Anies Baswedan Dituntut Naikan UMP 2022

Hari ini sudah semestinya menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Lebih tepatnya 10 November diperingati sebagai hari Pahlawan. Namun hari ini juga, di Jakarta para buruh melakukan aksi demo. Diketahui sekelompok buruh yang tergabung dalam KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) sedianya menyerbu Balai Kota Jakarta. Dalam aksinya tersebut, mereka menuntut Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk menaikan UMP (Upah Minimum Provinsi).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, (10/11), sejumlah massa buruh KSPI, yang di antaranya ada ASPEK, FPSMI sedianya sudah berkumpul tepat di depan Balai Kota. Pada pukul 12.00 WIB mereka sudah melakukan aksi dan orasinya. Dengan memakai sejumlah atribut para demonstran seperti bendera dan spanduk. Ada yang menarik dalam aksi demo yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta. Nampak sebuah banner dengan ukuran panjang yang dibentangkan tepat di depannya mobil komando.

Dari banner yang sudah dibentangkan tersebut, nampak tulisan berupa tuntutan dari pihak FSPMI. Yang mana Gubernur harus menaikan UMP tahun 2022 sebesar sepuluh persen. Kemudian dari mpo88 tuntutan lainnya, massa demo buruh menuntut untuk memberlakukan UMSK 2021. Kemudian harus mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Dan pastinya PKB harus tanpa Omnibus Law.

Massa Buruh Ingin Bertemu Dengan Anies Baswedan

Sebenarnya tidak hanya di DKI Jakarta saja, massa ikatan buruh melakukan aksi demo. Karena pada dasarnya para buruh sudah terikat organisasi KSPI dengan sejumlah federasi. Yang mana tergabung di dalamnya guna meminta kepada seluruh Gubernur yang ada di seluruh Indonesia. Sedianya untuk menaikan UMP menjadi sepuluh persen dan tidak menaikan tarikan UMSK. Mirah Sumirat selaku ketua ASPEK (Asosiasi Serikat Pekerja) Indonesia mengungkapkan bahwa dirinya ingin bertemu langsung dengan Anies Baswedan.

Namun ketika sampai dan berorasi di Balai Kota DKI Jakarta, sosok Gubernur tersebut tidak menampaknya batang hidungnya. Yang ada hanya Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Riza Patria. Memang aksi buruh kali ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Namun yang nampak melakukan aksinya hanya di DKI Jakarta. Mengenai dasar perhitungan akan kenaikan UMP sebesar sepuluh persen. Memang mengacu pada sebuah hasil survey terkait KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang ada di 27 provinsi Indonesia.

Tidak lupa Mirah mengatakan bahwa survey KHL yang sudah dilakukan timnya tersebut. Tentu saja berdasarkan KHL yang ada di pasar tradisional dan juga pasar modern. Dan kesemua KHL tersebut sedianya sudah dihitung dan ditemukan sebanyak 60 KHL. Di Jakarta sendiri UMP Rp 4,2 juta kemudian dikalikan sepuluh persen. Maka hasilnya ya sekitar angka tersebut. Dalam aksinya tersebut, Mirah mengungkapkan, bahwa aksi demo ini diikuti sekitar 100 perwakilan buruh. Tentu saja tetap menerapkan dan patuh protokol kesehatan.

Aksi demo yang dilakukan Mirah dan teman-teman buruh akan tetap melakukan aksi demonya. Sampai tuntutan mereka terkait kenaikan UMP dapat dikabulkan oleh para Gubernur, seperti Anies Baswedan dan juga pemerinta. Mirah juga menambahkan, bahwa dirinya beserta teman-teman buruh lainnya tidak bakal terima. Memang mereka tidak bisa bahkan tidak mampu menuntut akan kenaikan UMP tersebut ke Pengadilan. Yang ada hanya aksi demo dan demo tetap terus berlanjut.

Kemudian dari pihak Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Riza Patria. Memang sebelumnya sempat mengatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan kenaikan UMP untuk tahun 2022. Meskipun begitu Riza menambahkan bahwa nilai tersebut tidak akan bisa sesuai dengan sejumlah tuntutan para buruh. Selain itu, perubahan UMP memang harus disesuaikan dengan situasi pandemic covid 19 seperti saat ini.

Memang yang dilakukan Riza tersebut harus disetujui oleh Anies Baswedan dan juga pihak pemerintah. Karena memang DKI Jakarta maupun provinsi lainnya memerlukan kebijakan dari Gubernur. Untuk bisa mengatasi segala permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing.