Alasan Hakim Memvonis Heru Hidayat dengan Vonis Nihil

Jakarta – Terdakwa kasus korupsi Asabri Heru Hidayat mendapatkan keringanan sanksi berupa vonis nihil sebab Heru Hidayat sudah pernah mendapatkan hukuman yang maksimal pada kasus sebelumnya yaitu kasus korupsi Jiwaseraya.

Heru Hidayat yang merupakan presiden komisaris dari PT Trada Alam Mineral ini terbukti melakukan korupsi pada pengelolaan dana PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) serta tindak pidana pencucian uang, Heru Hidayat tidak hanya terjerat mpo88 pada kasus korupsi pada ASABRI (PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) tapi juga pada kasus korupsi Jiwaseraya juga yang mengakibatkan hukuman yang diterima oleh Heru Hidayat menjadi banyak atau berlapis.

Alasan hakim putuskan vonis Nihil

Terdakwa Heru Hidayat yang terlibat kasus korupsi pada pengelolaan dana PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) serta tindak pidana pencucian uang dan kasus yang sebelumnya yaitu kasus korupsi Jiwaseraya. Membuat Heru Hidayat menjadi terdakwa yang seharus dikenakan hukuman berlapis.

Pada hari selasa tanggal 18 Januari 2022 Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada Heru Hidayat yang merupakan presiden komisaris dari PT Trada Alam Mineral yang dijatuhkan vonis hukuman nihil dengan tambahan yang diberikan oleh majelis hakim dalam kasus ASABRI. Hukuman tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim yaitu Ignatius Eko Purwono.

Vonis nihil dari hakim yaitu Ignatius Eko Purwono membuat Heru Hidayat bebas dari jeratan hukum sebab pada kasus Jiwaseraya Heru Hidayat sudah di kenakan hukuman seumur hidup. Namun Vonis nihil juga membebaskan Heru Hidayat bebas dari tuntutan penuntut umum,namun jaksa meminta kepada hakim untuk dikenakan hukuman mati.

Namun demikian Majelis Hakim berpegang teguh pada pedoman pasal 67 KUHP dalam pasal tersebut berisikan bahwa seorang yang telah divonis maksimal hukuman mati atau seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lagi kecuali pencabutan hak tertentu.

Selain di vonis nihil, Majelis hakim juga telah menambah vonis hukuman tambahan bahwa Heru Hidayat diwajibkan untuk membayar ganti rugi negara dalam rentang waktu yang telah ditentukan berupa uang pengganti sebesar Rp 12,643 Trilliun yang telah di sampaikan oleh Ignatius Eko Purwono.

Tidak hanya berhenti disitu sebelumnya Heru Hidayat dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman mati.hal tersebut juga ditengahi oleh keikutsertaan dirinya dalam skandal soal korupsi ASABRI yang bisa merugikan negara sekitar kurang lebih Rp 22,7 Triliun rupiah.

Sebab Heru Hidayat telah terbukti bersalah  yang sesuai pada pasal 2  ayat 1 undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 yang berisikan hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dalam UU (Undang-undang) Nomor 20 ( dua puluh ) Tahun 2001 ( dua ribu dua satu ). Heru Hidayat juga dinilai terbukti melanggar aturan pasal 3 pada UU (Undang-undang) nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menyatakan empat alasan Heru Hidayat tidak dihukuman mati. Alasan pertama, menurut hakim, adalah JPU sudah melanggar azas penuntutan karena sudah menuntut di luar pasal yang didakwakan. Kedua, menurut penuntut umum hal tersebut tidak menampilkan kondisi penggunaan uang yang dilakukan terdakwa pada saat menjalankan tindak pidana korupsi.

 ketiga, berdasarkan  kesaksian dan bukti yang ada Heru Hidayat dinilai melakukan tindak pidana korupsi saat negara aman. Keempat, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara pengulangan. Heru Hidayat telah menerima hukuman yang sesuai dengan menurut hakim karena kasus yang telah terjerat oleh Heru Hidayat sangat berlapis jadi hakim langsung memutuskan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang (UU) yang telah berlaku di negara Indonesia meskipun masih ada banding karena tidak terima dengan hukuman yang telah diberikan.