Presidential Threshold Ramai Digugat, Ini Kata Sekjen PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memiliki sikap yang berbeda terkait dengan gugatan yang diajukan oleh sejumlah pihak kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut terkait dengan penetapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold agar dapat dihapuskan.

Seperti yang telah diketahui, bahwa dengan merujuk pada pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu penetapan presidential threshold yang diberlakukan saat ini sebanyak 20%.  Namun Sekjen PDIP yakni Hasto Kristiyanto berpendapat lain atas gugatan tersebut.

“Presidential threshold tersebut 20% itu harusnya justru ditambah,” ungkapnya saat ditemui ketika menghadiri Festival Kuliner Pendamping Beras di halaman Gedung Sekolah PDIP Jakarta Jumat (7/1/2022).

Hasto pun juga menerangkan terkait dengan pentingnya threshold atau ambang batas. Menurut Hasto semua lini kehidupan tentu memiliki ambang batasnya, dan dia mencontohkan seperti calon mahasiswa ketika ingin masuk pada universitas atau perguruan tinggi.

“Kita ingin masuk ke universitas ternama saja itu lo harus ada tes, syaratnya berupa TOEFL misalnya, kemudian syarat akademis itu juga. Sehingga kita tentunya mpo88 tidak bisa mengambil jalan pintas dengan meniadakan suatu hal yang secara naturalnya itu sebenarnya sangat diperlukan untuk kepentingan efektivitas dan stabilitas pemerintahan.” lanjutnya.

Dia juga tidak bisa membayangkan jika pada nantinya semua orang yang terus menggugat untuk menghapus threshold agar dihapus. Maka semua orang tentu berhak untuk masuk ke universitas ternama.

“Bisa dibayangkan bukan jika bagaimana tentang pengajaran di universitas apalagi ini suatu bangsa dan suatu negara yang bertanggung jawab kepada lebih dari 270 juta rakyat di Indonesia,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Hasto menilai jika ambang batas pencalonan presiden tentu masih diperlukan hal tersebut demi menjalankan pemerintah agar lebih efektif.

“Jadi tentunya tetap diperlukan regulasi-regulasi khusus agar bisa memastikan pemerintahan yang diperoleh dari pemilu juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif,” ungkapnya lagi.

Alasan Presidential Threshold Digugat

Sebelumnya diketahui jika menjelang kontestasi Pemilu 2024 pembicaraan terkait dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial tersebut sedang hangat diperbincangkan. Beberapa aturan yang terdapat pada pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut digugat oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketentuan terkait presidential threshold tersebut digugat karena syarat pasangan capres dan cawapres harus diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang jumlah kursinya paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD.

Adapun salah satu pihak yang menggugat aturan tersebut adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Dalam  permohonan gugatan kepada MK Gatot meminta agar MK membatalkan ketentuan dari pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017. Melalui Kuasa hukumnya Refly Harun pasal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dari Pasal 6 ayat 26 (a), ayat 5 dan 6 ayat (2) UUD 1945.

“Hal tersebut mengakibatkan pemohon kehilangan hak konstitusional untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin bangsa yang dihasilkan oleh partai politik peserta pemilihan umum,” ungkap Refly.

Selain itu dia juga mengatakan bahwa kondisi faktual di lapangan pada pilpres 2019 yang mana tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik. Serta adanya polarisasi politik yang kuat dan hal tersebut menjadi alasan MK agar memutuskan jika presidential threshold atau ambang batas presiden tidak relevan lagi.  Refly juga mengatakan bahwa masalah terkait dengan ambang batas penetapan presiden dan wakil presiden tersebut juga menjadi masalah pokok utama terkait pengembangan demokrasi yang dihadapi Indonesia masa mendatang.

KORUPSI DANA BANSOS COVID – 19

Usai di tetapkan sebagai tersangka Mensos RI Juliari P. Batubara telah menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Menteri Sosial RI ini terjerat korupsi dana bansos covid – 19 yang ber awal dari OTT ( Operasi Tangkap Tangan ) beberapa waktu lalu oleh penjabat Kemensos.

Kasus pengadaan bantuan sosial penanganan covid – 19 ( bansos ) terjadi pada 2020 silam. Saat diselidiki ternyata korupsi dana bansos covid – 19 saat itu tak hanya menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara saja namun juga menejarat anak buahnya.

Fakta Penangkapan Korupsi Dana Bansos Covid – 19

Kami akan mengulas beberapa fakta yang ada dalam penangkapan Mensos berserta para anak buahnya, saat korupsi dana bansos covid – 19, berikut beberapa fakta yang kami dapatkan :

1. Kasus Ini Berawal Dari Penangkapan Sang Anak Buah

Waktu itu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tnagkap Tangan kepada salah satu anggota Kemensos. Salah satu penjabat eselo III ditangkap pada sabtu dini hari di lingkungan Kemensos. Kabar ini sempat dibenarkan oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat itu Beliau sedang tidak berada di Jakarta.

2. Saat Menanggapi Kasus Anak Buahnya Mensos Tak Mau Bicara Bnayak

Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat itu tak mau memberikan banyak komentar tentang kasus yang sedang dihadapi oleh anggotanya. Dalam pengakuannya Menteri Sosial Juliari P. Batubara menghormati dan mendukung proses penyelidikan sesuai dengan proses hukum yang berlangsung di KPK.

