Bamsoet akan Bincangkan PPHN, Tolak Wacana Presiden 3 Priode

caffreyforcongress.org – Ketua MPR, Bambang Soesatyo [Bamsoet], menyatakan bahwa pihaknya akan mengadakan diskusi mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara [PPHN]. Menurutnya, hal itu dilakukan agar bisa menolak rencana perpanjangan periode jabatan presiden 3 periode.

Diskusi itu akan diselenggarakan di akhir bukan September 2021 dan dihelat dengan berkala supaya dapat menyerap aspirasi dari masyarakat pada semua hal mengenai PPHN.

“Dan juga menolak banyak hoaks mengenai perpanjangan periode jabatan presiden beserta wakil presiden atau penambahan masa presiden menjadi 3 periode,” ujar Bamsoet seperti dilansir lewat keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu 4 September 2021.

Ia mengklaim bahwa langkah yang diambil MPR menyiapkan PPHN menjadi bentuk menjalankan amanat dari rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 serta 2014-2019.

“Dari banyak aspirasi masyarakat yang diserap oleh MPR terlihat sangat jelas kalau Indonesia sangat memerlukan PPHN untuk dijadikan bintang penunjuk arah pembangunan, supaya bisa mencegah negara ini tanpa arah,” imbuh Bamsoet.

Dia mengungkapkan kalau adanya PPHN penting sekali untuk dapat memastikan kesinambungan pembangunan atas 1 periode pemerintahan agen slot online terpercaya kepada periode pengganti. Selain itu juga, PPHN mampu memperkuat sistem presidensial pada era desentralisasi dan menjamin keberlangsungan kepemimpinan nasional yang konstitusional, otentik, stabil, kuat, dan berwibawa.

Menurut Bamsoet, adanya PPHN ini juga akan semakin memperkuat integrasi bagsa untuk semangat persatuan-kesatuan yang berasaskan Pancasila serta UUD NRI 1945 pada wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber Bhinneka Tunggal Ika.

Sekarang ini, Badan Pengkajian dan Komisi Ketatanegaraan MPR tengah melibatkan pakar serta akademisi dari berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan Rancangan PPHN dan juga naskah akademik.

“Ditargetkan akan selesai di awal tahun 2022,” ujarnya.

Ia berharap pada tahun 2022, pimpinan MPR sudah dapat menyampaikan hasil kajian itu pada seluruh pimpinan partai politik [Parpol], ormas, kelompok DPD, civitas akademika, sampai pemangku kepentingan mengenai lainnya seperti halnya dunia usaha.

“Perihal opsi mengenai bentuk hukum yang bakal dimasukkan ke dalam PPHN, apakah cukup dengan UU saja atau TAP MPR supaya dapat [ditorpedo’ dari Perppu, dan bergantung pada keputusan beserta kesepakatan beberapa partai politik di parlemen serta kelompok DPD,” tandas Bamsoet.

Zulkifli Sebut Wacana Presiden 3 Periode Sempat dibahas Jokowi dan MPR

Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengatakan jika wacana presiden tiga periode sebetulnya sempat dibicarakan oleh Presiden Jokowi dan pimpinan MPR di Istana.

Ia menyatakan jika pembahasan itu terjadi ketika pimpinan MPR datang ke Istana agar bisa berkonsultasi bersama Presiden mengenai persiapan Sidang Tahunan MPR pada tanggal 16 Agustus 2021. Tidak hanya itu saja, pimpinan MPR berkonsultasi mengenai ihwal PPHN yang menjadi rekomendasi MPR pada periode sebelumnya.

Menariknya, pada pertemuan itu, Waketum MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, ikut menanyakan perihal rencana periode jabatan presiden jadi 3 periode terhadap Jokowi.

“Tanggapan Bapak Presiden saat itu, ‘saya sudah menjelaskan berulang kali, kalau ada apa-apa presiden yang langsung dituduh. Saya sudah mengatakan tidak setuju dan itu adalah kewenangan seluruh partai serta MPR di parlemen. Mengapa selalu saya yang disorot,” ungkap Zulkifli ketika menceritakan tanggapan Jokowi saat jadi narasumber di Dialektika tvMU.

Tidak sampai disitu saja, Zulkifli juga menceritakan kalau pada pembahasan mengenai wacana jabatan presiden 3 periode itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Ahmad Basarah, ikut merespons pernyataan dari Syarief Hasan.

