Komisi XI dan Pemerintah Setuju RUU KUP Dibahas di Rapat Paripurna

caffreycongress.org – Berdasarkan hasil kerja Panja RUU mengenai KUP yang sudah menerima laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, terdapat lebih dari satu substansi yang jadi bagian tidak dipisahkan dari laporan Panja tersebut.

“Judul RUU disepakati jadi ‘Rancangan Undang-Undang mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan’ dengan jumlah Bab di dalam RUU sebanyak 9 Bab dan jumlah pasal yang disepakati di dalam RUU sebanyak 19 pasal,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang terhitung Ketua Panja RUU KUP Dolfie O.F.P pas membacakan laporan Panja Rancangan Undang-Undang atau RUU KUP serta mendengar penilaian partai-partai, di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu malam (29/9/2021) .

Sedangkan itu, Ecky Awal Mucharam  selaku Anggota Komisi XI DPR RI mewakili ( F-PKS ) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengimbuhkan catatan mengenai RUU KUP. Di antaranya, tidak menyetujui kenaikan tarif PPN atau Pajak Pertambahan Nilai jadi 11%. Kenaikan biaya PPN menurutnya dipandang bisa kontraproduktif dengan konsep pengadilan ekonomi nasional.

Selanjutnya, F-PKS menolak konsep pemerintah mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap draf RUU KUP terhadap sejumlah barang/jasa. Diteruskan oleh Ecky, dikenakan biaya PPN untuk barang atau jasa tersebut berkemungkinan bertambahnya beban masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Ketiga, F-PKS menolak pasal-pasal berhubungan dengan tax amnesty edisi kedua.

Menurut F-PKS, dengan adanya sunset policy  atau tax amnesty edisi ke dua tidak dapat efektif dan cuma dapat membuka ruang ketidakpatuhan bagi wajib pajak. “Tax amnesty yang dikerjakan berulang terhitung sangat berpotensi terhadap penurunan pajak, penurunan slot online kesadaran melaporkan pajak dan yang condong mengarah terhadap sikap pandang remeh atau menyepelekan,” ujarnya

Ecky terhitung mengusulkan dan memperjuangkan kebijakan mengenai omset/penghasilan bruto wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak dikenakan pajak pendapatan final ditingkatkan sampai raih Rp1 miliar. Di tengah kondisi pandemi, resesi dan ketidakpastian ekonomi global, UMKM yang jadi tulang punggung ekonomi nasional wajib meraih insentif dan bantuan yang optimal.

Selanjutnya, F-PKS mengajukan kenaikan PTKP Rp8 juta per bulan per orang. Ia terhitung mendorong  batas bawah dikenakan tarif PPh OP yang dinaikkan dari Rp50 juta ke Rp100 juta. Kedua perihal tersebut diinginkan bisa kurangi beban masyarakat berpendapatan menengah bawah, serta menambah daya beli masyarakat, yang terhadap pada akhirnya bisa mendorong perkembangan ekonomi nasional.

Sebagai Informasi, Panja RUU mengenai KUP sudah mencukupi tugas dan tanggung jawab konstitusionalnya melalui, RDPU dengan Narasumber baik Akademi, Praktisi maupun ahli dan Pengamat yang punya kapasitas keilmuan dan keahlian berkenaan perpajakan. Lembaga yang dilibatkan di dalam penggalian Info dan keilmuan serta meraih masukan lewat RDP diantaranya KADIN, HIPMI, APRINDO, Asosiasi Kesehatan, Himbara, Perbanas, Asbindo, Asosiasi BPR, Asosiasi Buruh, YLKI, HKTI, maupun Asosiasi Perdagangan Pasar.

Terdapat usulan rumusan baru fraksi-fraksi terhadap Batang Tubuh RUU KUP sejumlah 168 DIM yang disisipkan, di antaranya Pasal atau Ayatnya secara langsung. Sementara DIM Penjelasan RUU KUP terdiri dari 193 DIM tetap, 4 DIM Pergantian Redaksional dan 121 DIM Pergantian Substansi sehingga bernilai 319 DIM.

 Ketiga, Panja RUU mengenai KUP sudah jalankan pembahasan substansi atas DIM Tetap dan DIM Substansi RUU KUP terhadap tanggal 15-16 September 2021 dan 21 s.d. 23 September 2021. Pembahasan sesudah itu dilanjutkan oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terhadap tanggal 26-28 September 2021. Keempat, Panja RUU mengenai KUP terhitung sudah mendengar dan menerima Laporan Timus dan Timsin Kepada Panja RUU KUP terhadap tanggal 28 September 2021. Laporan tersebut sudah disetujui oleh seluruh bagian Panja RUU KUP.

Sumber https://www.dpr.go.id/