gambar yang berbed dari keselurhan nama, lambing dan tanda gambar dari partai politik lainnya.
  • Dan syarat yang terakhir ketika melakukan pendaftaran ke Departemen Kehakiman adalah setiap partai politik harus memiliki kantor tetap.

Nah itulah beberapa syarat mendirikan partai politik yang berlaku di Indonesia yang perlu kamu ketahui. Saat ini sudah bantak contoh partai politik yang berdiri di Indonesia seperti PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Partai Golkar, Gerindra, PKB dan masih banyak lagi. Tentunya pembentukan semua parta-partai terebut tidak lain untuk mewujudkn demokrasi pancasila dan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Soal Konsolidasi Jabatan Presiden 3 Periode

caffreyforcongress.org – Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menghargai ide Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bersama ketua umum (Ketua umum) dan sekretaris jendral (Sekjen) Partai politik yang mempunyai bangku di parlemen bergabung mengulas permasalahan berkebangsaan.

Untuk ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berdasar pada konsep salus populis suprema lex jika keselamatan masyarakat ialah komunitas paling tinggi, begitupun dengan Presiden Jokowi. “Dengan dibawanya PAN memperjelas kultur politik kita, politik bergotong-royong, bukan semata-mata sekedar diartikan konsolidasi dalam gocerment (pemerintahan) atau parlemen, diartikan sebagai satu semangat dan spirit bergotong-royong pada kondisi wabah,” kata Masinton dalam dialog online Masalah MNC Trijaya yang bertema “Membaca Arah Konsolidasi Pemerintahan”.

Hingga, saat PAN dibawa masuk diharap menjadi elemen positif dalam membuat semangat kultur politik bergotong-royong barusan, yang sejauh ini jadi tardisi ciri khas di Indonesia. Khususnya saat pemilu, dapat disaksikan bagaimana dinamika politik Pemilu 2019 kemarin. “Walau Partai Gerindra dan PAN tidak memberikan dukungan dalam konsolidasi pemilihan presiden waktu itu. Kita membuat keadaban politik, adat politik dan kultur politik, dengan budaya bergotong-royong barusan”.

Masalah PAN memperoleh apa, kata Masinton, itu akan diulas langsung di antara Presiden dengan PAN. Yang terang, ia menyaksikan ada peluang Jokowi situs judi online akan lakukan koalisi dengan partai politik di luar pemerintahan dan beragam komponen warga yang lain dalam rencana mengumpulkan semua energi bangsa dalam menangani dan mengatasi masalah wabah yang tidak paham sampai kapan akan usai.

“Hingga bangsa ini siap hadapi keadaan kritis baik itu dalam faktor kesehatan dan akses wabah ini ialah masalah ekonomi. Kebersama-samaan dan kesepakatan bersama ini penting hingga frekwensi semua komponen bangsa ini sama di dalam hadapi wabah,” jelas anggota komisi XI DPR ini.

Berkaitan ada opini apa tetap muka itu sebagai koalisi politik yang ditujukan jadwal politik kekuasaan semata-mata, menurtnya, yang sudah dilakukan pemerintahan jauh di atas masalah agenda-agenda politik itu. Begitupun dengan keraguan ada dorongan periode kedudukan presiden 3 masa.

“Adapun masalah ada yang berprasangka buruk ini didorong 3 masa dalam masalah ini, pasti jika instruksi arahan dari pimpinan partai kgususnya PDIP itu terang, jika kita mustahuil mengubah satu kesepakatan demokrasi yang dituangkan dalam UUD kita yakni 2 masa. Menurut saya yang sudah dilakukan Bapak Presiden harus diimbangi koalisi dengan komponen-komponen warga yang lain”.