“Pah Ahmad Basarah juga merespons, kalau 3 periode, Pak SBY juga bisa 3 periode. Pastinya langsung rame,” ujarnya.

PAN Kritiki Sistem Demokrasi Indonesia Yang Amburadul (Politik)

caffreyforcongress.org – Pada acara Cides ICMI dalam rangka merayakan HUT RI Ke-76 berjudul ‘Memperkuat Nasionalisme dan Kebangsaan untuk Membentuk Peradaban Emas 2045’ via daring, Jumat (27/8) kemarin. Dalam webinar sosok pria berkacamata, yang diketahui sebagai Ketua Umum dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional), Zulkifili Hasan. Mengungkapkan bahwa selama ini Zulhas (Panggilan Zulkifli Hasan) sedianya menyoroti sistem demokrasi Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Dia mengungkapkan bahwa Indonesia perlu ditata ulang terkait sistem demokrasi yang dianut dan dijalankan pemerintahan yang sekarang ini. Perlu diadakan musyawarah lagi karena memang sudah banyak menimbulkan ketidakpercayaan, kesenjangan sampai adu domba di kalangan masyarakat. Berdasarkan pengamatannya bahwa masyarakat Indonesia secara tidak sadar sudah terbelah menjadi dua kubu. Yang terkenal dengan sebutan kubu cebong dan kubu kampret.

Hal tersebut tentu sangat disayangkan sekali, karena tidak terjalin keharmonisan dalam bermasyarakat. Selain itu, Zulhas berpendapat bahwasanya sistem demokrasi yang dianut dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia harus benar-benar menghasilkan keharmonisan. Selain itu harus ada kesetaraan, dan juga keadilan, jangan sampai terjadi politik adu domba dan kesenjangan sosial antar masyarakat luas.

Sistem Demokrasi Indonesia Saat Ini Harus Dirubah

Sudah semestinya Indonesia bisa lebih maju lagi dengan menganut dan menjalankan sistem demokrasi Indonesia sesungguhnya. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pacasila sebagai dasar Negara Indonesia. Memang sebelumnya, Negara Indonesia pernah diprediksi oleh banyak konsultan maupun pengamat Internasional. Bahwasanya Indonesia bakal maju, dan di tahun 2045 nantinya Indonesia bisa masuk peringkat enam besar dengan kekuatan ekonomi yang ada di dunia.

Sebenarnya tidak harus tahu 2045, sekarang pun Indonesia bisa maju. Jika memang pemerintahan Indonesia yang sekarang ini, mengenal pasti maksud dan tujuan dari sistem demokrasi tersebut. Selain berpedoman dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sudah semestinya sistem demokrasi diatur dalam undang-undang. Dengan adanya undang-undang tersebut pastinya bakal terciptanya sistem demokrasi yang baik.

Tanpa adanya sistem demokrasi yang baik, maka Indonesia bakal maju, tidak seperti sekarang ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan sistem pemerintahan yang amburadul. Zulhas sendiri mengungkapkan, terkait pilpres saja peraturannya tidak beres. Seperti dengan adanya agen slot online ambang batas terkait persyaratan pencalonan sekitar 20 persen saja. Berdasarkan sudut pandang Zulhas, syarat tersebut sangat berdampak buruk pada sistem demokrasi transaksionalnya.

Sementara itu, di lingkup parlemen sendiri, ambang batasnya hanya sekitar 4 persen saja. Dengan adanya ambang batas tersebut sudah pasti menyulitkan sejumlah parpol yang tidak bisa mencapainnya. Maka dengan begitu sejumlah parpol tidak bisa loro ke lingkup DPR RI. Dengan artian kata sebagian besar jumlah suara pemilih hilang dengan begitu saja. Dari sini bisa dilihat bahwasanya sistem demokrasi yang dijalankan pemerintahan saat ini sangatlah buruk.

Di Indonesia sendiri sudah dikuasai salah satu parpol terbesar di kalangan parpol lainnya. Yang mana mulai dari pemerintahan daerah hingga pemerintahan pusat semua sudah dipegang kendali oleh parpol tersebut. Jadi menurut Zulhas sendiri, yang mana PAN hanya menempati nomor tujuh, sekeras apapun usaha dan upayanya untuk mengusung demokrasi yang baik. Tentu saja tidak pernah didengar. Namun jika memang ada dukungan dari banyak masyarakat mengenai hal ini, tentu saja PAN tetap berdiri tegap demi tercapainya Indonesia Emas di Tahun 2045 nanti. Yang terpenting saat ini, masyarakat Indonesia harus membuka lebar-lebar mata dan hati mereka. Untuk mendukung penuh usaha dari PAN, guna tercapainya sistem demokrasi Indonesia yang terbaik dari sekarang. Sudah waktunya masyarakat berbicara.