3. Korupsi Ini Juga Berhubungan Dengan Vendor PBJ

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Buhari mengatakan bahwa korupsi dana bansos covid – 19 ini terkuak karena adanya hadiah pemberian vendor. Saat itu vendor slot online maha168 pengandaan barang dan jasa atau PBJ ini diberikan kepada Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dari sejumlah vendor – vendor program tersebut.

4. Setelah Anak Buahnya Tertangkap Selang Sehari Mensos Juga Ditangkap

Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi dana bansos covid – 19 ini. Selang setelah penangkapan anak buahnya Mensos Juliari P. Batubara juga di tetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini Mensos Juliari P. Batubara menerima suap bersama Adi Wahyono dan Mantheus Joko Santoso, dengan tersangka penyuap Ardian IM dan Hary Sidabuke.

5. Diduga Menerima Uang 17 Miliar

Sejumlah uang yang diduga diterima oleh Menteri Sosial dan anak buah nya sekitar Rp. 17 Miliar dari fee saat korupsi dana bansos covid – 19 selama masa pandemic saat itu. Fee periode pertama sebesar Rp. 12 Miliar dan jumlah yang diterima Mensos sebesar Rp. 8,2 Miliar dari pembagian fee yang ada. Dalam periode kedua mereka menerima seiktar fee sebesar Rp. 8,8 Miliar.      

6. Barang Bukti Baru Diamankan Rp. 14,7 Miliar Saat OTT Kepada Anak Buahnya

Saat mengelar OTT kepada anggota Kememsos KPK baru bisa mengamankan uang sebanyak Rp. 14,5 Miliar. Uang suap yang diterima para penjabat tersebut sekitar Rp. 11,9 Miliar dalam sejumlah pecahan mata uang asing, ada 171.085 Dollar AS setara degan Rp. 2,240 Miliar dan 23.000 Dollar Singapuara setara dengan Rp. 243 Juta.

Dan masing – masing uang suap tersebut di pisahkan dalam 7 koper, 3 tas ransel dan ada yang berada di dalam amplop.

Demikian fakta saat penangkapan kasus korupsi dana bansos covid – 19 tahun 2020 silam. Setalah penangkapan anak buahnya Menteri Sosial Juliari P. Batubara akhirnya menyerahkan diri ke KPK.

Ungkap Kenaikan Laba BUMN, Gerindra Anggap Erick Thorir Lakukan Deklarasi Capres

Isu calon presiden Indonesia tahun 2024 mendatang sudah senter dibicarakan. Partai-partai politik mulai menyebutkan nama-nama yang berpotensi atau layak menjadi calon presiden di tahun 2024.

Dari tahun ke tahun proses pemilihan calon presiden memang menjadi salah satu peristiwa politik Indonesia dengan euforia yang begitu besar. Erick Thohir adalah salah satu tokoh politik yang digadang-gadang akan maju sebagai calon wakil presiden tahun 2024.

Meski begitu, isu Erick Thohir akan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden tahun 2024 mendapat kritik negatif dari politikus partai Gerindra Kamrussamad. Kritik kamrussamad kepada Menteri BUMN Erick Thohir dicuitkan setelah Erick Thohir menggumumkan mengenai kenaikan laba bersih yang didapatkan oleh BUMN di tahun 2021.

Dikutip dari CNN Indonesia, kamrussamad memberikan respon jika keberanian Erick Thohir dalam memamerkan peningkatan laba bersih yang didapatkan oleh BUMN bisa jadi sebagai upaya mendeklarasikan dirinya sebagai calon Presiden di tahun 2024 mendatang.

“Oleh karena itu, mungkin sudah waktunya deklarasi capres, karena sudah pandai dan berani berspekulasi di hadapan rakyat Indonesia,” Ucap Kamrussamad saat ditemui wartawan, Senin, 18 Oktober 2021.

Kamrussamad menilai  tindakan Erick Thohir yang memamerkan laba BUMN sangatlah unik dan ajaib. Kamrussamad  menganggap tindakan Erick Thohir unik karena BUMN mendapatkan dana penyertaan modal sekitar 52 triliun yang berasal dari APBD dan pajak yang disetorkan rakyat.

Kamrussamad menambahkan bahwa, dari 52 triliun setengah dari dana tersebut belum kembali. Adapun tindakan Erick Thohir dinilai ajaib karena keberaniannya adalah memamerkan prestasi yang berkaitan dengan ekonomi di masa pandemi covid 19.

Di saat masyarakat Indonesia sedang mengalami kesulitan ekonomi., tindakan unjuk prestasi menjadi hal yang ajaib dan tidak lazim. Terlebih lagi kamrussamad juga memaparkan data apabila pandemi covid 19 telah meningkatkan Angka kemiskinan sekitar 4%.

Dari 4% tersebut kebanyakan kasusnya terdapat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta yang notabennya menjadi salah satu center basis usaha BUMN.

Kritik politikus partai Gerindra kamrussamad, tidak lain disebabkan setelah Erick Thohir mengeluarkan statement jika di tahun 2021 BUMN mengalami peningkatan pendapatan sebesar 356 persen.