Pengadaan Baju Dinas DPRD Sumbar Senilai 908 Juta

caffreyforcongress – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbar, akanmendapatkan baju dinas kepada 65 anggota dewan. Baju dinas tersebut kurang lebih sekitar Rp 908.050.000 pada 2021 ini. Berdasarkan data yang diperolah dari LPSE Sumbar, pengadaan baju dinas danberbagai kelengkapannya bagi pimpinan serta anggota DPRD Sumbar bakal digarap CV Bola Dunia Tailor selaku pemenang tender, perusahaan itu mematok harga prediksi sendiri senilai Rp 908.050.000.

Kemudian, harga penawaran pun diajukan senilai Rp 858.000.000. Selepas proses negosiasai disetujuai pengadaan pakaian dinas itu menjadi Rp 840.840.000.

Raflis selaku Sekretaris DPRD Sumatera Barat, mengatakan bahwa pengadaan baju itu rutin dilakukan pada tiap tahunnya, seperti halnya baju dinas ASN. Lalu, untuk 5stel pakaian, satu anggot DPRD Sumetarea Barat memperoleh anggaran sebesar Rp 12.573.000.

“Untuk 5 stel baju, maka per anggotanya akan mendapat anggaran kurang lebih senilai Rp 12.573.000, pengadaannya sendiri memang sesuai dengan aturan,” ungkap Raflis saat diwawancarai, Senin 23 Agustus 2021.

Raflis menjelaskan bahwa pengadaan baju itu diatur didalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017 perihal Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan slot online serta Anggota DPRD. Didalam aturan tersebut selain tunjangan, para anggota DPRD akan disediakan juga baju dinas beserta atribut pada tiap tahunnya.

Di pasal 12 PP 18/2017 diatur baju sipil harian akan disediakan 2 pasang dalam satu tahun. Lalu, baju sipil resmi akan disediakan 1 pasang, 2 pasang baju sipil lengkap dalam 5 tahun serta baju dinas harian dengan lengan panjang 1 pasang dalam saty tahun, dan baju-baju yang bercirikan khas daerah 1 pasang.

Lalu, pada Pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa baju dinas tersebut disediakan dengan mempertimbangkan kepatutan, efektifitas, dan efisiensi. Ketentuan perihal standar satuan harga baju dinas beserta atribut itu diatur pada peraturan kepala daerah.

“Baju dinas ini memang rutinitas biasanya diadakan, pengadaan baju DPPD Sumatera Barat bahkan termasuk paling murah ketimbang DPRD lainnya,” tandas Raflis.

Ketua DPRD Sumbar Adakan Pasar Murah di Payakumbuh

Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, mengadakan pasar murah ditengah pandemi di 4 titik di daerah Payakumbuh agar bisa membantu para warga untuk memenuhi keperluan hidupnya.

“Saat pandemi kondisi masyarakat memang serba kekurangan, terlebih lagi di Payakumbuh yang ekonominya begitu dipengaruhi usaha kuliner serta UMKM,” ujar Supardi.

Dia menilai bahwa bidang usaha yang kurang berjalan lancar, ada juga yang mati. Seluruh sektir terdampak di Payakumbuh, hal ini semakin diperburuk dengan tingginya pengangguran dan perputaran ekonomi yang stuck.

“Kondisi semacam ini tak hanya muncul di Payakumbuh saja, tapi hampir merata di semua Provinsi Sumatera Barat,” imbuhnya.

Di pasar murah tersebut, masyakarat bisa membeli berbagai barang kebutuhkan pokok dengan harga lebih murah, contohnya di pasar konvensional, beras dihargai Rp 200 ribu, kemudian di pasar murah bisa dibeli dengan harga Rp 100 ribu saja.

Meskipun bantuan ini memiliki sifat jangka pendek, tapi masyarakat sangat mengapresiasi lantaran sudah diberikan solusi pemenuhan keperluan pokok sehari-hari.

Di acara tersebut, Ketua DPRD Sumbar didampingi Dinas Pangan Sumbar [Musrizal], Kadis Pangan Payakumbuh [Edvidel Arda], Kepala Bagian  Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar [Husin], dan tenaga ahli DPRD Sumbar [Murdani].

