Wakil Ketua DPRD Ini Semarak Ajak Warga Tolak IKN Lebih besar

Rupanya sang Wakil Ketua DPRD Jakarta, yaitu Abdurrahman Suhaimi, menolak untuk setuju dengan keputusan pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia juga turut mengajak para warga DKI Jakarta untuk ramai-ramai menolak Undang-Undang Ibu Kota Negara serta dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Urgensi dalam permasalahan ini dipertanyakan Suhaimi tentang pemindahan yang sangat membutuhkan biaya yang besar tersebut. Padahal, menurutnya saat ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Tanggapan Wakil Ketua DPRD Jakarta

Ungkap Suhaimi secara pribadi sebagai anggota dewan, Ia tidak sependapat tentang pemidahan Ibu Kota Negara. Padahal semua infrastruktur sudah siap di Jakarta sini. Memindahkan IBu Kota Negara ke Kalimantan Timur membutuhkan biaya hingga triliunan. Sementara kondisi masyarakat kita sendiri masih membutuhhkan banyak dukungan dana yang luar biasa, apalagi melihat kita masih melawan covid di mas apandemi ini.

Intinya, Suhaimi merasa masyarakat seluruhnya sebagian besar tidak setuju dengan hal itu apabila dilakukan survei kepada seluruh masyarakat di Jakarta. Maka dari itu, Ia ini mengajak mpo88 seluruh masyarakat di Jakarta untuk menyuarakan mpo88 pendapat utnuk menolak atau jika perlu mengambil tindakan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ini. Salah satunya bisa dilakukan dengan menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Suhaimi berkata bahwa Ia sepenuhnya mendukung untuk melakukan tindakan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Atau apabila masyarakat DKI Jakarta secara umum menyuarakan lebih besar pendapatnya secara konstitusional, bermartabat, beradab agar dapat menajadi sebuah gagasan yang disaksikan siapapun.

Sebelum peristiwa ini, DPR RI dinyatakan telah mengesahkan RUU atau Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang. Pengesahan yang dilakukan DPR RI ini telah dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini. Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini juga telah mendapatkan keputusan tingkat I pada  dini hari tadi.

Semua poin yang tertuang di RUU ini telah disepakati, mirip dengan IKN baru berbentuk otorita setingkat dengan provinsi, hingga usulan nama Ibu Kota Negara dari Jokowi, yaitu Nusantara. Diketahui juga , Untuk Panitia Khusus pembahasan RUU tentang IKN ini baru ditetapkan pada 7 Desember. Yang berarti, sejak pembentukan Pansus terbentuk hingga target pengesahan, Pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini hanya memakan waktu dalam satu bulan.

Salah satu Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin ikut mengkritik pula target pemerintah yang ingin memindahkan Ibu Kota Negara ini yang mulai dibangun pada 2024 dianggap sangat tidak realistis. Menurut Hamid, kondisi lahan yang ada calon ibu kota baru di Kalimantan Timur masih berupa hutan-hutan belantara.

Hamid menganggap infrastruktur yang belum disiapkan dengan baik menjadi salah satu alasan tidak realistis untuk pemindahan IKN ini. Rencana yang mulai dilaksanakan saat 2024 pada semester 1 atau bulan maret bagaikan keajaiban simsalabim pasukan Bandung Bondowoso. Tak hanya itu, Hamid juga meminta pemerintah untuk menimbangkan secara matang untuk menggunakan APBN dalam pembangunan IKN. Penggunaan APBN yang begitu besar dirasa sangat tidak rasional. Hingga saat ini Pemerintah juga sudah menyiapkan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara yang baru. Dengan segala kritik tajam yang terjadi, membuat sang Wakil DPRD Jakarta semakin yakin untuk mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk menolak IKN baru secara besar-besaran.