Menteri BUMN Erick Tohir menambahkan jika dipertengahan tahun 2021 BUMN sudah berhasil meningkatkan pendapatannya sebanyak 96,5 triliun. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Erick Thohir kembali menambahkan jika peningkatan pendapatan ini sebagian besar diakibatkan dari peningkatan penjualan pada sektor pertambangan, keuangan slot maha168 dan energi. Bahkan, kenaikan pendapatan BUMN ditambahkannya sebagai bukti kinerja BUMN jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tokoh yang Diisukan sebagai Capres RI 2024

Peristiwa politik Indonesia seperti Pemilu tak Ayal selalu menjadi bahan perdebatan dan perbincangan. Seperti yang dialami saat ini ini pemilu capres RI masih akan dilaksanakan 3 tahun mendatang namun perdebatan mengenai calon yang akan maju sudah heboh dibicarakan di tahun 2021.

Selain Erick Thohir, tokoh lain yang digadang-gadang akan maju sebagai capres RI tahun 2024 adalah Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan.

Mengenai isu ini, masyarakat memberikan respon yang beragam, ada yang mendukung ada pula yang menolak. Alasan penolak karena Anies dinilai kurang cakap dalam menangani banyak kasus utamanya mengenai peristiwa politik Indonesia selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Selain kurang cakap dalam menangani peristiwa politik di Indonesia, Anies Baswedan juga dinilai lalai dalam pengalaman menangani masalah pemukiman penduduk, krisis air bersih, dan lain sebagainya.

Kembali Hangat Diperbincangkan, Siapa Dalang Isu Jabatan Presiden 3?

Baru-baru ini masyarakat kembali hangat dengan perbincangan terkait jabatan periode yang rencananya akan dirubah menjadi 3 periode. Sebelumnya pembicaraan yang sama ini juga sudah pernah menjadi trending topik di berbagai sosial media.

Adanya isu yang kembali mencuat tersebut tentunya memberikan respon yang negatif dari berbagai kalangan publik, sepat kinerja pemerintah yang kini sedang berjalan dinilai belum memenuhi harapan publik. Namun, ternyata isu yang menyeret orang nomor 1 di Indonesia ini tidak muncul dari Jokowi secara personal, melainkan ada salah satu politikus ternama di Indonesia yang mengawalinya.

Dalam sebuah kesempatan orang yang diduga menjadi pencetus isu 3 periode  tersebut memberikan pendapat. Bahwa denngan diubahnya atau rencana amendemen Undang-undang dsar 1945, terutama dalam hal masa jabatan presiden. Bisa saja ketentuan yang ada akan dirubah melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Isu yang beredar tersebut dianggap tidak memikirkan keadaan rakyat saat ini, apalagi semua harus bertarung melawan pandemi Covid-19 agar bisa tetap bertahan hidup. Harusnya pemerintah fokus terlebih dahulu dalam pemulihan kesehatan dan juga pada beberapa sektor kehidupan masyarakat lainnya.

Namun ada juga beberapa masyarakat yanng bersikap acuh ketika menanggapi isu yang sedang muncul. Mereka beranggapan bahwa siapapun orangnya yang akan menjadi presiden, termasuk berapa lama masa jabatan atau periode yang harus diberikan. Maka hal tersebut tidak menjadi masalah jika memang itu terbaik dan saat ini dibutuhkan Indonesia.

Seperti yang dijelaskan oleh pihak Humas UNS yang pada intinya, itu merupakan hal yang boleh-boleh saja. Pergantian durasi masa jabatan presiden yang semula dari dua periode lalu menjadi tiga periode sah-sah saja dilakukan. Namun dengan syarat hal tersebut akan membawa dampak dan pengaruh yang positif kepada masayarakat. Bukan berati jika nantinyaketentuan tersebut benar-benar diberlakukan memiliki impact yang buruk. Jika dengan menambahkan masa jabatan tersebut lebih efektif dan efisien untuk dilakukan. Maka, hal tersebut bisa menjadi sebuah kebutuhan untuk rakyat dari semua kalangan.

Tanggapan Presiden Jokowi terkait isu 3 periode

Kebenaran atas issue masa jabatan menjadi 3 periode sampai saat ini masih dipertanyakan. Wacana tersebut diduga berasal dari beberapa  orang-orang yang slotmaha168 dekat dengan presiden. Mereka yang memberikan usul demikian mungkin mersasa takut, jika adanya pergantian kepemimpinan dari Jokowi bisa membuat jabatannya hilang.

Isu yang kemabali beredar tersebut akhirnya samapi di telinga Presiden Joko Widodo. Presiden juga memberikan sanggahan yang jelas sanggahan secara tegas. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata bahwa dirinya (Presiden Jokowi) akan selalu taat dengan ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi telah mengamanahkan jika masa jabatan presiden yang diperbolehkan hanya selama dua periode saja, dan itu menjadi hal utama yang harus selalu dipahami. Selanjutnya Presiden Jokowi juga mengatakan bahwasanya dirinya tidak memiliki niat dan minat untuk kembali menjadi presiden selama 3 periode. Respon penolakan terakit masa jabatan yang bisa berganti menjadi 3 periode tersebut tidak hanya ditanggapi oleh presiden Jokowi saja. Melainkan juga ditanggapi oleh Bambang Soesatyo selaku ketua MPR RI. Bambang menjelaskan bahwasannya tidak ada sama sekali pembahasan internal terkait dengan pembahasan perubahan periode masa jabatan. Wacana tersebut awalnya diketahui muncul dari salah satu anggota DPR yang berasal dari Fraksi pPartai Demokrat.

Megawati Ingin Kaum Penyandang DIsabilitas Terus Berprestasi

caffreyforcongres.orgMegawati Soekarnoputri  selaku Ketua Umum DPP PDIP mendukung grup disabilitas dengan sangat yakin dan mampu capai prestasi demi membawa nama baik bangsa.