Petinggi PDIP Klaim Bahwa Amandemen UUD 1945 Tidak Mengacu ke Jabatan Presiden

caffreyforcongress.org – Anggota Badan Pengkajian MPR asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDIP], Hendrawan Supratikno, mengungkapkan jika tak ada rencana, gereget, atau wacana untuk merubah periode jabatan maksimal dari Presiden. Sikap dari PDIP atas wacana amandemen UUD 1945 telah diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, yakni Hasto Kristiyanto, pada beberapa waktu yang lalu.

“Sejauh ini yang saya pahami dan saya tahu, tidak ada gereget, wacana, dan rencana kearah situ (mengubah periode jabatan maksimal dari presiden menjadi 3 periode),” ungkap Hendrawan seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu 1 September 2021.

Menurutnya, sikap yang ditunjukkan oleh PDIP atas amandemen UUD adalah slowing down atau memandang tak harus dilakukan secara terburu-buru.

Sekjen (PDIP) sudah membicarakan bahwa ini akan dilakukan slowing down, tak perlu terburu-buru. Maka dari itu tidak harus ditafsirkan kembali. Untul hal situs judi slot penting semacam konstitusi, tak boleh ada tindakan grusa-grusu,” imbuhnya.

Sebelum ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan, mencium adanya upaya untuk memuluskan amandemen UUD 45 dibalik langkah Partai PAN yang bergabung kedalam koalisi parpol pendukung pemerintah Presiden Jokowi.

Menurut Irwan, kemunculan PAN diperlukan oleh partai politik dalam koalisi pendukung pemerintahan agar bisa mengusulkan amandemen UUD 45.

“Sejak awal dugaan saya PAN bakal ditarik masuk kedalam koalisi dikarenakan kebutuhan amandemen UUD 45. Tak hanya sebatas efektivitas di pemerintahan semata,” ujar Irwan dilansir CNNIndonesia.com, Kamis 26 Agustus 2021.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Hersaky Mahendra, berharap jika keputusan PAN gabung kedalam koalisi pendukung pemerintahan tidak untuk mendukung rencana memperpanjang periode jabatan presiden.

Herzaky mengungkapkan jika kedatangan PAN pada koalisi pemerintahan harus memberi manfaat untuk masyarakat luas.

“Bukan justru membahas perpanjangan periode jabatan presiden yang pastinya akan membuat gaduh dan tak ada manfaat buat masyarakat,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, Ketua Majelis Syuro PKS, yakni Salim Segar Al-Jufri, menilai beberapa petinggi politik sedang melakukan manuver agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45. Tapi, dia tak menjelasakan lebih detail siapa para petinggi politik itu.

“Presiden sendiri sudah menampik rumor amandemen UUD 45 untuk dapat mengakomodasi ambisi kekuasaan. Tapi, manuver beberapa petinggi politik agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45 terbaca secara jelas. Masyarakat pun banyak yang melakukan protes,” ujar Salim.

Rencana Amandemen UUD 1945 Digaungkan PAN Pasca Mendekat ke Istana

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menggulirkan rencana amandemen UUD 45 setelah mendekat ke Istana. Rencana amandemen itu sempat memperoleh tudingan agar bisa memuluskan perpanjangan periode jabatan presiden lewat jalur amandemen.

“Pertama tentang pandemi Covid-19, kedua tentang ekononi, dan ketika tentang hubungan daerah dan pusat,” ungkap Zulkifli di Rapat Kerja Nasional [Rakernas] II PAN, Selasa 31 Agustus 2021.

Selain itu jugam Zulkifli bercerita ada juga pembahasan mengenai problematika yang sekarang ini muncul di lingkungan kelembagaan Indonesia.

“Ada beberapa yang ngomong, ‘Wah kalau begini terus, lamban, susah, ribut. Merasa kalau KY lembaga tertinggi, terkuat, MA tidak. Katanya MK paling berkuasa, kemudian DPR juga. Semuanya merasa paling berkuasa.”