Dalam kesempatan pertemuan bersama masyarakat, Supardi menghimbau untuk selalu menjaga ketertiban dan kerukunan. Dan tidak lupa memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini.

Pandemi Covid-19 belum juga berakhir serta tetap disiplin protokol kesehatan supaya tidak terpapar Covid-19.

Marak Kampanye Baliho, Pengamat Sebut Kurang Empati

Caffreyforcongress – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Airlangga [Unair], yakni Irfan Wahyudi, menilai bahwa bertebarannya kampanye baliho sudah mencederai semangat para warga yang saat ini tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

Meski, kata Irfan, secara teknis pemasangan baliho ataupun papan reklame itu tak menjadi masalah sebab dilakukan di lokasi yang diizinkan.

“Sebetulnya wajar saja di pasang di billboard, tapi yang harus diperhatikan ialah pesan yang terkandung di dalamnya,” ungkap Irfan Wahyudi di Surabaya, Jawa Timur, akhir-akhir ini.

“Jika pesannya itu adalah menyiratkan mengenai kepentingan politik, tentunya slot deposit pulsa ini akan mencederai semangat para warga yang saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Yang salah itu bukan papan reklamenya sebagai media, namun pesan yang terkandung di dalamnya,” tambah Irfan.

Adalah anak dari Ketua Umum [Ketum] PDI Perjuangan, Puan Maharani serta Ketua Umum dari Partai Golkar, yakni AIrlangga Hartarto yang sangat banyak memasang papan reklame, baliho, serta poster di sejumlah lokasi, akhir-akhir ini. Pemasangan baliho beserta pesan itu dituding menjadi bagian kampanye jelang Pilpres 2024 mendatang.

Irfan menyebut bahwa ada 2 langkah penyampaian pesan yang dipakai oleh politikus untuk pemasangan iklan pada papan reklame ataupun baliho. Caranya adalah melalui promosi secara gamblang [hardselling] serta promosi dengan malu-malu lewat jargon.

Dua langkah tersebut, sambung Irfan, sama-sama menjadi perilaku yang kurang berempati sebab tidak mencerminkan kondisi seperti saat ini.

“Pemasangannya seperti mengungkapkan jika apapun yang terjadi, aku akan terus mempromosikan diri supaya dikenal banyak masyarakat di persiapan Pilpres 2024 nanti,” terangnya.

Menurutnya, akan jadi lebih bagus kalau papan reklame atau baliho itu diisi iklan yang dapat mempersuasi warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan secara benar. Contohnya ialah tips mencuci tangan yang bagus, atau pesan bernada positif lain yang dapat meningkatkan optimisme untuk menghadapi krisis ekonomi dan kesehatan.

Terlebih lagi, sebentar lagi Indonesia bakal merayakan HUT RI ke-76. Irfan menyebutkan jika link alternatif liga365 pemasangan baliho dengan tema ‘semangat kemerdekaan’ disebut lebih cocok dilakukan ketimbang diisi kampanye politik.

Kampanye Baliho Terkesan Monoton

Pengamat politik Universitas Negeri Semarang [Unnes], Cahyo Seftyono, menyebut bahwa pemasangan baliho politisi pada ruang publik harusnya dapat didesain lebih inovatif dan edukatif.

Menurut Cahyo, pemasangan baliho atau papan reklame untuk dijadikan sebagai kampanye para politisi wajar dilakukan agar menarik simpati dari masyarakat. Tapi, kalau dilakukan untuk menaikkan popularitas, ini dirasa kurang pas dengan konteks sebab situasnya saat ini masih sedang melawan pandemi Covid-19.

“Jika membahas konteksnya seperti pandemi sebetulnya sangat tidak pantas. Namun, disisi lain jika membahas konteks keperluan sebagai politisi ya wajar,” ungkap Cahyo ketika dihubungi wartawan.

Dia melontarkan kritik seperti baliho politisi tersebut lebih monoton dan cuma sekedar tampil saja.