Menurut dia, seluruh instrumen negara telah letakkan kaum disabilitas sejajar bersama seluruh orang.

Adapun ini disampaikan Megawati selagi memberi sambutan pada acara pemberian penghargaan kepada para pengurus dan atlet Paralimpiade Tokyo 2020 di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (24/9/2021).

Ia menceritakan, kala berumur 13 th. pernah ditawari ayahnya Presiden Pertama RI Bung Karno ke Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC). Megawati kecil melihat tersedia orang yang dilahirkan berbeda, namun selalu punya sukacita.

“Lalu, saya melihat tetap menerus, mereka diajari, diberi alat bantu. Jadi saya melihat harusnya lingkungan pun kudu mengikutsertakan memicu mereka punya kebanggaan,” kata Megawati.

Dari pengalamannya tersebut, Megawati kala menjadi Presiden Kelima RI dan menjadi partai selalu mengingatkan untuk menjunjung presiden grup disabilitas. Khususnya atlet yang ikuti Paralimpiade.

“Karena saya menginginkan merangsang lagi bahwa kala saya menjadi presiden tersedia kebijakan yang saya buat, yang jelas-jelas sesungguhnya memicu mereka yang agen slot online terpercaya mempunyai kekurangan itu terlampau mampu bergerak seperti apa adanya, seperti manusia normal,” kata dia.

Megawati Soekarnoputri  sebagai Ketua Umum DPP PDIP dalam acara penyampaian penghargaan kepada para atlet dan pengatur Paralimpiade Tokyo 2020. (Foto: Dokumentasi PDIP).

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mendorong grup disabilitas yakin diri dan mampu capai prestasi demi mengharumkan bangsa.

Menurut dia, seluruh instrumen negara telah letakkan kaum disabilitas sejajar bersama seluruh orang.

Ia menceritakan, kala berumur 13 th. pernah ditawari oleh ayahnya Presiden Pertama RI Bung Karno ke Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC). Megawati kecil melihat tersedia orang yang dilahirkan berbeda, namun selalu punya sukacita.

“Lalu, saya melihat tetap menerus, mereka diajari, diberi alat bantu. Jadi saya melihat harusnya lingkungan pun kudu mengikutsertakan memicu mereka punya kebanggaan,” kata Megawati.

Dari pengalamannya tersebut, Megawati kala menjadi Presiden Kelima RI dan memimpin partai selalu mengingatkan untuk menjunjung presiden grup disabilitas. Khususnya atlet yang ikuti Paralimpiade.

“Karena saya menginginkan merangsang lagi bahwa kala saya menjadi presiden tersedia kebijakan yang saya buat, yang jelas-jelas sesungguhnya memicu mereka yang mempunyai kekurangan itu terlampau mampu bergerak seperti apa adanya, seperti manusia normal,” kata dia.

Beri Perlindungan

Kebijakan yang dimaksud Megawati adalah UU RI Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. UU berikut sesuaikan peyandang disabilitas berhak meperoleh pendidikan dan rehabilitasi pemberian sosial dan juga perlindungan taraf kesejahteraan.

Tentang hal yg berhubungan dengan tenaga kerja , akses buat memperoleh latihan kerja dari entrepreneur mempekerjakan penyandang disabilitas kudu memberi perlindungan. Pebisnis juga tidak diperbolehkan laksanakan pemutusan pertalian kerja bersama alasan buruh atau pekjerja di dalam situasi cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena pertalian kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka selagi penyembuhannya belum mampu dipastikan.

“Jadi kudu selalu dilakukan. Jadi yang namanya PDI Perjuangan pun harusnya demikianlah untuk menambahkan pemberian khusus kepada anak-anak tersebut. Karena tentu saja dari anak-anak akan menjadi orang dewasa yang mereka akan bergerak hidup,” sadar Megawati.

Ketua Dewan Pengarah BPIP ini mengingatkan, peraturan itu juga sesuaikan jika pekerja buruh mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak mampu laksanakan pekerja sehabis lampaui batas 12 bulan mampu mengajukan pemutusan pertalian kerja. Selain itu, diberikan duwit pesangon dua kali, duwit penghargaan dua kali, dan duwit pengganti hak sesuai ketentuan.

“Kenapa ini ibu bacakan? Karena tampaknya saya merasa sepertinya itu sudah  agak jauh di sana. Saya menginginkan lagi memopulerkan bahwa ini telah merupakan UU Negara Republik Indonesia. Jadi jangan tidak yakin diri,” kata Megawati.

Pidato Lulung Kembali ke PPP, Minta Waspada Propaganda Laga antara Agama dan Pancasila

caffreyforcongress.org – Abraham Lunggana atau Haji Lulung  selaku Ketua DPW PPP DKI Jakarta memberikan pidato pertama setelah selesai ulang ke Partai Persatuan Pembangunan. Dia menyebut, pas ini terdapat penyusup di masyarakat yang melakukan propaganda membenturkan agama bersama Pancasila.

Dia berharap masyarakat mewaspadai hal ini agar tidak berjalan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

“Ada sekelompok orang melakukan propaganda. Orang ini kelihatannya mengajak Pancasila, tapi orang ini sebetulnya memberikan propaganda, menghasut pemuda, membenturkan agama bersama Pancasila,” kata Lulung pas pidato di Pembukaan Musyawarah Wilayah III Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) DKI Jakarta, Minggu (19/9).