Oleh sebab itu, ia menilai harus ada proses evaluasi selepas 23 tahun berjalannya Amandemen UUD 1945. Dia juga menyebut bahwa demokrasi tidak luput perlu dievaluasi. “Jadi, selepas 23 tahun, hasil dari amandemen ini menurut saya, butuh perbaikan atau evaluasi. Termasuk juga demokrasi yang ada di Indonesia, kita mau kemana, harus dievaluasi,” tandas Zulkifli.

Ini Dia Syarat Mendirikan Partai Politik Di Indonesia Yang Perlu Diketahui

caffreyforcongress.org – Indonesia merupakan salah satu Negara kesatuan berbentuk republic dengan ideology demokrasi Pancasila. Adapun Negara dengan ideology demokrasi selalu ditandai dengan adanya pembentukan parpol atau partai politik. Partai politik ini bertujuan sebagai wadah yang digunakan untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintahan. Setiap Negara pun juga memiliki syarat mendirikan partai politik yang berbeda-beda termasuk Indonesia.

3 syarat mendirikan partai politik di Indonesia

Partai politik adalah organisasi yang dibentuk dengan beranggotakan warga Negara dengan tujuan untuk mencapai bersama untuk kepentingan rakyat. Partai politik lantas tidak langsung berdiri begitu saja, melainkan harus dibentuk terlebih dahulu dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Lalu apa saja syarat-syarat tersebut? Berikut ini ulasan lengkapnya:

  1. Sekurang-kurangnya harus terdiri dari 50 orang anggota

Syarat pertama yang harus dipeuhi untuk mendirikan sebuah partai politik adalah dari segi jumlah anggota. Jumlah anggota yang wajib dipenuhi ketika mendirikan partai politik sekurang-kurangnya berjumlah 50 anggota. Dengan syarat anggota tersebut telah berusia 21 tahun yang harus dibuktikan dengan akta notaris.

Jika ketika akan mendirikan sebuah partai politik namun jumlah anggotanya tidak memenuhi kualifikasi, maka partai politik tersebut tidak dapat didirikan. Begitupun juga jika ada beberapa anggota yang umurnya belum mencapai 21 tahun, maka pendirian partai tidak bisa dilanjutkan.

  • AD dan ART yang terdaftar pada notaris

Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi yakni AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga). Syarat ini juga harus terdaftar dalam akta notaris sebelum situs slot online diserahkan ke pendaftaran. Keberadaan dua aggaran ini sifatnya wajib karena berfungsi untuk menggambarkan bagaimana mekanisme kerja partai politik terkait.

Selain itu berkas yang perlu dipersiapkan bersamaan dengan AD dan ART adalah daftar kepengurusan partai politik secara nasional. Daftar tersebut harus disusun secara jelas tentang siapa saja yang menjadi bagian-bagian sesuai dengan posisi jabatannya.

  • Mendaftarkan ke Departemen Kehakiman

Syarat pendaftaran untuk mendirikan partai politik yang terakhir adalah dengan mendaftarkan berkas ke Departemen Kehakiman. Setelah semua syarat sebelumnya telah terpenuhi, maka berkas-berkas persyaratan harus didaftarkan ke pihak yang berwenang. Proses pendaftaran tahap ini juga terdapat syarat-syarat tersendiri yang perlu dipenihi, berikut diantaranya:

  • Pertama, saat pembentukan partai harus memilikikta notaris pendirian yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Yakni ketentuan berdasaran Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku di Indonesia.
  • Jumlah anggota kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari 50% dari jumlalah provinsi, 50% dari jumlah kota atau kabupaten. Serta jumlah 25% dari jumlah kecamatan yang ada di setiap kota atau kabupaten di Indonesia.
  • Setiap partai politik yang akan didirikan juga harus memiliki nama, lambang serta tanda gambar yang berbed dari keselurhan nama, lambing dan tanda gambar dari partai politik lainnya.
  • Dan syarat yang terakhir ketika melakukan pendaftaran ke Departemen Kehakiman adalah setiap partai politik harus memiliki kantor tetap.

Nah itulah beberapa syarat mendirikan partai politik yang berlaku di Indonesia yang perlu kamu ketahui. Saat ini sudah bantak contoh partai politik yang berdiri di Indonesia seperti PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Partai Golkar, Gerindra, PKB dan masih banyak lagi. Tentunya pembentukan semua parta-partai terebut tidak lain untuk mewujudkn demokrasi pancasila dan cita-cita nasional bangsa Indonesia.