DPR Resmi Sahkan RUU Kejaksaan menjadi Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya resmi mengesahkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan (RUU) Kejaksaan menjadi Undang-Undang.

DPR mengambil keputusan tersebut pada tingkat dua yang diselenggarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10. Rapat pengesahan Undang-Undang Kejaksaan tersebut digelar pada Sidang II tahun 2021-2022 pada hari ini tanggal 7 Desember 2021.

Adiens Kadir selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI membacakan laporan hasil dari pembahasan RUU Kejaksaan dari Komisi III. Kemudian pengambilan keputusan dilakukan oleh Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil ketua DPR RI dan Rapat Paripurna DPR.

“Selanjutnya setiap fraksi partai yang ada di DPR akan ditanya terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut. Apakah disetujui mpo88 dan bisa disahkan menjadi undang-undang? atau sebaiknya,” kata Sufmi Dasco yang disambut dengan persetujuan semua anggota dewan yang ada dalam sidang paripurna.

 Adies Kadir juga menyebutkan jika terdapat beberapa substansi dalam UU Kejaksaan RI yang diubah. Diantaranya yakni terkait usia pengangkatan menjadi seorang jaksa dan pemberhentian jaksa dengan hormat. Perubahan itu diperlukan karena adanya penyesuaian pergeseran dalam dunia pendidikan serta memberikan kesempatan lebih panja.

“Panja juga menyepakati jika syarat untuk bisa menjadi seorang jaksa paling rendah adalah 23 tahun, dan paling tinggi yakni usia 30 tahun.” lanjut Aden dalam keterangannya.

Dan untuk pemberhentian jaksa secara terhormat diubah menjadi 60 tahun dari sebelumnya maksimal berumur 62 tahun.

Selain itu dalam perubahan UU Kejaksaan ni uga mengatur cara meningkatkan penguasaan SDM dari kejaksaan. Hal tersebut dimaksudkan agar para jaksa yang menjalankan tugas bisa lebih profesional. Serta menjadi wujud pembentukan khusus dalam kejaksaan yang fungsinya sebagai sarana pengembangan profesi, pendidikan, kedinasan dan keahlian. Undang-Undang Kejaksaan yang baru mengatur apa saja penugasan jaksa di luar instansi yang berfungsi untuk menambah pengetahuan, wawasan dan juga pengalaman baru.

“Untuk mempermudah para jaksa dalam penugasannya tersebut, revisi UU Kejaksaan yang baru ini juga mengakomodasi ketentuan itu,” lanjut Adiens.

Dalam UU Kejaksaan terbaru juga diatur perlindungan jaksa beserta keluarga, karena menjadi seorang jaksa memang sangat rentan terkena ancaman. Dan standar perlindungan jaksa beserta keluarga butuh penyesuaian terbaru, yakni sesuai dengan perlindungan profesi jaksa yang telah diatur dalam IAP (International Association of Prosecutors).

Kemudian substansi lainnya yang diatur akni ketentuan pemberhentian serang jaksa agung. Dalam UU Kejaksaan terbaru pemberhentian seorang jaksa dari jabatannya disesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan presiden dan para anggota dalam kabinetnya.

“Dalam hal tersebut menegaskan jika presiden memiliki diskresi terkait siapa saja yang ingin dipilih untuk memperkuat kabinet, dan salah satunya adalah jaksa,” tutup Adiens.

Komisi III DPR dan Pemerintah Persiapkan Sidang Paripurna Sejak Selasa

Diketahui sebelum disahkan resmi menjadi Undang-Undang Kejaksaan terbaru, sebelumnya Komisi III DPR RI dan pemerintah sudah mempersiapkan terkait dengan kesepakatan RUU Kejaksaan tersebut. Kesepakatan diambil pada tingkat I dalam rapat kerja yang selanjutnya akan disahkan dalam rapat paripurna tanggal 7 Desember 2021.

“Pembahasan RUU terbaru atas perubahan dari UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sudah terselesaikan dalam tingkat pertama dan seluruh fraksi di DPR sudah memberikan pendapatnya serta menyepakati untuk diteruskan dalam sidang tingkat II dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI,” ujar Menkumham RI Yasonna Laoly. Yasonna berharap jika RUU Kejaksaan bisa segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Dan bisa menjadi alat untuk penguatan tugas dan fungsi kejaksaan selaku lembaga yang bertugas dalam bidang penuntutan.