Lulung mengungkapkan, persatuan masyarakat adalah hal perlu bagi bangsa Indonesia lebih-lebih merawat ketentraman umat beragama. Selain itu, dilihat dari UUD 1945 bahwa tiap tiap orang mempunyai hak untuk memilih dan memiliki agama.

“PPP merupakan partai Islam, dan GMPI adalah badan otonom partai, harus konsisten menaikkan naluri persatuan. Ini perlu untuk bangsa Indonesia kita,” ungkap anggota DPR RI ini.

Sementara itu, Achmad Baidowi  selaku Ketua PP GMPI memberikan kegiatan GMPI sebagai badan kepemudaan. Dia mengatakan, tugas GMPI DKI Jakarta menciptakan pemimpin dan kader bangsa, lebih-lebih di DKI Jakarta.

“GMPI sebaai wadah organisasi kepemudaan tetap menjalin silaturahmi bersama elemen bangsa Indonesia,” kata dia.

“Tugas kedua GMPI sebagai banom (badan otonom) partai, pasti memiliki tugas mendongkrak nada PPP di ruang publik. Insyaallah kader GMPI di Jakarta jelas bersama tugas tersebut,” tandas anggota DPR RI ini.

Sejumlah tokoh kelihatan hadir dalam pembukaan Muswil III GMPI, merasa dari Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Ketua Umum PP GMPI Achmad Baidowi, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Lulung, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Tofan Bakri, hingga Ketua KNPI DKI Jakarta Roni Bara Pratama.

“Ada sejumlah kelompok orang menjalankan propaganda. Orang ini diduga seperti mengajak Pancasila. Namun sebenarnya meneruskan propaganda, menghasut situs judi online tokoh melaga antar agama dengan Pancasila” ungkap Haji Lulung lewat pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menambahkan, tema Muswil III GMPI DKI Jakarta yang mengangkat ‘Merawat Persatuan Pemuda Ibu Kota’ terlampau relevan. Dia mengatakan, persatuan menjadi kunci dalam penyemangat muda.

“Persatuan merupakan dasar tercapainya tujuan negara Indonesia. Oleh karena itu mari kita menjaga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga PPP dan GMPI terhitung dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” terang Riza.

Menurut Lulung, persatuan masyarakat adalah hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, terutama untuk memperhatikan kerukunan umat beragama. Ia beranggapan bawah PPP adalah partai Islam harus bersatu dengan GMPI yang berlaku sebagai badan otonom dan keduanya harus dapat meningkatkan rasa persatuan yang tinggi atau besar.

Haji Lulung sebelumnya membuat keputusan untuk keluar dari PAN ( Partai Amanat Nasional ) dan kembali ke partai PPP. Sekarang dia menjabat jadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPP di DKI Jakarta.

“Kehadiran GMPI didambakan dapat berperan aktif dalam melindungi persatuan dan kesatuan bangsa. Insyaallah dapat terpilih Ketua (GMPI Jakarta) yang dapat menghimpun pemuda di Jakarta. Mudah-mudahan ini menjadi bangkitnya umat Islam Indonesia,” harapnya. Politisi Gerindra ini memberi pujian diselenggarakannya Muswil III GMPI DKI Jakarta. Terlebih, semua prosesnya terhitung ikuti protokol kesehatan layaknya Mengenakan masker dan merawat jarak, serta dijalankan secara hybrid atau memadukan online dan secara offline.

KPK Meminta Mendagri Tito Karnavian Segera Melapor LHKPN 2020

caffreyforcongress.orgKPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) mengharapkan Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. selaku Mendagri ( Menteri Dalam Negeri ) agar cepat menyampaikan aset dan kekayaan untuk periode 2020.

Karena, mantan Kapolri ( Kepala Kepolisian Negara ) itu di dalam catatan LHKPN tercatat baru melaporkan informasi kekayaan dan aset untuk periode 2019.

“Sipil negara diharuskan mengikuti di Pasal 5 angka 3 disebutkan bahwa penyelenggara negara wajib untuk melaporkan dan memberitakan LHKPN-nya sebelum saat dan sehabis menjabat,” kata Ipi di dalam keterangannya, Sabtu (18/9/2021).

Kewajiban pelaporan LHKPN termasuk diperjelas di dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Aturan itu menyatakan kekayaan aparat negara wajib diperiksa, dan dipublikasikan sebelum, selama, dan sehabis menjabat.

Untuk itu, KPK mengharapkan Tito Karnavian tidak mengabaikan kewajibannya. LHKPN-nya tetap ditunggu oleh komisi antikorupsi sampai waktu ini.

“Jadi, UU secara tegas sudah menyampaikan demikian,” ungkap Ipi.

Kata Ipi, pihaknya sebagai pelaksana UU di dalam UU KPK juga dinyatakan bahwa lembaga antirasuah memiliki kewenangan untuk menerima dan memberitakan LHKPN sebagai cara pencegahan korupsi.

Ia menegaskan, di Undang-Undang 28 Tahun 1999 dijelaskan tersedia sanksi administratif ketika kewajiban tidak dikerjakan oleh sipil negara.

“Ini barangkali yang sebenarnya  menjadi catatan karena beberapa pihak menilai sanksinya benar-benar ringan karena hanya sanksi administratif,” ungkap dia.

