DPR Resmi Sahkan RUU Kejaksaan menjadi Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya resmi mengesahkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan (RUU) Kejaksaan menjadi Undang-Undang.

DPR mengambil keputusan tersebut pada tingkat dua yang diselenggarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10. Rapat pengesahan Undang-Undang Kejaksaan tersebut digelar pada Sidang II tahun 2021-2022 pada hari ini tanggal 7 Desember 2021.

Adiens Kadir selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI membacakan laporan hasil dari pembahasan RUU Kejaksaan dari Komisi III. Kemudian pengambilan keputusan dilakukan oleh Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil ketua DPR RI dan Rapat Paripurna DPR.

“Selanjutnya setiap fraksi partai yang ada di DPR akan ditanya terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut. Apakah disetujui mpo88 dan bisa disahkan menjadi undang-undang? atau sebaiknya,” kata Sufmi Dasco yang disambut dengan persetujuan semua anggota dewan yang ada dalam sidang paripurna.

 Adies Kadir juga menyebutkan jika terdapat beberapa substansi dalam UU Kejaksaan RI yang diubah. Diantaranya yakni terkait usia pengangkatan menjadi seorang jaksa dan pemberhentian jaksa dengan hormat. Perubahan itu diperlukan karena adanya penyesuaian pergeseran dalam dunia pendidikan serta memberikan kesempatan lebih panja.

“Panja juga menyepakati jika syarat untuk bisa menjadi seorang jaksa paling rendah adalah 23 tahun, dan paling tinggi yakni usia 30 tahun.” lanjut Aden dalam keterangannya.

Dan untuk pemberhentian jaksa secara terhormat diubah menjadi 60 tahun dari sebelumnya maksimal berumur 62 tahun.

Selain itu dalam perubahan UU Kejaksaan ni uga mengatur cara meningkatkan penguasaan SDM dari kejaksaan. Hal tersebut dimaksudkan agar para jaksa yang menjalankan tugas bisa lebih profesional. Serta menjadi wujud pembentukan khusus dalam kejaksaan yang fungsinya sebagai sarana pengembangan profesi, pendidikan, kedinasan dan keahlian. Undang-Undang Kejaksaan yang baru mengatur apa saja penugasan jaksa di luar instansi yang berfungsi untuk menambah pengetahuan, wawasan dan juga pengalaman baru.

“Untuk mempermudah para jaksa dalam penugasannya tersebut, revisi UU Kejaksaan yang baru ini juga mengakomodasi ketentuan itu,” lanjut Adiens.

Dalam UU Kejaksaan terbaru juga diatur perlindungan jaksa beserta keluarga, karena menjadi seorang jaksa memang sangat rentan terkena ancaman. Dan standar perlindungan jaksa beserta keluarga butuh penyesuaian terbaru, yakni sesuai dengan perlindungan profesi jaksa yang telah diatur dalam IAP (International Association of Prosecutors).

Kemudian substansi lainnya yang diatur akni ketentuan pemberhentian serang jaksa agung. Dalam UU Kejaksaan terbaru pemberhentian seorang jaksa dari jabatannya disesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan presiden dan para anggota dalam kabinetnya.

“Dalam hal tersebut menegaskan jika presiden memiliki diskresi terkait siapa saja yang ingin dipilih untuk memperkuat kabinet, dan salah satunya adalah jaksa,” tutup Adiens.

Komisi III DPR dan Pemerintah Persiapkan Sidang Paripurna Sejak Selasa

Diketahui sebelum disahkan resmi menjadi Undang-Undang Kejaksaan terbaru, sebelumnya Komisi III DPR RI dan pemerintah sudah mempersiapkan terkait dengan kesepakatan RUU Kejaksaan tersebut. Kesepakatan diambil pada tingkat I dalam rapat kerja yang selanjutnya akan disahkan dalam rapat paripurna tanggal 7 Desember 2021.

“Pembahasan RUU terbaru atas perubahan dari UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sudah terselesaikan dalam tingkat pertama dan seluruh fraksi di DPR sudah memberikan pendapatnya serta menyepakati untuk diteruskan dalam sidang tingkat II dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI,” ujar Menkumham RI Yasonna Laoly. Yasonna berharap jika RUU Kejaksaan bisa segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Dan bisa menjadi alat untuk penguatan tugas dan fungsi kejaksaan selaku lembaga yang bertugas dalam bidang penuntutan.

Komisi XI dan Pemerintah Setuju RUU KUP Dibahas di Rapat Paripurna

caffreycongress.org – Berdasarkan hasil kerja Panja RUU mengenai KUP yang sudah menerima laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, terdapat lebih dari satu substansi yang jadi bagian tidak dipisahkan dari laporan Panja tersebut.