Ungkap Kenaikan Laba BUMN, Gerindra Anggap Erick Thorir Lakukan Deklarasi Capres

Isu calon presiden Indonesia tahun 2024 mendatang sudah senter dibicarakan. Partai-partai politik mulai menyebutkan nama-nama yang berpotensi atau layak menjadi calon presiden di tahun 2024.

Dari tahun ke tahun proses pemilihan calon presiden memang menjadi salah satu peristiwa politik Indonesia dengan euforia yang begitu besar. Erick Thohir adalah salah satu tokoh politik yang digadang-gadang akan maju sebagai calon wakil presiden tahun 2024.

Meski begitu, isu Erick Thohir akan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden tahun 2024 mendapat kritik negatif dari politikus partai Gerindra Kamrussamad. Kritik kamrussamad kepada Menteri BUMN Erick Thohir dicuitkan setelah Erick Thohir menggumumkan mengenai kenaikan laba bersih yang didapatkan oleh BUMN di tahun 2021.

Dikutip dari CNN Indonesia, kamrussamad memberikan respon jika keberanian Erick Thohir dalam memamerkan peningkatan laba bersih yang didapatkan oleh BUMN bisa jadi sebagai upaya mendeklarasikan dirinya sebagai calon Presiden di tahun 2024 mendatang.

“Oleh karena itu, mungkin sudah waktunya deklarasi capres, karena sudah pandai dan berani berspekulasi di hadapan rakyat Indonesia,” Ucap Kamrussamad saat ditemui wartawan, Senin, 18 Oktober 2021.

Kamrussamad menilai  tindakan Erick Thohir yang memamerkan laba BUMN sangatlah unik dan ajaib. Kamrussamad  menganggap tindakan Erick Thohir unik karena BUMN mendapatkan dana penyertaan modal sekitar 52 triliun yang berasal dari APBD dan pajak yang disetorkan rakyat.

Kamrussamad menambahkan bahwa, dari 52 triliun setengah dari dana tersebut belum kembali. Adapun tindakan Erick Thohir dinilai ajaib karena keberaniannya adalah memamerkan prestasi yang berkaitan dengan ekonomi di masa pandemi covid 19.

Di saat masyarakat Indonesia sedang mengalami kesulitan ekonomi., tindakan unjuk prestasi menjadi hal yang ajaib dan tidak lazim. Terlebih lagi kamrussamad juga memaparkan data apabila pandemi covid 19 telah meningkatkan Angka kemiskinan sekitar 4%.

Dari 4% tersebut kebanyakan kasusnya terdapat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta yang notabennya menjadi salah satu center basis usaha BUMN.

Kritik politikus partai Gerindra kamrussamad, tidak lain disebabkan setelah Erick Thohir mengeluarkan statement jika di tahun 2021 BUMN mengalami peningkatan pendapatan sebesar 356 persen.

Menteri BUMN Erick Tohir menambahkan jika dipertengahan tahun 2021 BUMN sudah berhasil meningkatkan pendapatannya sebanyak 96,5 triliun. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Erick Thohir kembali menambahkan jika peningkatan pendapatan ini sebagian besar diakibatkan dari peningkatan penjualan pada sektor pertambangan, keuangan slot maha168 dan energi. Bahkan, kenaikan pendapatan BUMN ditambahkannya sebagai bukti kinerja BUMN jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tokoh yang Diisukan sebagai Capres RI 2024

Peristiwa politik Indonesia seperti Pemilu tak Ayal selalu menjadi bahan perdebatan dan perbincangan. Seperti yang dialami saat ini ini pemilu capres RI masih akan dilaksanakan 3 tahun mendatang namun perdebatan mengenai calon yang akan maju sudah heboh dibicarakan di tahun 2021.

Selain Erick Thohir, tokoh lain yang digadang-gadang akan maju sebagai capres RI tahun 2024 adalah Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan.

Mengenai isu ini, masyarakat memberikan respon yang beragam, ada yang mendukung ada pula yang menolak. Alasan penolak karena Anies dinilai kurang cakap dalam menangani banyak kasus utamanya mengenai peristiwa politik Indonesia selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Selain kurang cakap dalam menangani peristiwa politik di Indonesia, Anies Baswedan juga dinilai lalai dalam pengalaman menangani masalah pemukiman penduduk, krisis air bersih, dan lain sebagainya.