Maka itu, Tito diminta untuk tidak menganggap remeh penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN denda keterlambatan hanya sejenis biaya administrasi. Sebagai menteri, Tito diharapkan bisa menjadi teladan yang baik.

“Kami berharap ini akan menumbuhkan kepercayaan sipil negara bahwa aset dan kekayaan mereka dipantau secara publik. Dan sebagai pejabat umum slot online memiliki kewajiban untuk bersifat transparan, akuntabel untuk melaporkan kekayaannya,” ujar Ipi.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk melihat perkembangan kekayaan Tito. KPK akan segera memberitakan kekayaan Tito kalau udah diserahkan.

“Sekali lagi, sebagai bagian  penting di dalam pencegahan korupsi LHKPN ini sebenarnya membutuhkan peran dari saya kira tidak hanya KPK beserta himbauannya, kemudian membangkitkan kepatuhan laporan dari sipil negara namun termasuk peran dari masyarakat luas sekarang ini untuk turut memantau, dan melihat,” ujar Ipi.

Dari peninjauan Tribunnews.com di website elhkpn.kpk.go.id, jumlah semua harta kekayaan Tito Karnavian adalah sejumlah Rp 18,09 miliar atau tepatnya Rp 18.090.466.263 untuk laporan periode 2019. Laporan tersebut ia teruskan ke KPK pada 13 Januari 2020.

Harta kekayaan Tito lebih banyak diberikan dari kas dan setara kas yang nilainya Rp 9,53 miliar atau tepatnya Rp 9.532.725.263.

Aset terbesar kedua berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp 8,29 miliar atau tepatnya Rp 8.297.741.000. Ada 11 sektor tanah dan bangunan yang dilaporkan Tito di dalam LHKPN.

Aset properti yang dimaksud paling banyak di Kota Palembang. Sisanya berada di Kota Jakarta Selatan dan Kota Tangerang.

Sejumlah besar propertinya merupakan hasil sendiri, lainnya berasal dari hibah tanpa akta.

Yang menarik, Tito Karnavian tidak menyampaikan kepemilikan kendaraan, baik roda dua ataupun roda empat. Ia hanya melaporkan memiliki harta bergerak lain yang bernilai sekitar Rp 260 juta.

Tito tercatat termasuk tidak memiliki kekayaan berupa surat berharga, dan juga tidak ada utang di dalam laporan LHKPN yang dibuatnya.

Jangan Berikan Contoh Buruk Ipi mewanti, Mendagri Tito tidak mengganggap remeh pelaporan LHKPN karena denda keterlambatan hanya berupa administratif. Sebagai menteri, Tito diharapkan jangan berikan contoh buruk.

Sumber https://www.tribunnews.com

Bamsoet akan Bincangkan PPHN, Tolak Wacana Presiden 3 Priode

caffreyforcongress.org – Ketua MPR, Bambang Soesatyo [Bamsoet], menyatakan bahwa pihaknya akan mengadakan diskusi mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara [PPHN]. Menurutnya, hal itu dilakukan agar bisa menolak rencana perpanjangan periode jabatan presiden 3 periode.

Diskusi itu akan diselenggarakan di akhir bukan September 2021 dan dihelat dengan berkala supaya dapat menyerap aspirasi dari masyarakat pada semua hal mengenai PPHN.

“Dan juga menolak banyak hoaks mengenai perpanjangan periode jabatan presiden beserta wakil presiden atau penambahan masa presiden menjadi 3 periode,” ujar Bamsoet seperti dilansir lewat keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu 4 September 2021.

Ia mengklaim bahwa langkah yang diambil MPR menyiapkan PPHN menjadi bentuk menjalankan amanat dari rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 serta 2014-2019.

“Dari banyak aspirasi masyarakat yang diserap oleh MPR terlihat sangat jelas kalau Indonesia sangat memerlukan PPHN untuk dijadikan bintang penunjuk arah pembangunan, supaya bisa mencegah negara ini tanpa arah,” imbuh Bamsoet.

Dia mengungkapkan kalau adanya PPHN penting sekali untuk dapat memastikan kesinambungan pembangunan atas 1 periode pemerintahan agen slot online terpercaya kepada periode pengganti. Selain itu juga, PPHN mampu memperkuat sistem presidensial pada era desentralisasi dan menjamin keberlangsungan kepemimpinan nasional yang konstitusional, otentik, stabil, kuat, dan berwibawa.

Menurut Bamsoet, adanya PPHN ini juga akan semakin memperkuat integrasi bagsa untuk semangat persatuan-kesatuan yang berasaskan Pancasila serta UUD NRI 1945 pada wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber Bhinneka Tunggal Ika.

Sekarang ini, Badan Pengkajian dan Komisi Ketatanegaraan MPR tengah melibatkan pakar serta akademisi dari berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan Rancangan PPHN dan juga naskah akademik.

“Ditargetkan akan selesai di awal tahun 2022,” ujarnya.

Ia berharap pada tahun 2022, pimpinan MPR sudah dapat menyampaikan hasil kajian itu pada seluruh pimpinan partai politik [Parpol], ormas, kelompok DPD, civitas akademika, sampai pemangku kepentingan mengenai lainnya seperti halnya dunia usaha.

“Perihal opsi mengenai bentuk hukum yang bakal dimasukkan ke dalam PPHN, apakah cukup dengan UU saja atau TAP MPR supaya dapat [ditorpedo’ dari Perppu, dan bergantung pada keputusan beserta kesepakatan beberapa partai politik di parlemen serta kelompok DPD,” tandas Bamsoet.