“Judul RUU disepakati jadi ‘Rancangan Undang-Undang mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan’ dengan jumlah Bab di dalam RUU sebanyak 9 Bab dan jumlah pasal yang disepakati di dalam RUU sebanyak 19 pasal,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang terhitung Ketua Panja RUU KUP Dolfie O.F.P pas membacakan laporan Panja Rancangan Undang-Undang atau RUU KUP serta mendengar penilaian partai-partai, di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu malam (29/9/2021) .

Sedangkan itu, Ecky Awal Mucharam  selaku Anggota Komisi XI DPR RI mewakili ( F-PKS ) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengimbuhkan catatan mengenai RUU KUP. Di antaranya, tidak menyetujui kenaikan tarif PPN atau Pajak Pertambahan Nilai jadi 11%. Kenaikan biaya PPN menurutnya dipandang bisa kontraproduktif dengan konsep pengadilan ekonomi nasional.

Selanjutnya, F-PKS menolak konsep pemerintah mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap draf RUU KUP terhadap sejumlah barang/jasa. Diteruskan oleh Ecky, dikenakan biaya PPN untuk barang atau jasa tersebut berkemungkinan bertambahnya beban masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Ketiga, F-PKS menolak pasal-pasal berhubungan dengan tax amnesty edisi kedua.

Menurut F-PKS, dengan adanya sunset policy  atau tax amnesty edisi ke dua tidak dapat efektif dan cuma dapat membuka ruang ketidakpatuhan bagi wajib pajak. “Tax amnesty yang dikerjakan berulang terhitung sangat berpotensi terhadap penurunan pajak, penurunan slot online kesadaran melaporkan pajak dan yang condong mengarah terhadap sikap pandang remeh atau menyepelekan,” ujarnya

Ecky terhitung mengusulkan dan memperjuangkan kebijakan mengenai omset/penghasilan bruto wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak dikenakan pajak pendapatan final ditingkatkan sampai raih Rp1 miliar. Di tengah kondisi pandemi, resesi dan ketidakpastian ekonomi global, UMKM yang jadi tulang punggung ekonomi nasional wajib meraih insentif dan bantuan yang optimal.

Selanjutnya, F-PKS mengajukan kenaikan PTKP Rp8 juta per bulan per orang. Ia terhitung mendorong  batas bawah dikenakan tarif PPh OP yang dinaikkan dari Rp50 juta ke Rp100 juta. Kedua perihal tersebut diinginkan bisa kurangi beban masyarakat berpendapatan menengah bawah, serta menambah daya beli masyarakat, yang terhadap pada akhirnya bisa mendorong perkembangan ekonomi nasional.

Sebagai Informasi, Panja RUU mengenai KUP sudah mencukupi tugas dan tanggung jawab konstitusionalnya melalui, RDPU dengan Narasumber baik Akademi, Praktisi maupun ahli dan Pengamat yang punya kapasitas keilmuan dan keahlian berkenaan perpajakan. Lembaga yang dilibatkan di dalam penggalian Info dan keilmuan serta meraih masukan lewat RDP diantaranya KADIN, HIPMI, APRINDO, Asosiasi Kesehatan, Himbara, Perbanas, Asbindo, Asosiasi BPR, Asosiasi Buruh, YLKI, HKTI, maupun Asosiasi Perdagangan Pasar.

Terdapat usulan rumusan baru fraksi-fraksi terhadap Batang Tubuh RUU KUP sejumlah 168 DIM yang disisipkan, di antaranya Pasal atau Ayatnya secara langsung. Sementara DIM Penjelasan RUU KUP terdiri dari 193 DIM tetap, 4 DIM Pergantian Redaksional dan 121 DIM Pergantian Substansi sehingga bernilai 319 DIM.

 Ketiga, Panja RUU mengenai KUP sudah jalankan pembahasan substansi atas DIM Tetap dan DIM Substansi RUU KUP terhadap tanggal 15-16 September 2021 dan 21 s.d. 23 September 2021. Pembahasan sesudah itu dilanjutkan oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terhadap tanggal 26-28 September 2021. Keempat, Panja RUU mengenai KUP terhitung sudah mendengar dan menerima Laporan Timus dan Timsin Kepada Panja RUU KUP terhadap tanggal 28 September 2021. Laporan tersebut sudah disetujui oleh seluruh bagian Panja RUU KUP.

Sumber https://www.dpr.go.id/