“kalau begitu mereka seolah-olah penting terlihat di jalanan. Jika menilik kondisi seperti saat ini, seharusnya hal tersebut didesain lebih inovatif. Sehingga yang dilihat tidak monoton.

Cahyo menambahkan, kampanye baliho politisi masih jadi opsi untuk berkampanye sebab lebih gampang diakses oleh masyarakat.

“Maksud politisi itu kampanye melalui baliho atau papan reklame saya tahu sebab memang menjadi hal yang gampang diakses oleh masyarakat serta minim literasi. Jadi, saat melihat gambar tersebut lebih mudah ditangkap. Saya mengerti logikanya mengapa mereka mengejar di papan reklame serta bukan yang interaktif dan substansif.

“Jika mereka menyasar Pilpres 2024, tujuan kampanye tersebut adalah popularitas. Ia akan dikenal, seperti halnya pernah ada analisis sejumlah politisi dengan drone emprit. Popularitas sejumlah politisi yang hingga ini belum terlihat mulai bermunculan,” tutupnya.

moeldoko

Kubu Moeldoko Gugat Jabatan Presiden Tiga Periode

CaffreyForCongress – Panggung politik Indonesia mulai hangat untuk diperbincangkan. Apalagi mengenai jabatan presiden tiga periode. Yang mana sudah diputuskan oleh menkumham. Terkait hasil dari KLB Deli Serdang yang sudah final. Memang dalam sidang KLB Deli Serdang menghasilkan keputusan, bahwasanya bapak Jokowi bisa mencalonkan presiden untuk tiga periode. Nah persoalan baru ini menjadi pembahasan paling hangat. Bagi kalangan elit politik memang memandang bisa saja, namun apakah mungkin.

Seperti halnya pengamat politik dari salah satu universitas nasional (unas), mengatakan bahwasanya gugatan yang dilakukan oleh kubu moeldoko sendiri kepada Menkumham, Yasonna H Laoly. Yang pada waktu itu bertempat di PTUN Jakarta cuma untuk menghangatkan panggung politik di kubu Moeldoko. Sebagaimana yang dilansir oleh media SINDOnews pada hari sabtu (26/6), Robi mengatakan bahwa keputusan menkumham bisa saja terjadi. Namun jika dikatakan terkait jangka waktu dalam sebuah perjalanan masih terlalu jauh.

Selain Robi, ada salah satu tokoh deputi balitbang dari DPP partai Demokrat, yakni Syahrial Nasution. Melalui akun twitternya, Syahrial mengatakan bahwasanya gugatan tersebut sangatlah politis. Yang mana sejumlah orang dalam kekuasaan pemerintahan justru melawan adanya keputusan pemerintah. Sebelumnya memang Syahrial sudah mendengar berita ada hubungannya dengan keputusan masa jabatan dari presiden dalam tiga periode.

Jabatan Presiden Tiga Periode, Moeldoko Tidak Setuju.

Memang jika membahas politik yang ada di Indonesia sangatlah menarik dan seru. Apalagi tentang adanya keputusan dari menkumham yang baru-baru ini muncul di kalangan politik. Waktu sebelumnya, jabatan presiden hanya bisa dua periode saja. Nah sekarang muncul kabar terbaru tentang jabatan presiden tiga periode. Pastinya banyak yang pro maupun kontra, apalagi di dalam pemerintahan Bapak Jokowi.

Terkait twitter dari akun Syahrial sendiri, sedianya SINDOnews sudah mendapatkan ijin untuk bisa mengutipnya. Nah kutipan tersebut berupa bahwasanya KSP Moeldoko yang mana masih mengaku sebagai ketua umum Partai Demokrat namun tidak diakui jabatannya. Sedianya menggugat keputusan dari Yasonna Laoly selaku Menkumham. Dengan adanya gugatan tersebut Syahrial juga mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah politis.