Zulkifli Sebut Wacana Presiden 3 Periode Sempat dibahas Jokowi dan MPR

Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengatakan jika wacana presiden tiga periode sebetulnya sempat dibicarakan oleh Presiden Jokowi dan pimpinan MPR di Istana.

Ia menyatakan jika pembahasan itu terjadi ketika pimpinan MPR datang ke Istana agar bisa berkonsultasi bersama Presiden mengenai persiapan Sidang Tahunan MPR pada tanggal 16 Agustus 2021. Tidak hanya itu saja, pimpinan MPR berkonsultasi mengenai ihwal PPHN yang menjadi rekomendasi MPR pada periode sebelumnya.

Menariknya, pada pertemuan itu, Waketum MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, ikut menanyakan perihal rencana periode jabatan presiden jadi 3 periode terhadap Jokowi.

“Tanggapan Bapak Presiden saat itu, ‘saya sudah menjelaskan berulang kali, kalau ada apa-apa presiden yang langsung dituduh. Saya sudah mengatakan tidak setuju dan itu adalah kewenangan seluruh partai serta MPR di parlemen. Mengapa selalu saya yang disorot,” ungkap Zulkifli ketika menceritakan tanggapan Jokowi saat jadi narasumber di Dialektika tvMU.

Tidak sampai disitu saja, Zulkifli juga menceritakan kalau pada pembahasan mengenai wacana jabatan presiden 3 periode itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Ahmad Basarah, ikut merespons pernyataan dari Syarief Hasan.

“Pah Ahmad Basarah juga merespons, kalau 3 periode, Pak SBY juga bisa 3 periode. Pastinya langsung rame,” ujarnya.

PAN Kritiki Sistem Demokrasi Indonesia Yang Amburadul (Politik)

caffreyforcongress.org – Pada acara Cides ICMI dalam rangka merayakan HUT RI Ke-76 berjudul ‘Memperkuat Nasionalisme dan Kebangsaan untuk Membentuk Peradaban Emas 2045’ via daring, Jumat (27/8) kemarin. Dalam webinar sosok pria berkacamata, yang diketahui sebagai Ketua Umum dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional), Zulkifili Hasan. Mengungkapkan bahwa selama ini Zulhas (Panggilan Zulkifli Hasan) sedianya menyoroti sistem demokrasi Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Dia mengungkapkan bahwa Indonesia perlu ditata ulang terkait sistem demokrasi yang dianut dan dijalankan pemerintahan yang sekarang ini. Perlu diadakan musyawarah lagi karena memang sudah banyak menimbulkan ketidakpercayaan, kesenjangan sampai adu domba di kalangan masyarakat. Berdasarkan pengamatannya bahwa masyarakat Indonesia secara tidak sadar sudah terbelah menjadi dua kubu. Yang terkenal dengan sebutan kubu cebong dan kubu kampret.

Hal tersebut tentu sangat disayangkan sekali, karena tidak terjalin keharmonisan dalam bermasyarakat. Selain itu, Zulhas berpendapat bahwasanya sistem demokrasi yang dianut dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia harus benar-benar menghasilkan keharmonisan. Selain itu harus ada kesetaraan, dan juga keadilan, jangan sampai terjadi politik adu domba dan kesenjangan sosial antar masyarakat luas.

Sistem Demokrasi Indonesia Saat Ini Harus Dirubah

Sudah semestinya Indonesia bisa lebih maju lagi dengan menganut dan menjalankan sistem demokrasi Indonesia sesungguhnya. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pacasila sebagai dasar Negara Indonesia. Memang sebelumnya, Negara Indonesia pernah diprediksi oleh banyak konsultan maupun pengamat Internasional. Bahwasanya Indonesia bakal maju, dan di tahun 2045 nantinya Indonesia bisa masuk peringkat enam besar dengan kekuatan ekonomi yang ada di dunia.

Sebenarnya tidak harus tahu 2045, sekarang pun Indonesia bisa maju. Jika memang pemerintahan Indonesia yang sekarang ini, mengenal pasti maksud dan tujuan dari sistem demokrasi tersebut. Selain berpedoman dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sudah semestinya sistem demokrasi diatur dalam undang-undang. Dengan adanya undang-undang tersebut pastinya bakal terciptanya sistem demokrasi yang baik.

Tanpa adanya sistem demokrasi yang baik, maka Indonesia bakal maju, tidak seperti sekarang ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan sistem pemerintahan yang amburadul. Zulhas sendiri mengungkapkan, terkait pilpres saja peraturannya tidak beres. Seperti dengan adanya agen slot online ambang batas terkait persyaratan pencalonan sekitar 20 persen saja. Berdasarkan sudut pandang Zulhas, syarat tersebut sangat berdampak buruk pada sistem demokrasi transaksionalnya.

Sementara itu, di lingkup parlemen sendiri, ambang batasnya hanya sekitar 4 persen saja. Dengan adanya ambang batas tersebut sudah pasti menyulitkan sejumlah parpol yang tidak bisa mencapainnya. Maka dengan begitu sejumlah parpol tidak bisa loro ke lingkup DPR RI. Dengan artian kata sebagian besar jumlah suara pemilih hilang dengan begitu saja. Dari sini bisa dilihat bahwasanya sistem demokrasi yang dijalankan pemerintahan saat ini sangatlah buruk.

Di Indonesia sendiri sudah dikuasai salah satu parpol terbesar di kalangan parpol lainnya. Yang mana mulai dari pemerintahan daerah hingga pemerintahan pusat semua sudah dipegang kendali oleh parpol tersebut. Jadi menurut Zulhas sendiri, yang mana PAN hanya menempati nomor tujuh, sekeras apapun usaha dan upayanya untuk mengusung demokrasi yang baik. Tentu saja tidak pernah didengar. Namun jika memang ada dukungan dari banyak masyarakat mengenai hal ini, tentu saja PAN tetap berdiri tegap demi tercapainya Indonesia Emas di Tahun 2045 nanti. Yang terpenting saat ini, masyarakat Indonesia harus membuka lebar-lebar mata dan hati mereka. Untuk mendukung penuh usaha dari PAN, guna tercapainya sistem demokrasi Indonesia yang terbaik dari sekarang. Sudah waktunya masyarakat berbicara.

Petinggi PDIP Klaim Bahwa Amandemen UUD 1945 Tidak Mengacu ke Jabatan Presiden

caffreyforcongress.org – Anggota Badan Pengkajian MPR asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDIP], Hendrawan Supratikno, mengungkapkan jika tak ada rencana, gereget, atau wacana untuk merubah periode jabatan maksimal dari Presiden. Sikap dari PDIP atas wacana amandemen UUD 1945 telah diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, yakni Hasto Kristiyanto, pada beberapa waktu yang lalu.

“Sejauh ini yang saya pahami dan saya tahu, tidak ada gereget, wacana, dan rencana kearah situ (mengubah periode jabatan maksimal dari presiden menjadi 3 periode),” ungkap Hendrawan seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu 1 September 2021.

Menurutnya, sikap yang ditunjukkan oleh PDIP atas amandemen UUD adalah slowing down atau memandang tak harus dilakukan secara terburu-buru.

Sekjen (PDIP) sudah membicarakan bahwa ini akan dilakukan slowing down, tak perlu terburu-buru. Maka dari itu tidak harus ditafsirkan kembali. Untul hal situs judi slot penting semacam konstitusi, tak boleh ada tindakan grusa-grusu,” imbuhnya.

Sebelum ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan, mencium adanya upaya untuk memuluskan amandemen UUD 45 dibalik langkah Partai PAN yang bergabung kedalam koalisi parpol pendukung pemerintah Presiden Jokowi.

Menurut Irwan, kemunculan PAN diperlukan oleh partai politik dalam koalisi pendukung pemerintahan agar bisa mengusulkan amandemen UUD 45.

“Sejak awal dugaan saya PAN bakal ditarik masuk kedalam koalisi dikarenakan kebutuhan amandemen UUD 45. Tak hanya sebatas efektivitas di pemerintahan semata,” ujar Irwan dilansir CNNIndonesia.com, Kamis 26 Agustus 2021.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Hersaky Mahendra, berharap jika keputusan PAN gabung kedalam koalisi pendukung pemerintahan tidak untuk mendukung rencana memperpanjang periode jabatan presiden.

Herzaky mengungkapkan jika kedatangan PAN pada koalisi pemerintahan harus memberi manfaat untuk masyarakat luas.

“Bukan justru membahas perpanjangan periode jabatan presiden yang pastinya akan membuat gaduh dan tak ada manfaat buat masyarakat,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, Ketua Majelis Syuro PKS, yakni Salim Segar Al-Jufri, menilai beberapa petinggi politik sedang melakukan manuver agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45. Tapi, dia tak menjelasakan lebih detail siapa para petinggi politik itu.

“Presiden sendiri sudah menampik rumor amandemen UUD 45 untuk dapat mengakomodasi ambisi kekuasaan. Tapi, manuver beberapa petinggi politik agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45 terbaca secara jelas. Masyarakat pun banyak yang melakukan protes,” ujar Salim.

Rencana Amandemen UUD 1945 Digaungkan PAN Pasca Mendekat ke Istana

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menggulirkan rencana amandemen UUD 45 setelah mendekat ke Istana. Rencana amandemen itu sempat memperoleh tudingan agar bisa memuluskan perpanjangan periode jabatan presiden lewat jalur amandemen.

“Pertama tentang pandemi Covid-19, kedua tentang ekononi, dan ketika tentang hubungan daerah dan pusat,” ungkap Zulkifli di Rapat Kerja Nasional [Rakernas] II PAN, Selasa 31 Agustus 2021.

Selain itu jugam Zulkifli bercerita ada juga pembahasan mengenai problematika yang sekarang ini muncul di lingkungan kelembagaan Indonesia.

“Ada beberapa yang ngomong, ‘Wah kalau begini terus, lamban, susah, ribut. Merasa kalau KY lembaga tertinggi, terkuat, MA tidak. Katanya MK paling berkuasa, kemudian DPR juga. Semuanya merasa paling berkuasa.”

Oleh sebab itu, ia menilai harus ada proses evaluasi selepas 23 tahun berjalannya Amandemen UUD 1945. Dia juga menyebut bahwa demokrasi tidak luput perlu dievaluasi. “Jadi, selepas 23 tahun, hasil dari amandemen ini menurut saya, butuh perbaikan atau evaluasi. Termasuk juga demokrasi yang ada di Indonesia, kita mau kemana, harus dievaluasi,” tandas Zulkifli.