Ada peringatan bahwasanya ada berita hangat terkait masa jabatan dari presiden dalam tiga periode tersebut. Syahrial mengatakan bahwa di dalam kabinet yang diusung bapak Jokowi sedang ada gejolak. Yang mana nantinya bisa merusak pemerintahan dari dalam.

Pada dasarnya situs judi slot deposit pulsa dalam panggung politik, Moeldoko sedang berulah. Setelah gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarata pusat terkait hasil KLB Deli serdang gagal. Sekarang kubu Moeldoko kembali menyerang keputusan Menkumham, Yasonna H Laoly, dengan menggugat hasil keputusan mengenai jabatan presiden yang akan datang.

Seperti yang diketahui, setelah ditolaknya pengesahan terkait hasil dari KLB Deli Serdang oleh Menkumham. Kubu Moeldoko berupaya keras supaya gugatan tersebut disahkan. Dari pihak kuasa hukum kubu Moeldoko yakni Rusdiansyah, pada hari jumat (25/6). Mengatakan bahwa gugatan terkait tata usah yang sudah dilaporkan pihak KLB Demokrat Deli Serdang dengan tergugat Menkumham. Yang mana Kemenkumham sendiri selaku badan atau pejabat tata usaha negara. Jika digamblangkan pihak kubu Moeldoko sendiri tidak puas dengan keputusan dari sidang KLB Demokrat Deli Serdang. Dan kembali mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun ditolak oleh pihak Kemenkumham. Lantas dengan adanya berita jabatan presiden tiga periode tersebut, menjadi senjata kubu Moeldoko untuk ganti menggugat pihak Kemenkumham, Yasonna H Laoly. Begitulah gambaran politik yang ada di Indonesia. Dalam satu pemerintahan bisa saja saling menjatuhkan demi memperoleh jabatan.

Mayoritas Masyarakat Enggan Dipimpin Oleh Jokowi Selama 3 Periode

caffreyforcongress.org – Kebanyakan dari masyarakat Indonesia menyatakan enggan jika harus dipimpin oleh Jokowi selama tiga periode.

Kesimpulan tersebut didapat dari Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia berdasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh tim mereka pada 23 Mei 2021 hingga 28 Mei 2021.

Bisa diungkapkan dari hasil survei, terdapat sebanyak 45,3 persen responden tidak setuju apabila Presiden Jokowi melanjutkan masa jabatannya menjadi tiga periode.

Sementara 25,3 persen setuju apabila Jokowi menambah masa jabatannya untuk empat tahun kedepan, sedangkan pada survei yang melibatkan 1.200 responden, sisanya sebanyak 29,4 persen memilih tidak menjawab.

Terdapat banyak responden yang tidak setuju jika Jokowi menjabat selama 3 periode, dikarenakan judi slot pulsa alasan tidak sesuai UUD atau konstitusi sebanyak 7,6 persen, lalu yang menyatakan tiga periode terlalu lama ada sebanyak 6,8 persen. 5 persen mengatakan kinerja Jokowi kurang bagus, diskriminasi marak terjadi 4,3 persen dan hukum yang tertebang sebanyak 4 persen.

“Pada umum masyarakat tidak setuju karena terlampau mahal harganya, ini akan sangat beresiko jika jabatan presiden tiga periode harus mengubah konstitusi dan waktunya cukup lama,” ungkap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam paparannya yang disampaikan secara online.

Sedangkan alasan mayoritas responden mendukung Jokowi menjabat tiga periode adalah Jokowi pro rakyat kecil (4,5 persen), infrastruktur berkembang (3,9 persen), kerja Jokowi bagus (3,5 persen), saya masih menyukai jokowi (2,6 persen) dan Jokowi memberi banyak bansos (2,3 persen).

“Tanpa harus membawa nama Jokowi, mayoritas responden juga sebenarnya tak menyetujui apabila jabatan presiden diubah menjadi tiga periode,” ungkapnya.

Survei yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2021 hingga 28 Mei 2021 itu melibatkan 1.200 responden dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 nomor ponsel yang dipilih secara acak.